Senin, 11 Februari 2008

Tidak Cukup Hanya Dengan Menanam Pohon

Oleh:

Agung Wardana


Fenomena untuk mengimitasi popularitas Al Gore nampaknya sedang menggejala di Bali saat ini. Banyak politisi mencoba meraih dukungan dengan berpose seolah-olah sabahat alam, untuk mengikuti jejak tenar peraih Nobel tersebut. Namun apakah politisi yang menunjukkan diri telah menanam pohon dan dilabel sebagai ’greens politician’ kemudian layak memimpin Bali kedepan??

Jika dilihat dari segi positif maka apa yang dilakukan oleh politisi ini mampu memobilisasi simpatisannya untuk ikut serta dalam kegiatan bertajuk ’peduli lingkungan’ karena budaya patron dalam masyarakat Bali kuat mengakar. Hal ini menyebabkan apa yang dilakukan oleh idola, pimpinan, atau pun sesepuh, akan diikuti oleh kawulo atau fans-nya. Namun disisin lain, nampaknya ada yang terlupakan dalam gerakan penyelamatan lingkungan hidup seperti ini. Ketika politisi, korporasi besar telah bermatamorfosa sebagai ’greens’ bukan berarti lingkungan hidup telah kehilangan musuhnya. Karena kesadaran penyelamatan lingkungan yang sedang dibangun bersifat atomistik, dikembalikan kepada individu masing-masing, bukan membangun kesadaran kolektif yang nantinya akan bermuara menjadi sebuah gerakan kolektif.

Atomatisasi kesadaran lingkungan hidup ini, kemudian hanya berkonsentrasi pada aspek-aspek penyelamatan lingkungan yang non-politis. Sehingga masalah lingkungan dilihat secara sepotong-sepotong bukan menjadi satu kesatuan dengan masalah tatanan sosial, ekonomi dan sistem politik kita. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa ada korelasi antara kemiskinan, urbanisasi, kriminalitas, gender dengan lingkungan hidup. Karena hal tersebut tidaklah berdiri di ruang hampa. Bagaimana mungkin hanya dengan menanam pohon namun tetap menganut sistem ekonomi kapitalistik (rakyat kecil harus bertarung bebas dengan raksasa korporasi), ataupun tetap mempertahankan sistem politik sentralistik dan tatanan sosial yang timpang, akan dapat menjawab seluruh permasalahan rakyat.

Green Politics Sebagai Pandangan Holistik
Kasus demi kasus yang bertalian dengan mass tourism di Bali, nampaknya di lupakan begitu saja dengan anggapan bahwa kasus tersebut sebagai pengorbanan kecil demi keberlanjutan industri pariwisata. Dari pencaplokan lahan rakyat, perusakan tatanan nilai sosial-kultural, perbudakan tenaga kerja dan pelecehan seksual, sampai eksploitasi sumber daya alam untuk kepuasan konsumen pariwisata. Hal ini akan berpotensi melahirkan konflik perebutan akses penghidupan, dan membawa paradaban Bali menuju kepunahan esensial.


Untuk itu, pendekatan yang integral dalam melihat permasalahan yang sedang dialami oleh peradaban Bali amatlah mutlak diperlukan. Politik Hijau (Green Politics) yang mempunyai nilai dasar, yakni; Kearifan Lingkungan (Ecological Wisdoms), Demokrasi Bumi (Grass-root Democracy), Keadilan Sosial (Social Justice), Perdamaian (Non-Vionlence) merupakan seperangkat nilai yang tidak akan dapat berjalan maksimal jika dipisahkan dan mengharuskan gerak pada keempat porosnya secara simultan.

Bali dengan kondisi lingkungan hidup yang terus menerus mengalami kemerosotan, maka tidak mustahil peradaban Bali juga akan menyusul untuk kolaps. Jadi perbaikan kondisi lingkungan hidup memerlukan juga perubahan mendasar pada tatanan sosial, ekonomi kapitalistik dari industri pariwisata, juga pengembalian hak-hak dasar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam ke tangan komunitas-komunitas masyarakat setempat.

Jika ada kandidat Gubernur yang berani menyatakan diri untuk konsisten mengawal nilai Green Politics ini, niscaya dia akan terpilih dan akan dikenang sebagai tokoh yang berani melakukan perubahan mendasar. Jika memang tidak ada pemimpin yang berani, maka tidak ada jalan lain, critical mass (masyarakat yang kritis) akan menentukan sendiri jalannya dalam menyelamatkan peradaban.

Penulis, Aktivis Lingkungan

Minggu, 10 Februari 2008

Perempuan dan Ekologi

Oleh:

Agung Wardana

Mati Devata, Dharam Devata
(Tanah adalah dewa-dewi kami, tanah adalah agama kami)

Kalimat diatas adalah slogan yang diteriakkan oleh para perempuan India anggota Gerakan “Selamatkan Gandharman”, ketika mereka diseret oleh polisi dalam aksinya. Gerakan yang dimotori kaum perempuan tersebut adalah bentuk perjuangan dalam menolak perusakan gunung dan hutan oleh perusahaan tambang bauiksit. Seorang demonstran berusia 70 tahun, Dhanmati berteriak; “Kami akan mengorbankan hidup kami, tapi bukan Gandharman. Kami ingin menyelamatkan gunung ini yang telah memberi kami apa yang kami butuhkan”, teriakan ini menggambarkan pendirian para perempuan tersebut yang berada di garis depan dalam membela hak dan kelestarian alam mereka. Selain itu masih ada kisah Vandana Shiva bersama para perempuan sekitar hutan menolak membukaan hutan dengan cara memeluk tiap batang pohon yang akan ditebang oleh perusahaan. Pertanyaannya kemudian, mengapa perempuan berada di garis depan gerakan lingkungan?

Secara sosio-religius, dari berbagai mitologi kuno, menempatkan bumi dan sumber daya alamnya sebagai spirit perempuan, yakni feminis. Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat tradisional menempatkan perempuan identik dengan bumi yang harus dihormati dan karenanyalah kehidupan di dunia dapat berlangsung. Di Bali, misalnya, kita mengenal Dewi Sri sebagai dewi kesuburan, di India, Sungai Gangga, Yamuna, Narmada adalah sungai sakral yang dipuja sebagai para dewi. Di Prancis, dikenal sungai Marne yang berasal dari kata Matrona, Dewi Ibu. Begitu juga di Yunani kita mengenal ada Dewi Gaia. Maka pantaslah jika kita mengatakan bumi (pertiwi) ini adalah Ibu dari semua kehidupan, karena dia telah menyediakan kebutuhan hidup dengan penuh cinta tanpa mengharap balasan melainkan hanya butuh kearifan kita dalam menjaga kelestariannya.

Kedekatan perempuan tradisional dengan alamnya tidak saja dalam spiritualitas saja tapi teraktualisasi dalam pekerjaannya sehari-hari yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidupnya. Mengambil air untuk minum, mengumpulkan kayu bakar dari hutan atau kebun, mencuci perabot rumah tangga, mebanten adalah sebagaian kecil saja kontak langsung dengan apa yang telah diberikan ibu pertiwi yang kemudian dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.

Bagi perempuan, kerusakan lingkungan hidup berarti semakin sulitnya melanjutkan hidup keluarga. Karena, ia harus berjalan jauh untuk mengambil air bersih, tidak bisa memasak karena hilangnya kesuburan tanah sebagai penghasil makanan pokok keluarga. Kerusakan lingkungan juga akan menyebabkan kemiskinan yang semakin parah akibat hilangnya akses terhadap sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan hidup, lagi-lagi perempuan sebagai pihak yang menjadi korban terberat. Selain itu, perempuan dan anak-anak adalah orang yang paling rentan terkena penyakita akibat ketiadaan air bersih, pencemaran dan bencana alam. Kerusakan lingkungan di wilayah resapan air akan menyebabkan hilangnya sumber mata air yang menjadi komponen pokok dalam segala ritual di Bali. Krisis air ini mengakibatkan runtuhnya sendi-sendi budaya deep-ekologi (budaya yang menghormati nilai-nilai alam sebagai penjaga keseimbangan hidup) yang digerakkan oleh perempuan Bali selama ini.

Saat ini, industri pariwisata semakin menuntut sarana penunjang yang kemudian akan semakin mendesak nilai sosio-religius dari lingkungan hidup untuk memenuhi kepentingan ekonomi jangka pendek. Akibatnya, eksploitasi alam secara berlebihan, alih fungsi lahan produktif, hutan dan gunung dan pesisir berubah menjadi infrastruktur pariwisata tanpa mempertimbangkan fungsi ekologis dari kawasan tersebut. Persaingan hidup dalam industri pariwisata semakin keras sehingga membuat kualitas-kualitas maskulin, seperti kekuatan fisik dan ketahanan diri lebih dihargai daripada karakteristik feminim. Maka kaum perempuan menjadi kaum yang terpinggirkan akibat besar dampak sosial yang dibawa industri pariwisata dan perempuan hanya akan mampu bereksistensi sebagai konsumen dalam budaya konsumtif, bukan melalui kerja mulia sebagai penyangga kehidupan keluarga.

Diatas perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia-manusia maskulin dengan kesombongannya mereduksi ibu pertiwi menjadi komoditas yang diperjual belikan, digunduli hutannya, dikeruk kekayaan perutnya tanpa mendengar isak tangisnya yang akhirnya melahirkan bencana-bencana tiada henti menimpa kita putra-putranya. Dan kini, sudah seharusnya lahir kaum-kaum feminist yang berjuang digaris depan dalam menyelamatkan ibu kita yang sudah renta sehingga doa yang berbunyi; “Om mata bhumih putro aham prthivyah” (Ya Tuhan, semoga kami mencintai tanah air ini sebagai Ibu hamba, dan hamba, putra-putra-Nya siap sedia membela-Nya) mampu masuk ke relung-relung hati dan kehidupan kita diatas bumi ini.

Penulis, Aktivis Lingkungan


(dibuat tahun 2006)

Dibalik Gemerlap Perkebunan Kelapa Sawit

Oleh;

AGUNG WARDANA


“Country is poor because poor policies
(Masyarakat miskin karena kebijakan pemerintah yang memiskinkan)

-Robert H. Bates

Kenaikan harga minyak mentah dunia yang diprediksi akan menurun diawal tahun 2006 ternyata meleset. Bahkan cenderung meningkat hingga mencapai 71 dollar per barel. Solusi yang ditawarkan pun mengandalkan sektor kehutanan dan perkebunan sebagai alternatif penggunaan bahan bakar energi non-fosil pengganti solar, minyak sawit dan jarak (Sarekat Hijau, April 2005). Di satu sisi hal ini pelu kita apresiasi sebagai upaya deversifikasi yang mengarah pada clean energy, tetapi di sisi lain kebijakan ini menjadi legitimasi untuk melakukan perluasan lahan perkebunan. Terbukti, baru-baru ini 1,8 juta hektar hutan alam di perbatasan Indonesia-Malaysia habis dibabat untuk perkebunan kelapa sawit hasil kerjasama swasta dua negara. Hal ini merupakan ironi ditengah-tengah upaya semua pihak untuk menghambat laju kerusakan hutan yang meningkat dari tahun-ketahun yang kini sudah mencapai 3,4 juta hektar per tahun.

Dalam pembukaan Konferensi Kelapa Sawit Internasional, Wakil Presiden, Yusuf Kalla menyatakan bahwa pengembangan kelapa sawit berkelanjutan bisa dilakukan (Bali Post, 26 Juni 2006). Sebagian besar environmentalis (pecinta lingkungan) akan selalu bersikap skeptik, bertanya dan bertanya, mungkinkah itu dilakukan jika masih ada dwi fungsi pemerintah (sebagai penguasa sekaligus pengusaha)?

Di bawah permukaan
Pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit skala besar menunjukkan peningkatan dewasa ini, nampaknya perlu kita cermati bersama. Jika kita menyelam lebih dalam bahwa ada permasalahan kompleks di balik gemerlapnya perkebunan kelapa sawit skala besar tersebut.

Kebijakan lewat konversi hutan dalam menundukung pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar dalam prakteknya telah menimbulkan berbegai dampak negatif terhadap lingkungan maupun dampak sosial. Pada banyak kasus, pemilik perusahaan-perusahaan kelapa sawit juga menjadi pengusaha konsesi HPH, sehingga kayu-kayu yang ditebang hasil land clearing untuk perkebunan dijual demi kepentingan modal dan profit mereka. Selain itu, ada juga yang hanya mengincar kayunya semata tanpa ada pengerjaan perkebunan yang dimaksud setelah kayu diambil. Membakar hutan yang telah ditebang sebelum penanaman adalah cara yang sering dilakukan perusahaan pemegang hak guna usaha perkebunan karena biaya lebih murah demi memaksimalkan keuntungan, hal ini memicu kebakaran hutan sehingga Indonesia mendapat sebutan ‘negara mengekspor asap dari kebakaran hutan’.

Monitoring yang dilakukan oleh Padi Indonesia pada tahun 2003, didapatkan pengakuan responden yang berasal buruh perempuan perkebunan kelapa sawit, bahwa 95,8 % responden mengaku racun yang digunakan untuk membersihkan gulma adalah herbisida, sedangkan sisanya 4,2 % lainnya mengaku menggunakan hormone. Herbisida adalah jenis racun rumput yang memiliki bahan aktif paraquat. Bahan aktif ini yang merupakan racun pembunuh yang tidak ada penawarnya. Menurut WHO paraquat termasuk kedalam dirty dozen sudah dilarang pemakaiannya secara luas didunia (termasuk di dalamnya DDT). Daya paparnya bisa melalui hidung, mata, mulut, pori-pori ,kulit selangkangan ketiak dan kaki. Akibat keracunan paraquat bisa menimbulkan keguguran, lumpuh, reproduksi tidak berfungsi, terganggunya fungsi hati, kejang-kejang, dan impotensi. Selain mencemari tanah paraquat juga sangat berpotensi mencemari sungai-sungai atau sumber mata air yang ada di sekelilingnya. (Tandan sawit, Vol 2 tahun 4, 2004).

Jika setiap hektar dibutuhkan 1 – 1,5 liter herbisida setiap hari, maka untuk 1 juta hektar berarti herbisida yang digunakan sebanyak 1 - 1,5 juta liter. Tentunya racun ini tidak hanya mengancam buruh perempuan yang dalam monitoring tersebut menyatakan ketika bekerja tanpa disertai alat kelengkapan yang memadai seperti bot, sarung tangan dan penutup, tetapi juga mengancam lingkungan hidup sekitarnya.

Selain dampak kesehatan para buruh dan upah buruh murah, perkebunan sawit juga munculkan masalah sosial lainnya. Masyarakat yang sebelumnya mengandalkan hasil hutan dan mengembangkan usaha pertanian rakyat, dengan ekspansi perkebunan yang masif telah menyebabkan perubahan yang sangat mendasar pada tata cara pengusahaan sumber daya alam dimana akhirnya lahir konflik sosial. Konflik ini disebabkan oleh diklaimnya lahan hutan dan pertanian masyarakat menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Perbedaan kepentingan ekonomi ini membuat pemerintah lebih berpihak pada pengusaha dengan mengesampingkan hak-hak masyarakat lokal atas hutan dan tanah yang telah mereka kelola sacara turun temurun. Mereka pun terjerat menjadi buruh-buruh perkebunan dilahannya sendiri karena alasan bertahan hidup.

Bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran adalah ambisi dari pemerintah Indonesia untuk menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Karena selama ini produksi Indonesia masih di bawah Malaysia. Menurut catatan Sawit Watch, produksi minyak kelapa sawit Malaysia rata-rata 3,66 ton CPO/ Ha/ Tahun sedangkan Indonesia 3,11 ton CPO/ Ha/ Tahun.

Yang menjadi permasalahan kita sebagaimana ‘ketakutan’ pecinta lingkungan bukanlah tanaman kelapa sawitnya tetapi sistem perkebunan kelapa sawit skala besar. Dua hal tersebut jelas berbeda, kelapa sawit sama seperti tanaman lainnya sedangkan perkebunan kelapa sawit skala besar melibatkan sistem yang ada di dalamnya. Inilah sebenarnya pangkal permasalahan tersebut. Lewat sistem perkebunan kelapa sawit skala besarlah tanah milik rakyat digusur, dibangun sistem multikultur, hutan-hutan di Indonesia digunduli dan juga tercipta kantong-kantong kemiskinan disekitar perkebunan yang sebenarnya merupakan kemiskinan structural, serta kekerasan, intimidasi dan penlanggaran HAM kerap menimpa buruh maupun pihak-pihak yang berusaha menghentikan ekspansi kuasa modal ini (Tandan Sawit, Vol. 2 Tahun 4, 2004). Gambaran yang terjadi mungkin mengingatkan kita pada sejarah tanam paksa/ cultuurstelsel (1830 – 1870) yang dilakoni VOC, korporasi pertama di dunia yang melakukan eksploitasi di bumi nusantara yang dibungkus rapi dalam semboyan; 3G, yaitu Gold (pengejaran kekayaan), Gospel (penyebaran agama penguasa) dan Glory (pengejaran kejayaan). Pertanyaan yang kemudian perlu kita renungkan, apakah sejarah telah berulang? Sehingga dengan demikian ungkapan Bung Karno; Jasmerah (jangan sekali-sekali melupakan sejarah) memang sangat relevan agar kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

Penulis, Aktivis WALHI
tinggal di Tabanan

(tulisan ini dibuat pertengahan tahun 2006)