Sabtu, 06 Oktober 2007

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bali (Studi Kasus Geothermal Bedugul)

oleh;

Agung Wardana

Berbicara pada tataran partisipasi, otonomi daerah memang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun demokratisasi di negeri ini. paska kejatuhan rejim Orba yang otoritarian-militeristik, tuntutan untuk memperbaiki kehidupan bernegara menuju keadilan yang dicita-citakan tidaklah berhenti ditingkat kebijakan belaka. Begitu pula dengan tuntutan otonomi daerah belum dikatakan mengarah pada keadilan dan kesejahteraan rakyat jika ditingkat implementai masih saja menimbulkan permasalahan.


Meski keran kebebasan telah terbuka lebar, seperti pengakuan pada hak-hak asasi manusia serta parisipasi rakyat dalam pembangunan, tidaklah berarti proses demokratisasi di Indonesia merupakan proyek yang telah selesai. Demokrasi Indeonesia sedang mengalami krisis. Pakta-pakta elit dan model pembangunan demokrasi dari atas melalui pembentukan lembaga-lembaga tidaklah cukup berhasil. Bahkan secara keseluruhan institusi-institusi demokrasi telah dibajak kalangan elit demi kepentingan merek. Ungkapan tersebut bukanlah tanpa alasan, kerana bila kita melihat kondisi rill rakyat Indonesia yang hanya dimobilisasi untuk dukung mendukung dalam pemilihan umum, pemilihan presiden ataupun pilkada. Di daerah, melalui otonomi daerah, telah melahirkan raja-raja kecil yang duduk dikursi kekuasaan guna melindungi aset pribadi serta kelompoknya.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, otonomi daerah menambah deretan eksploitasi. Semakin menguatnya kekuasaan yang merengsek ketingkat lokal berkombinasi dengan pemerintah yang lemah dan institusi sipil yang juga lemah telah membuka jalan untuk penyalahgunaan kekuasaan politik dan kekuasaan administratif, bangkitnya sentimen etnis dan keagamaan serta perusakan lingkungan alam demi menarik keuntungan yang cepat dan sebanyak-banyaknya. Perusakan lingkungan pada era otonomi daerah meningkat secara signifikan. Jika dimasa Orde Baru yang sentralistik, segala kebijakan yang berkaitan dengan eksploitasi berasal dari pemerintah pusat yang mana keuntungan dari eksploitasi tersebut juga terkonsentrasi pada elit-elit pusat saja, sedangkan lewat otonomi daerah, penguasa daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan dengan mengobral dan menguras habis sumber daya alam mereka juga untuk kepentingan pengusa tersebut ataupun kelompoknya. Sehingga timbul pertanyaan, apa yang salah dengan otonomi daerah?

Mencermati Otonomi Daerah dan partisipasi Publik
Prinsip otonomi daerah menekankan pembagian kekuasaan antara pemerintah tingkat nasional dan unit-unit subnasional dibawahnya. Prinsip delegasi kekuasaan ini yang apad masa Orde Baru disimpangi demi meneguhkan hegemoni sentralistik-nya, dimana daerah yang kaya akan dumber daya alam disedot untuk memperkaya elit pusat sedangkan rakyat daerah tersebut tetap hidup dalam kemiskinan. Gagasan otonomi daerah semakin menguat setelah kejatuhan Soeharto karena dianggap tidak memberikan keadilan bagi daerah. ada tiga alasan untuk mendukung gagasan tentang otonomi daerah;

1. Prinsip Subsidiaritas
Prinsip ini mengacu pada gagasan bahwa sedapat mungkin keputusan politik dibuat oleh unit pemerintahan yang langsung berkaitan dengan keputusan tersebut. Dapat dipastikan bahwa partisipasi dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan kontrol demokratis dan pencapaian tujuan yang sesuai dengan kepentingan rakyat akan lebih efisien kalau letak unit pembuatan keputusan tersebut semakin dekat dengan mereka yang kepentingannya terkait secara langsung.

2. Kekhasan Budaya, Agama dan Kesukuaan
Kelompok-kelompok budaya, agama dan kesukuan sebaiknya dan bahkan seharusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengatur dirinya sendiri tanpa menggoyahkan persatuan bangsa. Keutuhan bangsa yang didasrkan atas paksaan jarang menciptakan kesatuan politik yang bisa diterima dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, situasi-situasi tertentu memaksa kelompok-kelompok tertentu menuntut otonominya karena merasa dirugikan dalam kehidupan nasional.

3. Pemisahan Kekuasaan
Prinsip pemisahan kekuasaan yang merupakan unsur penting dalam demokrasi juga mendukung konesp otonomi daerah yang tertuang dalam konstitusi. Pembagian hak-hak kedaulatan kepada berbagai tingkatan pemerintahan secara vertikal mengurangi konsentrasi kekuasaan pembuatan keputusan dan meningkatkan kesempatan untuk saling mengontrol sehingga menghasilkan peningkatan kualitas demokrasi. Pelaksanaan otonomi daerah yang efisien dapat membatasi penyalhgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak pengawasan serta mengurangi ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya pembangunan di seluruh budaya.

Ketiga alasan diatas menuntut adanya partisipasi publik untuk ikut serta dalam pembangunan. Partisipasi yang diartikan sebagai wujud peran aktif rakyat karena bagaiamanapun setiap kebijakan publik akan selalu berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Parisipasi rakyat dalam menentukan arah pembangunan merupakan tolak ukur demokrasi di suatu negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jack Lively yang menyebutkan ada tiga criteria kadar kedemokratisan sebuah negara:

1. Sejauhmana kelompok utama terlibat dalam proses pengambilan keputusan;
2. Sejauhmana keputusan pemerintah berada dibawah kontrol masyarakat;
3. Sejauhmana warga negara bisa terlibat dalam administrasi umum.s

Selain itu ditegaskan pula oleh Theo Sambuaga yang menyatakan bahwa kehendak meningkatka demokrasi mengandung kebutuhan akan keterbukaan, peran aktif rakyat, akses rakyat kepada proses demokratisasi dan pertanggungjawaban terbuka dari mereka yang berada pada kepemimpinan organisasi atau kekuasaan. Dari pernyataan diatas kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah partisipasi semu atau peran serta masyarakat yang dimobilisasi oleh pemerintah ataupun elit sudah merupakan wujud pertisipasi sebagaimana dimaksud diatas?
Dalam banyak kasus, pemerintah ataupun elit korporasi menggunakan partisipasi semu ini untuk memberikan legitimasi sebuah kebijakan publik. Peran serta (dimana masyarakat hanya berperan menjadi peserta karena tanpa didasari oleh sebuah kesadaran) diklaim bahwa telah memenuhi persyaratan bagi kebijakan publik.

Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam konteks hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan suatu konvensi di Denmark pada 25 Juni 1998 yang kemudian menghasilkan 3 pilar yang menjamin hak-hak rakyatdalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (to sustainable and environmentally sound development), yakni:

1. Akses terhadap informasi (access to information)
2. Peran serta dalam pengambilan keputusan (public participation in decision making)
3. Akses terhadap keadilan (access to justice)

Dari ketiga pilar tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa hakikat dari peran serta masyarakat itu dapat terwujud dalam bentuk:


1. Turut memikirkan dan memperjuangkan nasib sendiri dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di masyarakat sebagai latrenatif saluran aspirasinya;

2. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi, dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti pemimpin dan tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal;

3. Senantiasa merespon dan menyikapi secara kritis terhadap sesuatu masalah yang dihadapi sebagai buah dari suatu kebijakan publik dengan berbagai konsekuensinya;

4. Keberhasilan peran serta itu sangat ditentukan oleh kualitas dan kauntitas informasi yang diperoleh. Memanfaatkan informasi itu sebagai dasar bagi penguatan posisi daya tawar, dan menjadikannya sebagai pedoman dan arah bagi penentuan peran strategis dalam proses pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, secara hukum peran serta masyarakat telah diadopsi dalam konstitusi negara maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya. Dalam UUD 1945 Pasal 1 (2) menyatakan bahwa adanya kedaulatan rakyat yang berarti rakyat mempunyai hak penuh untuk menentukan arah bangsa dan negar ini. Dalam konteks hukum lingkungan, hak dan kewajiban peran serta dinyatakan dalam UU No 23/ 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5 ayat (3), Pasal 34 PP No. 27 / 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan yang semakin mempertegas posisi keikutsertaan masyarakat.

Konteks Partisipasi Masyarakat Bali dalam Kasus Geothermal
Setelah berlakunya otonomi daerah, masyarakat Bali mulai menyadari arti pentingnya partisipasi mereka dalam mengawasi maupun mengkritisi setiap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan sebuah mega-proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di kawasan Hutan Lindung Bedugul (Cagar Alam Batukaru) melahirkan kontrovesi yang berkepanjangan. Sorotan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTP ini sudah tampak dan semakin menguat ketika pembahasan tentang Hasil Studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang dilakukan. Pihak investor, Bali Energy Ltd, dalam Rapat Pembahasan Penilaian AMDAL, berusaha memanipulasi peran serta masyarakat dengan memobilisasi masyarakat untuk menyetujui rencana pembagunan. Tetapi dalam rapat tersebut, masyarakat bersama organisasi sipil lainnya melakukan protes atas upaya investor dan pemerintah daerah untuk mengarahkan keputusan yang menyetujui proyek. Masyarakat dan organisasi sipil ini tetap melakukan penolakan terhadap rencana pemabangunan dengan beberapa alasan:

1. Bahwa idealnya sebuah daratan memiliki 30 % hutan dari luas daratan. Sedangkan Provinsi Bali hanya memiliki 23 % belum lagi akan dikurangi dengan pembangunan proyek Geothermal tersebut.

2. Kawasan Bedugul merupakan kawasana tangkapan air, jika berubah fungsi ditakutkan akan mempengaruhi suplai air kepada petani dan masyarakat Bali;

3. Bahwa masyarakat Bali mengenal kearifan lokal yang disebut dengan Konsep Tri Hita Karana, yang mengharuskan semua pembangunan di Bali harus berjalan seimbang antara kekuatan religius-magis, sosial dan alam. Selain itu, masyarakat Bali mempercayai bahwa hutan merupakan kawasan yang sacral dan hutan Bedugul merupakan kawasan hulu (kepala) Bali sehingga harus disakralkan.

Tanpa mempertimbangkan argumen-argumen masyarakat yang menolak pembangunan proyek tersebut, Gubernur selaku Kepala Daerah, justru mengeluarkan Keputusan Gubernur yang menyatakan bahwa proyek tersebut layak. Perjuangan masyarakat untuk membawa aspirasi tidak berhenti, namun mereka tetap melakukan advokasi untuk merubah kebijakan Gubernur dengan jalan menekan DPRD, sampai upaya diplomasi ke pemerintah pusat. Penolakan yang semakin luas membuat DPRD kemudian memanggil Gubernur berkaitan dengan Surat Keputusannya, dan lewat pertemuan di gedung DPRD Bali yang diluar gedung diserbu oleh demontran masyarakat yang menolak, Gubernur pun melunak sehingga hasil pertemuan tersebut terbentuk Tim Gabungan Penolakan Geothermal Bedugul yang diketuai langsung oleh Gubernur Bali.

Kesimpulan

Dari kasus kontroversi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Bedugul, Bali, dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari prinsip demokrasi. Salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan partisipasi itu adalah adanya keterbukaan dan transparansi.

2. Ada beberapa unsure utama yang memungkinkan partisipasi dapat terjadi, yakni; Hak untuk mengetahui, Hak untuk memikirkan, Hak untuk menyatakan pendapat, Hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, Hak untuk mengawasi pelaksanaan keputusan.

3. Partisipasi rakyat untuk membawa aspirasinya dalam mengkaji secara kritis setiap kebijakan pemerintah daerah tidak selamanya diakomodir pemerintah. Justru masyarakat perlu perjuangan lebih lanjut untuk dapat didengarkan oleh pemerintah dan investor.

4. Pemerintah maupun swasta (investor) menggunakan pola partisipasi semu dengan memobilisasi masyarakat untuk menjetujui tanpa terlebih dahulu ada informasi yang benar dan komprehnsif kepada publik;

Jadi, setiap kebijakan negara baik yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah haruslah melalui sebuah mekanisme yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Yang perlu dicermati adalah bahwa partisipasi tersebut tidak dapat timbul hanya karena adanya elemen masyarakat yang dimobilisasi dan tercatat di daftar hadir sehingga membuat penguasa mengklaim telah mendapatkan legitimasi untuk mengeluarkan sebuah keputusan.

Refrensi:

- Tim Penulis Demos, “Menjadikan Demokrasi Bermakna, Masalah dan Pilihan di Indonesia”, DEMOS, 2005

- Prof. Dr. Thomas mayer, “Demokrasi, Sebuah pengantar untuk Penerapan”, Friedrich-Ebert-stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2003

- Frans Magnis-Suseno. SJ, “ Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis”, Gramedia Pustaka Utama, 1995

- Isna Hartati, “Hukum Lingkungan” dalam buku “Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia”, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2006, Hal. 216

- Pernyataan Sikap Koalisi masyarakat Sipil Bali Tolak Geothermal Bedugul, 11 April 2006.

(telah dipublikasikan pada Buku "Membangun Indonesia Dari Daerah", CSIS-JICA, 2007)

Tidak ada komentar: