Selasa, 25 Maret 2008

Mari Menilai Calon Gubernur Pro-Lingkungan Hidup dan Rakyat!

Oleh:

Agung Wardana

Bali merupakan pulau kecil yang saat ini tengah berada dalam ancaman perubahan iklim yang sebagian besar rakyatnya merupakan kelompok rentan terkena dampak, seperti petani, nelayan, maupun perajin. Selain itu masih banyak proyek-proyek bermasalah yang belum juga tuntas penyelesaiannya, misalnya: Geothermal Begudul, Loloan Yeh Poh, Lapangan Golf Selasih, Serangan, dan lain-lain yang menjadi bukti bahwa tidak adanya keberpihakan pemerintah saat ini terhadap lingkungan hidup dan rakyat.

Masif-nya eskploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam oleh industri pariwisata, menyebabkan semakin mendesak daya dukung Bali dan memarjinalkan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alamnya.

Bali saat ini mendapatkan pendapatan asli daerah-nya dari bea balik nama kendaraan bermotor. Hal ini merupakan hal yang tidak berkelanjutan di masa mendatang. Karena semakin banyak kendaraan yang masuk Bali tanpa ada kontrol dan melebihi daya dukung jalan di Bali maka akan menyebabkan kemacetan, pengamburan BBM, pencemaran dan semakin banyak alih fungsi lahan untuk dijadikan jalan-jalan alternatif ataupun bay-pass.

Jika pola-pola seperti saat ini tetap dilanjutkan, maka tidak mustahil Bali akan masuk pada bencana ekologis dan bencana sosial. Bencana ekologi terjadi akibat akumulasi kerusakan dan kerentanan lingkungan yang terus mendapat terdesak dari aktivitas manusia. Bencana sosial adalah konflik yang terjadi karena terbatasnya daya dukung dan sumber daya alam Bali namun diperebutkan oleh semakin banyak pihak dan terutama pariwisata.

Saat ini yang dibutuhkan oleh Bali bukanlah mengkebut pertumbuhan industri pariwisata yang berwatak eksploitatif, tapi bagaimana Bali melakukan jeda sehingga dapat bertahan ditengah ancaman-ancaman bencana tersebut.

Untuk bertahan ini, maka Bali perlu melakukan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim bagi Bali; melakukan konservasi lahan produktif untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk Bali dengan praktek pertanian yang berkelanjutan; melakukan pengelolaan sumber daya air secara adil dan berkelanjutan dengan pendekatan penyelesaian konflik perebutan sumber daya air; melakukan rekayasa budaya konsumsi energi dan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan, terutama untuk masyarakat perkotaan dengan fasilitas transportasi publik, pedestrian, taman kota, ataupun jalur sepeda; memberikan dana yang proporsional bagi instansi-instansi yang berhubungan dengan penyelamatan lingkungan hidup dan membangun kelembagaan yang bermartabat dan super-body.

Hal-hal tersebut diatas tentu harus diharus dilakukan lewat kebijakan pemimpin politik Bali kedepan yang akan dipilih oleh rakyat Bali secara langsung. Maka rakyat Bali perlu memilih calon gubernur yang berpihak pada lingkungan hidup dan rakyat dengan langkah sebagai berikut:
  1. Wacanakan bahwa kita membutuhkan gubernur peduli lingkungan hidup dan rakyat hingga isu lingkungan hidup tidak menjadi isu yang minor lagi dalam politik;
  2. Melakukan penilaian atas rekam jejak Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur untuk melihat apakah Cagub atau Cawagub tersebut pernah terlibat dalam proyek-proyek bermasalah dan bagaimana posisi-nya terhadap proyek-proyek bermasalah tersebut;
  3. Melakukan penelusuran darimana dana-dana kampanye diperoleh, untuk melihat ada tidaknya konflik kepentingan antara gubernur yang nantinya terpilih dengan kepentingan pihak pemberi dana. Karena mungkin saja Cagub memperoleh dana dari perusahaan A yang mengekspoitasi sumber daya alam Bali sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan tatanan sosial-budaya;
  4. Mempelajari visi-misi Cagub dan Cawagub untuk melihat apakah memiliki visi dan misi yang berpihak pada lingkungan hidup dan rakyat. Sehingga memudahkan pemantauan ataupun melakukan gugatan jika Cagub dan Cawagub tersebut terpilih nantinya dan tidak melaksanakan visi-misi tersebut;
  5. Bentuk kelompok-kelompok independen pemantauan di daerah anda untuk melakukan pemantauan pada proses pilgub maupun terhadap kinerja gubernur yang terpilih dan melakukan tekanan jika visi dan misi tersebut tidak dilaksanakan.
    Meyakinkan diri bahwa akses terhadap informasi, akses untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap keadilan adalah hak rakyat yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Mari bertindak mulai dari sekarang, karena masa depan ada ditangan kita. Jika tidak bergerak maka kerugian akibat bencana-bencana yang terjadi jauh akan lebih besar dan kita semua dapat saja menjadi korbannya. Selain itu kita tidak memiliki hak untuk mewariskan Bali yang rusak dan tidak layak ditempati oleh anak cucu kita di masa mendatang.

Penulis,
Aktivis WALHI Bali (Friends of the Earth Indonesia)
Tinggal di Tabanan


Senin, 17 Maret 2008

Jika Bali Rusak, Kami Akan Menyalahkan Generasi Saat Ini

Bayangkan Bali yang kecil ini semakain mengkecil karena pesisirnya rusak, kekeringan akibat hutannya dibabat sehingga tidak ada lagi padi yang dapat dipanen, jika demikian apakah Bali masih layak untuk ditempati?

Pertanyaan ini keluar dari seorang mahasiswa semester 1 di salah satu universitas di Denpasar, Yayuk (18) dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan oleh Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim (Senin, 17/03/08).

Sebagai seorang yang akan mewarisi Bali di masa mendatang, maka memang masuk akal pertanyaan ini diajukan ini kepada para orang tua yang sekarang hidup nyaman dengan menghabiskan sumber daya alam dan energi di pulau ini.

”Suatu hari saya membaca koran yang isinya 2030 Sanur dan Kuta akan Tenggelam akibat perubahan iklim. Mungkin pada tahun itu saya baru nikah dan punya anak, tapi mungkinkah saya akan hidup nyaman jika setiap saat kami dihantui bencana-bencana akibat perubahan iklim yang merupakan hasil dari konsumsi para orang tua saya saat ini” katanya tegas dihadapan hadirin.

Dia juga menambahkan, ”Saya bersama anak lainnya tentu akan menyalahkan generasi saat ini karena tidak mampu mewarisi Bali yang layak huni untuk oleh anak cucu-nya. Kami tidak perlu terlalu banyak gedung tinggi, dan mobil, kami perlu udara bersih, air bersih dan cukup pangan”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dayu (16), seorang siswa salah satu SMA di Denpasar. Dayu dengan tegas meminta tindakan konkrit untuk menyelamatkan Bali dari dampak perubahan iklim dengan jalan melakukan pengurangan konsumsi pada Hari Hening Dunia, hari Jumat 21 Maret 2008 nanti.

”Sebagai langkah awal, saya akan menyebarluaskan kampanye (Hari Hening Dunia/ World Silent Day) ini kepada teman-teman saya di sekolah. Walaupun hanya satu orang hal ini akan sangat berarti bagi alam kita, apalagi orang yang dalam ruangan ini juga ikut bersama menyebarluaskannya kepada masyarakat.”

Dalam konferensi pers tersebut hadir juga perwakilan pemerintah, PHRI Bali, Bali Hotel Association (BHA) Bali dan Ngurah Sudiana dari PHDI Bali yang jugamemberikan dukungannya terhadap kampanye yang telah digagas sebelum KTTPerubahan Iklim, Desember lalu ini.

Selesai konferensi pers anggota Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim kemudian melakukan kampanye publik dengan membagikan flier dan stiker kampanye di perempatan Catur Muka Denpasar.

Panji Tisna mewakili kolaborasi menyatakan akan melanjutkan kampanye publik ini ke sekolah-sekolah, kampus, bandara dan ruang publik lainnya, sehingga dapat menggalang dukungan masyarakat Bali. (Agung Wardana)