Senin, 07 Juli 2014

Dongeng Sentosa Island dan Wasiat Bali Benoa Marina


Dongeng Sentosa Island dan
Wasiat Bali Benoa Marina

Oleh

Agung Wardana


Saya harus mengakui bahwa saya memiliki privilege untuk menginap di sebuah hotel berbintang di Singapura. Sebenarnya yang menarik tentang hotel ini bukanlah fasilitas atau service yang ditawarkan, tetapi lokasinya di Teluk Belangah Road dipertigaaan Sentosa Gateway. Untuk pertama kalinya saya melihat dari seberang Sentosa Island. Menyaksikan orang bepergian dengan ferry, monorel atau dengan kendaraan darat ke resort yang terlihat begitu megah. Jadwal konferensi internasional yang saya ikuti tidak memungkinkan saya untuk sekedar menginjakkan kaki di pulau yang populer di kalangan kelas menengah Indonesia tersebut. Inilah sebuah dongeng tentang Sentosa Island yang beberapa saat ini sering diperdengarkan guna menggalang dukungan untuk membuat pulau serupa di Bali.

Sentosa Island merupakan destinasi wisata ketiga di Singapura setelah Orchard dan China Town. Pulau ini bukanlah pulau buatan, melainkan berasal dari pulau-pulau kecil yang terbentuk secara alami di mana yang terbesar bernama Pulau Belakang Mati dan dahulunya dihuni oleh komunitas nelayan, Orang Laut. Di era kolonial Inggris, pulau ini digunakan sebagai pangkalan militer Inggris. Sejak 1972, kepulaun ini dicanangkan sebagai kawasan wisata dengan membangun golf course. Selanjutnya, pulau terus berkembang dengan melakukan reklamasi, menggabungkan pulau-pulau kecil tersebut, guna memperluas daratan. Jadilah Sentosa Island seperti saat ini lengkap dengan ‘invented tradition’ seperti mitos Merlion yang terus dikembangkan guna menarik kunjungan turis ke kawasan ini.

Namun cerita gelap di balik kemegahan pulau tersebut sayup-sayup bertahan. Jarang sekali yang mengetahui bahwa World Trade Centre dirobohkan untuk membangun penyeberangan, Harbour Front, dan mall megah berfasilitas lengkap. Tidak banyak juga orang yang peduli bagaimana nasib Orang Laut yang dulu mendiami pulau tersebut setelah dibangunnya resort berkelas dunia itu. Tidak hanya itu, pangkalan militer yang memiliki makna penting dalam sejarah Singapura pun lenyap ditelan oleh Underwater World, Fantasy Island, Asian Village atau pun World Resort. Hal ini merupakan penghapusan ingatan sejarah dan budaya masyarakat setempat oleh derasnya kekuatan modal. Jadi, Sentosa Island adalah produk imajenasi yang membuldozer sejarah sebuah bangsa serta kehidupan komunitas lokal dan dibangun di bawah rezim buruh migran murah.


Demam Pulau Resort di Bali
Pulau merupakan topik yang selalu menarik untuk dibicarakan tidak saja dari aspek geografis, keragaman hayati, kontestasi kedaulatan maupun pariwisata. Pulau yang memiliki posisi terisolasi dari daratan yang lebih luas (mainland) memiliki karakteristik yang unik serta menjadi tempat yang nyaman untuk para turis. Itulah sebabnya, sejak dulu pulau punya makna signifikan untuk kegiatan rekreasi dan bersenang-senang sejak dikembangkannya Isle of Capri oleh orang Romawi. Di Bali sendiri, pengembangan pulau resort telah dimulai sejak awal 1990an dengan proyek kembar milik keluarga Cendana, yakni PT. Bali Turtle Island Development (BTID) di Pulau Serangan dan PT. Bali Benoa Marina (BBM) di Teluk Benoa.

Bedanya, jika PT. BTID mengajukan usulan untuk memperluas Pulau Serangan dengan jalan reklamasi, PT. BBM sendiri berambisi membangun pulau buatan. Proyek PT. BBM ini telah dipersiapkan dengan matang dan bahkan AMDAL pun dibuat oleh tim penyusun yang terdiri dari nama-nama akademisi ‘besar’ yang berasal dari LPM UNUD. PT. BBM ingin membangun setidaknya empat pulau baru, yakni: Cruise Ship Terminal Island (43,7 Ha), Golf Course Island (164 Ha), Bali Village Island (39,5 ha), Venice Island (22 Ha). Namun, ambisi PT. BBM harus menerima kenyataan untuk berhenti terkena dampak ekonomi dari krisis moneter dan dampak politik dari kejatuhan Rezim Orde Baru.

Saat ini di Bali kita sedang dihadapkan pada polemik PT. TWBI dan beberapa perusahaan lainnya yang ingin mewarisi ambisi PT. BBM untuk membangun pulau resort di Teluk Benoa. Kemudian, apa yang bisa kita pelajari dari sejarah Sentosa Island dan proyek PT. BBM?

Sebelum menjawab hal itu, saya mesti pertegas sekali lagi bahwa saya tetap menolak menggunakan istilah ‘reklamasi’ dalam polemik Teluk Benoa. Saya masih bertahan dengan istilah ‘pulau koloni’ dengan maksud jelas untuk menekankan totalitas proyek PT. TWBI yang tidak saja merupakan proyek fisik namun proyek ini juga bermakna simbolik. Sebagai proyek fisik merujuk pada proses pembuatan pulau baru dengan jalan reklamasi, kemudian dilanjutkan dengan konstruksi fasilitas pariwisata dan pendukungnya. Pihak yang membatasi cara pandang hanya di ranah fisik akan terjebak pada argumentasi legal atau tidak legal serta debat teknis dampak lingkungan (fisik) antara layak dan tidak layak.

Sekedar bayangan saja, sekarang mari kita berhitung. Proyek PT. BBM dengan luasan pulau total 269,2 Ha dibutuhkan sekitar 24 juta meter kubik material reklamasi seperti pasir, tanah, batu kali dan lumpur. Maka pembuatan pulau oleh PT. TWBI dengan luas 838 Ha (tiga kali lipat PT. BBM) akan dibutuhkan material reklamasi sebanyak 72 juta meter kubik. Dengan material sebanyak ini cukup untuk menimbun Danau Batur dan Danau Beratan hingga rata dengan permukaan tanah. Hal tersebut tentu belum termasuk kebutuhan air, listrik, dan dampak lingkungan berupa sampah, intrusi air laut serta abrasi.

Di sisi lain makna simbolik dari proyek pulau koloni ini jarang terungkap. PT. TWBI atau pun perusahaan lain sebenarnya ingin merebut sejarah dan imajenasi kita atas Bali. Bagi korporasi ini, Bali yang ‘otentik’ adalah Bali yang disimulasikan di pulau koloni melalui proyek ‘reinvented tradition’ guna dikonsumsi oleh para orang kaya. Lokasi konsumsinya pun dibuat begitu ekslusif dan ‘steril’ dari pengaruh negatif dinamika sosial di Bali. Ini juga wasiat imajenasi PT. BBM dengan ambisi membangun Bali Village Island sebagai miniatur Bali yang lebih mudah dikontrol dan diarahkan sesuai keinginan pasar pariwisata. Imajenasi yang sama juga ada di balik Asian Village di Sentosa Island. Hal ini menunjukkan bagaimana imajenasi diwarisi dan melintasi batas territorial, sistem politik maupun aktor.

Namun ada satu hal yang utama dalam proyek imajenasi ini, yakni mereka tunduk pada prinsip akumulasi modal sehingga sifat predator dan ekspansif dari proyek tersebut merupakan sebuah keniscayaan untuk terus tumbuh. Inilah jawaban atas pertanyaan saya mengapa tidak ada perkampungan nelayan atau penduduk lagi di sekitar Sentosa Island. Mereka harus tersingkir dan terpinggir jika tidak ingin dilibas oleh pembangunan dan pariwisata bagi orang kaya dari seluruh dunia. Jika demikian, tidak mustahil ini juga bisa terjadi di sekitar pulau koloni Teluk Benoa nantinya. Demi menjaga kondusifitas serta agar tidak mengganggu pemandangan akibat adanya kesenjangan mencolok antara pulau koloni dengan kawasan sekitarnya, maka kawasan tersebut harus ‘ditata’. Jangan lupa, di balik setiap penataan, selalu ada makna penggusuran.

Jika dilihat lebih jauh, sejatinya proyek Pulau Koloni oleh PT. TWBI atau korporasi lainnya di Teluk Benoa merupakan pembajakan atas harapan masyarakat Tanjung Benoa untuk memulihkan Pulau Pudut. Jadi antara memulihkan Pulau Pudut dan membangun Pulau Koloni merupakan dua hal yang berbeda. Jika memang rehabilitasi Pulau Pudut yang memiliki makna sejarah dan sosial-budaya bagi masyarakat setempat merupakan sebuah keharusan, maka pertanyaannya:

Apakah rehabilitasi tersebut hanya bisa dilakukan oleh PT. TWBI dengan konsesi yang sangat beresiko yakni mendukung pembuatan Pulau Koloni?

Dan, tidakkah ada alternatif untuk menyelamatkan Pulau Pudut yang terus terkikis sehingga kita tidak usah berdebat panjang lagi tentang perlu tidaknya dibuat Pulau Koloni di Bali?


Penulis, Kandidat Doktor
di Asia Reseach Center
Murdoch University, Australia


Telah dipublikasikan di Beritabali.com pada 25 Januari 2014

Membaca Kerja Kapitalisme di Teluk Benoa

Membaca Kerja Kapitalisme di Teluk Benoa

Oleh

Agung Wardana


Sejak permulaan abad dua puluh satu perekonomian Asia Pasifik ditandai oleh dua fenomena besar. Yang pertama adalah booming tambang di Australia yang ditandai dengan investasi besar-besar di bidang pertambangan akibat meroketnya harga produk tambang dunia. Meski banyak pihak telah menyatakan bahwa booming tambang di Australia telah usai, namun dampaknya terhadap perekonomian domestik dan regional masih tetap dapat dirasakan. Melonjaknya biaya hidup di Australia termasuk properti menyebabkan para pekerja tambang semakin makmur kemudian mencari alternatif ‘rumah kedua’ untuk peristirahatan yang tentu lebih mura dari pada tinggal di Australia.

Fenomena kedua adalah kemunculan kelas menengah di China. Paska reformasi ekonomi yang dicanangkan oleh Deng Xiaoping tahun 1979, China melesat menjadi salah satu raksasa perekonomian dunia. Alhasil, kelas menengah dengan karakter konsumtif-nya terus bermunculan dan diperkirakan akan berjumlah melebihi 600 juta orang pada tahun 2020-an. Sungguh angka yang signifikan yang bisa mengubah pola produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa tidak saja di regional Asia tetapi secara global. Saat ini saja, China merupakan tujuan ekspor terbesar bagi produk tambang Australia. Bagi Indonesia, China merupakan pasar terbesar batubara dan minyak kelapa sawit.

Apa hubungan kedua fenomena tersebut dengan rencana mengembangkan pariwisata model baru di atas pulau (koloni) buatan di kawasan Teluk Benoa, Bali?

Sirkuit Modal Ekonomi dan Politik
Sejak di era kolonial, Bali merupakan arena pertarungan di mana kekuatan baik internal dan eksternal memainkan kepentingannya. Setelah peristiwa Puputan Badung yang merusak citra pemerintah kolonial, penjajahan atas Bali dilakukan menggunakan pendekatan yang berbeda. Salah satunya melalui proyek ‘Balinisasi’ (Baliseering) dikembangkan untuk membuat orang Bali mencintai dirinya sendiri sehingga diharapkan bisa menghadang ide-ide asing seperti nasionalisme, kristenisasi dan islamisasi.

Bali juga dilabelkan sebagai ‘pulau surga’ untuk mengundang para peneliti dan pelancong dan mengapresiasi budaya lokal. Marketing ini telah sampai pada titik di mana budaya lokal tersebut sulit dipisahkan dari budaya pariwisata. Nampaknya, pemerintah paska kolonial di Indonesia juga melanjutkan politik yang dikembangkan Kolonial Belanda di atas. Misalnya, posisi Bali sebagai pemberi citra budaya nusantara juga digunakan oleh Soekarno dalam membangun soft power dalam hubungan internasional.

Jika di awal Indonesia modern modal simbolik Bali memainkan perannya secara politis, namun sejak Orde Baru modal simbolik ini berangsur-angsur dikemas pula sebagai modal ekonomi secara dominan. Bali menjadi pusat sirkulasi modal ekonomi melalui pembangunan industri pariwisata. Mengikuti struktur pemerintahan yang sentralistik sirkulasi modal ini pun berpusat dalam lingkaran Soeharto dan kroninya (penguasa Jakarta) sehingga era ini Bali disebut sebagai ‘Koloni Jakarta’. Kejatuhan Soeharto yang menandai era reformasi peta perputaran modal di Bali menjadi jauh lebih kompleks akibat kembalinya model pemerintahan ‘raja-raja kecil’ dan para pengejar rente. Mereka sangat antusias dalam mendorong dan meluaskan investasi pariwisata melampaui rencana yang ditetapkan Sceto di awal 1970an.

Kebijakan Koridor Ekonomi di Teluk Benoa
Kebijakan koridor ekonomi merupakan skema lanjutan di era SBY untuk meluaskan dan pengembangkan sirkulasi modal ekonomi secara lebih efisien. Melalui pembagian kerja (division of labour) setiap kawasan didesain menjadi ruang investasi secara spesifik. Bali masih didesain untuk mengemban tugas sebagai pusat pengembangan ekonomi pariwisata dengan NTB dan NTT sebagai sistem pendukungnya. Bagi perekomian regional Asia Pasifik, kebijakan koridor ekonomi menjadikan Indonesia sebagai peta jalan memuluskan investasi dan reinvestasi kelebihan modal (surplus capital) kapitalisme nasional, regional maupun global.

Dalam konteks regional, kelebihan modal akibat akumulasi keuntungan perusahaan tambang Australia dan industrialisasi ekonomi China harus kembali diinvestasikan. Hal ini menandai corak produksi kapitalisme yang harus terus berkembang dengan menyuntikkan modal lebihnya ke ruang dan waktu yang lain guna mencari ‘spatial fix’ (solusi keruangan) dan ‘temporal fix’ (solusi temporal) dalam menghindari krisis. Pariwisata dipercaya sebagai salah satu solusi spasial (keruangan) dan temporal yang termudah. Karena infrastruktur pendukung pariwisata baru dapat terus dibangun sehingga nantinya bisa menyerap kelebihan uang para kelas menengah yang membutuhkan ‘taman rekreasi’ baru.

Pada titik inilah rencana pembuatan pulau ‘koloni’ baru melalui reklamasi di Teluk Benoa menjadi relevan. Saat ini kelas menengah China mulai mencari taman bermain dan berjudi alternatif selain Makao dan Singapura. Nyatanya, memang Bali semakin dibanjiri turis China hingga mampu menggeser posisi turis Eropa di ranah statistik. Di sisi yang lain, para pekerja tambang Australia mencari ‘rumah kedua’ yang lebih nyaman dan masih melihat Bali sebagai taman belakang (back yard) yang cukup menjanjikan. Intinya, mereka punya uang yang harus dikeluarkan sebelum mengendap dan menjadi krisis di dalam negeri akibat daya beli yang tinggi namun berbanding terbalik dengan ketersediaan komoditas di pasar domestik.

Kelebihan uang kelas menengah China dan akibat booming tambang Australia ini harus terus menerus diputar. PT. TWBI dan perusahaan sejenis yang saling berkompetisi untuk menguasai Teluk Benoa mengetahui betul hal ini. Pulau yang dibangun di Teluk Benoa ingin dijadikan ruang untuk menjadi sirkuit kelebihan uang tersebut secara temporal sebelum dikembalikan dengan investasi baru ke negeri asalnya melalui proses yang kompleks. Jikalaupun ada yang mengendap secara lokal, paling hanya berupa recehan sisa belanja dan gaji pekerja lokal.

Proyek ini tidak berdimensi ekonomi semata namun juga berpengaruh pada kondisi sosial dan lingkungan. Dari sejarah investasi dalam setiap kajian AMDAL di Indonesia, dampak lingkungan dari sebuah proyek selalu saja bisa dikelola secara teknis apalagi investor memiliki cukup uang melakukannya. Sedangkan dampak sosialnya memiliki kompleksitas tersendiri untuk dikelola secara teknis. Salah satunya adalah ekslusi sosial atau hilangnya kendali masyarakat lokal atas masa depan Bali karena citra Bali akan dikendalikan oleh segelintir elit kapitalis yang berkuasa atas Bali.

Selain itu, corak produksi lokal misalnya sebagai nelayan dan petani akan tergusur dan terintegrasi dalam kapitalisme industri pariwisata. Mereka akan tergantung dari keberlanjutan kapitalisme sebagai pekerja kasar dan kehilangan kebebasan dan kemanusiaan yang mereka rasakan ketika masih menjadi nelayan dan petani. Jadi proyek di Teluk Benoa merupakan politik ekonomi lanjutan untuk menghancurkan sendi ekonomi lokal guna sepenuhnya mengabdikan diri pada sistem kapitalisme. Perlawanan atas rencana pembuatan pulau baru di Teluk Benoa seharusnya merupakan episode kecil melawan kapitalisme.


Kandidat Doktor
Murdoch University, Australia



Telah dipublikasikan di Harian Indoprogress pada 10 Maret 2014

Rabu, 22 Januari 2014

Melawan Setan Dengan Menjadi Setan


oleh

Agung Wardana


Malam itu, setelah mendengar sebuah lagu dari televisi kami bertiga mulai terlibat dalam sebuah diskusi. Seorang teman, Komang, meminta pendapatku tentang polemik yang sedang terjadi di Bali. Konon sebuah ‘kotroversi hati’ bagi kelompok peduli lingkungan akibat ‘konspirasi kemakmuran’ yang terjadi antara penguasa dan pengusaha. Konspirasi ini berencana mengganggu ‘statusisasi’ kawasan konservasi Teluk Benoa untuk direklamasi.

Aku pun coba berkelit untuk memberikan pendapat setelah banyak pemberitaan di media lokal dan panggung tersedia bagi mereka yang menguasai retorika guna ‘mempertakut’ penguasa. Apalagi aku tahu beberapa teman-temanku sedang larut dalam euforia yang dikonstruksi oleh media massa. Ada yang mendadak ‘kiri’ karena ‘daya pikat’ sang idola anak muda. Ada juga yang merasa ewuh-pekewuh dengan teman sendiri jika tidak ikut bergabung. Aku sebetulnya tidak mau mengeluarkan pendapat yang melawan arus dengan seniman kebanyakan di komunitasku.

Aku mulai mendengar teman-teman baikku ini bersemangat bercerita tentang demonstrasi yang mereka pernah ikuti, Semakin mereka bersemangat, semakin aku merasa bersalah untuk tidak memberikan pendapat. Akhirnya aku berusaha memancing mereka berpikir. Karena yang aku tahu saat demonstrasi tidaklah ada dialog melainkan hanya orasi yang bersifat searah layaknya guru dan murid. Dan kemampuan retorika adalah yang utama.

Aku pun bertanya: “Menurut kalian apa itu reklamasi?”

Wayan: “Reklamasi itu, sederhananya ya, pengurugan kawasan, bisa daratan ataupun perairan.”

Aku: “Kenapa reklamasi ditolak? Lha, bukannya Pantai Sanur dan Padanggalak juga hasil pengurugan, eh reklamasi? Pantai Lebih yang sudah rusak jika ingin dipulihkan mungkin reklamasi adalah caranya. Kira-kira kalian akan nolak juga ngga?

Aku pun lanjutkan berkomentar: “Sebaliknya di kawasan bekas tambang, kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi justru ditolak perusahaan tambang itu sendiri. Ups, sorry bukan bermaksud mensejajarkan para pejuang lingkungan yang sedang heroik dengan perusahaan tambang.

Komang: “Lha, kamu ini salah dan tidak mengerti masalah. Yang kami tolak itu reklamasi di Teluk Benoa bukan reklamasi-reklamasi di tempat lain.”

Aku: “Oh. Begitu ya. Ya maaf. Artinya slogan kalian perlu diperjelas, karena mulai dari website, lagu, hingga yel-yel kalian itu hanya mengatakan ‘menolak reklamasi’. Hal ini bisa terbawa di masa depan melampaui kasus ini. Trus, apa yang salah dengan ‘pengurugan’ Teluk Benoa?

Komang menjawab: “Reklamasi itu ditolak karena luasannya mencapai 800 hektar.”

Aku: “Baiklah. Klo yang salah luasan, berapa luas reklamasi yang boleh? Seandainya keseluruhan 800 hektar itu didesain menjadi kawasan tidak komersial, misalnya perumahan rakyat miskin atau pusat pengembangan pangan organik yang berbasis komunitas, atau bahkan ashram, apa akan nolak?” 

Wayan: “Jadi gini, Kawasan Teluk Benoa itu kan kawasan konservasi. Jadi reklamasi dilarang dilakukan di kawasan konservasi. Itu menurut aturannya.”

Aku: “Pernah baca peraturan-peraturannya?”

Wayan dan Komang: “Belum sih

Aku: “Siapa yang buat peraturan?”

“Pemerintah,” jawab Komang dan Wayan hampir serentak.

Aku: “Trus, yang kalian lawan itu siapa? Pemerintah juga kan?”

Komang: “Iya. Tepatnya, pemerintah yang sudah berselingkungan dengan pengusaha.”

Aku pun melanjutkan bertanya: “Jika kalian melawan pembuat hukum dengan menggunakan argumentasi hukum, bukankah itu berarti masuk perangkap  untuk dijadikan ‘konsultan hukum’ oleh pemerintah?”

Komang: “Lha kok bisa?”

Aku: “Ya. Sebenarnya yang patut ditolak adalah agenda pengusaha dan penguasa dibalik kegiatan reklamasi ini, yakni eksploitasi alam dan manusia demi uang. Masalah ini harus dibedah dari sudut pandang keadilan. Bukan justru dipersempit menjadi dua aspek, yakni teknis lingkungan dan hukum.”

Aku sendiri memutuskan tidak melanjutkan diskusi ini karena sepertinya kedua temanku telah ‘ditata’ sedemikian rupa cara berpikirnya ketika berbicara kasus ini. Mereka menjadi begitu seragam dalam memberikan argumentasi. Seperti sudah ada standar operasional prosedur di organisasi yang mereka ikuti ketika mesti menjelaskan perihal reklamasi ke orang lain.

Aku hanya bisa berandai-andai jika saja fokus perjuangannya adalah keadilan dan mengakar di masyarakat setempat, maka energi massa yang termobilisasi tidak akan dikuras hanya untuk menjawab pertanyaan apakah agenda eksploitatif ini dilakukan sesuai hukum (legal) atau melawan hukum (ilegal). Tentu temanku tidak akan memaksa diri berargumentasi hukum ketika ditanya alasan penolakannya tapi menghubungkan dampaknya dengan masalah keseharian. Bagiku, itulah pemberdayaan.

Analoginya, jika kita marah atas penghancuran hutan, gerakan yang membedakan antara penebangan secara legal dan penebangan illegal tidaklah membawa kita kemana-mana. Gerakan ini justru memperkuat posisi negara sebagai organisasi yang memiliki monopoli atas hutan dan sumber daya alam. Maka potensi mengalami kebuntuan (kuldesak) jika seluruh proses eksploitasi dilakukan secara legal semakin besar.

Penyempitan cara pandang melihat permasalahan reklamasi Teluk Benoa ke dalam aspek teknis dan hukum memiliki hubungan yang erat dengan pola gerakan. Aku tidak tahu yang mana yang menyebabkan yang mana. Ada dua kemungkinan, yakni cara pandang sempit ini yang mengakibatkan struktur organisasinya, atau sebaliknya konsepsi tentang pola organisasi yang mengakibatkan pemilihan sudut pandang. Namun yang paling jelas terlihat bagiku adalah pola organisasi gerakan yang bersifat  terpusat.

Ini oleh para kiri ortodok sering disebut dengan istilah ‘sentralistik demokrasi’. Istilah ini saling bertentangan. Bagaimana tidak? Semakin terpusat sebuah organisasi akan semakin tidak demokratis dia dalam realitasnya. Terpusatnya gerakan pada seorang figur sebagai panglima akan memberikan ruang manuver bagi figur ini dalam merasionalisasi kepentingan dan kenyamanan intelektual dan politisnya. Hasil rasionalisasi ini sering kali menjadi strategi dan taktik resmi melalui ‘persetujuan pasif’ yang didikte dari atas oleh sang panglima.

Strategi dan taktik ini  juga bertujuan untuk menguatkan kebutuhan akan adanya pemimpin dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, pemimpin yang paling tepat adalah orang yang paling paham tentang strategi dan taktik ini, maka ‘persetujuan pasif’ untuk meneguhkan kembali posisi sang panglima diciptakan di luar kesadaran orang yang dipimpin. Panglima akan selalu berprinsip ‘massa terlalu bodoh untuk memahami kompleksitas permasalahan. Jadi tugas mereka adalah mengikuti perintah’ dalam merespon pendapat individu yang bisa mengganggu posisinya.

Tentu individu-individu yang larut dalam massa memiliki cara pandangnya tersendiri terhadap pemasalahan. Namun tidak semua ruang dibuka untuk menampung setiap kegelisahan individual karena setiap ide harus melalui proses ketat untuk dinilai oleh sang panglima. Individu-individu ini pun akhirnya enggan untuk menyampaikan pendapatnya dan menerima asupan yang bersifat dari atas jika tidak ingin disebut pembangkang. Jadi, organisasi ini dibentuk oleh peleburan identitas dan kesadaran individual dalam sebuah panji bernama ‘disiplin gerakan’.

Beberapa orang kawanku pernah bercerita bahwa mereka tidak kritis terhadap pola gerakan ini karena memang gerakan di Bali merupakan sesuatu hal yang baru. Hal ini mungkin saja benar. Namun, dalam proses belajar ini justru dinamika kritik internal dan dialog mesti dibangun lebih luas dalam mencari pola gerak yang efektif dan memberdayakan segenap orang yang terlibat.

Salah seorang kawan lagi menyesalkan posisi panglima gerakan yang tidak tegas. Namun sayangnya ia tidak berani mengungkapkannya. Begitu banyak tuduhan ditujukan terhadap gerakan ini. Yang paling menarik menurutku adalah tuduhan bahwa gerakan ini tidak independen dan ditunggangi kepentingan seorang konglomerat media yang berseberangan secara politik dengan Gubernur Bali.

Aku pikir tuduhan ini tidak keluar tanpa alasan. Ini merupakan dampak dari posisi sang panglimanya sendiri yang bekerja (dalam arti yang sebenarnya) pada media milik sang konglomerat. Pastilah perusahaan media ini juga disusun secara hirarkis, di mana si panglima (sebagai pekerja) merupakan bawahan dari sang konglomerat. Kuatnya warna sang konglomerat media lambat laun akan membawa gerakan ini menjadi layu seiring dengan menurunnya pemberitaan oleh media miliknya. Kita lihat saja.

Inilah bahaya ketika menyusun gerakan bersifat hirarkis dan sentralistik. Artinya, masa depan gerakan diserahkan pada seorang figur sentral, si panglima. Setiap kesalahan sikap dan posisi figur ini dapat dengan cepat menjadi senjata lawan untuk mematahkan gerakan. Selain itu, dalam gerakan terpusat orang-orang yang terlibat menjadi kehilangan pribadi-nya karena dilebur ke dalam massa aksi. Sedangkan sebaliknya pribadi sang panglima mengalami insititusionalisasi ke dalam tubuh dan budaya organisasi. 

Ini hanya berupa perenunganku saja. Jangan ditafsirkan bermaksud untuk ‘mengkudeta keinginan’ atau lagi mengganggu ‘labil ekonomi’ mereka yang menjadi garda depan (vanguard). Hanya saja, aku berpendapat bahwa untuk melawan organisasi yang bersifat hierarkis seperti negara dan perusahaan, kita tidak bisa menggunakan logika yang sama (hirarkis). Setan tidak bisa dilawan dengan cara menjadi setan karena jika pun menang maka sang setan akan tetap ada. 


Telah dipublikasi di Majalah MagicInk edisi Oktober 2013