Kamis, 18 Oktober 2007

Hutan Kita Bukan 'Toilet Karbon' Negara maju

Oleh;

Agung Wardana

”Masuknya Carbon sinks (penyerapan karbon) dalam mekanisme CDM akan mengandung strategi skala dunia dalam rangka pengambil alihan tanah-tanah dan hutan-hutan kami.”

Forum Internasional Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim Pertama

(The First International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change)

Kenaikan suhu bumi 0,6º C saat ini menyebabkan banyak pihak mencari cara untuk membuat keadaan tidak menjadi lebih buruk lagi (mitgasi). Akibat konsentrasi karbon yang bertambah secara signifikan di permukaan udara (atmosfir) pasca Revolusi Industri, kenaikan suhu bumi ini tidak dapat dihindari sehingga kenaikannya harus dibatasi dibawah 2º C. Jika tidak mengambil langkah nyata ( business as usual) maka diperkirakan suhu bumi akan naik 5º C yang berakibat pada kekacauan iklim di semua belahan bumi.

Untuk menjawab permasalahan itu di buatlah Konvensi Perubahan Iklim yang kemudian dilanjutkan dengan Protokol Kyoto. Pertanyaannya, apakah aturan internasional tersebut berjalan efektif?

Ternyata banyak pakar menyatakan Protokol Kyoto tidak berjalan efektif. Protokol Kyoto mempunyai target untuk mengurangi emisi sebesar 55 % dari total emisi semula (baseline; tahun 1990) ternyata dibuat tidak berdaya oleh Amerika Serikat dan Australia yang tidak mau tunduk terhadap aturan tersebut. Bahkan salah seorang delegasi Brazil dalam Pertemuan PBB menyatakan emisi justru meningkat dua kali lipat.

Akal-akalan Negara Maju
Memang sejak awal banyak aktivis lingkungan dan ahli yang skeptik dengan efektifitas kesepatakan perubahan iklim yang sebenarnya tidak pernah membicarakan pengurangan emisi secara tegas dan lugas. Kesepakatan ini hanya menjadi ajang tawar menawar (pasar) yang lebih luas antara negara-negara kaya dan negara miskin, perebutan sumberdaya dan hak untuk menggunakan energi, dan persaingan ekonomi (Sonia Boehmer – Christiansen, 1994).

Prinsip-prinsip Konvensi Perubahan Iklim seperti Kesetaraan (equity) justru dilanggar oleh negara maju sendiri. Negara Maju (Eropa dan Amerika Utara) merupakan kontributor terbesar yakni 85% dari total emisi dunia ditambah emisi sejarah mereka yang dampaknya kita rasakan saat ini. Namun negara pulau kecil dan negara-negara miskin yang menjadi korban pertama karena negara-negara ini tidak sumber daya yang cukup untuk menyesuaikan diri (adaptasi).

Bantuan-bantuan yang diberikan negara maju kepada negara miskin ini pun dianggap sebagai sebuah kedermawanan negara maju sehingga memposisikan negara miskin tetap sebagai pengemis. Padahal konteks pemberian dana adaptasi seharusnya merupakan tanggung jawab negara maju yang menyebabkan negara miskin yang rentan secara ekologi akibat sumber daya alamnya diekspoitasi terus-menerus untuk memenuhi konsumsi negara maju.

Bali dan Pasca 2012
Di Bali akan dibahas mengenai kesepakatan baru setelah berakhinya Protokol Kyoto 2012 nanti. Indonesia sebagai tuan rumah, diharapkan menjadi pemimpin bagi negara-negara selatan untuk mengambil tindakan yang lebih strategis untuk mengangkat posisi tawar negara selatan ketika bernegosiasi dengan negara maju.

Namun posisi Indonesia justru malah menjadi ’calo’ dengan jalan ‘mengkontrakkan’ hutan yang ada sebagai penyerap karbon bagi negara maju. Hal ini menunjukkan posisi pemerintah yang masih menggunakan mainset pasar dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim.

Mekanisme Penyerapan Karbon (Carbon sink) adalah mekanisme penyerapan atau perosot karbon dengan menggunakan pohon, tanah, dan laut untuk menyerap karbon yang ada di atmosfir. Hutan maupun lahan yang digunakan hanya dihargai sebesar 5 – 20 US dollar per hektar dan tidak boleh digangu oleh aktivitas apapun juga. Harga ini dibangun atas asumsi kemampuan setiap hektar hutan dalam menyerap karbon. Sangatlah naif jika hutan hanya dinilai dari penyerapan kabonnya, tanpa mempertimbangkan jasa layanan lingkungannya (ecosystem services) sebagai daerah tangkapan air, keanekaragaman hayati, dan sumber kehidupan bagi masyarakat adat yang ada disekitarnya.

Negara maju yang mengeluarkan uangnya untuk mekanisme penyerapan karbon di negara berkembang akan mendapatkan ’surat ijin’ untuk tetap berhak mencemari atmosfir tanpa harus menurunkan emisi mereka (membayar untuk mencemari).

Hutan Indonesia merupakan salah satu komoditas yang seksi untuk dijadikan ’real estate’ negara maju bagi penyerapan karbon yang mereka hasilkan. Padahal kenyataannya, hutan Indonesia sendiri penuh dengan permasalahan yang belum selesai, seperti konflik penguasaan antara masyarakat adat dengan negara maupun dengan perusahaan HPH, HTI dan perkebunan sawit. Jika kemudian masuk upaya menjadikan hutan Indonesia sebagai penyerap karbon, dikhawatirkan akan menyebabkan bertambah kompleksnya konflik yang terjadi. Akibatnya, masyarakat adat akan kembali terusir dari sumber kehidupan mereka karena hutan tidak boleh disentuh dan sudah dikapling-kapling oleh negara maju. Posisi pemerintah Indonesia saat ini sama saja seperti orang yang mengontrakkan sebidang tanah, namun tanah tersebut masih dalam sengketa.

Berubah atau dirubah
Pertemuan di Bali, desember nanti merupakan ajang yang penting untuk melahirkan kesepakatan baru yang lebih adil dan efektif untuk merubah gaya hidup negara maju yang rakus akan energi dan sumber daya alam yang merupakan pola pembangunan yang dominan saat ini. Kesepakatan tersebut haruslah berbicara lebih menukik pada akar permasalahan perubahan iklim bukan justru menjadi ajang tawar-menawar lewat mekanisme pasar, kemudian emisi karbon yang dihasilkan tetap saja meningkat konsentrasinya di atmosfir kita. Maka kita juga harus ikut bersuara karena Bali juga rentan menjadi korban perubahan iklim ini, karena apa yang dihasilkan dalam pertemuan itu akan menentukan keberlanjutan hidup kita di bumi ini.

Penulis, Aktivis WALHI/
Friends of the Earth Indonesia
Tinggal di Tabanan

Minggu, 14 Oktober 2007

Budaya Ekologi Yang Terdesak Kapitalisme

Oleh

Agung Wardana


AKHIR Maret lalu, umat Hindu melaksanakan Catur Brata Penyepian dalam menyambut hari raya Nyepi (Tahun Baru Caka). Bila dicermati dari perspektif ekologi, maka pada saat Nyepi adalah sebuah momen resiliensi ekologi. Sebuah kearifan masa lalu yang memberikan kesempatan kepada alam untuk bernapas setelah selama setahun disesaki oleh aktivitas manusia. Dengan maksud, untuk memulihkan dan memperbarui ekosistemnya tanpa kehilangan fungsi dan keanekaragaman. Hal ini bukan berarti bahwa resiliensi tersebut memberikan legitimasi kultural untuk eksploitasi alam secara berlebihan. Melainkan merenungkan diri kita apa yang sudah kita lakukan pada alam dan makna yang lebih dalam lagi, yakni sejauh mana fungsi sosio-religius dalam memanfaatkan alam sesuai kebutuhan bukan untuk memuaskan kerakusan dapat kita perbuat.
---------------------------------------

Selain Nyepi, penghormatan terhadap alam dalam budaya Bali juga dapat dilihat pada saat Tumpek Uduh (Tumpek Bubuh), bagaimana orang Bali menanam pohon dengan penuh penghormatan dengan harapan dapat dimanfaatkan pada saat Hari Raya Galungan dan Kuningan nanti (lagi-lagi nilai sosio-religius dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alam yang menjadi dasar keseimbangan dalam masyarakat adat Bali).

Seiring dengan arus besar globalisasi dengan paham neo-liberalisme, nilai-nilai sosio-religius yang melekat pada alam juga mengalami pergeseran. Penghormatan terhadap fungi alam menjadi sebatas ritual dan yang lebih memprihatinkan adalah menjadi semacam bahan dagangan untuk mendatangkan turis. Keagungan budaya ekologi tengah mengalami komodifikasi ditambah juga kekayaan alamnya sudah jauh hari menjadi kekuasaan segelintir orang.

Jika dulu di zaman kolonial, rakyat Bali bersatu padu menolak kedatangan VOC (korporasi trans-nasional pertama) yang ingin mengeksploitasi ibu pertiwi sampai-sampai mencetuskan perang penghabisan (puputan), kini justru anak-anak ibu pertiwi menjadi perpanjangan tangan (calo-calo) yang menjajakan ibu pertiwi-nya untuk dijual kepada pemodal dan korporasi. Hal ini mungkin mirip lagu ''gangli-gongli''-nya Iwan Fals, di mana seorang anak mengiklankan tubuh ibunya untuk disetubuhi laki-laki hidung belang dan akhirnya setelah uang hasil dari menjajakan itu habis, si anak larut dalam keterasingannya. Bukankah itu sebuah ironi?

Bali kini tengah berada pada keterasingan itu, dengan semakin tertutupnya akses rakyat terhadap lingkungan hidupnya. Kita lihat berapa banyak tanah produktif yang berada di tangan investor dan kini terlantar hingga petani penggarapnya harus merubah corak produksinya? Contoh lain, tergusurnya petani rumput laut di Sawangan beberapa tahun lalu, karena ada investor yang ingin membuat infrastruktur pariwisata. Hutan Bedugul yang dijadikan proyek geothermal, diklaim oleh segelintir elite yang menyetui proyek sebagai monopoli kewenangannya. Penduduk asli Nusa Dua yang kini hanya menjadi penonton di tengah gemerlapnya industri pariwisata di daerah mereka (Bali Post, 1 April 2006); hingga yang paling aktual, pemagaran Pantai Semawang dan pembongkaran kios-kios pedagang sekitar pantai yang juga atas nama investasi. Masih banyak lagi kasus-kasus kerentanan ekologi yang berdampak pada rakyat kecil yang dipicu oleh semangat ''jual murah dan jual habis'' lewat kebijakan pemerintah. Semua dilakukan pemerintah atas dalih menarik investasi masuk dalam rangka pemulihan ekonomi dan pemasukan bagi PAD (pendapatan asli daerah), yang nanti pada akhir masa jabatannya akan meminta dana purnabakti atau dana-dana dengan berbagai nama sebagai bentuk balas jasa karena mampu meningkatkan PAD. Padahal yang kembali real kepada rakyat tidak seberapa.

Persoalan Real
Logika investasi sebenarnya tidak menjawab persoalan real yang dihadapi rakyat yang hidup berdampingan dengan lingkungan, yang justru akan menjadi korban pertama jika terjadi bencana akibat rusaknya lingkungan. Karena pemerintah telah tunduk pada globalisasi membawa konsekuensi bahwa posisi pemerintah tidak sejajar dengan investor/ korporasi yang akan menanamkan modalnya. Sehingga, pemerintah hanya mengikuti kehendak investor dengan mengorbankan alam, menurunkan upah buruh dan tindakan lain yang mampu membuat investor/korporasi ''nyaman'' mengeruk keuntungan.

Dalam banyak proyek yang menimbulkan polemik, selalu ada permainan yang tidak transparan kepada publik yang melibatkan pengusaha dan penguasa, ditambah lagi mendapat uluran tangan dari oknum aparat, elite adat, akademisi dan bahkan individu-individu yang menamakan dirinya 'aktivis lingkungan' yang sudah terbeli oleh uang pelicin proyek yang bertebaran. Maka, genaplah penderitaan rakyat dan lingkungan hidupnya akibat intimidasi, retorika elite, legitimasi pemerintah serta label ramah lingkungan dari akademisi ditambah 'aktivis lingkungan'.


Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung pengerukan kekayaan dan sumber daya alam alih-alih memproteksinya demi kelangsungan generasi mendatang, membuktikan bahwa pemerintah tidak mempunyai arah politik lingkungan hidup yang memihak pada rakyat yang hidup dengan budaya ekologi-nya. Sehingga menyebabkan sendi-sendi budaya ekologi menjadi runtuh atau hanya menjadi semacam ritual atas nama turisme belaka.


Penulis, aktivis Walhi, tinggal di Tabanan

(telah dipublikasikan pada: http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/4/8/o1.htm)

Rezim Datang Silih Berganti, Ibu Pertiwi Tetap Meratap

Oleh;

Agung Wardana

”Jika semua pohon telah ditebang dan ikan terakhir telah diambil, barulah kita sadar kalau uang tidak bisa dimakan”
(anonim)

Tak terasa sewindu sudah reformasi berjalan, tetapi kenyataannya hidup seakan semakin terhimpit dan semakin susah untuk bernafas dalam dunia yang penuh sesak oleh kegamangan hidup yang semakin terjepit. Besarnya harapan dan pengorbanan dari perjuangan menumbangkan rezim otoriter-militeristik, ternyata tak sebanding dengan yang didapat saat ini. Karena ternyata pada realitasnya, perjuangan mahasiswa, kaum muda dan rakyat segera dibajak oleh para elit politik dan reformis gadungan dengan tetap memasukkan agenda pemerkosaan terhadap ibu pertiwi. Rezim datang silih berganti sejak Orba hingga Reformasi, alih-laih lebih membuka akses sosial terhadap sumber daya alam sehingga mampu memberikan keadilan dalam perlindungan, pelestarian dan pemanfaatannya, melainkan tetap berpihak pada investasi asing untuk mengeksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam demi keuntungan segelintir orang saja. Kontrak-kontrak karya yang dibuat rezim Orde Baru tetap saja dipertahankan walau kerusakan lingkungan hidupnya harus dibayar mahal oleh rakyat yang hidup di sekitar proyek. Belum lagi masalah pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan pengusiran paksa rakyat yang hidup turun menurun dengan budaya ekologisnya, menjadi babak baru lanjutan dari penjualan bumi nusantara.

Ekonomi dan Investasi sebagai Panglima
Perjuangan dalam membela lingkungan hidup yang selama Rio Earth Summit menjadi tumpuan bagi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih arif, ternyata dalam perkembangannya kembali menimbulkan pesimisme. Karena paradigma pembangunan berkelanjutan (keberlanjutan sosial, ekonomi dan ekologi) yang seharusnya menjadi paradigma pembangunan di seluruh dunia tidak pernah dijalankan dengan serius oleh negara-negara peserta (state-parties). Di berbagai negara, paradigma pembangunan konvensional dengan pendekatan ekonomistik msih dipraktekkan, dimana lingkungan hidup dipandang sebagai komoditas yang harus dieksploitasi dan diektraksi demi menunjang pertumbuhan ekonomi. Sehingga menyebabkan kondisi lingkungan idup yang kian memprihatinkan.

Di Indonesia, reformasi ternyata tidak merubah paradigma pembangunan yang konvensional tetapi sekedar merubah wajah-wajah yang terpajang di tembok kelas dan ruangan kantor saja. Pendekatan ekonomistik (ekonomi sebagai panglima) dan membuka investasi asing sebesar-besarnya sebagai konsekuensi dari negara penghutang yang selalu di dikte oleh negara kreditor dan lembaga keuangan internasional karena tidak mempunyai keberanian untuk mengosiasikannya merupakan bukti nyata ketidak berpihakan penguasa pada rakyatnya.

Siapapun yang menjadi penguasa, mereka tetap menganggap ibu pertiwi (bumi) sebagai barang dagangan semata. Penguasaan sumber daya alam (hutan, gunung, tanah, lautan) oleh negara, lewat penguasa kemudian digadaikan ke tangan pemodal sehingga akses rakyat terhadap sumber daya alam semakin tertutup ditambah laju kehancuran lingkungan hidup semakin cepat akibat eksploitasi secara berlebihan.

Pembangunan dengan pendekatan ekonomistik talh terbukti gagal dalam memberantas kemiskinan, mencegah konflik sosial yang terjadi akibat ketidakadilan akses terhadap sumber daya alam dan justru menambah parah laju kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini menyebabkan Indonesia semakin terpuruk dalam pemiskinan yang lebih massif ditambah lagi meningkatnya ekslasi konflik horizontal akibat perebutan sumber daya alam.

Di Bali, dengan dalih kekuarangan pasokan listrik, penguasa beserta investor mengobrak-abrik hutan yang berada di kawasan Cagar Alam Batukaru dan menafikan nilai-nilai sosial-religius masyarakat Bali yang menganggap hutan sebagai kawasan sakral karena mempunyai fungsi sebagai daerah resapan air. Sehingga hal ini akan mengancam keberlimpahan sumber daya air yang pada akhirnya akan meruntuhkan sendi-sendi religiusitas agama tirtha dan menambah panjang deretan konflik perebutan air di daerah agraris ini. Belum lagi konflik agraria yang tidak pernah selesai dan kini sumber daya alam Bali lebih banyak dikuasai oleh pribadi-prbadi yang menamakan dirinya investor dengan menyingkirkan kedaulatan kolektif rakyat Bali atas ibu pertiwi. Perusakan-perusakan lingkungan atas nama pembangunan, akan menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan dan bencana alam lain akibat dari alam kehilangan fungsinya sebagai penyangga kehidupan bukan hanya generasi saat ini tetapi juga generasi mendatang. Bukan tidak mungkin jika akan terjadi kepunahan generasi bila tanah Bali ini tidak layak lagi dihuni manusia.

Reformasi telah Mati!?
Reformasi telah gagal dalam memenuhi dan mewujudkan janjinya untuk memperbaiki pemenuhan keadilan dan hak-hak dasar rakyat. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang lahir di era ini masih saja mempraktekkan kepemimpinan Orde Baru yang sentralistik dengan arogansinya memaksakan proyek-proyek pusat sekehendak hatinya di daerah, meski mengobrak-abrik alam dan kearifan lokal masyarakat adat. Polah dan tingkah laku penguasa, para elit dan pengusaha yang lebih mementingkan kepentingan sesaat dan menghianati asprasi rakyat, justru akan membuat masyarakat apatis dan pada gilirannya akan mempertanyakan legitimasi politik dari pihak-pihak yang seharusnya jadi pelayan hak dasar mereka.

Bahwa persoalan lingkungan di Indonesia adala persoalan politik karena pada dasarnya, semua kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kebijakan-kebijakan yang keluar dari berbagai kepentingan dan arah politik. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat sektoral, reduksionistik menimbulkan persoalan yang kompleks dan beban besar yang harus ditanggung bagi lingkungan hidup. Kebijakan yang selama ini mengedepankan produksi eksploitatis dan ekstraktif, seprti pertambangan, hasil hutan berupa kayu tanpa mempertimbangkan daya dukung ekologi, telah membawa kita pada kehancuran ekologi.

Maka, dalam hal ini, pendidikan politik untuk rakyat menjadi suatu hal yang penting dan mutlak diperlukan untuk melawan pembodohan dan manipulasi yang dilakukan penguasa. Ketiadaan pendidikan politik yang luas menjangkau rakyat bisa menjadikan rakyat sangat rentan terhadap agenda rekayasa dan adu domba demi kepentingan politik kekuasaan serta menjadikan rakyat sulit untuk mengorganisir diri dalam langkahnya menuntut keadilan. Pendidikan politik yang selama Orde Baru diharamkan dengan kebijakan ’massa mengambang’ karena dapat mengganggu hegemoni Soeharto, nampaknya kini juga tetap dilestarikan oleh elit politik dan penguasa untuk memudahkan penggiringan dan mobilisasi dalam proyek dukung-mendukung demi kepentingan pragmatisnya.

Dengan begitu, apakah kedaulatan masih berada ditangan rakyat???

Penulis, Aktivis WALHI
Tinggal di Tabanan


(telah dipublikasikan pada: Zine ”Sewindu Matinya Reformasi”, Mei 2005).

Selasa, 09 Oktober 2007

Perusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM

Oleh

Agung Wardana

''Bumi bisa mencukupi kebutuhan setiap orang, tapi takkan bisa mencukupi seorang yang rakus''
- Mahatma Gandhi

PADA tahun 1994, Reportur Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan Lingkungan, Subkomisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas mengeluarkan laporan yang menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan telah menyebabkan dampak serius terhadap kualitas hak asasi manusia (HAM). HAM yang diartikan sebagai seperangkat hak dasar yang melekat pada diri manusia, merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi sehingga manusia sebagai makhluk yang bermartabat tidak kehilangan makna kemanusiaannya.

Sejarah dan Perspektif HAM
Telah lebih dari beberapa dekade, HAM diidentifikasi mulai dari Magna Charta tahun 1215 di Inggris, kemudian diikuti Bill of Right tahun 1689 yang memunculkan pandangan bahwa manusia mempunyai hak yang sama di muka hukum (equality before the law) dan juga melahirkan asas persamaan.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang secara rinci menuliskan bahwa manusia merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, manusia harus terbelenggu.
Beberapa abad ke depan, tepatnya tahun 1948 lahirlah The Universal Declaration of Human Right (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia -- DUHAM) yang dirumuskan dan dideklarasikan oleh PBB.

Burn H. Weston, sebagaimana dikutip oleh Ridha Saleh, berpendapat dalam perjalanan sejarah dan perspektif HAM, ada tiga generasi HAM yang menunjukkan dialektika antara berbagai aliran ideologi terutama liberal dan sosialis, ditambah aspirasi dari negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka dari kolonialisme.

Weston menyebutkan bahwa ''generasi pertama'' berupa hak-hak sipil politik, yang mana diartikan lebih bersifat negatif atau terlepas dari intervensi negara dalam pencarian martabat manusia (Pasal 2-22 DUHAM). ''Generasi kedua'' muncul dari tradisi sosialis yang mengartikan HAM secara positif, di mana mensyaratkan intervensi negara dengan tujuan untuk memastikan partisipasi yang merata dalam produksi dan distribusi nilai-nilai yang dianut (Pasal 22-27 DUHAM). Sedangkan ''generasi ketiga'' sendiri ditunjukkan dalam Pasal 28 DUHAM, bahwa setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional, agar hak-hak asasi yang dinyatakan dalam DUHAM dapat diwujudkan sepenuhnya. Di antaranya ada 6 hak yaitu: hak atas penentuan nasib sendiri; hak atas pembangunan; hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan ''warisan bersama umat manusia'' (sumber daya alam, ruang angkasa, informasi dan kemajuan ilmiah, kemajuan teknologi, tradisi, lokasi dan monumen kebudayaan); hak atas perdamaian; hak atas lingkungan yang sehat dan seimbang; dan hak atas bantuan bencana alam yang bersifat kemanusiaan.


Hak atas Lingkungan
Untuk pertama kalinya hubungan antara hak-hak manusia dan lingkungan muncul pada tahun 1972 di Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Manusia (Human Environment) yang kemudian mengilhami lahirnya Revolusi PBB 3281 (XXIX) 12 Desember 1974. Salah satu tujuannya adalah menciptakan perlindungan, pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Hal ini kemudian dipertegas kembali dengan Agenda 21 dari KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Intinya meletakkan paradigma pembangunan berkelanjutan sebagai ideologi pembangunan.

Dalam Agenda 21 ditetapkan tiga hal meliputi ekonomi, sosial, lingkungan harus selalu terkandung dalam derajat yang sama atau seimbang guna penetapan suatu kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia baru mendapat pengakuan oleh Sidang Komisi HAM pada April 2001. Kesimpulan sidang tersebut menyatakan bahwa ''setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan''. Di Indonesia, hak atas lingkungan telah diadopsi di berbagai ketentuan perundang-undangan, baik konstitusi negara pascaamandemen maupun undang-undang negara. Dalam UUD 1945 amandemen II, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan: ''Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan.'' Padal 5 dan 8 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi: ''Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.'' Bukan hanya itu, dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan hal yang sama pada Pasal 3 yang berbunyi, ''Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.''

Maka dapat disimpulkan bahwa uraian tersebut memperlihatkan betapa pentingnya komponen lingkungan dalam menunjang dan memenuhi hak hidup manusia. Hal ini berarti hak atas lingkungan menentukan dalam pencapaian kualitas hidup manusia. Jika demikian, masihkah sumir bahwa hak atas lingkungan merupakan hak asasi manusia?

Kondisi Lingkungan Kini
Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai-nilai universitas HAM, mempunyai kewajiban untuk melindungi (to protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak dasar warga negaranya, yakni pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, lapangan kerja, keamanan, sandang, lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami penurunan. Hak dasar untuk hidup telah terancam oleh perusakan lingkungan, deforestasi, pencemaran air dan udara, perampasan sumber-sumber kehidupan rakyat (agraria dan sumber daya alam).

Di masa orba, dengan paham ''pembangunanisme'', peran negara dalam menjalankan kewajiban negara (state obligation) terhadap HAM tidak berjalan, karena negara juga menjadi aktor utama pengendali ekonomi dan politik. Saat ini kekuatan negara melemah seiring dengan penundukan negara pada lembaga-lembaga keuangan internasional, TNC/MNC dan WTO dengan agenda pasar bebasnya, memaksa negara untuk tidak memproteksi hak-hak dasar warga negara.
Berbagai regulasi yang dijalankan oleh sistem WTO, bahkan mengurangi hak-hak buruh, merampas hak-hak rakyat, mengurangi regulasi perlindungan lingkungan termasuk memotong subsidi untuk pemenuhan hak-hak dasar. Air, hutan, pangan, kesehatan, layanan sosial yang bersifat publik yang dulu merupakan HAM, kini semata-mata diperlakukan sebagai komoditi (Mansour Faqih).
Atas nama ''pembangunan'' dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). Sehingga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya akan terjadi ekosida atau pembunuhan ekosistem.

Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan diperbarui dan terpulihkan kembali. Hal ini akan berdampak pada kelangsungan hidup mausia sekarang maupun generasi mendatang.

Untuk tidak sampai pada ekosida, diperlukan etik yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungan. Sayangnya, hak atas lingkungan, yang merupakan salah satu etik demi mencapai keadilan lingkungan, belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus diakui secara politik, apalagi berharap dapat mengikat secara hukum. Hak atas lingkungan hanya membawa kekuatan moral bagi pihak-pihak yang ''tidak bermoral''. Akibatnya masih saja mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menjurus pada praktik ekosida yang semakin menjauhkan rakyat dari kualitas lingkungan hidup yang baik dan seimbang.


Penulis, aktivis Walhi, Sekretaris Eksekutif PBHI Bali, Div. Sosial & Hukum Pokja Bali Santi, tinggal di Tabanan

(telah dipublikasikan pada; http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/12/10/o1.htm

Sabtu, 06 Oktober 2007

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bali (Studi Kasus Geothermal Bedugul)

oleh;

Agung Wardana

Berbicara pada tataran partisipasi, otonomi daerah memang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun demokratisasi di negeri ini. paska kejatuhan rejim Orba yang otoritarian-militeristik, tuntutan untuk memperbaiki kehidupan bernegara menuju keadilan yang dicita-citakan tidaklah berhenti ditingkat kebijakan belaka. Begitu pula dengan tuntutan otonomi daerah belum dikatakan mengarah pada keadilan dan kesejahteraan rakyat jika ditingkat implementai masih saja menimbulkan permasalahan.


Meski keran kebebasan telah terbuka lebar, seperti pengakuan pada hak-hak asasi manusia serta parisipasi rakyat dalam pembangunan, tidaklah berarti proses demokratisasi di Indonesia merupakan proyek yang telah selesai. Demokrasi Indeonesia sedang mengalami krisis. Pakta-pakta elit dan model pembangunan demokrasi dari atas melalui pembentukan lembaga-lembaga tidaklah cukup berhasil. Bahkan secara keseluruhan institusi-institusi demokrasi telah dibajak kalangan elit demi kepentingan merek. Ungkapan tersebut bukanlah tanpa alasan, kerana bila kita melihat kondisi rill rakyat Indonesia yang hanya dimobilisasi untuk dukung mendukung dalam pemilihan umum, pemilihan presiden ataupun pilkada. Di daerah, melalui otonomi daerah, telah melahirkan raja-raja kecil yang duduk dikursi kekuasaan guna melindungi aset pribadi serta kelompoknya.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, otonomi daerah menambah deretan eksploitasi. Semakin menguatnya kekuasaan yang merengsek ketingkat lokal berkombinasi dengan pemerintah yang lemah dan institusi sipil yang juga lemah telah membuka jalan untuk penyalahgunaan kekuasaan politik dan kekuasaan administratif, bangkitnya sentimen etnis dan keagamaan serta perusakan lingkungan alam demi menarik keuntungan yang cepat dan sebanyak-banyaknya. Perusakan lingkungan pada era otonomi daerah meningkat secara signifikan. Jika dimasa Orde Baru yang sentralistik, segala kebijakan yang berkaitan dengan eksploitasi berasal dari pemerintah pusat yang mana keuntungan dari eksploitasi tersebut juga terkonsentrasi pada elit-elit pusat saja, sedangkan lewat otonomi daerah, penguasa daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan dengan mengobral dan menguras habis sumber daya alam mereka juga untuk kepentingan pengusa tersebut ataupun kelompoknya. Sehingga timbul pertanyaan, apa yang salah dengan otonomi daerah?

Mencermati Otonomi Daerah dan partisipasi Publik
Prinsip otonomi daerah menekankan pembagian kekuasaan antara pemerintah tingkat nasional dan unit-unit subnasional dibawahnya. Prinsip delegasi kekuasaan ini yang apad masa Orde Baru disimpangi demi meneguhkan hegemoni sentralistik-nya, dimana daerah yang kaya akan dumber daya alam disedot untuk memperkaya elit pusat sedangkan rakyat daerah tersebut tetap hidup dalam kemiskinan. Gagasan otonomi daerah semakin menguat setelah kejatuhan Soeharto karena dianggap tidak memberikan keadilan bagi daerah. ada tiga alasan untuk mendukung gagasan tentang otonomi daerah;

1. Prinsip Subsidiaritas
Prinsip ini mengacu pada gagasan bahwa sedapat mungkin keputusan politik dibuat oleh unit pemerintahan yang langsung berkaitan dengan keputusan tersebut. Dapat dipastikan bahwa partisipasi dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan kontrol demokratis dan pencapaian tujuan yang sesuai dengan kepentingan rakyat akan lebih efisien kalau letak unit pembuatan keputusan tersebut semakin dekat dengan mereka yang kepentingannya terkait secara langsung.

2. Kekhasan Budaya, Agama dan Kesukuaan
Kelompok-kelompok budaya, agama dan kesukuan sebaiknya dan bahkan seharusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengatur dirinya sendiri tanpa menggoyahkan persatuan bangsa. Keutuhan bangsa yang didasrkan atas paksaan jarang menciptakan kesatuan politik yang bisa diterima dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, situasi-situasi tertentu memaksa kelompok-kelompok tertentu menuntut otonominya karena merasa dirugikan dalam kehidupan nasional.

3. Pemisahan Kekuasaan
Prinsip pemisahan kekuasaan yang merupakan unsur penting dalam demokrasi juga mendukung konesp otonomi daerah yang tertuang dalam konstitusi. Pembagian hak-hak kedaulatan kepada berbagai tingkatan pemerintahan secara vertikal mengurangi konsentrasi kekuasaan pembuatan keputusan dan meningkatkan kesempatan untuk saling mengontrol sehingga menghasilkan peningkatan kualitas demokrasi. Pelaksanaan otonomi daerah yang efisien dapat membatasi penyalhgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak pengawasan serta mengurangi ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya pembangunan di seluruh budaya.

Ketiga alasan diatas menuntut adanya partisipasi publik untuk ikut serta dalam pembangunan. Partisipasi yang diartikan sebagai wujud peran aktif rakyat karena bagaiamanapun setiap kebijakan publik akan selalu berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Parisipasi rakyat dalam menentukan arah pembangunan merupakan tolak ukur demokrasi di suatu negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jack Lively yang menyebutkan ada tiga criteria kadar kedemokratisan sebuah negara:

1. Sejauhmana kelompok utama terlibat dalam proses pengambilan keputusan;
2. Sejauhmana keputusan pemerintah berada dibawah kontrol masyarakat;
3. Sejauhmana warga negara bisa terlibat dalam administrasi umum.s

Selain itu ditegaskan pula oleh Theo Sambuaga yang menyatakan bahwa kehendak meningkatka demokrasi mengandung kebutuhan akan keterbukaan, peran aktif rakyat, akses rakyat kepada proses demokratisasi dan pertanggungjawaban terbuka dari mereka yang berada pada kepemimpinan organisasi atau kekuasaan. Dari pernyataan diatas kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah partisipasi semu atau peran serta masyarakat yang dimobilisasi oleh pemerintah ataupun elit sudah merupakan wujud pertisipasi sebagaimana dimaksud diatas?
Dalam banyak kasus, pemerintah ataupun elit korporasi menggunakan partisipasi semu ini untuk memberikan legitimasi sebuah kebijakan publik. Peran serta (dimana masyarakat hanya berperan menjadi peserta karena tanpa didasari oleh sebuah kesadaran) diklaim bahwa telah memenuhi persyaratan bagi kebijakan publik.

Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam konteks hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan suatu konvensi di Denmark pada 25 Juni 1998 yang kemudian menghasilkan 3 pilar yang menjamin hak-hak rakyatdalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (to sustainable and environmentally sound development), yakni:

1. Akses terhadap informasi (access to information)
2. Peran serta dalam pengambilan keputusan (public participation in decision making)
3. Akses terhadap keadilan (access to justice)

Dari ketiga pilar tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa hakikat dari peran serta masyarakat itu dapat terwujud dalam bentuk:


1. Turut memikirkan dan memperjuangkan nasib sendiri dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di masyarakat sebagai latrenatif saluran aspirasinya;

2. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi, dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti pemimpin dan tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal;

3. Senantiasa merespon dan menyikapi secara kritis terhadap sesuatu masalah yang dihadapi sebagai buah dari suatu kebijakan publik dengan berbagai konsekuensinya;

4. Keberhasilan peran serta itu sangat ditentukan oleh kualitas dan kauntitas informasi yang diperoleh. Memanfaatkan informasi itu sebagai dasar bagi penguatan posisi daya tawar, dan menjadikannya sebagai pedoman dan arah bagi penentuan peran strategis dalam proses pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, secara hukum peran serta masyarakat telah diadopsi dalam konstitusi negara maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya. Dalam UUD 1945 Pasal 1 (2) menyatakan bahwa adanya kedaulatan rakyat yang berarti rakyat mempunyai hak penuh untuk menentukan arah bangsa dan negar ini. Dalam konteks hukum lingkungan, hak dan kewajiban peran serta dinyatakan dalam UU No 23/ 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5 ayat (3), Pasal 34 PP No. 27 / 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan yang semakin mempertegas posisi keikutsertaan masyarakat.

Konteks Partisipasi Masyarakat Bali dalam Kasus Geothermal
Setelah berlakunya otonomi daerah, masyarakat Bali mulai menyadari arti pentingnya partisipasi mereka dalam mengawasi maupun mengkritisi setiap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan sebuah mega-proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di kawasan Hutan Lindung Bedugul (Cagar Alam Batukaru) melahirkan kontrovesi yang berkepanjangan. Sorotan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTP ini sudah tampak dan semakin menguat ketika pembahasan tentang Hasil Studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang dilakukan. Pihak investor, Bali Energy Ltd, dalam Rapat Pembahasan Penilaian AMDAL, berusaha memanipulasi peran serta masyarakat dengan memobilisasi masyarakat untuk menyetujui rencana pembagunan. Tetapi dalam rapat tersebut, masyarakat bersama organisasi sipil lainnya melakukan protes atas upaya investor dan pemerintah daerah untuk mengarahkan keputusan yang menyetujui proyek. Masyarakat dan organisasi sipil ini tetap melakukan penolakan terhadap rencana pemabangunan dengan beberapa alasan:

1. Bahwa idealnya sebuah daratan memiliki 30 % hutan dari luas daratan. Sedangkan Provinsi Bali hanya memiliki 23 % belum lagi akan dikurangi dengan pembangunan proyek Geothermal tersebut.

2. Kawasan Bedugul merupakan kawasana tangkapan air, jika berubah fungsi ditakutkan akan mempengaruhi suplai air kepada petani dan masyarakat Bali;

3. Bahwa masyarakat Bali mengenal kearifan lokal yang disebut dengan Konsep Tri Hita Karana, yang mengharuskan semua pembangunan di Bali harus berjalan seimbang antara kekuatan religius-magis, sosial dan alam. Selain itu, masyarakat Bali mempercayai bahwa hutan merupakan kawasan yang sacral dan hutan Bedugul merupakan kawasan hulu (kepala) Bali sehingga harus disakralkan.

Tanpa mempertimbangkan argumen-argumen masyarakat yang menolak pembangunan proyek tersebut, Gubernur selaku Kepala Daerah, justru mengeluarkan Keputusan Gubernur yang menyatakan bahwa proyek tersebut layak. Perjuangan masyarakat untuk membawa aspirasi tidak berhenti, namun mereka tetap melakukan advokasi untuk merubah kebijakan Gubernur dengan jalan menekan DPRD, sampai upaya diplomasi ke pemerintah pusat. Penolakan yang semakin luas membuat DPRD kemudian memanggil Gubernur berkaitan dengan Surat Keputusannya, dan lewat pertemuan di gedung DPRD Bali yang diluar gedung diserbu oleh demontran masyarakat yang menolak, Gubernur pun melunak sehingga hasil pertemuan tersebut terbentuk Tim Gabungan Penolakan Geothermal Bedugul yang diketuai langsung oleh Gubernur Bali.

Kesimpulan

Dari kasus kontroversi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Bedugul, Bali, dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari prinsip demokrasi. Salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan partisipasi itu adalah adanya keterbukaan dan transparansi.

2. Ada beberapa unsure utama yang memungkinkan partisipasi dapat terjadi, yakni; Hak untuk mengetahui, Hak untuk memikirkan, Hak untuk menyatakan pendapat, Hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, Hak untuk mengawasi pelaksanaan keputusan.

3. Partisipasi rakyat untuk membawa aspirasinya dalam mengkaji secara kritis setiap kebijakan pemerintah daerah tidak selamanya diakomodir pemerintah. Justru masyarakat perlu perjuangan lebih lanjut untuk dapat didengarkan oleh pemerintah dan investor.

4. Pemerintah maupun swasta (investor) menggunakan pola partisipasi semu dengan memobilisasi masyarakat untuk menjetujui tanpa terlebih dahulu ada informasi yang benar dan komprehnsif kepada publik;

Jadi, setiap kebijakan negara baik yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah haruslah melalui sebuah mekanisme yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Yang perlu dicermati adalah bahwa partisipasi tersebut tidak dapat timbul hanya karena adanya elemen masyarakat yang dimobilisasi dan tercatat di daftar hadir sehingga membuat penguasa mengklaim telah mendapatkan legitimasi untuk mengeluarkan sebuah keputusan.

Refrensi:

- Tim Penulis Demos, “Menjadikan Demokrasi Bermakna, Masalah dan Pilihan di Indonesia”, DEMOS, 2005

- Prof. Dr. Thomas mayer, “Demokrasi, Sebuah pengantar untuk Penerapan”, Friedrich-Ebert-stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2003

- Frans Magnis-Suseno. SJ, “ Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis”, Gramedia Pustaka Utama, 1995

- Isna Hartati, “Hukum Lingkungan” dalam buku “Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia”, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2006, Hal. 216

- Pernyataan Sikap Koalisi masyarakat Sipil Bali Tolak Geothermal Bedugul, 11 April 2006.

(telah dipublikasikan pada Buku "Membangun Indonesia Dari Daerah", CSIS-JICA, 2007)

DEGRADASI LINGKUNGAN AKIBAT POLA KONSUMSI KITA

Oleh;

AGUNG WARDANA


Bahwa suhu global meningkat sekitar 5 derajat C (10 derajat F) sampai abad berikutnya, bahkan disejumlah tempat dapat lebih tinggi. Permukaan es di Kutub Utara makin tipis. Pengundulan hutan, yang melepaskan karbon dari pohon-pohon, juga menghilangkan kemampuan untuk menyerap karbon. 20% emisi karbon disebabkan oleh tindakan manusia dan memacu perubahan iklim. Sejak Perang Dunia II jumlah kendaraan bermotor di dunia bertambah dari 40 juta menjadi 680 juta; kendaraan bermotor termasuk merupakan produk manusia yang menyebabkan meningkatnya emisi karbondioksida pada atmosfer. Selama 50 tahun kita telah menggunakan sekurang-kurangnya setengah dari sumber energi yang tidak dapat dipulihkan dan termasuk 50% dari hutan dunia

Pernyataan ini dilontarkan oleh Wakil PBB untuk Program Lingkungan Hidup pada Konferensi Perubahan Iklim ke-7 di Maroko November 2001. Bahwa memang benar telah banyak perjanjian internasional tentang lingkungan hidup baik yang dibuat ditingkat regional maupun multilateral, namun dalam kenyataannya lingkungan hidup bahkan terus menerus memperlihatkan kemerosotannya. Apa yang kemudian pelajaran yang dapat ditarik dari pernyataan dan kenyataan diatas?

Degradasi lingkungan hidup yang terjadi secara global ini tidak dapat dihentikan hanya dengan dikeluarkannya perjanjian-perjanjian internasional maupun regional, bahwa penulis melihat ada permasalahan mendasar yang belum terjawab dalam aksi-aksi peduli lingkungan selama ini.

Perspektif Ekologi Politik
Ketika Manslot Memorandum dan Meadows Report yang dibuat untuk Club of Rome pertama kali dipublikasikan, banyak kalangan environmentalis (pecinta lingkungan) mengeluarkan reaksi gembira. Akhirnya kapitalisme mengakui kejahatannya. Mengakui bahwa logika profit yang dimilikinya telah menyebabkan ia melakukan kegiatan produksi hanya demi kepentingan produksi itu sendiri, menginginkan pertumbuhan demi pertumbuhan itu sendiri, memboroskan sumber daya-sumber daya alam yang tak tergantikan, merampok planet ini. Logika profit telah membuatnya menjadi semakin rumit dan mahal untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dasar (bernafas, akses air bersih, memperoleh kehidupan yang layak); ia telah meningkatkan rasa frustasi sebagaimana ia telah mendorong meningkatnya komoditas massa untuk menggantikan hal-hal yang seharusnya dapat kita peroleh secara gratis; udara, sinar matahari, hutan, laut. Kapitalisme telah mengakui bahwa nilai-nilai peradabannya harus diperiksa ulang. Cara kita hidup, mengkonsumsi dan melakukan kegiatan produksi harus diubah (AndreGorz; 2002).

Kita tahu kapitalisme tidak akan begitu mudah merubah dirinya, melakukan apa yang dikerjakan oleh musuh-musuhnya, hanya karena ada segelintir tuan-tuan besar tersentuh oleh rasa belas kasihan serta mengenali batas-batas fisik ekologis bagi pertumbuhan.s Justru kapitalisme sedang mempersiapkan dirinya guna bertarung di wilayah-wilayah baru, dengan senjata-senjata baru dan dengan tujuan ekonomi yang baru. Persiapan ini dengan mengacu pada rekomendasi zero growth (pertumbuhan nol persen) di negara maju dan pertumbuhan tiga kali lipat di negara berkembang. Maka terjadi arus ekspansi modal besar-besaran menuju negara-negara dunia ketiga (negara berkembang) yang biasa kita kenal dengan globalisasi dalam rangka mewujudkan rekomendasi diatas. Negara-negara maju tempat-tempat asal multinational corporation dan transnational corporation (MNC dan TNC) hanya menjadi negara-negara para bankir, yang kebanyakan kesibukannya berkisar pada pemutaran keuntungan yang diperoleh dari hasil-hasil kerja anak-anak perusahaan mereka di negara dunia ketiga. Ini yang kemudian oleh para environmentalis disebut sebagai neo-imperialisme. Air dan udara yang bersih, produksi barang-barang non material, waktu luang kemakmuran untuk negara-negara maju; untuk negara-negara dunia ketiga, produksi barang-barang material, kotoran, polusi, bahaya, keringat dan keletihan, diiringi situasi kota-kota yang penuh sesak dengan kemacetan dan polusi.

Di negara kapitalis-korporatis (AS) ataupun sosialisme negara (China) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pola pembangunan ekonomi mereka. Mereka berlomba-lomba melipat gandakan produksi yang sudah barang tentu memboroskan energi dan sumber daya alam. Mengajak kita untuk mengkonsumsi lebih banyak dan lebih cepat (logika lebih dan lebih). Karena bagaimanapun barang-barang hasil produksi haruslah dilemparkan kepada pasar. Pertanyaannya kemudian, siapa yang akan mengkonsumsi jika semuanya telah dimiliki oleh konsumen? Para kapitalis tidak kehilangan akal, maka dibuatlah pengaturan agar konsumen secara terus-menerus mengganti barang-barang lamanya dengan barang-barang baru, entah itu karena barang yang lama telah usang dan memang sengaja dibuat untuk tidak dapat diperbaiki (keusangan fisik). Maupun dengan cara mempropagandakan lewat iklan secara intensif yang berisikan bualan tentang keunggulan model-model baru sekaligus klaim bahwa model-model lama telah usang atau ketinggalan jaman dan menjadi simbol dari kemiskinan (keusangan secara moral).

Masyarakat yang telah termakan oleh propaganda akan kebutuhan semu lewat iklan-iklan kemudian akan mengkonsumsi sesuai dengan pola yang telah dibuat oleh perusahaan-perusahaan kapitalis ini. Sehingga konsumen juga berkontribusi terhadap percepatan produksi perusahaan dan penghabisan energi dan sumber daya-sumber daya alam yang kian menipis. Jika kita contohkan pada sector kendaraan bermotor, tahun ini diproduksi motor merk A yang lewat iklan memperoleh pembelian yang sangat besar oleh konsumen, beberapa tahun kemudian keluar lagi motor merk B. Sudah barang tentu dalam iklannya akan mengarahkan konsumen untuk berganti merk motor dan begitu seterusnya sampai jalan-jalan penuh sesak dengan motor dan energi habis terkonsumsi. Masyarakat yang masih menggunakan motor lama akan melekat steriotipe bahwa mereka mendekati kemiskinan. Hal ini sama seperti permasalahan sampah, terutama sampah plastik yang menghantui kota-kota besar, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Permasalahan sampah tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan atau budaya hidup bersih. Melainkan ada sebuah skema yang lebih besar (propaganda iklan) yang mengkondisikan masyarakat kita untuk mengkonsumsi lebih dan lebih oleh karena itu sampah plastik adalah hasil dari konsumsi tersebut. Seberapa banyak pun kita menyediakan TPA (tempat pembuangan akhir) jika laju konsumsi barang dalam kemasan jauh lebih cepat, tentu saja TPA tersebut tidak akan dapat menampungnya yang pada gilirannya akan terbuang dibadan-badan jalan, selokan dan tempat-tempat terbuka lainnya.

Mengkonsumsi “Lebih Sedikit dan Lebih Baik”
Seperti slogan yang diteriakkan oleh gerilyawan Zapatista, “More you consume, Less you life”, artinya pola masyarakat kita yang gemar mengkonsumsi secara berlebihan telah membawa kita pada krisis kehidupan dengan menghadapkan kita pada bencan-bencana ekologis dan bencana sosial. Mengkonsumsi secara berlebihan berarti memberikan kontribusi bagi tetap berjalannya sistem ekonomi pertumbuhan yang boros energi dan rakus sumber daya alam dengan jalan merampok kelestarian alam sehingga akumulasi kerusakan alam ini terjawab pada bencana-bencana yang datang tiada henti. Mengkonsumsi berlebihan juga semakin memperlebar kesenjangan antara orang-orang yang mampu mengkonsumsi (minoritas-istimewa) dengan masyarakat yang tidak mampu mengikuti gaya hidup tersebut yang merasa dihina oleh iklan-iklan yang menjanjikan keistimewaan hidup materi. Hal ini berarti pembiasan kelas yang membawa kecemburuan sosial yang dapat berujung pada pertarungan kelas sehingga merupakan bencana sosial kita.

Adalah mungkin untuk hidup lebih baik dengan jalan mengkonsumsi lebih sedikit. Mengkonsumsi barang yang tahan lama atau awet, tidak merusak lingkungan atau menciptakan kelangkaan yang tidak dapat diatasi ketika setiap orang memiliki akses terhadap barang tersebut. “Kita tidak memproduksi apa yang kita konsumsi, dan tidak mengkonsumsi apa yang kita produksi”. Pernyataan tersebut merupakan tantangan bagi kita bersama untuk keluar dari sistem yang sedang dominan saat ini dengan jalan membangun corak produksi - corak produksi sendiri yang lebih berpihak pada kelangsungan hidup diplanet ini. Another World is Possible!!!

Penulis, Aktivis WALHI
Tinggal di Tabanan

REFORMA AGRARIA UNTUK SIAPA??

Oleh;

Agung Wardana


Wacana reforma agraria atau pembaharuan agraria mulai muncul kembali dipermukaan seiring dengan rencana SBY untuk membagikan tanah seluas 9,25 juta hektar kepada petani miskin diseluruh Indonesia. Namun sebenarnya wacana ini telah muncul jauh hari pasca kejatuhan Rezim Neo-Fasist Orba dengan lahirnya Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, serta Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan. Pertanyaan kritis yang terlontar dari diskusi-diskusi aktivis sosial yakni, untuk siapakah reforma agraria? Pertanyaan ini muncul mengingat belum jelasnya konsep distribusi dan inventarisir tanah serta klasifikasi petani yang berhak menerimanya ditambah tumpang tindihnya aturan dan maraknya konflik agraria dan SDA yang belum tersentuh selama ini.

Peranan Lembaga Keuangan Interasional
Tahun 1995 – 2000 Bank Dunia membiaya program Land Administration Project (Proyek Administrasi Pertanahan) untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah, perbaikan sistem kelembagaan administrasi dan pengembangan kebijakan manajemen pertanahan (Fauzi 2003; 98-101). Permasalahan konflik agraria dan akses masyarakat terhadap agraria tetap tidak tersentuh proyek ini. Dibalik tujuan mulia tersebut, ternyata terkandung agenda-agenda tersembunyi untuk memuluskan arus besar modal masuk ke nusantara ini dengan cara membuat pasar tanah efisien yang artinya berusaha untuk menggeser nilai tanah yang sosio-religius menjadi sebuah komoditas belaka.

Gunawan Wiradi pernah mengungkapkan bahwa situasi sosial-politik belum kondusif untuk melakukan reforma agraria. Hal ini merupakan pernyataan yang jelas dasar argumentasinya, yakni dengan indikator agenda reformasi yang semakin tidak jelas dibawa kemana dan ladang subur korupsi yang masih tetap berlangsung. Mungkinkah kemudian reforma agraria akan menjawab kebutuhan petani miskin atau justru akan bermuara kembali ketangan-tangan pemilik modal?

Karena bagiamana pun jantung masalah agraria terletak pada berhubungan kekuasaan (Sadikin; 2007). Saat ini kekuasaan dipegang oleh segelintir elit-oligarki yang merupakan perpanjangan rezim kapitalisme global sehingga kebijakan politik akan selalu diarahkan untuk meluaskan ekspansi ekonominya.

Akan sangat lucu jika reforma agraria dilakukan tanpa didahului oleh penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah yang berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria yang tersebar diberbagai daerah serta melakukan pengkajian ulang atas berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini tumpang tindih. Pandangan terburuknya adalah, setelah tanah dibagikan pada petani tetapi petani tersebut tidak mempunyai modal untuk mengelola tanahnya maka jalan terakhir yang akan ditempuh petani tersebut adalah menjadikan tanahnya sebagai agunan atau menjualnya kepada kelompok bermodal. Hal ini juga akan diperparah oleh mahalnya biaya produksi pertanian dan kebijakan politik yang tidak berpihak pada petani akibat Perjanjian WTO. Sudah tentu yang diuntungkan nantinya adalah TNC/ MNC (Trans-National Corporation/ Multi-National Corporation). Dengan mendapat legitimasi dari UU Penanaman Modal untuk tidak dinasionalisasi dan menguasai tanah seluas-luasnya selama 95 tahun, akan menguatkan posisi asing sebagai raja penguasa di bumi nusantara. Apa sejarah akan terus berulang karena kita sedang kembali pada masa kolonial?

Konteks Bali
Reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagai mana Tap MPR No. IX/ MPR/ 2001 menganut prinsip beberapa diantaranya yakni; melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat; mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber daya alam. Dengan adanya desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan bidang agraria, maka seharusnya reforma agraria lebih mendekatkan kemakmuran rakyat dengan tetap menggunakan pendekatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kepemilikan tanah yang mengikuti konsep individualistik versi barat justru akan menambah deretan konflik agraria dan penguasaan asing di Bali. Sudah saatnya konflik agraria antara petani dengan investor maupun negara menjadi agenda yang mendesak untuk diselesaikan sebagai pondasi bagi reforma agraria sejati. Begitu pula tanah yang didestribusikan diarahkan pada pola yang bersifat komunal dengan konsep pengelolaan bersama sehingga sulit untuk dialihkan kepada asing. Jika tidak, Bali akan menjadi pulau koloni.

Penulis, Aktivis WALHI
Tinggal di Tabanan

(Dipublikasikan di; Buletin "JagadHita" edisi II, Agustus 2007)

Pemuda Sebagai Penggerak Masyarakat Sipil

Oleh;

Agung Wardana



“Berikan padaku sepuluh pemuda revolusioner, maka aku akan menggucang dunia”
------ Bung Karno

Tak dapat diragukan lagi bahwa keberpihakan sejarah pada kaum muda nampak jelas pada pergerakan yang terjadi di seluruh belahan dunia dengan kaum muda idealis menjadi pejuang di garis depan. Dengan perjuangan yang memakan energi yang panjang, intelektualitas dan kekritisannya telah membawa sebuah perubahan menuju tatanan dunia yang penuh harapan dan cita-cita.

Di Indonesia pada masa kolonial, gerakan pemuda menjadi sebuah gerakan politik yang massif sehingga mampu menandingi hegemoni Belanda sehingga mampu membawa kita pada jembatan emas menuju keadilan sosial yang lazim disebut kemerdekaan. Pemuda sebagai elemen gerakan yang menjadi kekuatan penyeimbang (balancing force) bagi hegemoni kekuasaan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya kekuatan masyarakat sipil dengan kesadaran ideologis yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Civil Society atau Masyarakat Sipil
Dalam diskursus civil society- diindonesiakan menjadi masyarakat sipil ataupun masyarakat madani oleh intelektual islam- merupakan terminology yang memiliki beragam penafsiran. Antonio Gramsci misalnya, mendifinisikan masyarakat sipil sebagai sebuah hubungan sosial yang hidup dalam masyarakat kapitalis. Dimana dalam masyarakatnya terdapat 3 jenis hubungan sosial yakni; hubungan produksi sebagai hubungan dasar antara pekerja dan pemodal, hubungan koersif yang menjadi watak negara dan hubungan sosial lainnya yang membentuk masyarakt sipil. Sedangkan Andre Groz mendifinisikan masyarakat sipil sebagai jaringan hubungan sosial yang dibangun orang-perorang diantara mereka sendiri dalam konteks kelompok atau komunitas. Eksistensi masyarakt sipil tidak bergantung pada perantaraan otoritas lembaga negara.

Ernest Gellner mendifinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang cukup kuat mengimbangi negara. Institusi non-pemerintah yang dimaksud oleh Ernest Gellner dapat berbentuk NGO (non-government organization) atau Ornop (Organisasi Non-Pemerintah), yang oleh masyarakat sekarang banyak dikenal dengan sebutan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan dapat juga berbentuk organisasi sosial-religius serta organisasi profesi dan lain-lain. Masih menurut Gellner, masyarakat sipil ini merupakan kekuatan yang signifikan untuk mencegah tirani negara dan komunitas tertentu, dapat dimasuki dan ditinggalkan secara bebas tetapi. Pengertian negara dan komunitas tertentu ini dalam penafsiran penulis, adalah lembaga yang oleh Gramsci dikatakan masuk kedalam political society (masyarakat politik) yakni yang terdiri dari negara ( lembaga pemerintahan baik eksekutif, legistalit dan yudikatif) dan aktor non-negara (non-state actor) seperti lembaga-lembaga non-pemerintah atau organisasi sosial politik, ekonomi dan cultural yang menjadi sarana hegemoni negara.

Maka berangkat dari beberapa difinisi masyarakt sipil diatas dapat ditarik benang merah yang menghubungkan tiap definisi, yakni organisme yang berkumpul secara sukarela, swadaya, mempunyai independensi yang tinggi saat berhadapan dengan negara dan terikat pada nilai-nilai hukum yang dipatuhi warga negaranya. Kelahiran masyarakat sipil merupakan sebuah pengejawantahan akan hak-hak sipil politik warga negara yang wajib dilindungi oleh negara.

Konteks Indonesia
Di Indonesia, pasca kejatuhan rejim otoriterianisme-militeristik Orde Baru, diskursus atau wacana masyarakt sipil kembali mengemuka setelah lama ‘mati suri’ karena senantiasa harus berhadapan dengan sosok negara dan lembaga bentukan Orde Baru yang tidak memberikan ruang pada kemajemukan politik. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) memaparkan;

“Selama 32 tahun, pemerintah otoriter Orde Baru Soeharto menghambat pembangunan masyarakat sipil, melemahkan kekuatan independen dan suara pemegang kewenangan, dengan dasar pemikiran bahwa proses pembuatan keputusan yang terbuka dan partisipatoris akan membahayakan stabilitas nasional. Dengan kata lain, Orde Baru mencoba membangun negara yang kuat dengan melemahkan masyarakat sipil”

Tak mengherankan memang apa yang dipaparkan oleh International IDEA diatas, hal ini dapat kita lihat banyaknya kelompok masyarakat yang dikoptasi oleh penguasa sebagai agen kepentingan negara kala itu yang terdiri dari berbagai elemen dalam masyarakat kita seperti komite pemuda, jurnalis, kelompok tani hingga kelompok keagamaan. Jikalaupun ada kelompok masyarakat sipil yang kritis dan tetap menjaga jarak dengan kekuasaan, oleh penguasa dengan perangkat aparatusnya, dibatasi dan diawasi dengan ketat dengan berbagai cara, bahkan distigma sebagai gerakan subversif, komunis, pengacau keamanan serta sparatis.

Pelemahan masyarakat sipil oleh rejim Orba ini yang kemudian di era reformasi tidak dapat menggunakan peranan politik sehingga reformasi hanya menjadi ajang kontestasi bagi oligarki-oligarki yang dimenangkan oleh oligarki lama sehingga agenda reformasi mati ditengah jalan. Dalam konteks pemuda, pelemahan peranan pemuda dan hanya dijadikan obyek untuk meraih kekuasaan politik di era Orba menyebabkan tidak lahirnya kesadaran kritis pemuda sehingga di era reformasi pun pemuda terlarut dalam kehidupan pragmatis, konsumtif, hedonis dan apatis terhadap politik karena terpengaruh oleh ruang kekebasan yang diartikan secara negatif ditambah rayuan kaum pemodal.

Menurut Erich Fromm, keadaan psikologi-sosial pemuda saat ini sebagai upaya untuk melarikan diri dari kebebasan. Kebebasan yang diartikan secara negatif membawa pemuda kepada individualitas dan keterasingan sehingga menyebabkan pemuda takut akan ancaman dari luar yang kemudian menundukkan diri kembali kepada otoritas-otoritas tak bernama, seperti konsumerisme-hedonis, bergabung pada kelompok-kelompok yang mampu membuatnya merasa aman walaupun sebenarnya semu.

Hal ini dapat kita lihat dengan jelas ketika melihat fenomena pemuda saat ini yang lebih tertarik untuk bergabung pada kelompok preman-preman, kelompok konsumsif seperti kelompok otomotif dan kelompok hobi, dari pada menyibukkan diri pada kegiatan sosial dan membangun dialektika intelektualitas yang di dasari oleh kesadaran kritis. Memang jika dilihat lebih dalam ini merupakan fenomena global akibat menguatnya neo-liberalisme atau kapitalisme global yang didukung oleh thesis Fukuyama tentang kemenangan ideology kapitalis yang berpihak pada pemodal atas ideology kritis yang pro-rakyat.

Jika demikian halnya, apakah sejarah tetap akan berpihak pada kaum muda sebagai pelaku sejarah? Atau sejarah nusantara ini akan terus dimonopoli oleh negara untuk melanggengkan kepentingannya? Bila engkau merasakan kegundahan yang sama atas situasi ini dan mempunyai harapan akan tatanan kehidupan yang lebih baik, saatnya engkau sebagai kaum muda mengambil peran-peran masyarakat sipil untuk melakukan conter-hegemony atas generasimu. Karena kita adalah pelaku sejarah mari kita buat sejarah dengan perjuangan yang penuh cita-cita bagi generasi mendatang.

Tunduk tertindas atau bangkit melawan, karena diam adalah penghianatan!!
Refrensi:
- Roger Simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Pustaka Pelajar-Insist, Yogyakarta, 1999
- Adi Suryadi Culla, “Rekonstruksi Civil Society, Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia”, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006
- Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan, terjemahan Ilyas Hasan, Mizan, Bandung, 1995.
- Muhammad AS Hikam, “Demokrasi dan Civil Society”, Pustaka LP3ES, Indonesia, 1997.
- International IDEA, Democratization in Indonesia: An Assesment, Swedia, 2000.
- Erich Fromm, Lari dari Kebebasan, Bentang Budaya, Yogyakarta, 2002
(Makalah ini disampaikan pada Peringatan Sumpah Pemuda "Menyusuri Jejak Bijak Pemuda Tempo Dulu", di Taman Makam Pahlawan Pancaka Tirtha, Tabanan, 28 Oktober 2006, diselenggarakan oleh Pokja Bali Santi)