Senin, 28 Desember 2009

Orang Asli

Suara Terpinggirkan Dari Negeri Jiran


oleh:


Agung Wardana



Kami ingin mewariskan hutan, tanah dan sungai yang sama kepada anak cucu kami, untuk itulah kami berjuang mati-matian mempertahankannya dari kerakusan orang kota” - Tijah



Sore itu begitu cerah dengan angin yang berhembus membawa kehangatan dalam hati. Setelah 3 jam dalam perjalan dari Kuala Lumpur melewati hamparan perkebunan kelapa sawit akhirnya kami tiba di sebuah perkampungan Chang Lama, Negara Bagian Perak, Malaysia.


Orang-orang tua yang duduk di atas pelataran bangunan kayu berbentuk panggung, menyambut kami dengan ramah. Melewati pelataran tersebut nampak rumah-rumah panggung yang terbuat dari papan berjajar seragam mengelilingi tanah lapang yang cukup luas. Di salah satu sisi tanah lapang terdapat panggung kecil yang kemudian kami ketahui sebagai tempat mengadakan upacara adat setiap bulan Oktober.


Beberapa perempuan paruh baya menggunakan kebaya menghampiri kami dan saling memperkenalkan diri satu sama lain. Kemudian mempersilahkan kami menuju sebuah rumah yang nampak berbeda dengan rumah panggung dari papan yang seragam di pinggir lapangan. Tidak ada pagar yang membatasi satu pekarangan rumah dengan pekarangan rumah lainnya.


Kami pun memasuki sebuah rumah panggung yang terbuat dari ranting-ranting yang tersusun rapi dengan ayaman bambu sebagai lantainya. Jelas terlihat bahan-bahan tersebut diambil dari hutan disekitarnya. Namun saat ini kegiatan untuk mengambil hasil hutan dianggap sebuah kejahatan oleh Jawatan Hutan (Departemen Kehutanan), maka jeruji besi siap menunggu mereka.


Orang Asli Bangkit Melawan

Orang Asli adalah suku bangsa tertua yang menempati Peninsula Malaysia. Sama seperti suku bangsa asli lainnya, kehidupan mereka sangat tergantung pada alam sebagai sumber kehidupan dan kelangsungan peradaban. Menempati kawasan dengan luas kurang lebih 3.000 hektar, Orang Asli di dua desa yakni Kampung Chang Lama dan Chang Baru menjalani hidup penuh dengan perjuangan melawan kerakusan modal.


Kampung Chang Lama berdiri pada 1969 setelah Kerajaan (Pemerintah Malaysia) membangun rumah-rumah panggung dari papan dalam rangka mendomestifikasi Orang Asli. Tidak hanya itu, tepat ditengah perkampungan juga dibangun sebuah pos Jawatan Hutan bak pemantau, jika tidak mau disebut mengintimidasi, segala denyut kehidupan masyarakat.


Saat itu pula Orang Asli mulai diperkenalkan dengan kepemilikan pribadi, sekolah dan agama sebagai upaya 'meng-adab-kan' mereka yang selama ini tinggal di sekitar hutan. Hal inilah yang kemudian hari melahirkan perpecahan diantara mereka sedangkan di sisi lain pengambilalihan tanah ulayat oleh kerajaan terus menerus terjadi.


Keprihatinan akan kondisi perpecahan sampai tahun 1993, mendorong seorang perempuan muda bernama Tijah mulai berpikir untuk merubah keadaan. Sebagai seorang perempuan muda, Tijah menyadari bahwa posisi nya sangat lemah dalam komunitasnya. Oleh karena itu dia mulai proyek perubahannya dengan mendirikan taman kanak-kanak.


Setiap hari dia mengajar anak-anak untuk di kampung bernyanyi lagu buatannya sendiri yang berisi pesan harapan baru bagi Orang Asli jika saja mereka mau bersatu. Anak-anak pun menyanyikan lagu-lagu itu di rumah masing-masing sehingga terdengar oleh orang tua. Lambat laun, para ibu pun merasa tergerak hatinya mendengarkan nyanyian anak mereka. Tijah menggunakan kesempatan ini untuk bisa mengumpulkan para ibu tersebut untuk diajak membentuk sebuah organisasi.


Lambat laun, pada 1995 organisasi pun terbentuk dan mulai menjadi usaha ibu-ibu untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan jalan beternak, pertanian organik. Tijah menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga hanya merupakan pintu masuk untuk menuju misi utamanya yakni untuk membangun kekuatan berkomunitas. Karena memang saat itu Orang Asli sedang manghadapi konflik dengan pemerintah yang ingin membangun Kebun Raya dan Binatang diatas tanah ulayat mereka.


Namun perjuangan yang dilakukan oleh kaum laki-laki mengalami kemandekan karena pemerintah melakukan intervensi dalam penentuan Totok Batin (tetua adat). Ibu-ibu yang telah mengorganisir diri menggantikan peran kaum laki-laki dengan mengambil posisi berada di garis depan perjuangan.


“Dulu ibu-ibu tidak berani melawan orang pemerintah tapi sekarang kami tidak takut lagi. Meski mereka punya senjata, tapi kami tidak takut karena kami punya suara,” ungkap Tijah dan diiyakan oleh ibu-ibu yang mendampinginya.


Aksi-aksi konfrontatif seperti blokade sampai aksi diplomasi dilakukan oleh ibu-ibu, akhirnya mampu mendapat simpati dari kaum laki-laki dan mulai bergabung bersama dalam organisasi. Meski berkali-kali ditekan dan diancam untuk diperjarakan, Tijah bersama organisasinya tetap melanjutkan perjuangannya mempertahankan hak.


“Bila banjir Orang Asli yang dipersalahkan oleh pemerintah karena dianggap menebang pohon. Tapi sebenarnya yang menebang pohon-pohon besar adalah perusahaan. Kami hanya menjadi kambing hitam karena dianggap tidak punya hak di Malaysia ini,” ungkap Nipah, perempuan tua yang selama ini setia mendampingi Tijah dengan penuh semangat.


Adanya persamaan perasaan akan sebuah penindasan, Tijah mulai meluaskan pengorganisasiaannya hingga membentuk organisasi Orang Asli di Negara Bagian Perak. Setiap Oktober organisasi ini akan berkumpul di Kampung Chang Lama untuk mengadakan pertemuan dan ritual adat penghormatan kepada alam semesta.


Perjuangan Tak Kenal Usai

Meski sudah bisa bernafas lega karena rencana Kebun Raya dan Binatang ditunda oleh pemerintah, bukanlah berarti perjuangan telah usai. Upaya untuk memecah belah Orang Asli terus saja dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk.


Yang paling muktahir, pemerintah memberikan bantuan rumah permenen kepada keluarga Orang Asli dengan syarat bahwa mereka harus mengajukan proposal kepada pemerintah melalui Totok Batin. Dari ratusan keluarga yang mengajukan proposal, hanya 6 rumah yang dibangun dan tersebar di sudut-sudut perkampungan.


Karil mengaku telah mengajukan proposal hingga puluhan kali namun tetap saja rumah yang diidamkannya belum juga dibangun. Bapak yang bekerja serabutan ini harus tinggal di rumah panggung kecil bersama isteri dan 4 orang anaknya. Terkadang dia merasa iri dengan keluarga yang telah mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah dan tidak tahu mengapa dia dan ratusan keluarga lainnya tidak mendapatkannya.


Selain melalui pemberian rumah, kooptasi lain yang dilakukan adalah dengan jalan memberikan pekerjaan dan beasiswa kepada kelompok elit Orang Asli yang loyal terhadap pemerintah. Kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi konflik terbuka diantara Orang Asli di masa mendatang. Meski demikian, Tijah bersama para ibu-ibu tidak kenal lelah untuk tetap mengingatkan mengenai pentingnya persatuan diantara mereka.


“Kami berharap anak cucu kami belajar sungguh-sungguh untuk bisa melanjutkan perjuangan ini. Kami ingin mewariskan hutan tanah dan sungai yang sama kepada anak cucu kami, untuk itulah mengapa kami berjuang mati-matian mempertahankannya dari kerakusan orang kota,” harapan Tijah mewakili suara Orang Asli di Negeri Jiran yang selama ini terpinggirkan.


Penulis, Aktivis Lingkungan


Telah dipublikasikan di Buletin "JagadHita" edisi Januari 2010

Sabtu, 28 November 2009

No Change in Climate Diplomacy

NO CHANGE IN CLIMATE DIPLOMACY

by. Agung Wardana


With SBY’s second term under way, public expectations are high that his new team will bring work for a wealthy and just society. As a start, the government has made a growth target of 7 percent level and is pushing infrastructure projects massively. Natural this implies more investment, more land conversion, more displacement, more pollution, etc.


A development paradigm based on growth sounds like the only way although we have to pay with environmental degradations and social conflict for livelihoods. Environment, in term of natural resources, is the main menu to invite investors to come, and more than four decades this paradigm has been implemented in this country. Thus, day to day, our local is made more hvulnerable by the business as usual model of development.


Local vulnerabilities, created by over exploitation of natural resources, will become worse by global vulnerabilities that caused by climate change, the biggest environmental problem facing human life today. Indonesia, geographically the biggest archipelago and economically developing country, is one of most the vulnerable country from climate change impacts, especially sea level rise, changing climate pattern, and rising temperature.


A systematic and extraordinary action is needed to survive from the catastrophe. Otherwise, only a few people who has access to power can be exist, and the rest can not adapt with this most challenging moment in human history. The powerless peoples in society will suffer most from the impacts of climate change. Fishermen, for instance, have no money to move to the safer place because their livelihood will be underwater. Peasants, getting hard to get water for irrigation, is being confused by the climate pattern as the result they lost the harvest and turn to be more poor, and it will cause food insecurity.


However, climate change is not only environmental problem, assumed that can be addressed in technical manner, but also a humanity issues that driven by global development model. Thus, it is required to deal with this problem in politics, human rights, and justice perspective both in global and local context. We need a government, especially Minister of Environment, that can consolidate inter-sector in government departments to address climate change.


Surprisingly, Gusti Muhammad Hatta was elected as State Minister for Environment replacing Rahmat Witoelar. He promised to put climate change in his priority action during his first 100-days program (The Jakarta Post, October 24, 2009). This political decision, made by SBY, indicates that putting forestry as the core of climate diplomacy in order to rising money from developed countries. Reduction Emission From Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD), proposed by forest owner developing countries including Indonesia, is growing rapidly as the mechanism to help developed countries to meet their commitment by carbon offsetting that will be decided in COP 15 Copenhagen, next December.


At least, there are two reasons why Gusti Muhammad Hatta be the guy who in-charge in the forest-based climate diplomacy. First, he is well known as an expert in forestry sector, and he also involved in CIFOR, REDD proposing actor. Second, he comes from Kalimantan (Borneo), projected as the center of REDD in Borneo that is the most sexiest place for carbon agent to invest their money under flag “Saving Lung Of The World.” A lot amount of money has been calculated on paper in REDD proposals. Thus, we can see that the decision, made by SBY, seems like a logrolling for REDD proposing actor, and put a friendly guy to greet carbon agents coming.


When give a speech in G20 forum, SBY announced that Indonesia will reduce the emissions to 26 % by 2020, and will switch Indonesian forest from a net source of carbon emission to being a carbon sink by 2030. In general, by 2050, Indonesia will cut emission up to 1 billion tons of carbon. These targets seem like too good to be true if we compare with other pledges made by SBY, in different moment, that government will increase crude palm oil (CPO) production around 40 million tons in 2030. According to WALHI, in East Kalimantan alone, government plans to switch around 1,3 million hectares of natural forest for palm oil plantation and mine. As we know, one of the main causes of Indonesian deforestation is expansion of palm oil plantation on natural forests.


Not yet clear with legal basis of emission reduction in forestry sector, namely REDD, Indonesian Government jumped to other sector which is fishery and marine sector. After World Ocean Conference (WOC), Indonesia started to talk about absorbing carbon in the ocean. Similarly with REDD, the Indonesia government calls for aids from developed countries for conserving coral reef and ocean under recommendation called Blue Carbon Fund. In contrast, tourism sector pushes the expansion of tourism industries in small islands and start to block the beautiful beaches for the tourists. Protecting the forest and the ocean in one hand, at the same time, pushing expansion of palm oil plantation and tourism industries in the other hand, is it possible? Or it is such a hypocrisy in the development models of Indonesia based on where the money goes?


Actually, with or without money from developed countries, forest and ocean should be protected by government as its obligation. There is a pessimism in term of sustainability of protecting the forest if it is based-on economic interest of REDD that is driven by carbon trading mechanism. A fluctuating carbon market price will be influenced the will of the projects. If the price decreases, we do not want to hear that forests have been converted with reason because of forests are not marketable anymore, or have been burned in order to stimulate investors to increase the price of the credits.


Instead of economic-based diplomacy, the next regime should be using justice-based diplomacy to ask the responsibilities of developed countries to cut their emission at least 45 % below 1990 level by 2020, and to compensate the most vulnerable developing countries. We do not have to repeat the failures of market-based mechanism in order to address climate change problems. As we can see, there is no significant emission cut made by developed countries in the first Kyoto commitment. Thus, change the climate diplomacy otherwise mostly powerless peoples will act more than we can imagine!


Agung Wardana is executive director of the Bali chapter of Walhi (Friends of the Earth Indonesia)

Selasa, 24 November 2009

Nusa Lembongan

Pulau Kecil, Pariwisata dan Perubahan Iklim

oleh:

Agung Wardana


Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Bali dengan cepat menjadi sorotan dunia dalam beberapa hari belakangan ini karena menjadi salah satu tempat pengambilan gambar film Eat, Pray, Love. Film yang dibintangi oleh Julia Robert ini, diangkat dari buku berjudul sama karya Elizabeth Gilbert, diprediksi akan booming mengikuti bukunya yang telah jadi best seller pada 2006.

Nusa Lembongan, yang dipromisikan secara tidak langsung oleh film tersebut, juga akan booming menjadi salah satu tempat pariwisata utama menggeser Pulau Bali mengalami kejenuhan. Mengingat banyak turis yang mulai mencari kawasan yang terpencil, eksotis dan tentu saja bir murah. Sebagai dampak dari ketidaknyaman yang dirasakan para turis dengan kroditnya tempat wisata lama seperti Kuta, Sanur, Nusa Dua.

Namun dibalik hiruk pikuk pengambilan gambar film dan prediksi booming-nya pariwisata di pulau kecil ini, tidak banyak yang tahu apa yang sedang dihadapi pulau ini. Sebagai sebuah pulau kecil yang memiliki daya tampun dan daya dukung terbatas, Nusa Lembongan menghadapi dua jenis ancaman sekaligus. Pertama, ancaman kerentanan di tingkat lokal, dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan, dan kedua adalah ancaman kerentanan di tingkat global, yakni dampak perubahan iklim.

Pertemuan Kerentanan Global dan Lokal
Pulau kecil dengan luas 8 km persegi dan berpenduduk kurang lebih lima ribu orang ini terbagi dalam dua Desa Jungut Batu dan Desa Lembongan. Secara geografis, Nusa Lembongan merupakan kawasan yang kering dengan curah hujan yang jarang. Kontur lahannya berbentuk perbukitan dengan sebagian besar merupakan karang dan tidak meliki sungai, sehingga membuat kawasan ini tidak dapat ditanami segala jenis tanaman.

Secara demografis, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani rumput laut dan tegalan lahan kering. Sebelum Revolusi Hijau, makanan pokok penduduk Nusa Lemobongan adalah singkong, namun setelah itu penduduk mulai terbiasa untuk mengkonsumsi beras. Dengan demikian, Nusa Lembongan menggantungkan suplai beras, dan sembilan bahan pokok (sembako) lainnya dari Bali daratan.

Kerentanan sosial pulau ini dapat dilihat dari minimnya infrasturktur layanan sosial dasar di Nusa Lembongan, seperti pendidikan dan kesehatan. Sekolah SMA, misalnya, hanya ada 1 sekolah dan saat ini justru sedang dalam sengketa antara pihak yayasan dengan pemilik lahan. Sekolah satu-satunya pun disegel dengan jalan menembok gerbang masuk sehingga anak-anak tidak dapat bersekolah. Begitu juga dengan infrastruktur kesehatan yang tersedia juga masih terbatas.

Disisi yang lain, melalui penelitian yang dilakukan oleh Bali Kolaborasi untuk Perubahan Iklim bersama Peneliti Muda Lembongan, ditemukan bahwa dampak perubahan iklim semakin nyata di pulau ini. Kenaikan permukaan air laut terjadi perlahan namun pasti menggerus kawasan pesisir sehingga terabrasi dan mengecil. Permasalahan dasar lainnya adalah kesulitan air minum sehingga memaksa masyarakat maupun hotel-hotel mengkonsumsi air minum kemasan yang disuplai dari Bali. Dampaknya, sampah botol air dalam kemasan di tambah sampah plastik menjadi ongkokan sampah di sudut-sudut desa.

Kenaikan suhu air laut dan tidak menentunya cuaca, menyebabkan penurunan penghasilan petani rumput laut. Karena rumput laut adalah spesies tanaman yang sensisitf terhadap prubahan suhu, belum lagi dengan penyakit tanaman ice-ice yang selalu saja datang. Terumbu karang juga menghadapi pemutihan, badai tengah laut semakin sering menyulitkan nelayan untuk menangkap ikan. Selain itu, juga mengganggu jalur transpotasi laut yang merupakan satu-satunya sarana tersedia untuk menghubungkan Nusa Lembongan dengan Bali dan Nusa Penida.

Kerentanan-kerentanan diatas akan diperburuk oleh pariwisata massal yang semakin masif mengikuti booming film Eat, Pray, Love sebagaimana prediksi. Turunnyanya tentu saja ekspansi arus investasi dalam rangka pengembangan infrastruktur pariwisata massal di pulau itu. Pada gilirannya, akan menggusur sumber kehidupan rakyat akibat pengkaplingan oleh investor dalam mengakumulasi modal di industri pariwisata massal.

Adakah Pemerintah Melakukan Sesuatu?
Marjinal dari segi letak geografis karena terpisah dari daratan utama (mainland) Bali, Nusa Lembongan juga marjinal dari perhatian dalam segi program pembangunan pemerintah. Pendekatan Bali-sentris dan bias dataran membuat Nusa Lembongan tertati-tatih mengatasi ancaman lokal maupun global yang dihadapinya. Selain itu, pemerintah nampaknya juga tidak mampu membaca ancaman dampak perubahan iklim di Nusa Lembongan.

Jika dilihat dari pelepasan emisi gas rumah kaca, maka kontribusi Nusa Lembongan relatif kecil. Jadi Nusa Lembongan sebenarnya merupakan korban dari dampak perubahan iklim akibat dari model pembangunan pariwisata Bali yang intensif-karbon. Penerbangan, aktivitas dan mobilitas dalam berwisata, konsumsi sumber daya alam, dan sampah yang dihasilkan pariwisata Bali berkontribusi besar dalam pelepasan emisi karbon ke atmosfir sebagai penyebab perubahan iklim.

Ketidakadilan iklim juga terjadi dalam konteks lokal, sehingga Bali haruslah bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas Nusa Lembongan. Respon untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun nasional sangat dibutukan segera dalam membantu Nusa Lembongan beradaptasi dari perubahan yang terjadi dan meningkatkan resiliensi rakyat. Lakukan sesuatu sebelum Nusa Lembongan menuntut keadilan kepada kita yang tinggal di daratan Bali.


Penulis, Aktivis Keadilan Lingkungan
Pendamping Peneliti Muda Lembongan

Jumat, 09 Oktober 2009

Membaca Politik Hukum UU PPLH

Oleh;

Agung Wardana

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang baru saja disahkan membuka model baru perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Beberapa hal krusial diperkenalkan, misalnya: kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), kajian daya dukung dan daya tampung, dan perlindungan bagi aktivis lingkungan.

Namun jika dilihat secara mendalam, aturan ini belum memastikan dapat berjalannya restorasi ekologi di Indonesia. Karena wataknya hanya untuk memenuhi aspek kepastian hukum saja, meninggalkan aspek filosofis keadilan lingkungan hidup bagi rakyat. Sedangkan kemanfaatan dapat dilihat kemudian setelah tahu kelompok mana yang paling diuntungkan oleh peraturan ini.

Lingkungan Hidup dan Paradigma Pembangunan
Saat ini model pembangunan mengejar pertumbuhan tanpa batas dan globalisasi ekonomi berbasis pasar dianggap sebuah keniscayaan. Globalisasi ekonomi mendorong tingkat konsumsi berlebihan di belahan dunia utara untuk mencari ladang baru di negara berkembang dalam memenuhi kerakusannya.

Di Indonesia, sejak jaman kolonial hingga sekarang sumber daya alam yang ada diperuntukkan bagi pelayanan pasar utara. Sehingga meningkatkan kerentanan sosial dan ekologi yang pada gilirannya membawa bangsa ini ke jurang bencana tiada henti.

Tidak hanya itu, dataran beserta lautan yang luas juga dipandang hanya sebagai sebuah tempat sampah yang ideal bagi negara maju. Mulai dari carbon offsetting, e-waste dan limbah B3, hingga teknologi nuklir ingin 'dibuang' ke Indonesia.

Jika kemudian, merujuk pada UU PPLH, maka timbul pertanyaan: apakah UU PPLH dibuat untuk menghindarkan diri dari upaya global menjadikan Indonesia sebagai tempat sampah? Atau justru untuk memuluskan agenda pembuangan sampah tersebut?

Kajian Pisau Bermata Dua
Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dianggap menjadi domain dengan kelas menengah, karena syaratnya harus melalui sebuah kajian ilmiah orang sekolahan. Watak ini pula yang dibawa oleh UU PPLH dengan memandatkan daerah-daerah untuk melakukan pengkajian kajian daya dukung dan daya tampung kawasan.

Kajian tersebut akan memperlihatkan seberapa banyak kemampuan ecosystem services sebuah kawasan dan seberapa banyak ia mampu menampung sampah hasil konsumsi yang dibuang ke badan lingkungan. Sehingga dengan basis kajian tersebut dapat dinyatakan sebuah status kawasan telah collapse atau memiliki selisih/ surplus daya dukung dan daya tampung.

Di satu sisi, hasil ini akan memberikan sebuah gambaran kondisi sebuah kawasan untuk lebih cepat dilakukan restorasi. Tetapi di sisi lain, kajian ini membuka peluang pengusahaan ekonomi jangka pendek bagi kawasan yang memiliki surplus daya tampung dan daya dukung. Karena kajian ini menjadi daftar menu yang dapat 'dijual' kepada korporasi atau negara maju yang membutuhkan tempat sampah baru.

Kepastian yang coba dibangun lewat kajian statistik ini juga akan membungkam organisasi lingkungan yang mengkritisi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pisau bermata dua bernama kajian daya dukung dan daya tampung ini akan digunakan untuk tujuan yang mana, tentu saja akan tergantung pada kebijkan negara dengan mengacu pada paradigma pembangunannya.

Pesismisme muncul mengingat paradigma pembangunan Indonesia saat ini masih menempatkan lingkungan hidup berada pada posisi minor. Kalaupun ada kebijakan perlindungan hutan, konservasi laut, sebenarnya lebih di dorong oleh upaya untuk membangun citra dalam rangka menggalang sumber pendapatan baru dari dana luar negeri baik berupa hutang, hibah ataupun carbon offsetting.

Secercah Harapan Menggantung
Selama ini, di Indonesia tidak ada perlindungan bagi para pembela HAM. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus pembunuhan, penangkapan dan kriminalisasi, teror dan intimidasi para aktivis di lapangan yang sedang menjalankan kerja sosialnya.

Namun di tengah berbagai kelemahannya, UU PPLH memulai sebuah babak baru perlindungan bagi pembela HAM khususnya aktivis lingkungan. Jaminan perlindungan untuk tidak dikriminalisasi bagi aktivis lingkungan yang sedang mendorong pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, memang sepatutnya diapresiasi.

Semoga saja perlidungan ini bukan sebagai bentuk apologia negara semata. Mengingat lewat UU PPLH, pembungkaman kerja aktivis lingkungan telah berubah dari ancaman kekerasan fisik menuju ancaman 'kekerasan ilmiah' lewat kajian daya dukung dan daya tampung.

Artinya, aktivis lingkungan sedang ditantang untuk mulai perdebatan ke ranah ilmiah lengkap dengan kajian tandingan. Hal ini juga upaya untuk mengembalikan penyelesaian permasalahan lingkungan hidup ke tangan segelintir ilmuwan positivist didikan penguasa dan pengusaha. Dengan demikian, siapa yang paling diuntungkan oleh situasi ini?

Aktivis Lingkungan

telah dipublikasikan oleh Bali Post, 10 Oktober 2009

Kamis, 17 September 2009

Perajin Kecil Yang Terlupakan dan Mitos Kesejahteraan Pariwisata

oleh:

AGUNG WARDANA

Membaca berita Bali Post, 7 September 2009 yang berjudul ''Perajin Menjerit, Harga Kayu Albesia Melonjak'', kita merasa makin miris. Lengkap sudah penderitaan perajin kecil Bali yang selama ini juga telah dilupakan oleh kebijakan pemerintah. Seringkali kemiskinan para perajin kecil dianggap sebagai kesalahan perajin tersebut karena tidak mampu menaikkan kualitas produknya dan tidak mampu mengakses pasar. Namun jika dilihat lebih dalam, justru itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk membantu perajin kecil dan memberikan perlindungan terhadapnya.

Intervensi pemerintah dalam hal ini tetap dibutuhkan, dengan tidak menyerahkan sepenuhnya proses produksi, distribusi dan konsumsi kerajinan Bali kepada mekanisme pasar. Jika dibiarkan melalui mekanisme pasar, tentu saja akan lebih banyak menguntungkan produsen besar dan suplier saja. Saatnya pemerintah untuk turun tangan dan mendorong sebuah model perdagangan yang adil bagi para perajin kecil Bali.

Perdagangan yang adil yang dimaksud harus mengandung prinsip-prinsip berikut: menyikapi kemiskinan; keterbukaan dan bertanggung jawab; meningkatkan keterampilan; mensosialisasikan perdagangan berkeadilan; adil dalam pembayaran; menghormati kesetaraan gender; memiliki bengkel kerja yang aman, nyaman dan sehat; tidak mengeksploitasi tenaga kerja anak; menghormati keseimbangan ekologis; hubungan jangka panjang. Dengan demikian perajin kecil tidak selalu menjadi korban eksploitasi dari pemilik artshop dan terpinggirkan di tengah gemerlapnya industri pariwisata Bali. Misalnya, pihak artshop belum punya uang untuk membayar kerajinannya yang telah laku dijual, sehingga si perajin harus pulang dengan tangan hampa.

Perajin tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menekan pemilik artshop guna membayarkan hasil penjualan produknya. Perajin tidak berdaya untuk menolak pesanan (order) dari pemilik artshop meski tanpa mendapatkan uang muka sepeser pun. Alih-alih untuk tahu berapa nilai lebih yang diperoleh pemilik artshop dari hasil kerja keras para perajin kecil.

Perajin, selama ini terlupakan, seharusnya pula diakui merupakan salah satu corak produksi dari masyarakat bawah di Bali selain petani dan nelayan yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah.


Mitos Kesejahteraan
Bali sebuah provinsi yang terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil yang berluas hanya 5.636 km persegi atau satu perdua puluh empat kali dari Pulau Jawa. Sebelum meledak menjadi daerah tujuan pariwisata ternama di Indonesia, Bali merupakan daerah yang dibangun di atas sendi-sendi budaya agraris.

Dengan pola pertanian tradisional yang bersandar pada sistem subak (pola gotong royong/mutual aid) membuat para petani Bali memiliki waktu senggang yang biasa diisi dengan kerja budaya (berkreativitas) atau pun mencari pendapatan tambahan. Kemudian, lahirlah artefak-artefak budaya dari interaksi masyarakat dengan spiritualitas, kekerabatan sosial, dan alamnya.

Di masa Kolonial Belanda, eksotisme ini dilihat sebagai sebuah keunikan yang harus dilestarikan sekaligus secara politis juga dapat digunakan untuk melakukan filterisasi terhadap gerakan nasionalisme. Karena dianggap memiliki nilai jual, mulailah Bali dipromosikan oleh perusahaan jasa pelayaran sebagai kawasan eksotis berlabel ''Pulau Surga'' yang menjadi babak awal industri pariwisata di Bali.

Kebijakan untuk mendorong industri pariwisata di Bali ini dilanjutkan oleh rezim Orde Baru setelah naik ke tampuk kekuasaan dengan melakukan pembantaian massal di Bali 1965-1966. Berbeda dengan Soekarno yang anti-imperialis, Soeharto justru melihat Bali sebagai tempat perputaran dana asing lewat aktivitas wisata sehingga kepariwisataan Bali pun menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Meledaknya industri pariwisata di bawah rezim Orde Baru ini membuat perubahan pola dan relasi sosial di Bali. Budaya agraris mulai tergusur seiring dengan alih fungsi dan pemusatan kepemilikan lahan di tangan spekulan tanah dan investor pariwisata. Ekspansi industri pariwisata yang rakus lahan dan sumber daya alam ini pun harus dibayar mahal dengan peminggiran hak-hak masyarakat dan perusakan lingkungan hidup.

Pengembangan pariwisata massal berimplikasi pada ketergantungan masyarakat, yang telah kehilangan lahannya, untuk menghamba pada industri pariwisata. Keterampilan membuat kerajinan tangan yang diperoleh secara turun-temurun akhirnya menjadi satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup.

Pemerintah mencoba membangun asumsi bahwa pembangunan pariwisata massal dapat membantu kehidupan ekonomi masyarakat, terutama perajin. Namun dalam kenyataannya ekspansi pariwisata tidak berdampak signifikan memperbaiki kehidupan perajin, yang justru diuntungkan lebih besar adalah para suplier. Hal ini karena perajin tidak secara langsung masuk pada pasar kerajinan melainkan harus melalui suplier dalam bentuk artshop-artshop.

Seringkali produk telah laku dijual, oleh pemilik artshop pembayaran atas produk perajin ditunda-tunda dan bahkan tidak dibayarkan sama sekali. Perajin pun tidak memiliki cukup kuasa untuk meminta dan juga tidak punya pilihan untuk membawa produknya ke artshop yang lain.

Dalam penentuan harga jual pun perajin tidak pernah dilibatkan oleh pemilik artshop. Hal ini membuktikan bahwa asumsi yang coba dibangun oleh pemerintah tidak sepenuhnya benar. Perajin tetap saja menjadi kelompok masyarakat yang dipinggirkan oleh gemerlap industri pariwisata Bali.



Penulis, aktivis keadilan lingkungan tinggal di Tabanan
http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=7&id=2574

Senin, 03 Agustus 2009

QUO VADIS:

Bali for People or Tourist Colony?

By:

Agung Wardana

Provincial Government of Bali is drafting the new Provincial Regulation on Spatial Plan to shift Provincial Regulation Number 3/ 2005 on Provincial Spatial Plan of Bali and to adjust with national policy. This draft will become the first duty for the elected Provincial Parliament Members and will be showing how they set-up Bali in the next 20 years.

Substantially, paradigm that used in this draft is business as usual paradigm. We can see that the growth of the tourism sector still be the dominant perspective and to expand it to the new areas. Area and infrastructure development and spatial management is being dictated by the tourism interests.

If we are consistent that 20 years as the time frame, we should start from now to analyze what threaten Bali in the future, not only in local level but also in global level. If we talk about tourism as a mass activity and uncontrolled capital investment in next 20 years, tourism will be the biggest threat for Bali.

Political Economy of Tourism
The politic of spatial management in Bali is driven by the political-economy of tourism, so that human security, environmental justice and nature preservation are the least issues. Even academics and experts told us that if tourism getting wider and growing it means positive impact to the human security and the environment. This assumption is to constructed a myth of tourism and that is a misconception in several ways.

Firstly, the principle of the political-economy of tourism is “less capital for more profit”, in the other word, it means social and ecological cost still as the external cost, out of the production cost that to be pressed as cheap as possible. Charge for sleep a night in five-star hotel in Nusa Dua, for instance, is not include the cost to using water in bath up, swimming pool, golf course that created water conflicts, displacements in the place where the water come from, which is an expensive social and ecological cost in water supply for tourism industries.

Secondly, political-economy of tourism is using double standard. Political economy of tourism influenced by neo-liberalism doctrine that need the absence of state (government) intervention on economic and investment, and privatization all human needs. But in other hand, it needs the role of the state to be in the front line on tourism promotion and self-finance from public fund to do the promotion. If government shift those amount of public fund to do ecological restoration and strengthening people basic needs it will be more meaningful for our security.

Thirdly, mass tourism has been exist in Bali for dozen years but there is no guarantee on human security and environmental justice to be fulfilled. Unfortunately, the problems become more complex. Conflicts for livelihood and land tenure that occupied by state as the gift for the empire of the capital for built tourism infrastructures, culture com-modifications, environmental injustices, innocent child be the victims of sex abused, and spread of HIV/ AIDS to the small island, Nusa Lembongan. We need to take into account how much money we need to spent to solve these problems compare to how much we get from tourism. So we can say we are win or lost in this tourism game.

Marginalized Local People
Global threat is not less than local one. Global warming and climate change threats small islands, included Bali. It is no doubt that tourism in Bali has a big contribution to release green house gases emission to the atmosphere that created global warming and climate change. Although that is big environmental issue in global level, but there is no sense of crises from government to tackle that issue. Again and again, business as usual plan.

There is no perspective on climate change mitigation to reduce the activity that release green house gas emission. In transportation network plan we can see that the main focus is about roads, to maintain the old road and to build the new one, with traffic jam as the basic argumentation that we need more roads. Everybody knows that traffic jam is driven by no such a proper public transportation system, so citizen wants to get their private car just like what television offers to us.

We can imagine how Bali looks like in the next 20 years. More traffic jam, pollution, full of commercial site will be the common view and, of course, urban area is not for poor people but for the riches and their cars. Because our politics on spatial management is not to solve the roots of the problems and has no dream of humanistic urban area. Although we know that the biggest income for Bali is come from car and other vehicle taxation, but we need a new vision not only just an income.

If the prediction that told us in 2030 sea level will raise six meters become real, it means that will be biggest erosion in Bali's coastal area. It is difficult to imagine how the condition of fishermen in Bali's coastal who will lose their livelihood and have no chance to move to the saver place. Of course, they have no money to buy a land in Bedugul to continue their life, because Bedugul is a saver place to develop the new tourism site and that is why it will have a high economic value.

Balinese farmers have the same future. Now days the farmers have no protection on controlling their livelihood. No policy to make some site as a permanent rice field in Bali shows the government character that see agriculture and food issues is lower priority than tourism development. The politics to build new roads, new airport, real-estate speculations, infrastructures for tourism expansion will effect agriculture. Unpredictable weather for cropping, water stress, high land taxation, land conversion to expand tourism infrastructure will be the threats to farmers and will drive us far away from food sovereignty.

The question is, is that the spatial plan created to give no space for the poor, fishermen or farmers to live in this land? That is why they have to displace from their livelihood because Bali is setting up become a colony for tourists and riches. So, spatial plan is not only talk about how much space to be allocated in technical manner. But also a political act that shows how the dominant paradigm of the ruling elite in order to give more space to the economic profit accumulation.

Environmental Justice Activist
Bali Chapter of WALHI/ Friends of the Earth

Minggu, 14 Juni 2009

Kepentingan Modal Di Balik Nasionalisme Kita

oleh:


Agung Wardana


Masuknya kapal perang Malaysia ke perairan Indonesia di Blok Ambalat membuat hubungan kedua negara menjadi tegang. Sentimen nasionalisme pun dihembuskan oleh elit nasional untuk menarik simpati rakyat di tengah hiruk pikuk kampanye menjelang Pemilu Presiden. Sentimen ini memancing bangkitnya rasa nasionalisme masyarakat untuk mengambil peran membela NKRI. Buktinya, dengan mudah kita temukan berbagai organisasi massa siap dikirim ke Ambalat untuk berperang melawan Malaysia.


Pertarungan atas nama nasionalisme ini juga terjadi di dunia maya (internet), antar kedua kelas menengah dengan jalan mencela dan menjelek-jelekkan satu sama lainnya. Misalkan yang berasal dari Indonesia menjuluki Malaysia sebagai “Malingsial” karena dianggap telah mengklaim artefak budaya Indonesia. Sedangkan yang berasal dari Malaysia menyebut Indonesia dengan “Indon” yang merupakan julukan berkonotasi negatif yang biasa diucapkan untuk mencaci maki TKI di Malaysia.


Apakah benar sentimen Anti Malaysia merupakan bentuk pengejawantahan dari rasa nasionalime kita? Atau sebenarnya ada sebuah kepentingan bekerja di luar kesadaran yang memposisikan kita layaknya sebuah pion catur?


Melihat Malaysia Dari Dalam

Malaysia memiliki luas daratan 329.847 km persegi dengan penduduk sekitar 27,730,000 orang yang dibagi menjadi dua golongan yakni Bumi Putera dan Non-Bumi Putra. Golongan Bumi Putera yang berjumlah 65% penduduk Malaysia masih dibagi lagi menjadi 2 kelompok yakni Bumi Putera Melayu dan Bumi Putera Non-Melayu. Bumi Putera Non-Melayu merupakan bangsa asli seperti etnik Iban dan Kadasar yang menempati Sabah, Serawak (Borneo) dan Orang Asli yang menempati Peninsular Malaysia.


Golongan Non Bumi Putera terdiri dari China 26%, India 8% dan etnik lainnya sebesar 1%. Golongan Non Bumi Putera ini sebagain besar sebagai penggerak urat nadi ekonomi Malaysia di sektor barang, jasa (profesional) dan bahkan tenaga kasar. Sedangkan golongan Bumi Putera Melayu memegang kendali pemerintahan daik dari level lokal hingga kerajaan.


Di Malaysia, kelas menengah yang mengalami kemandekan ekspresi budaya dan politik, kemudian mencoba membangkitkan sebuah nasionalisme baru tanpa batas ras dan etnik. Karena selama ini kebijakan politik dibuat oleh penguasa dari ras Melayu menyebabkan terkekangnya ekspresi budaya dan politik dari ras yang lain seperti China, India dan bahkan Bhumi Putera Non-Melayu seperti Orang Asli.


Seorang teman mengatakan bahwa kelas menengah yang berupaya 'melawan' Indonesia harus dilihat sebagai sebuah pelampiasan mereka sebagai korban diskriminasi namun tidak mampu melawan sistem politik Melayu yang dibangun. Atau dengan sederhana dapat dianalogikan seperti seorang manajer perusahaan yang tidak mampu melawan perlukuan sewenang-wenang dari sang direktur, kemudian melampiaskan kemarahannya kepada bawahannya yang lebih lemah.


Pertanyaannya, mengapa mereka memilih melampiaskannya kepada Indonesia? Jelaslah karena Indonesia dipandang lebih lemah sebagaimana direpsentasikan oleh tenaga kerja asing di Malaysia yang sebagian besar merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selain itu ras Melayu yang mendominasi Malaysia merupakan ras yang berasal dari Indonesia, maka Indonesia dilihat sebagai pusat masalah penyebab rasisme di negerinya.

Kemudian, mengapa TKI juga mendapat perlakuan tidak adil dari Pemerintah Malaysia padahal TKI memiliki asal yang sama dengan bangsa Melayu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisa ras tidaklah cukup memadai melainkan harus menggunakan analisa kelas. Bahwa TKI atau buruh migran dari Burma atau dari negara mana pun adalah merupakan pekerja kasar (kelas bawah) yang cenderung mendapatkan perlakuan berbeda dari kelas berkuasa.


Di kelas bawah sendiri sungguh tidak berbeda dengan apa yang sedang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Penggusuran kaum miskin kota untuk mengembangan kawasan perkotaan yang metropolis-kapitalistik, pengambilalihan tanah-tanah ulayat Orang Asli untuk kepentingan Taman Nasional dan Kebun Raya demi menunjang industri pariwisata Malaysia. Ekspansi perkebunan kelapa sawit, pembangunan dam skala besar menyisakan penderitaan rakyat Malaysia akibat dari penindasan penguasa politik dan modal.


Sentimen nasionalisme yang coba dihembuskan di kedua negara merupakan manuver elit untuk mengalihkan perhatian rakyatnya kepada sebuah ancaman dari luar. Sehingga isu kegagalan negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia di dalam negerinya tergantikan dengan pemberian legitimasi bagi negara untuk mempertahankan kedaulatannya.


Jadi siapa sebenarnya yang paling diuntungkan oleh situasi ini?


Siapa Mendapat Apa?

Blok Ambalat yang diperebutkan tersebut terletak di Kepulauan Borneo (Kalimantan) dan memiliki kandungan minyak yang sangat besar dan ingin dikuasai oleh banyak perusahaan minyak dunia. Karena letaknya di perbatasan jadi agak menyulitkan untuk menentukan siapa sebenarnya yang memilik kawasan tersebut. Indonesia sendiri telah menandatangani kontrak dengan Emi Ambalat Ltd (Italia) dan Unocal Indonesia Ventures Ltd (AS) sedangkan disisi lain Malaysia juga telah berkontrak dengan Shell (Belanda) dan Petronas untuk ladang minyak yang sama.


Apakah jika Indonesia menang dalam perang memperebutkan Ambalat akan berkorelasi positif terhadap kemakmuran rakyat? Atau justru akan memperoleh keuntungan paling besar adalah perusahaan yang diberikan konsesi oleh negara untuk melakukan eksploitasi kandungan minyak di dalamnya. Seperti sebagian besar kontrak-kontak minyak dan gas bumi di Indonesia lebih menguntungkan perusahaan multinasional dari pada negara. Sedangkan rakyat tetap harus membeli bahan bakar minyak sesuai dengan harga pasar dunia.


Untuk isu klaim artefak budaya yang dipatenkan, maka kita harus melihatnya lebih luas tidak sekedar dua bangsa saja. Hak kekayaan intelektual di-globalisasi kan oleh World Trade Organization (WTO) untuk memuluskan agenda pengerukan keuntungan di negara selatan. Sebuah artefak budaya merupakan hak kolektif yang bisa dinikmati oleh semua orang, namun lewat kebijakan hak kekayaan intelektual berkaitan dengan perdagangan maka memungkinkan lahirnya monopoli atas suatu artefak dan bahkan komodifikasi kehidupan.


Ketika sebuah artefak Indonesia di klaim oleh Malaysia, kembali terjadi ketegangan antar kedua negara. Tetapi mengapa ketika Jepang mematenkan kunyit, justru tidak pernah menimbulkan ketegangan yang serupa? Apakah kunyit kurang berarti jika dibandingkan dengan artefak budaya? Atau sebenarnya ada kepentingan modal yang bekerja di balik nafsu kita untuk menggayang negeri tetangga?


Penulis, Aktivis Lingkungan

Selasa, 12 Mei 2009

Moratorium Pembangunan

Menuju Ruang Hidup Yang Lebih Adil dan Humanis

oleh

Agung Wardana


Mengendarai sepeda di kota Denpasar merupakan aktivitas yang tidak sejalan dengan slogan bersepeda baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana tidak? Ketika bersepeda di Kota Denpasar, kita berpacu ditengah hitam pekatnya polusi yang keluar dari knalpot kendaraan yang berjajar ditengah kemacetan dan terik matahari. Kita terancam oleh penyakit infeksi saluran pernafasan dan kecemasan akibat terkaget-kaget oleh bunyi klakson mobil dibelakang kita yang tidak sabar untuk mendahului. Sungguh hukum rimba berlaku di jalan-jalan kota kita hari ini, dimana pengendara kendaraan pribadi selalu menang menghadapi pengendara sepeda dan pejalan kaki.

Para difable (orang dengan kebutuhan berbeda) yang oleh penguasa sering disebut penyandang cacat juga semakin terpinggirkan oleh sistem kota ini. Tuna netra dan orang yang menggunakan kursi roda harus menghabiskan hari-harinya dirumah karena jalanan bukanlah ruang yang ramah bagi mereka. Gedung-gedung publik, pemerintahan dan swasta pun tidak diciptakan untuk memberikan akses yang bagi mereka. Sebuah bentuk tindakan yang menegasikan keberadaan warga yang juga memiliki hak atas ruang-ruang kehidupan.

Kaum miskin kota dianggap penyebab kumuhnya wajah kota, dan atas nama estetika mereka pun diusir dari ruang-ruang kota yang semakin komersil. Persaingan untuk memperebutkan ruang hidup yang masih tersisa, karena sebagian besar telah nyaman berada ditangan segelintir elit, membuat ancaman stress pun meningkat. Rendahnya pelayanan kebutuhan dasar bagi kaum miskin kota ini menghadapkan mereka pada ancaman sakit ditengah semakin melangitnya biaya perawatan kesehatan.

Paradigma “Business as usual”
Saat ini Bali tengah hangat membahas rencana penyusunan aturan daerah tentang penataan ruang hidup kita hingga 20 tahun kedepan. Interval waktu yang cukup panjang untuk dilalui oleh sebuah aturan daerah yang sangat strategis, karena akan menentukan akan dibawa kemana Bali kedepan. Oleh karena itu, Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) Provinsi Bali tidaklah boleh dibuat secara tergesa-gesa apalagi kejar tayang dan mumpung berkuasa.

Jika dilihat secara paradigmatik, tim penyusun Ranperda Tata Ruang masih menggunakan paradigma business as usual tanpa mempertimbangkan ancaman Bali kedepan. Entah karena kesengajaan atau karena ketidaktahuannya pada acaman tersebut, seperti perubahan iklim misalnya. Paradigma ini dapat dilihat dari ketiadaan langkah mitigasi perubahan iklim, pengurangan aktivitas yang dapat melepaskan emisi gas rumah kaca, salah satunya pada sektor transportasi dan penataan kawasan urban.

Kita ketahui bersama bahwa ketiadaan sistem transportasi publik yang layak telah membuat jalan-jalan kita penuh sesak dengan kendaraan pribadi yang menjadi penyebab kemacetan. WALHI Bali mencatat bahwa setiap 3 orang di Bali memiliki 1 kendaraan bermotor. Terus, apa solusi yang ditawarkan pemerintah atas permasalahan ini? Seperti biasa, pemerintah menjawabnya dengan pembuatan jalan baru, dari under-pass, by-pass hingga toll dengan merubah kawasan produktif atas nama pengembangan kawasan.

Seorang spekulan real-estate di sebuah media internasional menyatakan bahwa pengembangan sebuah kawasan, berdampak pada naiknya nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah, merupakan hal yang positif bagi masyarakat lokal. Karena petani bisa menjual tanahnya dengan harga yang lebih mahal dan kemudian membeli tanah yang lebih murah ditempat lain. Jelas ungkapan tersebut pandangan yang mereduksi kompleksitas dunia pertanian di Bali. Cara pandang yang lumrah bagi penguasa dan pengusaha dalam memberikan justifikasi atas eksodus orang-orang yang kalah untuk semakin menuju ke pinggiran.

Wajah kota yang beringas dan meminggirkan rakyat seperti diatas akan tetap kita temukan jika Ranperda RTRW Provinsi Bali yang saat ini dalam proses pembahasan bisa lolos menjadi perda. Karena dalam Ranperda RTRW juga sama sekali tidak berbicara tentang keadilan dalam pemanfaatan ruang hidup, dan bahkan lebih celaka lagi, kita tidak diberikan sebuah gambaran tentang wajah Bali seperti apa yang dicita-citakan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang.

Moratorium Pembangunan
Ranperda RTRW Bali yang dibahas saat ini tidaklah berangkat dari sebuah kajian holistik-integral tentang daya dukung dan daya tampung Bali dan disertai analisa tentang kekuatan, kelemahan, kesempatan dan acaman Bali. Dengan demikian, maka aturan tata ruang yang akan kita miliki nantinya hanyalah bersifat parsial dan tidak menjawab kebutuhan Bali kedepan.

Jika memang penyusunan Ranperda RTRW ini untuk mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan humanis di pertiwi Bali ini, bukan sekedar proyek penyesuaian dari UU 26/2007, maka pemerintah harus mengambil langkah yang lebih maju yakni dengan melakukan moratorium (jeda) pembangunan. Jeda dengan jalan menghentikan sejenak pembangunan fisik tertentu, dimaksudkan untuk mengambil jarak dari sumber masalah utama di Bali, yakni investasi dan ekspansi pariwisata massal dan mencarikan jalan kelaur yang bersifat jangka panjang dan menyeluruh.

Saat moratorium dilakukan, aktivitas dan kebijakan akan diarahkan untuk melakukan pengkajian dan evaluasi atas permasalahan Bali selama ini yang kemudian menjadi dasar bagi penyusunan arah pembangunan kedepan. Bagi masyarakat sipil, saat jeda merupakan waktu yang tepat untuk membangun critical mass (masyarakat yang kritis) untuk bisa berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan Bali yang berdaulat, adil, lestasi dan imbang.

Keputusannya tentu ada ditangan Gubernur sebagai pemegang kekuasaan Bali yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Momen saat ini akan menjawab pertanyaan kita semua apakah Gubernur berani mengambil langkah maju dalam menyelamatkan Bali atau bersikap lunak terhadap peminggiran ruang hidup masyarakat lokal akibat desakan investasi. Dan 20 tahun kemudian, hanya anak cucu kita yang tahu, apakah Mangku Pastika akan dikenal sebagai seorang pahlawan atau seorang yang tidak mau menyelamatkan Bali disaat masih ada waktu untuk berbuat?

Penulis, Aktivis Lingkungan
Tinggal di Tabanan

(telah dipublikasikan oleh Metro Bali, 11 Mei 2009)

Selasa, 14 April 2009

Sampah Pesta Demokrasi Sampah

oleh:

Agung Wardana

Kontestasi politik yang semakin terbuka hari ini membuat banyak kalangan elit mengadu peruntungannya dengan jalan mencalonkan diri menjadi calon legislatif (caleg). Sepintas hal tersebut merupakan hak politik setiap warga negara untuk dipilih dan memilih, namun secara mendalam terdapat hal penting yang perlu dicermati bersama dari sudut pandang ekologi politik.

Elit yang beradu menuju parlemen mengeluarkan dana yang sedikit untuk menggalang suara pemilih sebagai ongkos politiknya. Banyak juga para caleg melepaskan aset yang dimiliki, misalkan dengan jalan menjual tanah, untuk membiayai hasrat kekuasaannya. Fenomena pelepasan tanah menjelang Pemilu tahun ini bukanlah suatu yang sulit untuk ditemukan karena sifatnya sedemikian masif hingga diplosok-plosok desa sekalipun.

Namun, ditengan lesunya laju ekonomi saat ini, tentu saja pihak yang mampu membeli tanah adalah orang yang memiliki modal kuat. Sehingga tanah yang dijual akan berpindah tangan pada segelintir orang saja. Terkonsentrasinya kepemilikan tanah pada segelintir elit pemodal akan menutup peluang pembelian atau penguasaan kembali tanah yang telah dikuasai.

Pemodal tidak akan melepaskan aset yang telah ada digenggamannya dengan mudah, melainkan justru akan berusaha keras mengeksploitasi sedemikian rupa untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan demikian fungsi tanah yang bernilai sosial-religius akan bergeser menjadi tanah hanya sebagai komoditas, dan masyarakat lokal yang tidak mampu akan terus dipinggirkan.

Hal tersebut belum termasuk hal yang terjadi dibelakang panggung, yakni politik sebagai infrastruktur modal untuk meluaskan ekspansinya. Tidak mengherankan bila para pemodal membiayai para jago nya untuk berlaga memperebutkan kursi parlemen, ketika menang, berbagai konsesi dan kebijakan siap dibuat untuk memuluskan jalan pengerukan keuntungan bagi sang majikan.

Budaya Politik Instan

Keinginan berkuasa tanpa perlu berkeringat membangun investasi politik ditengah masyarakat, membuat para caleg mencari jalan instan. Konsumsi barang yang serba instan sebagaimana dianjurakan oleh iklan menjadi pilihan untuk mempopulerkan diri. Banner, baliho dan berbagai alat kampanye pun dipasang disetiap ruang terbuka tanpa etika dan estetika.Semakin kaya sang caleg semakin banyak konsumsinya terhadap alat kampanye instan dan dengan demikian keluaran sampahnya pun semakin besar.

Di Bali saja terdapat 5065 orang caleg yang bertarung untuk DPR RI, DPRD tingkat I maupun DPRD tingkat II. Jika diasumsikan setiap orang caleg membuat setidaknya 10 buah banner dengan lebar masing-masing 3 meter persegi saja maka terkumpul sampah banner sebanyak 151.950 meter persegi. Dengan jumlah sebesar itu, maka dapat menutupi seluruh Pulau Serangan sebelum reklamasi yang hanya berluas 111.900 meter persegi jika sampah tersebut dibentangkan.

Pertanyaannya, akan dibawa kemana sampah-sampah tersebut? Bila mengacu pada budaya politik yang serba instan, maka tidak mustahil jawaban terhadap permasalahan tersebut juga akan instan. Misalkan dengan jalan dibakar, padahal hal ini jelas-jelas akan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pernahkah para caleg berpikir bahwa merekalah produsen sampah tersebut, sehingga mereka pulalah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya?

Jangan sampai sampah yang menjadi permasalahan produsen, setelah berakhirnya pemilu justru menjadi permasalahan seluruh masyarakat. Dan para caleg yang telah dapat melampiaskan libido kekuasaaannya sibuk dengan urusan balik modal dan pemenuhan konsesi bagi para sponsor. Kemudian kumpulan caleg yang kalah bergeser kepinggiran bersama masyarakat lokal yang kehilangan aksesnya terhadap ruang hidup, menghibur diri dengan menganggap sampah tersebut adalah konsekuensi demokrasi yang harus ditanggung bersama.

Menyitir kata ungkapan para ahli bahwa demokrasi itu mahal memang ada benarnya karena demokrasi disini telah menyedot sumber daya sedemikian besar sehingga menimbulkan sampah sebagai hasil dari konsumsi yang juga tidak kalah besar. Tidak salah jika kemudian muncul ungkapan bahwa demokrasi kita adalah 'demokrasi' sampah.


Direktur Eksekutif WALHI Bali

(Friends of the Earth Indonesia)

Tinggal di Tabanan