Kamis, 14 Oktober 2010

Misteri Geothermal Bedugul Jilid 2

Oleh

Agung Wardana


Pasca pertemuan geothermal di Nusa Dua, Bali, tampaknya beberapa akademisi Bali kegenitan untuk membuka kembali luka lama proyek geothermal Bedugul yang selama ini dihentikan. Entah karena akan mendapatkan pencerahan dalam konferensi atau entah ada potensi proyek yang bisa digarap kembali. Sepertinya jalur lobi mereka sudah berjalan sedemikian cepatnya sebagaimana diberitakan oleh Bali Post (Kamis, 7/10). Oleh karena itu, rasanya penting melihat ada apa dalam konferensi tersebut, siapa yang bermain dan bagaimana hubungan antarpemain. Selain itu, penting juga untuk meletakkan konferensi ini dalam konteks perdebatan proyek geothermal Bedugul.

Jika ditelusuri, konferensi geothermal beberapa saat yang lalu disponsori oleh berbagai perusahaan multinasional yang mencoba peruntungan dari gas dan minyak ke panas bumi. Berbagai logo nama perusahaan besar muncul, yang sedang ''membersihkan'' diri dari kotornya lumpur tambang gas dan minyak.

Memang upaya membersihkan diri ini bukanlah muncul dari kesadaran bahwa bumi makin renta dan bersama perusahaan multinasional kita berjuang menyelamatkan lingkungan. Melainkan, lebih disebabkan oleh naiknya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang berdampak pada makin terbukanya pasar produk ramah lingkungan. Masyarakat yang ramah lingkungan adalah pangsa pasar baru dalam menggarap bisnis energi terbarukan bagi perusahaan multinasional.

Di samping disponsori pemain besar, konferensi ini juga menghasilkan deklarasi yang disebut ''Deklarasi Bali''. Berbagai pendangan tentang segi positif dari energi panas bumi dipaparkan. Menariknya, dalam deklarasi juga menekankan pentingnya peranan investor besar yang sekaligus menjadi pemain utama dalam bisnis geothermal energi. Selain itu, juga dinyatakan bahwa berbagai rintangan dalam berinvestasi dan melakukan privatisasi energi panas bumi haruslah segera dihapuskan. Mirip Washington Consensus yang merupakan mantra ideologi neoliberalisme.

Proyek Geothermal Begudul
Pertanyaannya kemudian adalah apa hubungan para pemain besar, deklarasi dengan penghapusan rintangan berinvestasi ini dalam konteks proyek geothermal Bedugul. Jawabannya, sebenarnya tampak jelas dari peranan yang sedang diambil oleh para akademisi Bali dengan melemparkan wacana untuk membuka kembali proyek geothermal Bedugul. Yakni, memberikan legitimasi akademis terhadap rencana proyek serta melakukan lobi untuk menghapuskan hambatan investasi bagi sebuah perusahaan trans-nasional untuk masuk di Begudul.

Kemudian pertanyaannya siapakah perusahaan trans-nasional tersebut? Tidak banyak publik yang tahu karena seolah-olah perusahaan berkantor pusat di Bermuda ini kebal dari pemberitaan media. Panasnya diskusi geothermal di kalangan masyarakat Bali dan lobi para komprador dengan nikmatnya disuguhkan kepada para CEO-nya yang tinggal di luar negeri. Tidak banyak juga yang tahu bagaimana perubahan kepemilikan perusahaan pascaputusan Supreme Court of Bermuda (Mahkamah Agung-nya Bermuda) 2008 lalu. Gembar-gembor bahwa perusahaan milik putra daerah sejatinya hanya dijadikan tameng untuk menggalang simpati di kalangan masyarakat Bali.

Selain itu, belum juga terbuka dengan jelas mengenai peruntukan proyek. Untuk pembangkit listrik, pengembangan pariwisata spa dan eko-turisme, serta pusat kajian merupakan salah satu informasi yang selama ini dilemparkan kepada publik. Perusahaan tidak pernah menjelaskan secara terbuka tentang rencana mereka, apalagi berharap untuk menjelaskan tentang akuntabilitasnya sebagai korporasi.

Jadi perubahan pendapat dari beberapa pemuka adat ataupun agama di Bali tentang proyek geothermal Begudul adalah dampak dari ketidakterbukaan informasi. Jika saja semua informasi dibuka kepada publik, mungkin masyarakat akan lebih jernih untuk melihat di mana posisi mereka dalam perdebatan ini. Tidak saja informasi proyek tetapi juga pemainnya dan hubungannya dalam konstelasi ekonomi-politik, keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup di Bali.

Posisi Rakyat Bali
Rencana membuka proyek geothermal Bedugul sejatinya berjalan paralel dengan agenda neoliberal di bidang energi yang sedang digarap di Indonesia. Di mana segala sumber energi akan dikelola oleh perusahaan swasta atas nama efisiensi dan negara tidak bertanggung jawab lagi dalam memberikan pelayanan energi kepada rakyatnya.

Kemudian pertanyaannya, di mana posisi rakyat sebagai pemilik sumber daya alam tersebut? Dalam era kapitalisme neo-liberal, tidak ada yang namanya kepemilikan kolektif atas sumber daya alam. Jadi ketika sumber daya alam itu diserahkan kepada perusahaan, maka perusahaanlah yang punya hak monopoli atasnya. Jika rakyat tidak punya uang untuk membeli, maka jangan berharap korporasi menjadi dermawan dengan memberikannya secara cuma-cuma.

Masyarakat Bali secara umum tidak akan diuntungkan oleh proyek ini, melainkan hanya menebalkan isi kantong para elite dan oknum-oknum akademisi. Ada atau tidak ada proyek geothermal masyarakat Bali tetap harus membayar rekening listrik yang mereka gunakan. Yang terpenting adalah, memberikan kesempatan kepada korporasi untuk melakukan privatisasi sumber kehidupan yang sejatinya milik bersama, maka akan membawa masyarakat Bali menjadi tersingkir di atas ibu pertiwinya. Mari kita belajar dari dampak privatisasi korporasi di tempat lain.



Penulis, aktivis lingkungan,
sedang belajar di School of Law,
University of Nottingham,
Inggris


telah dipublisikan pada 11 Oktober 2010 di Harian Bali Post:
http://balipost.com/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=7&id=4421

Kamis, 07 Oktober 2010

Bali sebagai Provinsi Hijau, Layakkah?

Oleh

Agung Wardana


Baru-baru ini Gubernur Bali menerima penghargaan yang menobatkan Bali sebagai Provinsi Hijau. Sepertinya alasan penobatan 'provinsi hijau'' ini tidak cukup hanya karena Bali sering kali menjadi tuan rumah pertemuan internasional tentang lingkungan hidup. Selain itu, indikator provinsi hijau ini juga belum dibuka secara publik sehingga publik ikut memberikan penilaiannya. Jadi lebih banyak sekadar pencitraan yang memang sangat dibutuhkan oleh industri pariwisata di Bali.

Provinsi Bali merupakan provinsi yang terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil dengan Pulau Bali sendiri sebagai pulau terbesar dan pusat kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Kenyataannya, lewat pemberlakuan otonomi daerah, Provinsi Bali yang hanya seperdua puluh empat Pulau Jawa, dibagi ke dalam sembilan kabupaten/kota. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri ketika berbicara tentang efektivitas pengelolaan lingkungan hidup di Bali.

Di kawasan pesisir, Bali yang memiliki panjang garis pantai sekitar 430 km mengalami kerusakan sekitar 181 km (Dinas PU Bali). Selain itu penanganan abrasi pantai di Bali yang semakin parah seringkali berlandaskan politik ekonomi pariwisata. Pantai-pantai yang menjadi pusat kegiatan pariwisata akan mendapat prioritas pembenahan dari pemerintah meski harus merusak kawasan pantai yang lain. Masih hangat dalam ingatan bagaimana tambal sulam Pantai Kuta dan Sanur tahun 2008 dengan jalan menyedot pasir terbaik dari kawasan Pantai Geger.

Dari segi keadilan lingkungan, telah banyak korban pembangunan industri pariwisata di kawasan pesisir. Mulai dari konflik dengan masyarakat setempat, penggusuran nelayan dan petani rumput laut, hingga penutupan akses publik terhadap pantai. Tengok saja di kawasan Nusa Dua bagaimana pantai yang sebenarnya aset bersama seolah-olah dikapling oleh hotel-hotel. Kawasan Pantai Kelating, Tabanan, juga akan mengalami ''privatisasi'' serupa sembari selesainya proyek megaresort tepat di bibir pantai.

Di kawasan perkotaan, Denpasar sebagai ibu kota provinsi tidak terlepas dari kemacetan setiap harinya. Dari data yang ada, setiap dua orang di Bali memiliki satu kendaraan bermotor. Keengganan pemerintah untuk mengontrol kepemilikan kendaraan, lebih disebabkan oleh sikap pragmatis yakni pajak kendaraan adalah salah satu sumber pendapatan terbesar pemerintah daerah. Buruknya transportasi publik mendorong naiknya kepemilikan kendaraan pribadi. Celakanya, jawaban atas kemacetan ini adalah membangun jalan-jalan baru yang tentu saja mengalihfungsikan kawasan produktif dan tidak menjawab akar permasalahan.

Selain itu tiga tahun belakangan, kawasan-kawasan perkotaan di Bali mengalami kebanjiran secara rutin. Hal ini menunjukkan semakin hilangnya keseimbangan ekologis di kawasan perkotaan. Mulai dari tidak tertatanya kawasan, alih fungsi lahan sekitar 1.000 hektar per tahun akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan rata-rata 100 persen yang salah satunya didorong oleh ekspansi bisnis properti.

Berikutnya, kejenuhan pariwisata di kawasan pesisir pantai saat ini investor pariwisata mengalihkan pandangan ke kawasan ketinggian yang paralel dengan booming eko-wisata di internasional. Tentu saja dampaknya keterdesakan kawasan yang selama ini dikenal asri tidak terelakkan untuk diubah menjadi infrastruktur wisata seperti vila, hotel maupun lapangna golf. Sebut saja salah satu kasus yakni satu perusahaan yang ingin menguasai ratusan hektar kawasan hutan taman wisata alam beserta danau yang selama ini disakralkan oleh masyarakat lokal, hingga saat ini belum juga terselesaikan.

Tentu keterdesakannya tidak hanya berkaitan dengan bentang alam kawasan tersebut, tetapi juga ketersediaan air mengingat industri pariwisata sangat haus terhadap sumber daya air. Data Walhi Bali menunjukkan, satu orang di Bali setiap harinya membutuhkan 200 liter air, satu kamar hotel membutuhkan 3.000 liter air dan satu lapangan golf mengonsumsi 3 juta liter air setiap hari, belum termasuk bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan. Alhasil, menambah deretan panjang konflik air antarsubak, organisasi tani tradisional, ataupun antara subak dengan usaha air minum dalam kemasan dan pemerintah.


Ketidakberdayaan Pemprov

Memang kondisi ini tidaklah sepenuhnya merupakan kesalahan pemerintah provinsi, mengingat ketidakberdayaan pemerintah provinsi untuk menghadapi kerakusan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu apresiasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali adalah membuka akses partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun lalu. Meskipun waktu yang cukup panjang dibutuhkan untuk merumuskan namun hasilnya cukup memberikan gambaran bahwa Bali ke depan akan lebih adil dan hijau.

Di sisi yang lain, para bupati dan wali kota telah bersiap-siap untuk ''membunuh'' aturan tentang tata ruang yang baru dilahirkan tersebut. Dengan alasan bahwa aturan tersebut tidak memperhatikan kepentingan kabupaten/kota untuk mengobral murah daerahnya untuk investasi pariwisata. Para bupati dan wali kota menyatakan siap pasang badan untuk menghadang pemberlakuannya di daerahnya masing-masing.

Selanjutnya, kembali pada pertanyaan tentang layak tidaknya Bali disebut provinsi hijau. Paling tidak ada dua jawaban yang bisa diberikan. Pertama, jika yang dimaksud dengan provinsi hijau adalah kebijakan pemerintah provinsi yang berpihak pada lingkungan hidup tanpa mempertimbangkan kondisi kabupaten/kota, maka jawabannya layak. Sebaliknya, jika yang dimaksud provinsi hijau adalah satu-kesatuan wilayah administratif provinsi termasuk di dalamnya terdapat kabupaten/kota, maka jawabannya tidak layak.

Tetapi mari kita anggap pemberian penghargaan ini sebagai bentuk motivasi kepada Gubernur Bali agar berbuat lebih banyak untuk lingkungan hidup Bali. Mengingat Bali seharusnya diurus dengan manajemen pulau kecil yang holistik dan integral, maka kepemimpinan Gubernur sangat menentukan akan dibawa ke mana provinsi ini ke depan. Semoga saja tidak untuk mendorong ekspansi pariwisata massal yang berambisi mendatangkan 7 juta wisatawan tiap tahun di daerah yang berpenduduk 3 juta jiwa tersebut.



Penulis, aktivis lingkungan, sedang belajar di University of Nottingham, Inggris

telah dipublikasikan oleh Harian Bali Post 04 Oktober 2010
http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailopiniindex&kid=4&id=4390