Selasa, 25 September 2007

Membedah Bangsa Neurotik

Oleh

Agung Wardana

''Saiki zamane zaman edan, ora edan ora komanan''
(Sekarang zaman kegilaan, yang tidak gila tidak akan kebagian)
-Ronggowarsito

PERNYATAAN dari Ronggowarsito tersebut kini merasuki relung pemikiran seluruh bangsa ini. Pernyataan ini juga yang mengilhami para kelas menengah berlomba-lomba mengaku dirinya miskin dan rela antre berjama-jam guna mendapatkan bantuan langsung tunai yang bukan haknya, untuk membeli barang-barang konsumtif karena barang kebutuhan telah tercukupi juga hasil netek dari negara.
---------------------------------
Barang-barang konsumtif yang kini menjadi kebutuhan semu bagi kelas menengah merupakan keberhasilan propaganda kapitalisme, melalui media-media massa, menjadi sebuah simbol eksistensi kemapanan diri di tengah pemiskinan yang terjadi secara massif. Gap antara kaya dan miskin terjadi secara ekstrem membuat individu-individu dalam masyarakat kehilangan otentitas diri dan memanipulasi diri atas nama ekspresi kebebasan dan impian. Menguatnya arti kebebasan di masa reformasi (transisi selama 7 tahun?) diartikan secara negatif oleh masyarakat karena tidak terlahir dari sebuah kesadaran kolektif serta dipandang tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab.

Terbukti, kekerasan yang telah dipraktikkan negara selama lebih dari tiga puluh tahun, diimitasi oleh masyarakat lewat kekerasan massa, konflik horizontal, hingga yang paling aktual yakni terorisme. Celakanya, lagi-lagi korban dari sebuah kekerasan menjadi bahan konsumsi tanpa mengindahkan etika, sehingga tercipta ketakutan yang meluas pada masyarakat.
Kebebasan negatif akan menggiring setiap individu kepada sebuah ketakutan akan kebebasan, keterasingan, yang kemudian memaksa ketertundukan kembali pada otoritas-otoritas, di mana individu dapat merasa terlindungi meski secara semu dengan menyerahkan legitimasi kekerasan kepadanya. Otoritas-otoritas tersebut dapat menggunakan kekerasan.

Pendekatan aversif yang diambil setelah banyak terjadi kekerasan massa tidak akan efektif, apalagi harus diterapkan pada pelaku terorisme karena para pelaku sudah terbelenggu ajaran-ajarannya secara kuat dan siap menjadi martir atas cita-cita ideologi mereka. Pendekatan aversif, melalui penghukuman dengan maksud membuat jera terhadap suatu tingkah laku negatif akan tetap membiarkan penyebab-penyebab dasar neurotik tidak terjamah dan paling maksimal hanya akan meredakan untuk sementara waktu. Dalam kasus terorisme, pendekatan ini justru dapat berakibat lebih buruk, karena menjadi martir (mati syahid) merupakan cita-cita individu para pelaku dan dengan demikian akan menjadi pahlawan di antara kelompoknya maupun di antara masyarakat yang simpati terhadap perjuangannya. Hal ini kelak akan menumbuh-suburkan ideologi mereka sebagai satu-satunya jalan perlawanan di tengah kehidupan tanpa harapan seperti sekarang ini.

Permasalahannya kini kita sedang menjadi bangsa neurotik, kita telah kehilangan makna kemanusiaan serta makna kehidupan. Bangsa neurotik, sebagai sebuah bangsa yang berpikir dan bertindak sesat, menjadi korban indoktrinasi gagasan keliru yang berulang-ulang dengan cara yang tidak terpikirkan secara kritis dan tetap dipelihara oleh stimulus-stimulus lingkungan yang kemudian termanifes dalam tingkah laku masyarakat kita. Perilaku neurotik seperti memberhalakan agama, negara, materi, ideologi sebagai tempat untuk mereduksi jiwa, pikiran, kesadaran serta ketakutan akan kebebasan, di mana kita tidak mampu lagi hidup pada kenyataan bahwa kita manusia dan hidup dengan manusia yang lain dalam masyarakat.

Stimulus Lingkungan
Lingkungan adalah penyangga kehidupan manusia, sehingga kerentanan ekologi pada sekelompok masyarakat akan berdampak pada tertutupnya akses masyarakat tersebut pada sumber daya alam yang amat mereka perlukan bagi kelangsungan hidup. Konflik-konflik kekerasan yang kembali marak merupakan konflik perebutan sumber daya yang dibalut dengan berbagai sentimen dari masyarakat yang sudah terkotak-kotak akibat kerentanan sosial yang terjadi di dalam komunitas kita.


Kita kini tidak dapat lagi memanusiakan diri sendiri, apalagi memanusiakan lingkungan. Lingkungan, dalam arti yang luas, kini kita pandang sebagai objek eksploitasi, padahal vibrasi lingkunganlah yang memberikan stimulus-stimulus positif maupun negatif, sejauh mana kita memeliharanya. Kita rasakan bagaimana keindahan lingkungan mampu menenangkan jiwa kita, bagaimana cuaca panas mempengaruhi emosi, bagaimana malam membuat kita mengantuk dan tertidur, makna lingkungan seperti ini telah kita lupakan selama ini.

Mungkin masih relevan untuk kita renungkan ungkapan dari Mary Robinson, Komisaris Tinggi HAM PBB tahun 2002, yang menyatakan dengan tegas bahwa sekarang adalah waktu yang ideal untuk memeriksa kaitan antara kerusakan lingkungan dengan kemiskinan struktural, sejumlah kejahatan dan pelanggaran HAM. Begitu pentingnya arti kerusakan lingkungan yang dimaksud oleh Mary Robinson dalam memberikan stimulus negatif yang menggiring kita pada konflik kekerasan, bencana alam, bunuh diri, terorisme dan berbagai akses lainnya yang tidak hanya berakhir pada kematian satu atau bahkan puluhan orang, tetapi menggiring kita pada kepunahan ras manusia.

Perlu kita sepakati bersama bahwa perilaku neurotik adalah penyakit psikis yang telah menjangkiti psikologi masyarakat kita. Ini adalah kegilaan kolektif sehingga tidak dapat disembuhkan hanya dengan memberi hukuman penjara atau mati sekalipun, sama seperti memasung orang gila dan menyembunyikannya di belakang rumah kita. Kita harus mulai mencari jenis terapi yang tepat dengan pendekatan interdisipliner karena memang kegilaan ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor dalam kehidupan.

Penulis, aktivis Walhi, Sekretaris Eksekutif PBHI Bali,
tinggal di Tabanan

(telah dipublikasikan pada:http://www.balipost.com/balipostcetak/2005/11/17/o3.htm)

Hak Atas Lingkungan Hidup

Oleh

Agung Wardana

DI tengah hiruk pikuk penganugerahan Adipura dan Kalpataru bagi daerah dan insan yang berhasil dalam melestarikan lingkungan hidup, saudara-saudara kita di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur sedang berjuang melawan banjir lumpur panas walau akhirnya harus tidur di pos-pos pengungsian. Hal ini berarti bahwa penghargaan Adipura dan Kalpatru hanyalah perayaan seremonial belaka untuk menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kepedulian terhadap perlindungan, pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan dalam kenyataannya bahwa paradigma pembangunan yang diusung oleh pemerintah selama ini masih saja meminggirkan aspek lingkungan hidup. Semangat eksploitasi (jual murah dan jual habis) masih saja menjadi warna kental setiap kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya alam.
----------------------------------------

Peristiwa di Porong, Sidoarjo menunjukkan kepada kita semua bahwa masyarakat sering menjadi korban ekploitasi perusahaan-perusahaan tambang dan selalu tidak berdaya ketika mereka harus memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Minimnya informasi mengenai proyek, menjadikan ketidaktahuan warga masyarakat terhadap dampak kegiatan proyek di wilayah mereka. Padahal, sebagian besar proyek pertambangan ternyata berisiko terhadap lingkungan termasuk masyarakat, disamping tidak pernah dijelaskannya hak-hak yang melekat pada mereka jika resiko terjadi. Perusahaan dan pemerintah hanya mengarahkan pada pemberiaan kerugian ekonomis dan setelah itu habis perkara tanpa mempertimbangkan nilai sosial dan nilai ekologis yang jauh lebih besar akibat pengungsian, perubahan corak produksi, dan jika kita melihat lebih jauh, bahwa ada hak-hak masyarakat yang dirampas; lingkungan hidup yang rusak serta berbagai ketidakadilan lainnya. Sehingga, kasus banjir lumpur panas ini tidak saja merupakan tanggung jawab (moral) baik sosial maupun ekologis tetapi sudah merupakan suatu kewajiban asasi mengenai pemenuhan hak-hak atas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam konstitusi, UU HAM, Ratifikasi Konvenan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Jika dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan hidup hal ini diatur oleh UU No. 23 Tahun 1997 Pasal 5 yang berbunyi; ''Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup''.

Jika kita mengacu pada asas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dikatakan bahwa; ''Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa'' dan juga mengenai kewajiban pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup untuk mengembangkan dan menerapkan perangkat yang preemtif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Maka bercermin dari kasus di Sidoarjo, apakah negara dalam hal ini pemerintah telah melaksanakan kewajibannya tersebut? Jika tidak, hal ini berarti telah terjadi pembiaran (by omission) oleh negara sehingga kelalaian tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup rakyat.

Kebijakan Pertambangan
Di sektor pertambangan, pembiaran mineral di perut bumi untuk generasi mendatang dan demi kelestarian lingkungan hidup seolah menjadi agenda yang tabu dan dosa bagi pemerintah. Padahal, pemerintah sebenarnya paham bahwa industri pertambangan merupakan industri yang tidak berkelanjutan karena tergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan (non-renewable resources) dan juga kerusakan lingkungan yang ditimbulkan olehnya merupakan kerusakan yang bersifat tidak berbalik (irreversible damage).

Ilusi tentang 'kemakmuran' dan 'kesejahteraan' pernah kita dengar dari pemerintah Rezim Orde Baru yang berkolaborasi dengan para investor pelaku pertambangan, tetapi dalam kenyataannya industri tambang menambah deretan kemiskinan, kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tampaknya ilusi ini masih diwariskan oleh pemerintahan saat ini. Tidak mengherankan jika pemerintah hari ini pun lebih sibuk mengurusi soal bagaimana investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia, tetapi melupakan nasib rakyat kebanyakan yang menjadi korban dan tidak pernah memperolah tetesan dolar karena diangkut para pemodal ke negerinya masing-masing (Tambang dan Kemiskinan, 2005).

Pemerintah sepertinya tidak mau belajar dari masa lalu sehingga bisa diarahkan begitu saja oleh investor tambang untuk mengabulkan semua keinginannya untuk mengeruk sisa cadangan kekayaan alam. Ancaman akan dituntut ganti rugi di arbitrase internasional jika keinginannya tidak dikabulkan menyebabkan negara ini menurut saja. Sehingga kebijakan pertambangan di Indonesia lebih berpihak kepada investor dibandingkan rakyat dan lingkungan. Lemahnya aturan hukum misalnya mengenai UKL/UPL (Unit Kelola Lingkungan/Unit Pemantauan Lingkungan) yang menjadi acuan kegiatan eksplorasi tidak mensyaratkan sistem emergency respons untuk mengantisipasi kondisi darurat, membuktikan pemerintah belum mampu memberi perlindungan pada masyarakat dari bencana yang ditimbulkan dari sebuah proyek pertambangan.

Pembangunan dunia pertambangan di Indonesia ke depan haruslah memenuhi dua syarat. Pertama, mampu mensejahterakan rakyat banyak, baik yang berada di sekitar wilayah tambang, yang selama ini telah menjadi korban aktivitas pengerukan sumber daya alam tersebut, atau seluruh rakyat Indonesia. Kedua pertambangan haruslah memperhatikan daya dukung dan pelayanan ekologis setempat, sehingga lingkungan hidup tidak ditempatkan sebagai obyek dari kegiatan manusia an sich, karena kerusakan terhadapnya akan membawa malapetaka terhadap manusia (Tambang dan Kemiskinan, 2005). Sehingga ke depan kita tidak melihat lagi peristiwa-peristiwa yang menambah deretan daftar panjang pengungsi akibat kerusakan lingkungan hidup di Nusantara ini.

Penulis, aktivis lingkungan, tinggal di Tabanan

(telah dipublikasikan pada:http://www.balipost.com/balipostcetak/2006/6/21/o2.htm)

Keadilan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Oleh

Agung Wardana

PEMBANGUNAN di era otonomi daerah atau desentralisasi merupakan peluang yang sangat baik dalam mewujudkan hak-hak masyarakat pengelolaan sumber daya alam mereka yang dapat mengurangi potensi kita untuk terjerembab dalam bencana berkelanjutan. Pertanyaannya, apakah pendelegasian kewenangan pengelolaan tersebut telah termaktub dalam regulasi otonomi daerah? Selanjutnya, apakah paradigma pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menjamin keadilan dan kelestari

Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat masih ada regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang yang tumpang tindih, misalnya antara UU Otonomi Daerah dengan regulasi sumber daya alam yang bersifat sektoral. Selain itu yang terjadi saat ini justru otonomi daerah menambah deretan eksploitasi. Semakin menguatnya kekuasaan yang merangsek ke tingkat lokal berkombinasi dengan pemerintah yang lemah dan institusi sipil yang juga lemah telah membuka jalan untuk penyalahgunaan kekuasaan politik dan kekuasaan administratif, bangkitnya sentimen etnis dan keagamaan serta perusakan lingkungan alam demi menarik keuntungan yang cepat dan sebanyak-banyaknya. Secara real dapat kita lihat pada laju kerusakan lingkungan dan sumber daya alam pada era otonomi daerah meningkat secara signifikan. Jika di masa Orde Baru yang sentralistik, segala kebijakan yang berkaitan dengan eksploitasi berasal dari pemerintah pusat yang mana keuntungan dari eksploitasi tersebut juga terkonsentrasi pada elite-elite pusat saja. Sedangkan lewat otonomi daerah, penguasa daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan dengan mengobral dan menguras habis sumber daya alam mereka juga untuk kepentingan penguasa tersebut ataupun kelompoknya.

Mengubah Paradigma
Pembangunan yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam tanpa diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya, yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran sumber daya alam dari waktu ke waktu semakin tinggi. Kondisi ini menjadi semakin parah dengan adanya ketidakadilan basis legitimasi hukum yang memberikan hak penguasaan yang lebih besar kepada pengusaha dibandingkan hak yang ada pada masyarakat yang meskipun jumlahnya lebih besar menikmati sedikit ruang dalam memanfaatkan sumber daya alam (Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri; 2005).


Pengelolaan sumber daya alam yang bersifat sektoral sangat berpotensi terjadinya tumpang tindih kewenangan guna mencapai keuntungan komersial tanpa memperhitungkan daya dukung ekologisnya. Pendekatan seperti ini, jika kita lihat secara kritis merupakan pesanan untuk mendukung basis ekonomi pertumbuhan dengan birokrat-intelektual-komprador sebagai agennya.

Ketika kita berbicara tentang bencana ekologis atau bencana yang terjadi sebagai akumulasi dari kerusakan lingkungan akibat eksploitasi, tidak bisa dilepaskan dari sistem pengelolaan sumber daya alam yang timpang ini. Ke depan, diperlukan sebuah antitesis dari pendekatan ini yang lebih berpihak pada kelestarian dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tentu saja pendekatan ini tidak tunduk pada basis ekonomi pertumbuhan yang kapitalistik.
Paradigma seperti apa yang dapat menjadi antitesis? Dari sudut pandang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, bio-region merupakan pilihan yang cukup tepat karena dengan adanya otonomi daerah pengelolaan sumber daya alam terkotak-kotak dalam wilayah administrasi yang kecil-kecil yang seringkali lebih sempit dari sistem ekosistem serta menimbulkan konflik antar daerah. Daya dukung sumber daya alam per daerah administratif tidak mampu mendukung pembangunan dan kehidupan jangka panjang sehingga diperlukan kerja sama antara daerah untuk mencapai kesejateraan bersama dan berkelanjutan sistem penyangga kehidupan.


Pendekatan bio-region memiliki beberapa karakteristik. Pertama, merupakan teritori tanah dan air yang lingkupnya tidak ditentukan oleh batasan politik/administratif, tetapi oleh batasan geografis komunitas manusia dan sistem ekologi. Kedua, mata pencarian pokok, klaim, serta kepentingan komunitas lokal berikut kriteria untuk pembangunan dan pelestarian regional dijadikan pusat perhatian dengan tidak mengabaikan kepentingan ekonomi dari luar. Ketiga, merupakan wilayah yang ''cukup luas'' untuk memelihara integritas komunitas, habitat dan ekosistem biologis, menunjang proses ekologis penting seperti zat hara, arus limbah, migrasi dan aliran air. Keempat, merupakan wilayah yang ''cukup kecil'' sehingga oleh masyarakat dianggap sebagai kampung halamannya, mempunyai identitas kultural yang unik serta mempunyai hak untuk menentukan pembangunannya sendiri (Walhi, 2002)

Pendekatan bio-region ini mengaitkan ekosistem, geografis masyarakat dan budaya untuk mendorong ikatan sosial yang diharapkan dapat meningkatkan ikatan eko-budaya yang mengakar pada suatu wilayah melebihi ikatan etnis dan birokrasi yang cenderung bersifat membatasai. Batas bio-region tidak dapat ditentukan dari ''atas'' karena bio-region adalah konsep ekologi dan budaya yang sudah ada beserta masyarakat yang tinggal di dalam tersebut. Dengan kata lain bio-region menyatukan ekosistem alam dengan masyarakat tanpa dibatasi oleh batas adminstrasi dan etnis, memerlukan riset dan ilmu pengetahuan (termasuk pengetahuan lokal), merupakan pendekatan kooperatif dan adaptif, serta memerlukan keterpaduan institusi (pemerintah pusat, pemerintah daerah dan komunitas lokal).
Untuk itu diperlukan seorang pemimpin politik yang mempunyai keberanian untuk mempraksiskan pendekatan bio-region ini yang dimulai dari daerah. Karena bagaimana pun permasalahan lingkungan hidup dan konflik pengelolaan sumber daya alam bukan permasahalan teknis belaka melainkan merupakan ekses dari ketimpangan struktur kelas, gender dan ras dalam penguasaan sumber daya alam yang hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan politik yang berpihak pada keadilan dan kelestarian.

Penulis, aktivis Walhi Bali, tinggal di Tabanan


(telah dipublikasikan pada: http://www.balipost.com/balipostcetaK/2007/2/21/o2.htm)

Keadilan Iklim

Oleh;

Agung Wardana

Tak dapat dipungkiri jika perubahan iklim yang menaikkan temperature 1 dejata celcius saja telah menimbulkan dampak cukup serius bagi Bali. Selama ini perhitungan akan perubahan iklim ini tidak pernah masuk dalam agenda pembangunan di Bali sehingga memperparah degradasi lingkungan hidup. Proyek reklamasi pantai misalnya, yang akan berdampak timbulnya abrasi pantai menjadi semakin parah akibat naiknya suhu air laut yang selama ini tidak pernah diperdebatkan di komisi AMDAL proyek tersebut. Maka jadilah garis pantai Bali yang sejauh 430 km mengalami kerusakan 3,7 km dan 50 sampai 100 meter inland setiap tahun. Penanggulangannya pun hanya berkesan proyek persial belaka. Tidak heran kemudian banyak spekulasi yang menyatakan bahwa Sanur dan Kuta akan tenggelam di masa mendatang.

Bali yang telah berkontribusi besar dalam mengurangi konsumsi energi dan sumber daya alam lewat Nyepi dan banyaknya libur upacara adat, tetap saja akan menjadi korban bagi masalah lingkungan global ini. Saat ini saja, nelayan sudah harus mencari pekerjaan lain untuk menghidupi keluarga, petani sudah mulai mempertanyakan siklus alam yang selama ini akrab dengan mereka, meningkatnya penyakit-penyakit tropis secara signifikan adalah bukti nyata bahwa perubahan iklim sedang mengancam keberlanjutan hidup kita.

Berbicara tentang perubahan iklim, kita tidak bisa hanya membicarakan hal-hal yang ilmiah belaka karena hal ini terjadi akibat kerakusan sistem ekonomi global yang dominan saat ini yang memaksa kita untuk mengkonsumsi lebih dan lebih. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfir terjadi secara signifikan pasca terjadinya revolusi industri. Negara-negara yang dikatakan maju adalah kontributor terbesar (85 %) dan memilik dosa emisi sejarah (historical emissions) karena telah mencemari atmosfir sejak mesin uap ditemukan. Maka, menjadi tidak adil jika pulau-pulau kecil di kawasan Pasifik yang hanya berkontribusi 0,06 % dari emisi global harus menjadi korban pertama dan berpindah daratan ke New Zealand.

Politik Perubahan Iklim
Perdebatan dalam konferensi internasional berkaitan dengan perubahan iklim, termasuk yang akan terjadi di Bali pada Desember nanti, adalah ruang pertarungan Negara Utara (Maju) dengan Negara Selatan (Berkembang/ miskin) yang kemudian akan selalu dimenangkan oleh kelompok bisnis (business as usual). Kenapa kelompok bisnis yang menang? Karena skema pengurangan emisi yang ditergetkan selalu menggunakan mekanisme pasar, seperti jual-beli karbon sehingga yang ada justru menambah konsentrasi gas rumah kaca.

Jika memang permalahan perubahan iklim ini menjadi agenda serius dunia, seharusnya Negara Maju menjadi pasukan garis depan dalam melakukan mitigasi (pencegahan) dengan mereduksi emisi dan membantu rakyat di Negara Berkembang untuk beradaptasi tanpa pengecualian. Jika tidak katastropi sedang menunggu kita semua.

Oleh karena itu, harus ada pembagian tanggung jawab yang adil atas kerusakan atmosfir bumi berdasarkan emisi sejarah dan konsumsi yang terjadi. Sehingga semua kehidupan dapat berlangsung di bumi ini tanpa dominasi oleh satu kepentingan profit dengan jalan mengeksploitasi sumber-sumber kehidupan kita.


Penulis,
Aktivis WALHI (Friends of
The Earth Indonesia)
Tinggal di Tabanan


(telah dipublikasikan pada: http://walhibali.blogspot.com)

Nasib Bali Ditengah Perubahan Iklim

Oleh;
Agung Wardana


“Perubahan iklim adalah ancaman keamanan terbesar yang ada dihadapan kita”
- Leo Falcam

Ungkapan dari Leo Falcam, Mantan Presiden Micronesia tersebut membuat ancaman perubahan iklim terhadap keberlanjutan kehidupan menjadi sangat jelas. Ia juga mengkhawatirkan sampai berapa lama lagi kehidupan manusia dapat berlanjut dipulau kecil seperti Fiji, Tonga, Samoa (Climate Justice-FOE Australia; 2006).

Sebuah Pelajaran Dari Tuvalu
Tuvalu adalah Negara pulau kecil di kawasan Pasifik. Hanya dengan luas 26 kilometer persegi, berada di 2,5 meter diatas permukaan laut dengan populasi 11.000 lebih, membuat Tuvalu menjadi bangsa yang sangat rentan dari dampak perubahan iklim. Jika dilihat kontribusi negara pulau kecil dikawasan Pasifik yang hanya 0,06 % dari pelepasan gas rumah kaca secara global, menjadi ironi jika meraka harus menjadi korban pertama dari perbuatan yang bukan tanggung jawab mereka. Sampai-sampai mereka harus menjadi Pengungsi Iklim dan berpindah kedaratan yang lain. Tahun 2001, pemerintah Tuvalu, Fiji, Kiribati, Tonga membuat perjanjian imigrasi untuk memindahkan rakyatnya ke New Zealand setelah Pemerintah Australia menolak untuk menerima mereka. Kehilangan identitas sosial-budaya, skill dan kemampuan bahasa Inggris yang minim untuk dapat memperoleh pekerjaan, menjadi permalahan lanjutan yang menunggu di ‘rumah’ baru mereka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah perubahan iklim tanda takdir kiamat sudah dekat?

Perubahan Iklim Bukan Sebuah Takdir
Perubahan Iklim merupakan dampak yang dihasilkan dari pemanasan suhu golobal yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini dihasilkan oleh pola konsumsi bahan bakar fosil dan eksloitasi sumber daya alam. Peningkatan suhu bumi akan berpengaruh pada kehidupan manusia dan ekosistem yang ada karena alam dan kehidupan merupakan dua hal yang terintegrasi dan saling mempengaruhi.

Sejatinya, perubahan iklim bukanlah permasalahan teknis belaka, karena ia terjelma akibat kerakusan pola produksi dan konsumsi yang kemudian menjadi permasalahan sosial yang mengglobal. Dampaknya sosialnya, seperti ketidakmampuan bagi rakyat miskin untuk melakukan adaptasi, akses terhadap pelayanan kesehatan, air, dan sumber daya alam akan menambah permasalahan mendasar untuk bertahan hidup. Dibandingkan dengan orang kaya, yang dapat berpindah dari daratan rentan ke daratan yang lebih aman karena mereka punya uang untuk melakukannya. Jika demikian, apakah di masa depan bumi ini hanya akan diisi oleh orang kaya, karena hanya mereka yang mampu bertahan hidup??

Perubahan yang perlahan tapi pasti ini membuat kehidupan manusia seperti kodok yang sedang berenang dalam tungku yang dipanaskan secara perlahan sampai mencapai titik didih dan kodok itupun mati tanpa menyadari apa yang telah terjadi.


Masa Depan Bali??
Bali adalah pulau kecil hanya dengan luas hanya 5,682 km persegi dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi yakni 565 orang per km persegi. Bali di kelilingi wilayah pesisir dengan panjang 430 km yang saat ini dalam kondisi kritis. Padahal ada banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada wilayah pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan sejak turun-temurun dan petani rumput laut. Di wilayah rural, sebagian besar masyarakat Bali becorak produksi sebagai petani kecil dengan pola pertanian tradisional. Corak produksi masyarakat Bali ini amatlah dipengaruhi oleh siklus alam dan curah hujan. Saat ini jika siklus alam menjadi tidak menentu, maka merakalah korban-korban pertama yang terkena dampak ditengah minimnya upaya pemerintah untuk membantu merak beradaptasi.

Pemerintah saat ini justru lebih tertarik pada upaya untuk menggalang pendapatan-pendapatan dari invasi arus modal (investasi) di sektor periwisata dan sarana pendukungnya. Dengan jalan mengobral murah sumber daya alam yang ada, menyebabkan timbul berbagai permasalahan lingkungan dan sosial. Baik yang disebabkan secara langsung oleh perubahan peruntukan bentang alam suatu proyek maupun oleh dampak komulatif dari pembangunan yang selama ini tidak diperhitungkan sebagai sebuah komponen yang penting bagi keberlanjutan hidup masyarakat Bali. Buktinya, saat ini saja pemerintah masih sibuk untuk membangun proyek seperti lapangan golf, reklamasi pantai hingga daerah aliran sungai untuk villa, membabat hutan yang katanya demi listrik dan eco-tourism. Proyek-proyek tersebut jelas-jelas berpengaruh besar pada lingkungan apalagi dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan akan menambah parah kondisi Bali. Reklamasi menambah parah abrasi pantai dan semakin tinggi intensitas badai di laut sehingga berpengaruh pada ongkos produksi dan kehidupan nelayan. Berkurangnya hutan akan mengurangi kemampuan untuk menyediakan air dan kemampuan menangkap karbon, sehingga memperparah krisis air yang dapat penambah deretan panjang konflik perebutan air antara subak dengan PDAM maupun dengan swasta. Alih fungsi lahan terbuka dan produktif untuk keperluan lapangan golf yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok berduit akan memperparah krisis pangan bagi Bali. Pariwisata Bali pun akan kollaps, karena pantai, gunung, sawah yang indah hanya akan tersisa di brosur-brosur perjalanan wisata saja. Di perkotaan akan semakin panas, pengapnya kondisi urban akibat kemacetan dan kumuhnya pemukiman, akan menyuburkan sarang-sarang nyamuk, sehingga membuat kesehatan manusia dan umur panjang menjadi mahal harganya. Ancaman keamanan, kriminalitas dan konflik akan tersemai karena semua orang ingin bertahan hidup ditengah kebutuhan yang semakin kompleks.

Walaupun masyarakat Bali telah berkontribusi besar lewat Nyepi dengan sehari tanpa konsumsi energi, sumber daya alam dan tidak mengeluarkan emisi, tetap saja Bali adalah pulau kecil yang akan menjadi ladang emas demi perputaran roda ekonomi global lewat industri pariwisata. Jika Bali masih mengacu pada kosep ekonomi-pembangunan konvesional seperti ini tanpa memasukkan resiko bencana dari perubahan iklim dalam setiap agenda pembangunan, tidak mustahil kejadian seperti di Tuvalu akan terjadi pada masyarakat Bali. Namun pertanyaannya kemudian adalah, apakah negara asal para pemilik industri pariwisata yang ada di Bali mau menerima masyarakat Bali??

Penulis, Aktivis WALHI Bali


(telah dipublikasikan pada: http://www.walhi.or.id/)