Selasa, 25 Desember 2007

Sebuah Kemunafikan Dari Bali??

Oleh;

Agung Wardana

Bali menjadi sorotan masyakarat dunia saat berlangsungnya COP 13 UNFCCC, hingga konsensus yang dihasilkan pun diberi nama Bali Roadmap (Peta Jalan Bali) untuk mengingatkan semua orang akan apa yang terjadi di Bali untuk mengatasi perubahan iklim. Tapi mungkin tak banyak yang tahu, ditengah hiruk-pikuk dan sanjungan yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, ada kemunafikan yang sedang menunggu dan tak diketahui publik secara luas.

Antara Perubahan Iklim dan Eksploitasi SDA
Dampak perubahan iklim tidak akan berhenti dengan kita berhenti membicarakannya. Dampak perubahan iklim akan tetap mengancam kehidupan kita, jadi setiap saat kita harus mewacanakannya, memasukkannya pada agenda pembangunan.

Nama Bali, sebuah pulau kecil, menjadi catatan dalam sejarah manusia di bumi karena Bali menjadi saksi diputuskannya konsensus untuk menyelamatkan dunia dari perubahan iklim. Dan yang tak kalah penting, walaupun konsensus tersebut banyak mengandung kelemahan, paling tidak dapat menarik Amerika Serikat, negara maju yang selama ini skeptik dengan perubahan iklim, untuk bergabung dengan konsensus.

Untuk pertama kali pula, masyarakat Bali mempunyai posisi yang tegas dengan mengkampanyekan Nyepi (Silent Day for the Earth) dan mampu mempengaruhi wacana yang berkembang pada konferensi internasional tersebut. Mungkin apa yang telah dilakukan masyarakat Bali akan menjadi inspirasi bagi masyarakat belahan bumi lainnya, namun prilaku pemerintah Bali sendiri tidak sejalan dengan upaya pengatasi perubahan iklim.

Kita tahu bersama, perubahan iklim merupakan signal dari gagalnya sistem ekonomi global yang berbasiskan bahan bakar fosil. Pola produksi dan pola konsumsi yang boros energi dan bahan bakar fosil telah melepaskan emisi gas rumah kaca ke atmosfir sehingga memanaskan bumi kita. Ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam di negara selatan untuk kepentingan pasar di negara utara mempercepat laju kerusakan ekologis dan membawa negara berkembang menjadi sangat rentan terkena dampat perubahan iklim. Pola penghisapan negara berkembang oleh perusahaan negara maju tidak akan terjadi tanpa uluran tangan dari elit di negara berkembang itu sendiri.

Tahun 2003 lalu, pemerintah mengundang investor luar negeri untuk kembali menghisap cadangan migas Indonesia. Lewat penandatangan kontrak baru migas yang keseluruhannya bernilai US$ 170,269 juta, telah mulai babak lanjutan semangat ’obral murah’ dan ’jual habis’ sumber daya alam kita.

Menariknya, salah satu blok yang dikonsesikan terletak di Bali, yakni kurang lebih 4 mil dari Pantai Utara Bali (Blok Agung 1). Pemerintah Provinsi Bali, bersama Departemen ESDM dan Santos North Bali PTY Ltd telah melakukan penandatangan kontrak 14 Oktober 2003. Meski dikatakan Blok Agung 1 di Utara Bali menyimpan potensi migas yang besar, namun Santos PTY Ltd sebagai operator dalam eksploitasinya belum menemukan potensi yang dimaksud sehingga aktivitas kontrak dikembalikan kepada pemerintah.

Bukan berarti dengan cabutnya Santos PTY Ltd dari proyek ini kemudian kita bisa tenang kembali, mengingat pemerintah sendiri sedang menawarkannya kepada perusahaan-perusahaan lain.

Saatnya Menentukan Sikap
Hal ini harus menjadi pemikiran kita bersama, apakah kita sebagai masyarakat Bali akan menerima eksploitasi ini jika kelak dilanjutkan oleh perusahaan lain?? Mengingat Bali telah mengklaim diri telah berkontribusi positif untuk menurunkan emisi gas rumah kaca lewat Nyepi selama 24 jam.

Apa memang ini yang disebut Rwa-Bhineda, dimana kita telah terbukti mampu menurunkan emisi gas rumah kaca, kemudian kita punya hak untuk melepaskan emisi dari migas yang dihasilkan dari kedalaman 100 hingga 970 meter di perut ibu pertiwi kita???

Atau ini adalah sebuah kemunafikan???

Penulis,
Aktivis WALHI/ Friends of the Earth Indonesia
Tinggal di Tabanan

Rabu, 19 Desember 2007

Bali Roadmap

Setelah Diputuskan Dengan Dramatis; Akankah Disubversi?

Oleh:

Agung Wardana


Pertemuan Para Pihak UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim) di Bali berakhir sudah, meski dalam perjalanannya banyak diselimuti berbagai sandiwara-sandiwara oleh aktor yang sedang bernegosiasi. Mulai dari ketidakmampuan Indonesia memimpin Negara Berkembang (G77/ China) dan hanya bisa menyerukannya lewat lagu, menangisnya Yvo de Boer, Sekjen UNFCCC hingga drama keamanan seolah Bali dalam kondisi darurat.

Harapan Dari Pertemuan Bali

Sesuai laporan IPCC (Panel Pemerintah Mengenai Perubahan Iklim/ Intergovernmental Panel on Climate Change) untuk menjaga kenaikan suhu bumi tetap berada di bawah 2 derajat celcius maka harus mereduksi emisi sebesar 25 % - 40 % hingga 2020. Harapan untuk mengikat komitmen Negara-negara ini muncul pada pertemuan di Bali yang dituangkan dalam Bali Roadmap. Namun harapan kuat ini kandas pada detik-detik terakhir karena Bali Roadmap lebih bersifat kompromistis dengan mengakomodir kepentingan Amerika Serikat (AS) dan tidak mencantumkan besaran terget penurunan emisi.

Perdebatan yang alot yang dipimpin oleh AS didukung Kanada dan Jepang berhahadapan dengan G77/China. Dalam setiap kesempatan AS selalu menekankan bahwa penanggulangan perubahan iklim haruslah environmental-friendly (penurunan emisi harus dilakukan secara global tanpa ada pembedaan antara Annex 1 dan Non-annex) dan economic-friendly (skema penurunan emisi tidaklah boleh mengganggu pertumbuhan ekonomi). Meski Amerika Serikat menyatakan menerima Bali Roadmap, banyak pihak merasa tidak puas dengan hasil pertemuan di Bali dan menyatakan bahwa akan lebih baik jika AS walkout meninggalkan ruang sidang sehingga para pihak lainnya dapat menyusun Bali Roadmap yang ambisius dengan target penurunan emisi yang signifikan. Hal ini dengan asumsi bahwa awal tahun 2009 AS akan memiliki presiden yang baru sehingga memunculkan harapan akan perbaikan kebijakan mengenai perubahan iklim. Namun asumsi ini tidaklah begitu berdasar, karena siapapun yang akan menjadi Presiden AS tidak akan berani coba untuk menganggu kepentingan ekonomi nasional mereka. Atau dengan kata lain, merusak tatanan ekonomi mereka yang telah mapan karena pemerintahan AS berada dalam kendali perusahaan-perusahaan besar yang berbasis minyak fosil.

Memang banyaknya kelemahan dari apa yang dihasilkan di Bali, seperti; pendanaan adaptasi diserahkan kepada Bank Dunia dan kesekretariatannya sendiri berada dibawah GEF (Global Environmental Fasilities) yang banyak di kritisi, selain itu transfer teknologi, REDD yang jika tidak dikawal akan menindas hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan. Terlepas dari kelemahan tersebut, akan jauh lebih baik dari pada tidak ada hasil sama sekali, karena sejak awal COP 13 di Bali di set-up untuk mengalihkan tanggung jawab negara maju. Hal ini dapat dilihat dari, pembahasan yang melulu tentang apa yang harus dilakukan pada komitmen kedua Protokol Kyoto (komitmen pasca 2012) tanpa memutuskan tentang instrumen apa yang harus dibuat untuk mengawal target penurunan emisi pada komitmen pertama (2008-2012).

Tidak Menyerah Begitu Saja
Sebuah negara adi kuasa seperti AS tidak akan menyerah begitu saja setelah menyatakan bergabung dengan konsensus di Bali. Masih akan ada skenario-skenario untuk tetap dapat mencemari atmosfir bumi. Begitu juga dengan Uni Eropa yang berjanji akan menurunkan emisi mereka dengan berbagai macam pengecualian dan kondisional adalah wujud ketidak seriusan untuk menjalankan komitmen sesuai terget yang disepakati. Apalagi bulan depan akan berlangsung Major Economic Meeting di Hawaii, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah negara maju sedang mempersiapkan skenario-skenario untuk keluar dari Bali Roadmap?