Rabu, 24 Desember 2008

World Silent Day

Perjalanan Panjang Mengembalikan Empati
Atas Bumi dan Kemanusiaan


oleh

Agung Wardana


Perjalanan menuju COP 14 Poznan, Polandia dan balik kembali ke kampung halaman memberikan makna bagi penulis, khususnya dalam kampanye World Silent Day. Persinggahan diantara hiruk pikuk lalu lintas manusia yang tiada henti di bandara-bandara besar dunia seperti London, Hongkong maupun Singapore adalah ruang kontemplasi diri.

Sambil duduk dan mengamati ribuan orang berlalu lalang, ada melihat papan pengumuman, hingga menyibukkan diri dengan temans sejati manusia modern, barang elektronik. Bak robot, mereka sibuk dengan program yang dipasang dikepala oleh sang programer masing-masing. Jangankan menawarkan pertolongan bagi orang lain yang sedang kebingungan atau pun butuh pertolongan, tegur sapa dan senyum hangat pun sirna ditempat itu.

Nampak, seorang bapak perlente melemparkan koin pada kotak sumbangan yang terpasang dengan poster anak Afrika kelaparan. Dan disaat suara koin bergemerincing, arah pandangan orang sekitar pun menuju dan menatap kagum akan kedarmawanan sang bapak.

Inikah dunia modern dimana lalu lintas manusia tanpa batas dan empati menjadi tontonan untuk menunjukkan bahwa kelas kita lebih tinggi? Masih dalam dialog imajiner, penulis bertanya pada diri sendiri mampukah World Silent Day menghentikan hiruk pikuk tersebut dan sementara itu relasi kemanusiaan akan dapat dirajut kembali.

Meraih Perhatian Yang Terpecah
Kampanye perjuangan menuju World Silent Day bukanlah perjalanan yang mudah dan singkat. Berbagai bentuk pahit getirnya yang dirasakan akan menjadi pelajaran dimasa mendatang. Mungkin itu kalimat yang dapat diungkap ketika melihat alat kampanye kita berakhir di tong sampah atau juga disia-siakan orang. Kalimat tersebut sebagai bentuk penghiburan sekaligus motivasi diri untuk tetap berjalan.

Berbagai langkah penulis lakukan untuk menarik perhatian peserta konferensi COP 14 UNFCCC di Poznan, Polandia. Tantangannya juga semakin berat karena kali ini World Silent Day tidak mendapat dukungan resmi dari penyelenggara serta juru kampanye yang hanya dua orang saja. Mulai dari memasang sticker di setiap pilar strategis, dialog langsung hingga mengganti wall paper komputer dengan banner WSD.

Sticker harus dipasang pada pilar yang sama karena keesokannya selalu saja dilepas petugas karena dianggap melanggar aturan di UN Compound. Begitu juga dengan nasib brosur yang diletakkan di stand tak bertuan juga menghilang entah kemana. Dalam dialog langsung orang terkadang juga terlihat tidak begitu menghiraukan dan bergegas meninggalkan dengan terburu-buru. Penolakan demi penolakan telah terbiasa dirasakan.


Penulis pun teringat bagaimana perjuangan panjang menuju Hari Bumi yang dirayakan setiap 22 April. Dibutuhkan waktu paling tidak lima tahun dan jutaan orang turun kejalan secara serentak pada hari itu untuk menyuarakan keprihatinan terhadap bumi. Namun tentu saja World Silent Day berbeda dengan Hari Bumi ataupun Hari Lingkungan Hidup yang cukup dirayakan dengan mengucapkan selamat saja.

World Silent Day memerlukan kesadaran bersama sehingga dapat bermanfaat lebih besar. Memang tidak semua orang berani melepaskan keistimawaan dan kenyamanan dunia materi dalam empat jam sekalipun. Apalagi hari ini manfaat hanya dihitung dalam deret angka mata uang pada setiap putaran jarum jam dengan ungkapan “Time is Money.”

Tentu saja, penulis percaya bahwa diantara milliaran umat manusia di seluruh dunia masih ada yang peduli dengan keberlangsungan hidup di bumi. Dan itu adalah awal dari sebuah langkah bersama untuk mengembalikan empati atas bumi dan kemanusiaan yang selama ini tidak tersemaikan. Jika Bali, sebuah negeri dunai ketiga, saja bisa melakukannya mengapa negeri yang katanya lebih beradab tidak bisa?

Penulis, Aktivis Lingkungan

Kamis, 11 Desember 2008

Poznan Menjadi Medan Kurusetra Perubahan Iklim

oleh:


Agung Wardana


Ditengah dinginnya suhu Poznan, Polandia yang hanya 2 derajat celcius, nampaknya mulai muncul percikan kehangatan menuju COP 14 UNFCCC (KTT Perubahan Iklim ke 14). Mulai dari reklame komersil yang mencantumkan kata 'climate' (iklim), seperti sebuah universitas mengiklankan diri pada sebuah billboard dengan kata-kata “Good Climate to Study Economy” (Iklim yang baik untuk belajar ekonomi), hingga sloga resmi pemerintah yang berbunyi “Let's Make Climate for Change” (Mari Buat Iklim untuk Perubahan).


Dalam dua minggu kedepan, kota tertua di Polandia ini akan menjadi medan pertarungan perubahan iklim setelah Bali, Desember tahun lalu. Masih seperti sebelumnya, COP 14 ini juga akan memfokuskan diri untuk menindaklajuti hasil pertemuan Bali yang biasa disebut Bali Action Plan dengan 4 building block nya, yakni Mitigasi dan Adaptasi, Teknologi Transfer, Finansial. Selain hal tersebut, ada satu isu krusial yang banyak menjadi sorotan, yakni tentang Reduction Emission on Deforestation and Degradation in Developing Countries (REDD).


Berdasarkan pada hasil penelitian Sir Nicholas Stern yang menyatakan bahwa deforestation telah berkontribusi sebanyak 20% pelepasan emisi global. Dengan asumsi tersebut, maka disusunlah sebuah skema yang dapat menurunkan tingkat deforestasi terutama diusulkan oleh negara yang memiliki hutan. Perdebatan mulai muncul tentang metodologi, sumber pendanaan hingga hak penguasaan atas hutan.


Mengenai metodologi, REDD memiliki beberapa premis yang keliru yakni karbon yang keluar akibat pembakaran bahan bakar fosil dapat digantikan dengan karbon dari pepohonan. Bahkan hal mendasar tentang definisi hutan pun masih belum jelas dengan berbagai macam rujukan yang tumpang tindih satu sama lainnya. Misalkan Food and Agriculture Organization (FAO) mendifinisikan hutan juga termasuk perkebunan didalamnya. Hal ini justru akan membuat perusahaan kelapa sawit bersorak riang gembira karena mereka akan memperoleh insentif dari skema ini, walaupun kenyataannya mereka membuka hutan alam untuk perkebunannya.


Beberapa negara mengajukan proposal agar pembiayaan REDD berasal dari carbon market (perdagangan karbon) yang jelas-jelas saat ini telah gagal. Alih-alih dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, perdagangan karbon justru menjadi pemicu terjadinya pengalihan tanggung jawab (offsetting). Sebuah negara atau perusahaan di negara Annex 1 tidak perlu menurunkan emisinya jika ia dapat memperoleh karbon kredit dari skema REDD dengan jalan memberikan uangnya kepada negara berkembang untuk menjaga hutannya. Jika dibandingkan dengan upaya menurunkan emisi domestiknya, negera maju akan lebih memilih skema ini dengan alasan bahwa lebih murah dan simple karena mereka tidak perlu merubah kenyamanannya dalam mencemari atmosfir.


Selain itu penolakan juga mengalir dari kelompok masyarakat adat, karena sangat tergantung dari hutan mereka. Apalagi hingga saat ini belum ada negara yang mengakui hak-hak masyarakat adat kecuali Bolivia. Maka wajar muncul kekhawatiran akan kehilangan penguasaan hutan dan teritori adat mereka, apalagi masyarakat adat tidak mendapatkan tempat yang layak pada Kovensi Perubahan Iklim.


Adakah Perubahan Yang Akan Dibuat?

Perjalan menuju COP 15 di Copenhagen, Denmark sebagai tempat penentu atas semua perdebatan ini nampaknya akan semakin membuat panas atmosfir setiap ruangan. Berbagai solusi pun keluar sebagai jawaban atas krisis iklim ini dan kebanyakan proposal solusi yang saat ini diatas meja adalah solusi yang keliru, dari REDD, nuklir sebagai energi alternatif hingga agrofuel sebagai bahan bakar ramah lingkungan.


Namun yang luput dari negosiasi perubahan iklim ini adalah keterkaitan perubahan iklim dengan isu keadilan, hak asasi manusia dan hutang ekologi negara maju pada negara berkembang yang menjadi prinsip keadilan iklim. Meski telah didorong oleh kelompok masyarakat sipil, nampaknya keadilan iklim tidak menjadi prioritas karena perundingan telah larut menjadi transaksi jual beli karbon. Maka tidak mengherankan jika pada COP 13 UNFCCC di Bali lalu, delegasi non-pemerintah yang paling besar adalah kelompok para calo karbon dan pada COP 14 Poznan ini juga terulang kembali.


Dengan keahlian lobby dan kekuatan posisi tawar mereka, maka semua akan berjalan seperti business as usual. Jika demikian, adakah perubahan yang akan dibuat dalam COP 14 Poznan ini? Mari kita lihat bersama apa yang dilakukan pemerintah kita demi masa depan bumi ini.


Penulis, Aktivis Lingkungan

Observer COP 14 Poznan.

Jumat, 14 November 2008

Revisi Perda Tata Ruang: Structural Adjusment Ditingkat Lokal

Oleh:

Agung Wardana


”Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan semua mahkluk, namun tidak cukup untuk satu kerakusan”
-- Mahatma Gandhi --

Structural Adjustment Program (program penyesuaian struktural) merupakan program yang menjadi syarat Indonesia untuk memperoleh hutang dari IMF dan Bank Dunia. Program penyesuaian struktural ini bertujuan untuk melakukan perombakan sistem yang selama ini dianggap menghambat laju investasi asing ke Indonesia.

Selain pada sektor sumber daya air, kelautan, kehutanan, migas, tata ruang yang juga merupakan salah satu sektor yang bahas untuk dilakukan penyesuaian ini. Tujuannya tidaklah lain, yakni memuluskan agenda-agenda pengambil alihan sumber daya alam ke tangan para investor. Ini lah yang sering disebut oleh Bung Karno sebagai neo-kolonialisme dan imperialisme (nekolim) yang masuk kedalam negeri dengan menggunakan tangan-tangan para komprador nasional.

Keberhasilan komprador ini tidak bisa dipungkiri, karena telah melahirkan penyesuaian struktural di beberapa sektor dengan lahirnya UU Migas, UU Sumber daya Air, UU Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil yang memungkinkan pengkapling aset-aset bangsa ini. Namun pengkaplingan tersebut tidaklah klop jika tidak dilengkapi dengan legitimasi dari penguasaan atas tata ruang. Terkait dengan tata ruang ini, maka dihasilkanlah UU Tata Ruang yang jelas keberpihakannya pada investasi.

Konstalasi Lokal Bali
Di Bali saat ini, Gubernur baru berencana melakukan revisi Perda Tata Ruang Bali dengan dalih melakukan penyesuaian UU Tata Ruang khususnya terkait sanksi pidana. Jika dilihat lebih dalam, nampak ada kejanggalan pada hasrat melakukan revisi ini.

Jika alasannya terkait ketiadaan sanksi pidana bagi pejabat pemberi ijin, maka harus dilihat dulu apakah memasukkan sanksi pidana itu efektif mengingat PPNS sebagaimana diatur oleh Perda Tata Ruang Bali saja tidak pernah menggunakan kewenangannnya.

Kemudian jika kita mengacu pada sanksi pidana dalam UU Tata Ruang sendiri, hal tersebut hanya merupakan macan kertas. Karena dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih mengakui asas subsidaritas sebagai asas pokok, dimana penyelesaiannya akan mendahulukan musyawarah mufakat, administratif dan keperdataan.

Dengan demikian tidak akan pernah ada investor, ataupun Bupati/ Gubernur pemberi ijin yang akan dipidana sebagaimana tercantum dalam undang-undang karena setiap pelanggarannya dapat dimusyawarahkan.

Berdasarkan kejanggalan diatas, maka perlu dipertanyakan apakah Gubernur Bali memang benar-benar sedang ingin menguatkan sanksi pidana dalam Perda Tata Ruang ataukah justru isu sanksi pidana tersebut merupakan isu titipan yang akan menjadi pintu masuk bagi liberalisasi penguasaan ruang di Bali? Karena dalam banyak kesempatan, Gubernur tidak memberikan jaminan untuk tidak mengutak-atik pasal-pasal krusial yang terkait perlindungan ruang hidup dan keberlanjutan Bali.

Apabila pasal krusial tersebut diutak-atik, maka kasus-kasus besar yang saat ini terhenti seperti Geothermal Bedugul, Lapangan Golf Besakih, Loloan Yeh Poh, Villa Pantai Kelating, Villa di TWA Danau Buyan-Tamblingan akan dapat berjalan mulus tanpa rintangan. Karena sebagian besar penolakan masyarakatnya menggunakan argumentasi kesucian dan perlindungan ruang hidup sebagaimana dijamin oleh Perda Tata Ruang. Jika hal tersebut terjadi, justru akan terjadi akumulasi perlawanan dari masyarakat Bali yang saat ini sudah resah.

Dalam konstalasi nasional diatas, telah jelas terlihat tangan komprador yang melakukan penyesuaian struktural untuk mendukung pengerukan keuntungan bagi investor, maka di tingkat Bali kita sedang ”menunggu air laut surut sehingga akan terlihat siapa yang berenang telanjang.”

Penulis, Aktivis Lingkungan
Tinggal di Tabanan

Rabu, 01 Oktober 2008

Pemerintah Impotensi, Rakyat Mudah 'Terbeli'

Oleh:


Agung Wardana


Deretan demi deretan masalah terjadi menghiasi halaman media massa kita setiap harinya. Pendidikan mahal, hingga seorang anak kecil bunuh diri karena tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Lihat saja kejadian pembagian zakat yang menelan korban 21 orang meninggal dunia di Pasuruan, fenomena daging olehan dari sampah merupakan fakta kemiskinan meradang di jamrud katulistiwa yang katanya kaya ini. Hal tersebut menjadi tamparan sekaligus pembuktian bahwa negara (pemerintah) telah gagal dalam memenuhi hak dasar rakyat.


Pragmatisme Rakyat
Suatu ketika penulis masuk ke sebuah desa yang dikenal miskin untuk membangun kesadaran tentang lingkungan hidup. Saat berdiskusi seorang masyarakat bertanya, berapa besar harga proyeknya. Sontak saja penulis kaget dengan pertanyaan seperti itu dan coba menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah ’proyek’ sebagaimana pemahaman umum. Karena dalam pehamanan umum proyek berarti bagi-bagi uang, habis proyek habis perkara.


Pemahaman ini terbentuk dari program-program pemerintah yang dibantu oleh LSM plat merah dimana dananya berasal dari lembaga pemberi hutang internasional. Program-program ini dilaksanakan menggunakan kacamata proyek sehingga diasumsikan bahwa setelah proyek selesai, hubungan masyarakat dengan pelaksana proyek pun dianggap selesai.


Pendekatan ’proyek’ yang melihat semua ruang dapat di nilai dengan uang ini kemudian terpatri sehingga menghancurkan daya tahan masyarakat dan nilai-nilai kemandiriannya. Ketika tidak ada proyek lagi, maka pengembangan masyarakat pun akan mengalami stagnasi. Masuklah masyarakat dalam kondisi yang pragmatis karena konstruksi secara sistematis dalam rangka membentuk suprastruktur ekonomi dominan.


Dewa Penyelamat Bernama Investor
Stagnasi masyarakat dan kemandulan pemerintah menjadi legitimasi bagi datangnya arus investasi modal dengan alasan menggerakkan ekonomi rakyat. Seolah-olah investasi menjadi satu-satu nya harapan bagi perbaikan masa depan generasi.


Kedatangan investor yang difasilitasi dengan berbagai kemudahan oleh pemerintah disambut dengan meriah karena dianggap akan membawa proyek-proyek baru. Ketika berhadapan dengan masyarakat janji-janji usang pun ditebarkan, mulai dari rekrutmen tenaga kerja, pendapatan untuk kas desa, hingga pembenahan tempat suci. Masyarakat yang pragmatis melihat janji-janji usang tersebut seperti hujan yang dinanti-nanti ketika musim kemarau.


Dalam banyak kasus, janji-janji usang ini tidaklah sebaik yang dimimpikan masyarakat. Karena memang investor telah menyiapkan skenario-skenario muslihat keluaran para akademisi dari kampus ternama yang juga telah terbeli. Mulai dari penggeseran tenaga kerja lokal, permainan redaksional dalam MoU, hingga alasan tidak memperoleh keuntungan kemudian menjual asetnya dengan harga yang lebih tinggi.


Memang hal ini bukanlah sepenuhnya kesalahan masyarakat, karena merupakan perpaduan dari berbagai kondisi yang terjadi. Ketidakmampuan pemerintah memberdayakan ekonomi masyarakat secara efektif, pelayanan sosial diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga membuat masyarakat memalingkan harapannya kepada investor. Dalam kondisi ini pemerintah hanya menjadi fasilitator yang melepaskan tanngungjawabnya untuk melayani hak dasar rakyat.


Pilihan untuk menyerahkan pelayanan hak dasar rakyat kepada investor adalah kesesatan pikir yang menggejala saat ini. Padahal kita telah ketahui bersama bahwa investor yang hanya memiliki satu hukum saja, yakni ’modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya’.


Investor tidak akan ambil pusing jika mendengar penggusuran, kelaparan, putus sekolah, konflik horizontal, kerusakan lingkungan sepanjang tidak mengganggu proses penumpukkan keuntungan mereka.

Penulis, Aktivis Lingkungan

Tinggal di Tabanan

Rabu, 03 September 2008

Menjual Pertiwi Hanya Demi Komisi 5 Persen

Oleh:

Agung Wardana

Jika dahulu para tetua berjuang untuk mempertahankan setiap jengkal tanah air dari serbuan penjajah, namun generasi saat ini dengan sangat mudah melepaskan tanahnya kepada investor. Kedatangan investor ini biasanya diundang oleh elit lokal bersama kroni-kroni nya sebagai calo proyek demi mendapatkan komisi sebesar lima persen dari harga proyek. Elit yang mengaku nasionalis-republiken namun berprilaku bak komprador seperti ini hanya layak disebut sebagai Mr. 5 Persen.

Pelepasan Tanah Secara Sistematis
Pelepasan tanah rakyat kepada investor secara sistematis berawal dari program sertifikasi massal yang disponsori oleh Bank Dunia. Dengan tujuan untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah, sistem kelembagaan administrasi dan pengembangan manajemen pertanahan, namun dibalik tujuan mulai tersebut terkandung agenda-agenda tersembunyi untuk memuluskan arus besar modal masuk ke nusantara ini dengan cara membuat pasar tanah efisien yang artinya berusaha untuk menggeser nilai tanah yang sosio-religius menjadi sebuah komoditas belaka. Ketika menjadi komoditas, pengelolaan dan kebijakan tanah sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.

Disamping itu, pemberian ijin untuk mengalih fungsikan lahan maupun pengeboran air bawah tanah dikawasan resapan menyebabkan turunnya pasokan air irigasi. Disisi lain, revolusi hijau menghilangkan kedaulatan petani atas pupuk dan benih. Sehingga untuk produksi pertanian dibutuhkan biaya yang tinggi, sedangkan hasilnya tidaklah mampu mencukupi kebutuhan hidup petani. Setiap tahun terjadi pengembangan pemanfaatan lahan berkonsekuensi pada naiknya pajak bumi dan bangunan atas rekomendasi kepala daerah setempat sehingga menambah beban hidup petani.

Pajak tanah ditambah pertanian biaya tinggi dan kebutuhan hidup petani yang semakin mahal, maka melepaskan lahan untuk bertahan hidup merupakan langkah yang akan diambil. Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para Mr.5 Persen untuk mencalokan tanah tersebut kepada investor atau spekulan tanah luar negeri.

Penguasa, Calo Dikelilingi Para Jago
Bagi Mr. 5 Persen, komisi hasil pencaloan tanah dan proyek akan menjadi modal untuk mendaftar menjadi anggota legislatif ataupun jabatan politik yang lain. Kemudian setelah menduduki jabatan politik, maka disusun kembali kebijakan yang secara sistematis membuat petani menjual tanahnya. Sehingga komisi yang diperoleh juga semakin banyak untuk membiayai para jago-jago atau jawara-jawara yang bertugas menjaga sang Mr 5 Persen dalam melanggengkan kekuasaannya.

Hal tersebut mirip dengan para adipati komprador dijaman penjajahan yang selalu dikelilingi para jago atau jawara setiap pergi kemanapun. Selain untuk menutupi ketidakpercayaan dirinya dan korupnya, hal ini juga untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa Adipati tersebut punya kekuasaan sehingga rakyat takut padanya. Jika adipati tersebut saja bisa jatuh karena kerakusannya, maka Mr. 5 Persen pun menunggu kejatuhannya. Seperti tidak ada seorangpun dapat mencegah hembusan angin untuk menjatuhkan daun yang kering diatas pohon yang kokoh sekalipun.

Penulis, Aktivis Lingkungan
Tinggal di Tabanan

Jumat, 15 Agustus 2008

Menari Diatas Pijakan Rapuh

(Refleksi Keterdesakan Bali Dari Ekspansi Industri Pariwisata)

Oleh:

Agung Wardana
Baru-baru ini National Geographic merilis sebuah laporan tentang kondisi 111 pulau yang menjadi tujuan wisata di seluruh dunia. Dengan metode panel dari 522 ahli, pulau-pulau tersebut dinilai dengan 6 kategori yakni: kualitas lingkungan dan ekologi, integritas sosial dan budaya, kondisi bangunan bersejarah dan situs arkelogi, daya tarik keindahan, kualitas manajemen wisata dan proyeksi terhadap masa depan.

Bali, merupakan salah satu pulau yang dinilai, ternyata menduduki posisi menengah dalam arti secara umum dikategorikan sebagai pulau yang beresiko di masa mendatang (Jonathan B. Tourtellot, 2007: 124). Selain dikarenakan oleh faktor keamanan, dua kali terkena bom, munculnya penilaian ini juga disebabkan oleh pertumbuhan pariwisata yang pesat namun tanpa perencanaan yang baik.

Bali Sebagai Satu Kesatuan Bioregion
Bali termasuk provinsi yang tidak begitu luas dan dikelilingi oleh laut. Berdasarkan penafsiran para ahli geografis bahwa luas Bali adalah 5.636,66 km2 atau kira-kira seperempat dari luas Pulau Jawa (138.793,6 km²).

Sumber daya alam yang dimiliki Bali dapat dikatakan beragam mulai dari gunung dan hutan dengan luas 23,20 % dari luas daratan, 4 buah danau yakni: Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan, lahan pertanian, daerah aliran sungai sampai dengan bentangan pesisir sepanjang 430 km.

Meskipun Bali tidak begitu luas namun jika dilihat dari jumlah penduduknya, maka Bali tergolong padat yakni rata-rata 576 jiwa per km2. Misalnya, sangat mencolok sekali perbedaannya kepadatan penduduk Propinsi Bali dibandingkan dengan Propinsi Kalimantan Tengah yang rata-rata hanya 12 jiwa per km2. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Bali tahun 2006, jumlah penduduk di Bali tercatat sebanyak 3.263.296 jiwa yang terdiri dari 1.635.415 jiwa (50,12%) penduduk laki-laki dan 1.627.881 jiwa (49,88%) penduduk perempuan.

Dilihat dari administrasi pemerintahan Propinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kotamadya, dan membawahi 53 Kecamatan atau 678 desa. Dari 678 desa tersebut sebanyak 158 desa letaknya berbatasan dengan laut (22%), pinggir pantai atau disebut desa pesisir.

Bali dan Industri Pariwisata
Industri pariwisata di Bali telah dimulai sejak 1924 saat Perusahaan Navigasi Belanda (Dutch Navigation Company/ KMP) membuka biro perjalanan wisata di Singapura untuk mempromosikan Bali. Pada periode awal pariwisata ini, Bali dikunjungi oleh para seniman, peneliti, penulis yang tertarik oleh penyebaran informasi dan label yang dilekatkan pada Bali tentang keunikan budaya dan keindahan alamnya. Lewat politik kolonial dan oparator wisata asing yang mengendalikan sebagian besar industri pariwisata awal, Bali dipertahankan keunikannya serta diciptakan label ”Pulau Surga” untuk menarik keuntungan dari setiap pengunjung yang datang.

Politik ini kemudian dilanjutkan oleh Rejim Orde Baru dibawah Suharto, dengan membuatkan rencana wilayah untuk mengambil alih eksploitasi potensi Bali sebagai tujuan wisata. Berbeda dengan Sukarno yang tidak mendorong pariwisata Bali sebagai sektor utama, Suharto melihat pariwisata justru sebagai pengembangan ekonomi Bali dan sumber pertukaran asing bagi Indonesia. Kemudian dimulailah babak baru pengembangan pariwisata Bali dengan kendali terpusat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Pariwisata Bali pun meluas secara pesat dalam 25 tahun, dengan jumlah wisatawan yang datang ke Bali rata-rata meningkat sekitar 12-15 persen per tahun, dari 34,147 pada 1971 menjadi 1,306,316 pada 1997. Pertumbungan signifikan pada pariwisata domestik juga meningkat pada periode ini dengan kedatangan domestik tumbuh sekitra 5 persen per tahun dan total 700.00 pada 1997. Pengeluaran total wisatawan di Bali menunjukkan peningkatan. Pada 1985 total pengeluran wisatawan luar negeri adalah US$198 juta. Sampai 1987 meningkat menjadi US$337 juta dan pada 1990 total pengeluarannya adalah US$406 juta. Peningkatan ini mendorong pertumbuhan dalam sejumlah resort, hotel, restaurant, jasa transportasi, pemandu, kerajinan/ pertunjukan, dan berhubungan dengan jasa pariwisata dan fasilitas (Hassall and Associates, 1992, 3:13).
Alokasi pendanaan publik pada program Repelita berbasiskan pada pendapatan paralel dari pariwisata dan investasi privat. Kemudian meningkatkan investasi privat untuk sektor hotel dari 30 % pada Desember 1970 menjadi 81 % pada Juni 1972 (Gerard Francillon: 1975: 23). Peningkatan secara signifikan investasi privat dalam sektor pariwisata ini masih terus berlanjut hingga awal 1990-an. Angka resmi menunjukkan sepuluh kali lipat peningkatan dalam investasi asing dan domestik pada proyek besar di Bali antara 1987 dan 1988 dari US$17 juta menjadi US$170 juta, hampir dua kali lipat lagi pada 1989-1990 (Pusat Statistik, Bali 1991).

Pola pembangunan industri pariwisata dengan menggunakan logika investasi tanpa batas ini kemudian melahirkan berbagai permasalahan bagi Bali. Sampai 1990 sejumlah permasalahan lingkungan hidup akut berhubungan dengan pembangunan tersebut banyak diungkap oleh media lokal. Pertambangan batu karang tanpa aturan untuk pembangunan hotel dan perluasan airport, abrasi pantai; peningkatan sampah plastik, limbah dan polusi udara; salinasi pada air bawah tanah; pengambilan air pertanian untuk dijual ke hotel dan lapangan golf; konversi lahan produktif – seringkali lewat tekanan dan intimidasi – menjadi fasilitas pariwisata; dan keterlibatan angkatan bersenjata dan pemerintah dalam memfasilitasi proyek menjadi topik di halaman depan, karikatur politik dan surat dari editor pada koran lokal saat itu (Caroll Warren: 1996: 3).

Hal tersebut belum termasuk dampak sosial-budaya yang harus diterima oleh masyarakat lokal sebagaimana terjadi pada Rencana Lapangan Golf di Selasih, Payangan, Kab. Gianyar. Konflik antara petani penggarap tanah dengan investor PT. Ubud Resort Duta Development yang terjadi sejak 1992 menyebabkan petani penggarap tidak memiliki kejelasan status atas tanahnya hingga saat ini. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Pulau Serangan, dan banyak tempat lain di Bali kala itu.

Bali Yang Rapuh
Logika pertumbuhan ekonomi lewat investasi yang dikonstruksikan oleh Orde Baru nampaknya diwarisi terus oleh pola pembangunan di Bali hingga saat ini. Ekspansi industri pariwisata terus menurus terjadi dan semakin menjadi-jadi seiring berlakunya otonomi daerah. Lahirnya raja-raja kecil di kabupaten menyebabkan babak baru penjualan tanah-tanah dan sumber daya alam Bali atas nama mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kasus demi kasus yang berkorelasi dengan pengembangan industri pariwisata pun kembali terjadi menempatkan posisi masyarakat lokal dan lingkungan hidup semakin terpinggirkan. Sebagai contoh, Kasus Loloan Yeh Poh di Pantai Berawa, Kabupaten Badung; Kasus Geothermal Bedugul di Cagar Alam Batukaru; hingga yang paling mutahir Hotel Vita Life di Wongaya Betan, Penebel dan Villa Pantai Kelating, Kerambitan, Kabupaten Tabanan; Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Wisata Alam (TWA) Hutan Dasong Buyan-Tamblingan, Kabupaten Buleleng hingga Hotel dan Lapangan Golf terbesar di Bali yang rencananya dibangun di Bugbug, Kabupaten Karangasem. Kesemua proyek tersebut memiliki dampak yang besar dan penting bagi lingkungan hidup dan tatanan sosial masyarakat Bali.

Pesatnya pertumbuhan pariwisata tanpa mempertimbangkan daya dukung Bali merupakan faktor yang memperparah permasalahan lingkungan yang telah ada dan belum terselesaikan. Saat ini, dengan pertumbuhan investasi tidak terkontrol dan jumlah kunjungan wisatawan sekitar 1, 5 juta orang setiap tahun terus meningkat, akan membuat Bali semakin terdesak. Jika kita lihat dari kebutuhan air, setiap kamar hotel membutuhkan air sebanyak 3.000 liter/ hari. Dengan asumsi 1 kamar diisi oleh 2 orang, maka setiap wisatawan menghabiskan air sebanyak 1.500 liter/ hari/ orang. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pemakian air oleh penduduk Bali yang hanya 220 liter/ orang/ hari (Data Primer PDAM Denpasar). Maka tidak mustahil air menjadi barang dagangan karena kebutuhan industri pariwisata terus meningkat seiring dibangunnya fasilitas-faslitas baru. Namun permasalahannya air dari subak yang mana lagi akan diambil untuk dijual ke hotel, villa dan lapangan golf baru tersebut??

Ditengah menurunnya pasokan air yang disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah perubahan iklim, penjualan air kepada industri pariwisata akan menambah konflik air dan deretan krisis air ditengah masyarakat. Menurut laporan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI bahwa defisit air di Bali telah terlihat sejak 1995 sebanyak 1,5 miliar meter kubik/ tahun. Defisit tersebut terus meningkat sampai 7,5 miliar meter kubik/ tahun pada 2000. Kemudian, diperkirakan pada 2015 Bali akan kekurangan air sebanyak 27,6 miliar meter kubik/ tahun.

Selanjutnya, menurut pengamatan WALHI Bali dari 2006 – 2007 saja sejumlah daerah tercatat mengalami krisis air, antara lain: Tirta Mas Mampeh di Kintamani, Denpasar, Negara, Batu Agung, Singaraja, Besakih (Karangasem), Semarapura (Klungkung), dan Nusa Penida. Perosalan krisis air di Bali juga berdampak pada kehidupan sosial. Krisis air telah memicu konflik antar petani dengan swasta, petani dengan petani, petani dengan perusahaan air minum. Beberapa kasus konflik air yang muncul di media lokal antara lain; Subak Jatiluwih dengan pihak swasta di Jatiluwih, Penebel, Kabupaten Tabanan. Subak Yeh Gembrong dengan perusahaan air minum daerah (PDAM) di Yeh Gembrong, Kabupaten Tabanan. (Kertas Krisis WALHI: 2007:4).

Selain itu permasalahan sumber daya air diatas, masih banyak permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh maraknya pariwisata massal di Bali yang akan berakibat pada kerentanan ekologi karena lingkungan hidup tidak mampu menjalankan fungsi ekologinya. Garis pantai Bali yang saat ini terabrasi dengan laju 3,7 km pertahun dan 50-100 meter inland, menyusutnya lahan terbuka hijau dan lahan produktif, pencemaran, sampah, kebisingan. Jika kerentanan-kerentanan ekologi ini terakumulasi maka akan dapat meledak menjadi bencana ekologi.

Untuk konversi lahan, kita lihat bahwa di tahun 2004 saja di Kabupaten Badung terjadi alih fungsi seluas 209,95 Ha dan Denpasar seluas 35,01 Ha (Bappeda Provinsi Bali: 2005: I-2). Hal ini menyebabkan Badung dan Denpasar menggantungkan pasokan pangannya dari keluar daerah, seperti Tabanan dan Gianyar yang selama ini menjadi pemasok pangan terbesar bagi Bali. Namun pertumbuhan investasi signifikan di Tabanan dan Gianyar yang juga melakukan konversi lahan produktif, akan menyebabkan menurunnya pasokan pangan bagi Bali. Pada gilirannya Bali akan mengalami kerentanan pangan dan menggantungkan semuanya dari luar Bali.

Dari sudut pandang sosial, ternyata pertumbuhan pariwisata ini tidaklah berkorelasi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat Bali. Malah justru melahirkan keterasingan-keterasingan karena kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan persaingan hidup yang ketat di sektor pariwisata. Keterasingan ini banyak terjadi di Bali, salah satunya dialami oleh masyarakat lokal Nusa Dua yang hanya menjadi penonton ditengah gemerlapnya industri pariwisata di wilayah mereka (BP, 1 April 2006). Keterasingan dan kemiskinan akibat persaingan tersebut menyebabkan kerentanan sosial sehingga berpotensi menimbulkan konflik-konflik tertutup – mulai dari munculnya indentifikasi seperti orang lokal-pendatang, bali-jawa, dan lainnya – jika terakumulasi dapat meledak menjadi bencana sosial.

Moratorium Pariwisata Bali
Bali yang memiliki banyak konsep tradisional, seperti Tri Hita Karana – menjaga keseimbangan antara spritualitas, hubungan sosial dan ekologi – saat ini semakin tidak bermakna karena semakin sering diucapkan oleh pihak-pihak yang justru menjadi komprador penerus eksploitasi Pertiwi Bali tanpa memikirkan tentang kebutuhan generasi mendatang. Turunan dari konsep Tri Hita Karana menjadi Nyepi, Tumpek saat ini diartikan hanya sebatas ritual belaka dan gagal diartikulasikan dalam praktek nyata.

Nyepi merupakan filsafat jeda (ngeneng) untuk membangun keseimbangan spritualitas, hubungan sosial dan ekologi. Pada hari Nyepi, manusia Bali melakukan jeda dari segala aktivitas sehingga memberikan ruang bagi bumi untuk bernafas dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh prilaku manusia (ekologi). Dalam jeda tersebut, manusia Bali melakukan evaluasi atas apa yang telah dilakukannya (spritual) dan menguatkan ikatannya ke dalam diri, keluarga dan masyarakat (sosial).

Jeda memberikan arti penting dan sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan. Maka menjedakan pariwisata, sebagai bagian dari aktivitas ekonomi manusia, juga merupakan keniscayaan. Karena pariwisata telah sedemikian rupa menyebabkan ketimpangan sendi-sendi spritual, sosial dan ekologi Bali maka tidaklah cukup hanya dilakukan dalam satu hari saja, melainkan paling tidak selama lima tahun.

Moratorium atau jeda pariwisata Bali merupakan pintu masuk yang harus segara diambil oleh provinsi ini jika ingin selamat dari bencana ekologi dan bencana sosial. Moratorium pariwisata Bali dengan jalan menghentikan sejenak ekspansi investasi pariwisata untuk mengambil jarak dari masalah, akan dapat mencarikan jalan keluar yang bersifat jangka panjang, menyeluruh dan permanen.

Saat moratorium dilaksanakan, aktivitas dan kebijakan akan diarahkan pada pengkajian dan evaluasi atas pariwisata Bali selama ini, menyusun arah pembangunan Bali dan menata kembali sendi-sendi sosial budaya dan lingkungan hidup yang selama ini dikomodifikasikan demi kepuasan para turis. Dari sisi masyarakat sipil, saat jeda merupakan waktu yang tepat untuk membangun critical mass (masyarakat yang kritis) untuk dapat berpartisipasi dalam mewujudkan pengelolaan pertiwi yang lebih berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup.

Jika tidak dilakukan jeda maka investasi-investasi pariwisata akan terus meluas, kedepan anak cucu kita hanya akan mendapatkan Bali yang telah rusak, terkapling-kapling dan terjual habis oleh industri pariwisata. Dan pasti, anak cucu kita akan menyalahkan kita (generasi saat ini) karena tidak melakukan apa-apa ketika masih ada waktu untuk menyelamatkan Bali. Apabila Bali rusak dan tidak layak lagi untuk ditempati maka para turis dan para ekspatriat dapat saja pulang ke negeri asal mereka, tetapi kita sebagai masyarakat lokal tidak tahu akan kemana. Karena kita tidak punya bali-bali yang lain.

Penulis, Aktivis Lingkungan
Tinggal di Tabanan
(Artikel ini ditulis untuk Buku Renungan Problem Bali)

Senin, 23 Juni 2008

Buanglah Sampah di Negara Berkembang

Oleh:

Agung Wardana


Pertemuan para pihak (Conference of the Parties/ COP) 9 Basel Convention telah dibuka di BICC (Bali International Convention Centre), Senin (23/06/08). Konferensi ini nampak lebih sepi, baik dari segi delegasi yang hadir maupun sepi dari pemberitaan media, jika dibandingkan COP 13 UNFCCC Desember kemarin. Sepinya hal tersebut mungkin disebabkan oleh tema yang diangkat adalah masalah sudah biasa di telinga publik, yakni masalah ‘sampah’ dan dianggap cukup bisa terselesaikan dengan slogan kampanye “Jangan Buang Sampah Sembarangan”.

Gaya Hidup Sampah
Sistem ekonomi dominant, Kapitalisme, ternyata tidak hanya menyebabkan berbagai kasus eksploitasi buruh, perubahan iklim, pelanggaran hak masyarakat adat, namun juga melahirkan permasalahan sampah sebagai hasil dari gaya hidup.

Untuk melipatgandakan keuntungan, Kapitalisme melalui propaganda iklan mekonstruksikan pikiran kita untuk mengkonsumsi lebih dan lebih. Barang-barang yang diproduksi secara ‘brutal’ haruslah tetap dilempar ke pasar sehingga barang baru pun membanjiri pasaran. Akhirnya agar orang mengkonsumsi barang baru, diciptakanlah label ‘usang’, ‘ketinggalan jaman’ pada barang lama dan orang yang masih menggunakannya dianggap mendekati kemiskinan.

Negara-negara maju dengan masyarakat yang sangat boros terhadap sumber daya alam dan sangat konsumtif, maka barang yang telah usang akan digantikan dengan barang yang lebih baru. Setelah itu, tidak ada orang yang mengetahui kemana barang lama tersebut hilang. Banyak kasus yang terjadi, dengan dalih 3R (Re-use, Re-cycle, Reduce), barang-barang yang lama (tidak terpakai) di negara maju ‘dibuang’ ke negara berkembang. Namun permasalahannya menjadi lain karena sampah yang dimaksud adalah sampah yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan (hazardous waste).

Konvensi Basel Menjawab Permasalahan?
Konvensi Basel yang bernama asli Basel Convention on the Control oh Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, dinyatakan berlaku pada 1989 dengan 118 negara penandatangan. Konvensi internasional ini lahir sebagai bentuk keprihatinan atas semakin massive nya ekspor perdagangan sampah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang.

Sejak awal dibuat, ternyata Konvensi ini lebih menjadi alat legitimasi untuk perdagangan limbah berbahaya lintas negara dibandingkan menjadi alat larangan. Namun berkat perlawanan yang cukup kuat dari negara-negara berkembang yang dibantu oleh LSM, akhirnya lahirlah Basel Ban Amandement yang melakukan amandemen terhadap Konvensi Basel dengan mempertegas larangan pengangkutan limbah berbahaya lintas negara.

Basel Ban Amandement dinyatakan berlaku apabila diratifikasi oleh 62 negara dan saat ini telah diratifikasi oleh 63 negara. Namun karena adanya perbedaan penafsiran, Ban Amandement belum dapat diberlakukan. Hal ini lebih disebabkan oleh sejumlah kecil negara maju yang tergabung dalam ”JUSCANZ” (Japan, US, Canada, Australia, New Zealand) yang menolak dilakukannya pelarangan. Karena pada kenyataannya, negara-negara tersebut yang paling banyak melakukan ekspor limbah beracunnya seperti limbah elektronik (e-wastes) ke negara berkembang.

Konferensi yang ke-9 di Bali ini menjadi harapan bagi negara-negara berkembang untuk menguatkan komitmen semua negara pihak untuk memberlakukan Basel Ban Amandement. Sehingga tujuan Konvensi untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia yang disebabkan oleh ekspor limbah beracun dan berbahaya yang tidak proporsional ke negara yang tidak memiliki infrastruktur dan sumberdaya yang cukup untuk mengelolanya; dan mencegah munculnya limbah beracun dan berbahaya melalui teknologi dan metode bersih dapat tewujud.

Meskipun, pelarangan ekspor ke negara berkembang dilakukan namun permasalahan mendasar dari lingkungan hidup khususnya ’sampah’ belum lah terjawab. Karena permasalahan sampah sangatlah berkaitan dengan gaya hidup konsumtif yang menjadi infrastruktur budaya kapitalis. Tiada jalan lain, selain menusuk jantung kapitalisme itu sendiri. Tetapi Konvensi Basel dapat menjadi salah satu alat untuk memotong hasrat ekspansi dari negara maju bersama korporasi global yang haus keuntungan.

Perubahan budaya menuju budaya sederhana mutlak diperlukan untuk membuat produk kapitalis menumpuk karena tidak ada yang mengkonsumsi. Kehidupan sederhana bukanlah sesuatu hal yang hina, sebagaimana Gandhi selalu dengungkan untuk melawankan kapitalisme dan kolonial. Karena saat ini pun para kapitalis yang mendapat dukungan negara maju sedang mengontrol segala aspek kehidupan kita. Mereka mengkolonisasi tanah, air, hutan, laut bahkan yang paling mutahir mereka ingin mengkolonisasi atmosfir kita untuk dijadikan ’tong sampah’ karbon dan mengkolonisasi negara berkembang sebagai ’tong sampah’ barang bekas mereka.

Penulis, Aktivis WALHI
Friends of the Earth Indonesia

Kamis, 15 Mei 2008

Rencana Kenaikan BBM Dari Perpektif Ekologi Politik

Oleh:

Agung Wardana

Suatu saat seorang teman jurnalis menanyakan sikap saya tentang rencana kenaikan harga BBM oleh rejim SBY-JK. Kemudian saya jawab bahwa permasalahannya tidaklah terletak pada urusan menolak atau menerima rencana kenaikan harga BBM, namun masalah keadilan.

Kemudian dia kembali mencerca dengan pertanyaan yang lain, ”Bukankah seharusnya sebagai seorang aktivis lingkungan, anda setuju rencana kenaikan tersebut karena dapat mengurangi konsumsi masyarakat terhadap BBM sehingga emisi yang dikeluarkan pun sedikit?”

Asumsi tersebut benar jika saja rejim ini menyediakan pilihan-pilihan bagi rakyatnya, tidak hanya berdalih bahwa APBN jebol karena subsidi. Namun kenyataannya rejim ini tidaklah menciptakan pilihan-pilahan bagi rakyatnya, kemudian meminta rakyat untuk berhemat. Hal ini tidaklah tepat. Karena logika ’penghematan’ adalah untuk orang-orang yang mengkonsumsi lebih sehingga bisa dipotong atau dihemat.

Sedangkan, logika ’penghematan’ tidaklah dapat diterapkan bagi rakyat kecil yang hidupnya pas-pasan. Misalnya nelayan yang memiliki biaya produksi hanya cukup untuk melaut berjarak 30 mil, apakah kemudian mereka harus dipaksa melaut hanya 10 mil saja yang konsekuensinya hasil produksi yang sudah tentu akan berkurang?

Begitu juga untuk masyarakat urban yang selama ini memang sengaja dibuat tanpa pilihan sehingga menjadi ketergantungan pada bahan kabar minyak. Jika saja masyarakat urban diberikan pilihan-pilihan deversifikasi sarana mobilitas dengan transportasi publik, sepeda, pedestrian, trem maka ketergantungan masyarakat terhadap motor dan mobil dapat dikurangi.

Jika kita berbicara konsumsi bahan bakar minyak pastilah berkaitan yang erat antara perubahan iklim. Karena perubahan iklim merupakan bukti dari gagalnya paradigma ekonomi global berbasiskan bahan bakar minyak yang dilakuakn sejak Revolusi Industri.

Minyak-minyak yang ada diperut bumi negara berkembang dipompa oleh perusahaan multi-nasional sebagai operator dengan bantuan dana dari Lembaga Keungan internasional (Bank Dunia, IMF, ADB) dan ijin dari birokrat-komprador untuk memasok pasar negara maju. Dan kenyataannya menurut UNDP, 85 % sumber daya alam dan energi yang ada di bumi dikonsumsi oleh 20 % populasi yang ada di negara-negara maju sehingga tidak mengherankan bahwa 85 % emisi gas rumah kaca dilepaskan oleh negara maju.

Perubahan iklim sebagai dampak dari konsumsi bahan bakar minyak itu pun akan lebih banyak berdampak bagi negara berkembang, karena sebagian besar penduduknya merupakan kelompok rentan yakni petani, nelayan, kaum miskin kota yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk beradaptasi.

Apa korelasi dengan kondisi Indonesia saat ini?
Indonesia adalah salah satu bangsa ’jajahan’ yang diambil minyak mentahnya untuk dijual kembali ke Indonesia sesuai dengan harga pasar. Sehingga negara penghasil minyak ini pun dikatakan kollapse ketika harga minyak dunia sampai menembus harga $120 per barrel dan tetap saja rakyat yang harus menanggung deritanya.

Kemudian pertanyaannya, adilkah jika meminta rakyat yang hanya memiliki emisi per kapita 1,4 ton pertahun (Indonesia) untuk mengurangi konsumsi mereka, sedangkan disisi lain membiarkan sebagian kecil kelompok dengan emisi per kapita 18 ton pertahun (AS) terus melakukan pemborosan?

Penulis,
Aktivis WALHI Bali

Selasa, 25 Maret 2008

Mari Menilai Calon Gubernur Pro-Lingkungan Hidup dan Rakyat!

Oleh:

Agung Wardana

Bali merupakan pulau kecil yang saat ini tengah berada dalam ancaman perubahan iklim yang sebagian besar rakyatnya merupakan kelompok rentan terkena dampak, seperti petani, nelayan, maupun perajin. Selain itu masih banyak proyek-proyek bermasalah yang belum juga tuntas penyelesaiannya, misalnya: Geothermal Begudul, Loloan Yeh Poh, Lapangan Golf Selasih, Serangan, dan lain-lain yang menjadi bukti bahwa tidak adanya keberpihakan pemerintah saat ini terhadap lingkungan hidup dan rakyat.

Masif-nya eskploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam oleh industri pariwisata, menyebabkan semakin mendesak daya dukung Bali dan memarjinalkan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alamnya.

Bali saat ini mendapatkan pendapatan asli daerah-nya dari bea balik nama kendaraan bermotor. Hal ini merupakan hal yang tidak berkelanjutan di masa mendatang. Karena semakin banyak kendaraan yang masuk Bali tanpa ada kontrol dan melebihi daya dukung jalan di Bali maka akan menyebabkan kemacetan, pengamburan BBM, pencemaran dan semakin banyak alih fungsi lahan untuk dijadikan jalan-jalan alternatif ataupun bay-pass.

Jika pola-pola seperti saat ini tetap dilanjutkan, maka tidak mustahil Bali akan masuk pada bencana ekologis dan bencana sosial. Bencana ekologi terjadi akibat akumulasi kerusakan dan kerentanan lingkungan yang terus mendapat terdesak dari aktivitas manusia. Bencana sosial adalah konflik yang terjadi karena terbatasnya daya dukung dan sumber daya alam Bali namun diperebutkan oleh semakin banyak pihak dan terutama pariwisata.

Saat ini yang dibutuhkan oleh Bali bukanlah mengkebut pertumbuhan industri pariwisata yang berwatak eksploitatif, tapi bagaimana Bali melakukan jeda sehingga dapat bertahan ditengah ancaman-ancaman bencana tersebut.

Untuk bertahan ini, maka Bali perlu melakukan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim bagi Bali; melakukan konservasi lahan produktif untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk Bali dengan praktek pertanian yang berkelanjutan; melakukan pengelolaan sumber daya air secara adil dan berkelanjutan dengan pendekatan penyelesaian konflik perebutan sumber daya air; melakukan rekayasa budaya konsumsi energi dan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan, terutama untuk masyarakat perkotaan dengan fasilitas transportasi publik, pedestrian, taman kota, ataupun jalur sepeda; memberikan dana yang proporsional bagi instansi-instansi yang berhubungan dengan penyelamatan lingkungan hidup dan membangun kelembagaan yang bermartabat dan super-body.

Hal-hal tersebut diatas tentu harus diharus dilakukan lewat kebijakan pemimpin politik Bali kedepan yang akan dipilih oleh rakyat Bali secara langsung. Maka rakyat Bali perlu memilih calon gubernur yang berpihak pada lingkungan hidup dan rakyat dengan langkah sebagai berikut:
  1. Wacanakan bahwa kita membutuhkan gubernur peduli lingkungan hidup dan rakyat hingga isu lingkungan hidup tidak menjadi isu yang minor lagi dalam politik;
  2. Melakukan penilaian atas rekam jejak Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur untuk melihat apakah Cagub atau Cawagub tersebut pernah terlibat dalam proyek-proyek bermasalah dan bagaimana posisi-nya terhadap proyek-proyek bermasalah tersebut;
  3. Melakukan penelusuran darimana dana-dana kampanye diperoleh, untuk melihat ada tidaknya konflik kepentingan antara gubernur yang nantinya terpilih dengan kepentingan pihak pemberi dana. Karena mungkin saja Cagub memperoleh dana dari perusahaan A yang mengekspoitasi sumber daya alam Bali sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan tatanan sosial-budaya;
  4. Mempelajari visi-misi Cagub dan Cawagub untuk melihat apakah memiliki visi dan misi yang berpihak pada lingkungan hidup dan rakyat. Sehingga memudahkan pemantauan ataupun melakukan gugatan jika Cagub dan Cawagub tersebut terpilih nantinya dan tidak melaksanakan visi-misi tersebut;
  5. Bentuk kelompok-kelompok independen pemantauan di daerah anda untuk melakukan pemantauan pada proses pilgub maupun terhadap kinerja gubernur yang terpilih dan melakukan tekanan jika visi dan misi tersebut tidak dilaksanakan.
    Meyakinkan diri bahwa akses terhadap informasi, akses untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap keadilan adalah hak rakyat yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Mari bertindak mulai dari sekarang, karena masa depan ada ditangan kita. Jika tidak bergerak maka kerugian akibat bencana-bencana yang terjadi jauh akan lebih besar dan kita semua dapat saja menjadi korbannya. Selain itu kita tidak memiliki hak untuk mewariskan Bali yang rusak dan tidak layak ditempati oleh anak cucu kita di masa mendatang.

Penulis,
Aktivis WALHI Bali (Friends of the Earth Indonesia)
Tinggal di Tabanan


Senin, 17 Maret 2008

Jika Bali Rusak, Kami Akan Menyalahkan Generasi Saat Ini

Bayangkan Bali yang kecil ini semakain mengkecil karena pesisirnya rusak, kekeringan akibat hutannya dibabat sehingga tidak ada lagi padi yang dapat dipanen, jika demikian apakah Bali masih layak untuk ditempati?

Pertanyaan ini keluar dari seorang mahasiswa semester 1 di salah satu universitas di Denpasar, Yayuk (18) dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan oleh Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim (Senin, 17/03/08).

Sebagai seorang yang akan mewarisi Bali di masa mendatang, maka memang masuk akal pertanyaan ini diajukan ini kepada para orang tua yang sekarang hidup nyaman dengan menghabiskan sumber daya alam dan energi di pulau ini.

”Suatu hari saya membaca koran yang isinya 2030 Sanur dan Kuta akan Tenggelam akibat perubahan iklim. Mungkin pada tahun itu saya baru nikah dan punya anak, tapi mungkinkah saya akan hidup nyaman jika setiap saat kami dihantui bencana-bencana akibat perubahan iklim yang merupakan hasil dari konsumsi para orang tua saya saat ini” katanya tegas dihadapan hadirin.

Dia juga menambahkan, ”Saya bersama anak lainnya tentu akan menyalahkan generasi saat ini karena tidak mampu mewarisi Bali yang layak huni untuk oleh anak cucu-nya. Kami tidak perlu terlalu banyak gedung tinggi, dan mobil, kami perlu udara bersih, air bersih dan cukup pangan”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dayu (16), seorang siswa salah satu SMA di Denpasar. Dayu dengan tegas meminta tindakan konkrit untuk menyelamatkan Bali dari dampak perubahan iklim dengan jalan melakukan pengurangan konsumsi pada Hari Hening Dunia, hari Jumat 21 Maret 2008 nanti.

”Sebagai langkah awal, saya akan menyebarluaskan kampanye (Hari Hening Dunia/ World Silent Day) ini kepada teman-teman saya di sekolah. Walaupun hanya satu orang hal ini akan sangat berarti bagi alam kita, apalagi orang yang dalam ruangan ini juga ikut bersama menyebarluaskannya kepada masyarakat.”

Dalam konferensi pers tersebut hadir juga perwakilan pemerintah, PHRI Bali, Bali Hotel Association (BHA) Bali dan Ngurah Sudiana dari PHDI Bali yang jugamemberikan dukungannya terhadap kampanye yang telah digagas sebelum KTTPerubahan Iklim, Desember lalu ini.

Selesai konferensi pers anggota Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim kemudian melakukan kampanye publik dengan membagikan flier dan stiker kampanye di perempatan Catur Muka Denpasar.

Panji Tisna mewakili kolaborasi menyatakan akan melanjutkan kampanye publik ini ke sekolah-sekolah, kampus, bandara dan ruang publik lainnya, sehingga dapat menggalang dukungan masyarakat Bali. (Agung Wardana)

Senin, 11 Februari 2008

Tidak Cukup Hanya Dengan Menanam Pohon

Oleh:

Agung Wardana


Fenomena untuk mengimitasi popularitas Al Gore nampaknya sedang menggejala di Bali saat ini. Banyak politisi mencoba meraih dukungan dengan berpose seolah-olah sabahat alam, untuk mengikuti jejak tenar peraih Nobel tersebut. Namun apakah politisi yang menunjukkan diri telah menanam pohon dan dilabel sebagai ’greens politician’ kemudian layak memimpin Bali kedepan??

Jika dilihat dari segi positif maka apa yang dilakukan oleh politisi ini mampu memobilisasi simpatisannya untuk ikut serta dalam kegiatan bertajuk ’peduli lingkungan’ karena budaya patron dalam masyarakat Bali kuat mengakar. Hal ini menyebabkan apa yang dilakukan oleh idola, pimpinan, atau pun sesepuh, akan diikuti oleh kawulo atau fans-nya. Namun disisin lain, nampaknya ada yang terlupakan dalam gerakan penyelamatan lingkungan hidup seperti ini. Ketika politisi, korporasi besar telah bermatamorfosa sebagai ’greens’ bukan berarti lingkungan hidup telah kehilangan musuhnya. Karena kesadaran penyelamatan lingkungan yang sedang dibangun bersifat atomistik, dikembalikan kepada individu masing-masing, bukan membangun kesadaran kolektif yang nantinya akan bermuara menjadi sebuah gerakan kolektif.

Atomatisasi kesadaran lingkungan hidup ini, kemudian hanya berkonsentrasi pada aspek-aspek penyelamatan lingkungan yang non-politis. Sehingga masalah lingkungan dilihat secara sepotong-sepotong bukan menjadi satu kesatuan dengan masalah tatanan sosial, ekonomi dan sistem politik kita. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa ada korelasi antara kemiskinan, urbanisasi, kriminalitas, gender dengan lingkungan hidup. Karena hal tersebut tidaklah berdiri di ruang hampa. Bagaimana mungkin hanya dengan menanam pohon namun tetap menganut sistem ekonomi kapitalistik (rakyat kecil harus bertarung bebas dengan raksasa korporasi), ataupun tetap mempertahankan sistem politik sentralistik dan tatanan sosial yang timpang, akan dapat menjawab seluruh permasalahan rakyat.

Green Politics Sebagai Pandangan Holistik
Kasus demi kasus yang bertalian dengan mass tourism di Bali, nampaknya di lupakan begitu saja dengan anggapan bahwa kasus tersebut sebagai pengorbanan kecil demi keberlanjutan industri pariwisata. Dari pencaplokan lahan rakyat, perusakan tatanan nilai sosial-kultural, perbudakan tenaga kerja dan pelecehan seksual, sampai eksploitasi sumber daya alam untuk kepuasan konsumen pariwisata. Hal ini akan berpotensi melahirkan konflik perebutan akses penghidupan, dan membawa paradaban Bali menuju kepunahan esensial.


Untuk itu, pendekatan yang integral dalam melihat permasalahan yang sedang dialami oleh peradaban Bali amatlah mutlak diperlukan. Politik Hijau (Green Politics) yang mempunyai nilai dasar, yakni; Kearifan Lingkungan (Ecological Wisdoms), Demokrasi Bumi (Grass-root Democracy), Keadilan Sosial (Social Justice), Perdamaian (Non-Vionlence) merupakan seperangkat nilai yang tidak akan dapat berjalan maksimal jika dipisahkan dan mengharuskan gerak pada keempat porosnya secara simultan.

Bali dengan kondisi lingkungan hidup yang terus menerus mengalami kemerosotan, maka tidak mustahil peradaban Bali juga akan menyusul untuk kolaps. Jadi perbaikan kondisi lingkungan hidup memerlukan juga perubahan mendasar pada tatanan sosial, ekonomi kapitalistik dari industri pariwisata, juga pengembalian hak-hak dasar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam ke tangan komunitas-komunitas masyarakat setempat.

Jika ada kandidat Gubernur yang berani menyatakan diri untuk konsisten mengawal nilai Green Politics ini, niscaya dia akan terpilih dan akan dikenang sebagai tokoh yang berani melakukan perubahan mendasar. Jika memang tidak ada pemimpin yang berani, maka tidak ada jalan lain, critical mass (masyarakat yang kritis) akan menentukan sendiri jalannya dalam menyelamatkan peradaban.

Penulis, Aktivis Lingkungan

Minggu, 10 Februari 2008

Perempuan dan Ekologi

Oleh:

Agung Wardana

Mati Devata, Dharam Devata
(Tanah adalah dewa-dewi kami, tanah adalah agama kami)

Kalimat diatas adalah slogan yang diteriakkan oleh para perempuan India anggota Gerakan “Selamatkan Gandharman”, ketika mereka diseret oleh polisi dalam aksinya. Gerakan yang dimotori kaum perempuan tersebut adalah bentuk perjuangan dalam menolak perusakan gunung dan hutan oleh perusahaan tambang bauiksit. Seorang demonstran berusia 70 tahun, Dhanmati berteriak; “Kami akan mengorbankan hidup kami, tapi bukan Gandharman. Kami ingin menyelamatkan gunung ini yang telah memberi kami apa yang kami butuhkan”, teriakan ini menggambarkan pendirian para perempuan tersebut yang berada di garis depan dalam membela hak dan kelestarian alam mereka. Selain itu masih ada kisah Vandana Shiva bersama para perempuan sekitar hutan menolak membukaan hutan dengan cara memeluk tiap batang pohon yang akan ditebang oleh perusahaan. Pertanyaannya kemudian, mengapa perempuan berada di garis depan gerakan lingkungan?

Secara sosio-religius, dari berbagai mitologi kuno, menempatkan bumi dan sumber daya alamnya sebagai spirit perempuan, yakni feminis. Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat tradisional menempatkan perempuan identik dengan bumi yang harus dihormati dan karenanyalah kehidupan di dunia dapat berlangsung. Di Bali, misalnya, kita mengenal Dewi Sri sebagai dewi kesuburan, di India, Sungai Gangga, Yamuna, Narmada adalah sungai sakral yang dipuja sebagai para dewi. Di Prancis, dikenal sungai Marne yang berasal dari kata Matrona, Dewi Ibu. Begitu juga di Yunani kita mengenal ada Dewi Gaia. Maka pantaslah jika kita mengatakan bumi (pertiwi) ini adalah Ibu dari semua kehidupan, karena dia telah menyediakan kebutuhan hidup dengan penuh cinta tanpa mengharap balasan melainkan hanya butuh kearifan kita dalam menjaga kelestariannya.

Kedekatan perempuan tradisional dengan alamnya tidak saja dalam spiritualitas saja tapi teraktualisasi dalam pekerjaannya sehari-hari yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidupnya. Mengambil air untuk minum, mengumpulkan kayu bakar dari hutan atau kebun, mencuci perabot rumah tangga, mebanten adalah sebagaian kecil saja kontak langsung dengan apa yang telah diberikan ibu pertiwi yang kemudian dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.

Bagi perempuan, kerusakan lingkungan hidup berarti semakin sulitnya melanjutkan hidup keluarga. Karena, ia harus berjalan jauh untuk mengambil air bersih, tidak bisa memasak karena hilangnya kesuburan tanah sebagai penghasil makanan pokok keluarga. Kerusakan lingkungan juga akan menyebabkan kemiskinan yang semakin parah akibat hilangnya akses terhadap sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan hidup, lagi-lagi perempuan sebagai pihak yang menjadi korban terberat. Selain itu, perempuan dan anak-anak adalah orang yang paling rentan terkena penyakita akibat ketiadaan air bersih, pencemaran dan bencana alam. Kerusakan lingkungan di wilayah resapan air akan menyebabkan hilangnya sumber mata air yang menjadi komponen pokok dalam segala ritual di Bali. Krisis air ini mengakibatkan runtuhnya sendi-sendi budaya deep-ekologi (budaya yang menghormati nilai-nilai alam sebagai penjaga keseimbangan hidup) yang digerakkan oleh perempuan Bali selama ini.

Saat ini, industri pariwisata semakin menuntut sarana penunjang yang kemudian akan semakin mendesak nilai sosio-religius dari lingkungan hidup untuk memenuhi kepentingan ekonomi jangka pendek. Akibatnya, eksploitasi alam secara berlebihan, alih fungsi lahan produktif, hutan dan gunung dan pesisir berubah menjadi infrastruktur pariwisata tanpa mempertimbangkan fungsi ekologis dari kawasan tersebut. Persaingan hidup dalam industri pariwisata semakin keras sehingga membuat kualitas-kualitas maskulin, seperti kekuatan fisik dan ketahanan diri lebih dihargai daripada karakteristik feminim. Maka kaum perempuan menjadi kaum yang terpinggirkan akibat besar dampak sosial yang dibawa industri pariwisata dan perempuan hanya akan mampu bereksistensi sebagai konsumen dalam budaya konsumtif, bukan melalui kerja mulia sebagai penyangga kehidupan keluarga.

Diatas perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia-manusia maskulin dengan kesombongannya mereduksi ibu pertiwi menjadi komoditas yang diperjual belikan, digunduli hutannya, dikeruk kekayaan perutnya tanpa mendengar isak tangisnya yang akhirnya melahirkan bencana-bencana tiada henti menimpa kita putra-putranya. Dan kini, sudah seharusnya lahir kaum-kaum feminist yang berjuang digaris depan dalam menyelamatkan ibu kita yang sudah renta sehingga doa yang berbunyi; “Om mata bhumih putro aham prthivyah” (Ya Tuhan, semoga kami mencintai tanah air ini sebagai Ibu hamba, dan hamba, putra-putra-Nya siap sedia membela-Nya) mampu masuk ke relung-relung hati dan kehidupan kita diatas bumi ini.

Penulis, Aktivis Lingkungan


(dibuat tahun 2006)

Dibalik Gemerlap Perkebunan Kelapa Sawit

Oleh;

AGUNG WARDANA


“Country is poor because poor policies
(Masyarakat miskin karena kebijakan pemerintah yang memiskinkan)

-Robert H. Bates

Kenaikan harga minyak mentah dunia yang diprediksi akan menurun diawal tahun 2006 ternyata meleset. Bahkan cenderung meningkat hingga mencapai 71 dollar per barel. Solusi yang ditawarkan pun mengandalkan sektor kehutanan dan perkebunan sebagai alternatif penggunaan bahan bakar energi non-fosil pengganti solar, minyak sawit dan jarak (Sarekat Hijau, April 2005). Di satu sisi hal ini pelu kita apresiasi sebagai upaya deversifikasi yang mengarah pada clean energy, tetapi di sisi lain kebijakan ini menjadi legitimasi untuk melakukan perluasan lahan perkebunan. Terbukti, baru-baru ini 1,8 juta hektar hutan alam di perbatasan Indonesia-Malaysia habis dibabat untuk perkebunan kelapa sawit hasil kerjasama swasta dua negara. Hal ini merupakan ironi ditengah-tengah upaya semua pihak untuk menghambat laju kerusakan hutan yang meningkat dari tahun-ketahun yang kini sudah mencapai 3,4 juta hektar per tahun.

Dalam pembukaan Konferensi Kelapa Sawit Internasional, Wakil Presiden, Yusuf Kalla menyatakan bahwa pengembangan kelapa sawit berkelanjutan bisa dilakukan (Bali Post, 26 Juni 2006). Sebagian besar environmentalis (pecinta lingkungan) akan selalu bersikap skeptik, bertanya dan bertanya, mungkinkah itu dilakukan jika masih ada dwi fungsi pemerintah (sebagai penguasa sekaligus pengusaha)?

Di bawah permukaan
Pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit skala besar menunjukkan peningkatan dewasa ini, nampaknya perlu kita cermati bersama. Jika kita menyelam lebih dalam bahwa ada permasalahan kompleks di balik gemerlapnya perkebunan kelapa sawit skala besar tersebut.

Kebijakan lewat konversi hutan dalam menundukung pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar dalam prakteknya telah menimbulkan berbegai dampak negatif terhadap lingkungan maupun dampak sosial. Pada banyak kasus, pemilik perusahaan-perusahaan kelapa sawit juga menjadi pengusaha konsesi HPH, sehingga kayu-kayu yang ditebang hasil land clearing untuk perkebunan dijual demi kepentingan modal dan profit mereka. Selain itu, ada juga yang hanya mengincar kayunya semata tanpa ada pengerjaan perkebunan yang dimaksud setelah kayu diambil. Membakar hutan yang telah ditebang sebelum penanaman adalah cara yang sering dilakukan perusahaan pemegang hak guna usaha perkebunan karena biaya lebih murah demi memaksimalkan keuntungan, hal ini memicu kebakaran hutan sehingga Indonesia mendapat sebutan ‘negara mengekspor asap dari kebakaran hutan’.

Monitoring yang dilakukan oleh Padi Indonesia pada tahun 2003, didapatkan pengakuan responden yang berasal buruh perempuan perkebunan kelapa sawit, bahwa 95,8 % responden mengaku racun yang digunakan untuk membersihkan gulma adalah herbisida, sedangkan sisanya 4,2 % lainnya mengaku menggunakan hormone. Herbisida adalah jenis racun rumput yang memiliki bahan aktif paraquat. Bahan aktif ini yang merupakan racun pembunuh yang tidak ada penawarnya. Menurut WHO paraquat termasuk kedalam dirty dozen sudah dilarang pemakaiannya secara luas didunia (termasuk di dalamnya DDT). Daya paparnya bisa melalui hidung, mata, mulut, pori-pori ,kulit selangkangan ketiak dan kaki. Akibat keracunan paraquat bisa menimbulkan keguguran, lumpuh, reproduksi tidak berfungsi, terganggunya fungsi hati, kejang-kejang, dan impotensi. Selain mencemari tanah paraquat juga sangat berpotensi mencemari sungai-sungai atau sumber mata air yang ada di sekelilingnya. (Tandan sawit, Vol 2 tahun 4, 2004).

Jika setiap hektar dibutuhkan 1 – 1,5 liter herbisida setiap hari, maka untuk 1 juta hektar berarti herbisida yang digunakan sebanyak 1 - 1,5 juta liter. Tentunya racun ini tidak hanya mengancam buruh perempuan yang dalam monitoring tersebut menyatakan ketika bekerja tanpa disertai alat kelengkapan yang memadai seperti bot, sarung tangan dan penutup, tetapi juga mengancam lingkungan hidup sekitarnya.

Selain dampak kesehatan para buruh dan upah buruh murah, perkebunan sawit juga munculkan masalah sosial lainnya. Masyarakat yang sebelumnya mengandalkan hasil hutan dan mengembangkan usaha pertanian rakyat, dengan ekspansi perkebunan yang masif telah menyebabkan perubahan yang sangat mendasar pada tata cara pengusahaan sumber daya alam dimana akhirnya lahir konflik sosial. Konflik ini disebabkan oleh diklaimnya lahan hutan dan pertanian masyarakat menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Perbedaan kepentingan ekonomi ini membuat pemerintah lebih berpihak pada pengusaha dengan mengesampingkan hak-hak masyarakat lokal atas hutan dan tanah yang telah mereka kelola sacara turun temurun. Mereka pun terjerat menjadi buruh-buruh perkebunan dilahannya sendiri karena alasan bertahan hidup.

Bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran adalah ambisi dari pemerintah Indonesia untuk menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Karena selama ini produksi Indonesia masih di bawah Malaysia. Menurut catatan Sawit Watch, produksi minyak kelapa sawit Malaysia rata-rata 3,66 ton CPO/ Ha/ Tahun sedangkan Indonesia 3,11 ton CPO/ Ha/ Tahun.

Yang menjadi permasalahan kita sebagaimana ‘ketakutan’ pecinta lingkungan bukanlah tanaman kelapa sawitnya tetapi sistem perkebunan kelapa sawit skala besar. Dua hal tersebut jelas berbeda, kelapa sawit sama seperti tanaman lainnya sedangkan perkebunan kelapa sawit skala besar melibatkan sistem yang ada di dalamnya. Inilah sebenarnya pangkal permasalahan tersebut. Lewat sistem perkebunan kelapa sawit skala besarlah tanah milik rakyat digusur, dibangun sistem multikultur, hutan-hutan di Indonesia digunduli dan juga tercipta kantong-kantong kemiskinan disekitar perkebunan yang sebenarnya merupakan kemiskinan structural, serta kekerasan, intimidasi dan penlanggaran HAM kerap menimpa buruh maupun pihak-pihak yang berusaha menghentikan ekspansi kuasa modal ini (Tandan Sawit, Vol. 2 Tahun 4, 2004). Gambaran yang terjadi mungkin mengingatkan kita pada sejarah tanam paksa/ cultuurstelsel (1830 – 1870) yang dilakoni VOC, korporasi pertama di dunia yang melakukan eksploitasi di bumi nusantara yang dibungkus rapi dalam semboyan; 3G, yaitu Gold (pengejaran kekayaan), Gospel (penyebaran agama penguasa) dan Glory (pengejaran kejayaan). Pertanyaan yang kemudian perlu kita renungkan, apakah sejarah telah berulang? Sehingga dengan demikian ungkapan Bung Karno; Jasmerah (jangan sekali-sekali melupakan sejarah) memang sangat relevan agar kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

Penulis, Aktivis WALHI
tinggal di Tabanan

(tulisan ini dibuat pertengahan tahun 2006)

Rabu, 23 Januari 2008

Greenwashing: Taktik Korporasi Menipu Publik

Oleh;

Agung Wardana

Sebelum berlangsungnya COP 13 UNFCCC di Bali, WWF bekerja sama dengan perusahaan Sinar Mas dalam lomba pembuatan film bertema lingkungan, khususnya perubahan iklim. Selain itu, Newmount dan Freeport juga tidak segan-segan mengeluarkan keahlian public relation (PR)-nya di sebuah media nasional dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Setelah itu, Bakrie Group mengikuti jejak korporasi tersebut dengan menyiapkan uang sebesar US$ 6-7 juta dolar yang akan digunakan untuk konservasi laut bekerjasama dengan Conservation International Indonesia (RoL, 28 Desember 2007).

Timbul pertanyaan kritis dibenak kita bersama, apakah korporasi ini sudah berubah menjadi pecinta lingkungan? Atau hanya merupakan taktik dan upaya penghapusan dosa-nya dihadapan publik?

NGO dan Media Sebagai Mesin Cuci Efektif
Berbagai macam cara dilakukan oleh perusahaan besar (korporasi) untuk menarik simpati publik. Selain corporate social responsibility (CSR), ada hal yang baru-baru ini muncul seiring menguatnya perhatian publik mengenai isu lingkungan hidup, yakni greenwashing. Greenwashing adalah istilah yang digunakan dalam menjelaskan fenomena korporasi perusak lingkungan dan sosial yang berusaha untuk melindungi dan memperluas pasar atau kekuasaan mereka dengan jalan berpose sebagai sahabat alam (CorpWatch).

Fenomena global berkaitan greenwashing ini bukanlah sebuah hal yang baru. Bahkan mendapatkan jsutifikasinya ketika Sekretariat Jenderal KTT Bumi di Rio, membuat sebuah Eco-Fund untuk membiayai Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini, dimana Eco-Fund me-waralaba-kan logo KTT Bumi kepada ARCO, ICI, dan Mitsubishi Group.

Hal yang menarik untuk dilihat dalam praktek greewashing ini adalah keterlibatan organisasi non-pemerintah (NGO) dan media massa sebagai mesin cuci korporasi. Padahal harapan publik ditumpukan pada NGO dan media sebagai motor bagi gerakan penyelamatan lingkungan dan perubahan sosial.

Kita lihat saja apa yang dilakukan Conservation International (CI) Indonesia bergandengan dengan Bakrie Group, sebuah kelompok korporasi besar di Indonesia yang konon pemiliknya adalah ’orang terkaya’ di Indonesia. Korporasi ini menguasai aset nusantara dari pertambangan, sarana pariwisata hingga telekomunikasi. Seolah tanpa dosa dan menjadi seorang malaikat penyelamat, Bakrie Group datang dalam mendukung program pelestarian ekosistem pesisir di Nusa Penida.

Masyarakat Indonesia Amnesia?
Sudah lupakah publik ketika salah satu anak perusahaan Bakrie Group, PT. Lapindo Brantas, menyebabkan ribuaan orang mengungsi dan kerusakan lingkungan yang parah akibat pengeboran gas bumi yang dilakukan berdekatan dengan pemukiman masyarakat?

Dan hingga kini kasus PT. Lapindo Berantas ini masih belum terselesaikan sesuai rasa keadilan korban. Nasib pengungsi yang bertahan di Pasar Porong masih terombang-ambing dan tanpa tahu harus kemana. Sebagai pemilik perusahaan sekaligus Menteri Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie seolah tidak bergeming melihat penderitaan rakyat porong yang sedemikian rupa.

Di Bali sendiri, ketenangan masyarakat pernah juga diusik oleh anak perusahaannya pada saat pembangunan lapangan golf dan sarana pendukung pariwisata (BNR) yang berdekatan dengan Pura Tanah Lot. Pertengahan tahun 1990-an, ribuan orang turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan mereka akan rencana tersebut. Seolah melawan kekuasaan yang sedemikian besar, rakyat tidak mampu berbuat banyak karena perpanjangtanganan korporasi ada di birokrasi-birokrasi pemerintah.

Apakah situasi akan menjadi terbalik, ketika Bakrie Group datang membawa uang atas nama kepedulian lingkungan dengan legitimasi NGO dan media, dimana masyarakat Bali akan ramah menerima kedatangan mereka?

Atau memang masyarakat Bali telah lama menjadi ’deterjen’ (sabun cuci) atas upaya-upaya pencitraan sebagai sahabat alam yang dilakukan oleh perusahaan maupun individu untuk meluaskan pasar atau memperoleh kekuasan?

Penulis, Aktivis Lingkungan
Tinggal di Tabanan