Kamis, 23 Desember 2010

Menggugat Ingatan Kolektif Perda RTRWP Bali (2)

Oleh


Agung Wardana


Setelah berbicara dari segi prosesnya yang panjang dan tidak mengenal lelah, substansi Perda RTRWP Bali juga layak untuk diingat bersama. Sebenarnya substansi Perda ini tidak jauh berbeda dengan perda sebelumnya, khususnya terkait Bhisama PHDI dan kawasan yang disucikan. Sedangkan jarak sempadan pantai mengikuti Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.


Jika memang substansi tersebut yang menjadi dasar gugatan para investor, pertanyaannya mengapa baru sekarang diajukan? Mungkin jawabannya adalah adanya ketakutan dari pemerintah kabupaten terhadap model hierarkis yang dianut dalam kebijakan tata ruang sehingga menutup peluang mereka mengatur sendiri keruangannya sekehendak hati.


Permasalahannya saat ini menjadi berbeda ketika gugatan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) karena akan membuka peluang dibatalkannya Perda ini secara keseluruhan. Tentu saja hal ini akan membawa Bali menjadi masyarakat yang barbar. Mengingat tidak hanya keruangan yang bernilai ekonomis yang diatur dalam perda ini, tetapi juga upaya membangun sebuah relasi baru antar masyarakat Bali.


Mengangkat Realitas Dalam Kebijakan

Selama ini politik pemanfaatan ruang Bali ditentukan oleh ekonomi politik pariwisata, sehingga urusan keselamatan rakyat, keadilan dan kelestarian lingkungan hidup adalah urusan berikutnya. Buktinya, puluhan tahun sudah pariwisata massal berkembang di Bali namun jaminan terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan hidup justru semakin meredup dibuatnya.


Konflik demi konflik pemanfaatan ruang-ruang kehidupan rakyat yang ambil untuk dipersembahkan pada singgasana pemilik modal dalam membangun infrastruktur pariwisata, komodifikasi adat dan budaya, ketidakadilan lingkungan hidup, anak tak berdosa menjadi korban pedofilia, sampai penyebaran penyakit HIV/ AIDS. Sehingga melahirkan pertanyaan, apakah hal ini perlu untuk dilanjutkan bahkan diperluas?


Di kawasan perkotaan, ruang-ruang diarahkan menjadi kawasan-kawasan komersial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Alhasil, tidak ramahnya wajah kota terhadap para penghuninya sendiri. Pengedara sepeda, pejalan kaki dan kaum diffable menjadi kelas kedua dalam pemanfaatan ruang kota dan harus berjuang tanpa perlindungan kebijakan dari pemerintah.


Sungguh hukum rimba berlaku dijalan-jalan kota saat ini, dimana kelas atas bermobil selalu dimanjakan dengan jalan-jalan baru agar dapat berlalu lalang tanpa hambatan kemacetan. Langkah untuk membangun transportasi publik yang baik dan ramah lingkungan tidak pernah menjadi pilihan karena pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah.


Di samping itu, ancaman global tidak kalah dasyatnya, yakni pemanasan global dan perubahan iklim yang mengancam keberadaan pulau-pulau kecil seperti Bali. Tak dapat dipungirki bahwa pariwisata di Bali memiliki kontribusi besar dalam pelepasan emisi gas rumah kaca ke atmosfir yang menjadi penyebab dari pemanasan global dan perubahan iklim. Namun demikian tidak terlihat sama sekali upaya pemerintah untuk mengatasi ancaman tersebut.


Jika benar prediksi yang menyatakan bahwa pada 2030 nanti air laut akan naik 6 meter, maka akan terjadi penggerusan besar-besaran pada kawasan pesisir Bali. Sungguh sulit dibayangkan bagaimana keadaan nelayan-nelayan di pesisir Bali ketika mereka kehilangan lahannya hidupnya dan tidak tahu harus dipindahkan ke daratan mana.


Begitu pula dengan nasib para petani kita yang sama sekali tidak mendapatkan perlindungan kebijakan. Tiadanya kebijakan pemerintah untuk membuat lahan pertanian abadi menunjukkan watak bahwa pertanian dan masalah pangan rakyat masih menempati urusan dibawah pariwisata. Politik keruangan untuk membuat jalan baru, bandara baru, spekulasi real-estate, infrastruktur dalam perluasan ekspansi pariwisata tentu akan berdampak pada lahan pertanian. Cuaca untuk bertani yang tidak menentu, kesulitan air, pajak yang tinggi, ancaman konversi lahan akibat ekspansi infrastruktur pariwisata menghantui para petani yang pada gilirannya akan semakin menjauhkan rakyat dari impian kedaulatan pangan.


Berangkat dari realitas diatas dan mimpi untuk menyelamatkan Bali kedepan, menjadi prioritas penting yang terumus dalam substansi Perda RTRWP Bali. Maka tidak heran jika kemudian, banyak pihak yang mengungkapkan kekagumannya atas perda ini karena dianggap memiliki visi jauh kedepan dalam memberikan ruang yang lestari dan adil bagi anak cucu kita.


Proses Pembelajaran Kolektif

Selain penguatan substansi Perda RTRWP Bali, proses perumusan dan penyusunannya mampu memberikan pendidikan politik bagi publik. Dimana masyarakat Bali mulai dewasa untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan mendorong proses yang terbuka dan transparan dalam kebijakan pembangunan.


Hal ini akan menjadi embrio positif bagi pembentukan masyarakat Bali yang kritis dan tidak dapat didikte oleh kepentingan investasi ekonomi janka pendek. Karena, jika Bali rusak, para investor dengan tenang dapat mengalihkan investasinya ke tempat yang lain, namun kita sebagai penerus generasi Bali tidak akan bisa pergi kemana-mana karena Bali adalah ibu pertiwi kita. Jadi sudah sepatutnya kita jaga dari sekarang.


Penulis, aktivis lingkungan

Mantan anggota Tim Pengkaji NKA dan Perumus Ranperda RTRWP Bali

Sedang belajar di University of Nottingham, Inggris

Senin, 20 Desember 2010

Menggugat Ingatan Kolektif Perda RTRWP Bali (1)

Oleh:


Agung Wardana


Sudah dapat diperkirakan sebelumnya, bahwa Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali akan merugikan pihak yang berkepentingan (investor). Gelagat ini sudah dapat dilihat mulai dari bersatunya para bupati/walikota untuk menghadang pengesahan ranperda hingga saat ini memasuki babak perang terbuka di ranah hukum, yakni Mahkamah Agung (MA).


Sebagai mantan anggota tim 22 (tim pengakaji naskah akademik dan Ranperda RTRWP Bali) yang terlibat dalam perumusan, penulis merasa perlu angkat bicara. Sekaligus, menggugat ingatan kolektif masyarakat Bali berkaitan dengan latar belakang, proses dan substansi dari perda ini. Dengan demikian, masyarakat Bali tidak terkena amnesia akibat candu yang disuntikkan oleh para investor dengan gencarnya.


Kebutuhan Daerah dan Mandat Nasional

Pada April 2007, Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai aturan tentang penataan ruang baru yang belaku secara nasional. Dalam aturan tersebut dimandatkan bahwa pemerintah provinsi menyusun aturan daerah terkait dalam jangka waktu dua tahun. Artinya pada 2009, pemerintah provinsi termasuk juga Provinsi Bali harus memilki aturan tantang perencanaan tata ruang yang baru.


Bersamaan dengan itu, pertengahan 2009 diwarnai dengan begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan tata ruang daerah. Misalnya, kasus pembangunan villa di Uluwatu, Badung; Rencana Hotel di kawasan Lindung Bukit Mimba, Padang Bai, Karangasem; Hotel tak berijin yang melanggar sempadan pantai di Pantai Kelating, Tabanan; Proyek villa di dalam Taman Wisata Alam (TWA) Hutan Dasong Danau Buyan-Danau Tamblingan, Buleleng.


Berbagai protes dilancarkan oleh kelompok pecinta lingkungan, masyarakat dan media terhadap proyek-proyek infrastruktur pariwisata diatas yang jelas melanggar Perda No. 3 Tahun 2005. Selain itu, mereka juga meminta kepada Gubernur Bali yang baru dilantik, Made Mangku Pastika, mengambil tindakan dalam rangka penegakkan aturan dalam perda.


Gubernur Bali saat itu menilai ada kelemahan pada Perda No. 3 Tahun 2005 tentang RTRWP Bali. Selain permasalahan sulitnya penerapan sanksi yang dianggap ringan, Gubernur juga khawatir dengan tiadanya sanksi terhadap pejabat yang mengeluarkan ijin. Pemerintah Provinsi Bali pun akhirnya memutuskan bahwa harus segera melakukan revisi terhadap Perda No. 3 tahun 2005 dengan guna memperbaiki kelemahannya. Rencana revisi pun berganti menjadi membuatan rancangan perda tata ruang yang baru.


Dinamika Pembahasan Ranperda

Pada Februari 2009, untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi Bali mengundang segenap komponen masyarakat dalam mendiskusikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRWP Bali versi pertama. Bertempat di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bali, proses pembahasan diwarnai dengan perdebatan terkait substansi ranperda yang dianggap berpihak pada investasi pariwisata.


Dalam diskusi publik ini kemudian disimpulkan bahwa renperda harus diperbaiki sehingga tidak memunculkan celah bagi pelanggaran adan ekspansi modal pariwisata. Serta tidak mengakomodir kepentingan untuk melakukan pemutihan terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Berbekal kesimpulan ini, Pemerintah Provinsi Bali pun meminta waktu untuk melakukan penyempurnaan atas ranperda yang dimaksud.


Pada April 2009, pemerintah melalui Sekretariat Daerah (Sekda) Bali mengadakan sosialisasi Ranperda versi kedua kepada masyarakat di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali. Dalam sosialisasi, kembali berbagai masukan disampaikan oleh perwakilan masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang hadir dan mendorong perbaikan ranperda. Paradigma ranperda versi pertama dan kedua tidak berbeda sama sekali, sehingga memunculkan pertanyaan tentang analisa kondisi Bali dan pembangunan skenario-nya dalam Naskah Kajian Akademik.


Setelah mempelajari Catatan Atas Naskah Kajian Akademik dari FPGB dan masukan dari berbagai kompen masyarakat lainnya, Gubernur Bali melalui Bappeda Bali membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengkaji Naskah Kajian Akademik dan Ranperda RTRWP Bali. Tim yang dibentuk ini diberi nama Tim Evaluasi NKA dan Ranperda RTRWP Bali, beranggotakan 22 orang (Tim 22) berasal dari akademisi, organisasi profesi perencana, tokoh masyarakat dan LSM ditambah anggota Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Bali.


Proses perumusan yang tidak kenal lelah dan dilangsungkan secara terbuka untuk dipantau oleh media massa, akhirnya Ranperda dapat dihasilkan. Perjalanan Ranperda ini pun berlanjut hingga ke tingkat legislatif. Komponen masyarakat sipil pun memberikan dukungan melalui forum rembug Krama Bali untuk Tata Ruang Bali yang Lebih Adil. Setelah beberapa mengalami perbaikan dan masukan dari pemerintah pusat, kemenangan pun tidak dapat tertahankan bahwa untuk pertama kalinya di Bali, perda dibuat dengan proses yang sangat terbuka dan partisipatif.


Kebanggaan ini belum termasuk substansi-nya yang sangat akomodatif dan memiliki orientasi jauh kedepan yakni menyelamatkan Bali. Sejauhmana hal itu diatur dalam Perda RTRWP Bali, penulis akan mengulasnya dalam artikel berikutnya.


Penulis, aktivis lingkungan,

mantan anggota Tim Pengkaji NKA dan Perumus Ranperda,

sedang belajar di University of Nottingham

Jumat, 10 Desember 2010

Memanusiawikan Perubahan Iklim

Oleh


Agung Wardana


Perbicangan perubahan iklim yang berlangsung di COP 16 Cancun, Mexico, hampir berakhir dan tetap mengarah jelas pada sebuah regime yang berpihak pada pasar. Solusi-solusi yang coba ditawarkan dalam konferensi internasional terkait perubahan iklim tak ubahnya ajang transaksi pasar komoditas namun minus komitmen pengurangan emisi yang mengikat secara hukum.


Nampaknya, dibutuhkan sebuah cara baru dalam melihat permasalah perubahan iklim. Sebuah perspektif hak asasi manusia dapat memberikan warna tersendiri dalam konstalasi perubahan iklim meskipun saat ini masih berkutat dipinggiran. Dengan demikian, penting untuk melihat sejauh mana perspektif ini efektif merubah determinisme ekonomi dalam isu iklim dan memastikan bahwa keselamatan rakyatlah yang utama.


Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim

Tidak lagi dapat dipungkiri bahwa kenaikan suhu bumi yang terus berlanjut berakibat pada terhambatnya pemenuhan hak asasi manusia maupun agenda MDGs. Menurut WHO, perubahan iklim menyebabkan kematian sekitar 150.000 orang setiap tahunnnya yang berkorelasi pada naiknya insiden diarrhoea, malaria dan malnutrisi.


Panel Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) memprediksi perubahan iklim akan memperparah krisis air yang dialami lebih dari jutaan orang umumnya di belahan Afrika dan Asia. Begitu pula halnya dengan krisis pangan akan diderita oleh sekitar 150-550 juta orang (Stern 2007). Hal ini belum termasuk dampak terhadap pengungsian orang-orang di pulau kecil dan pesisir pantai akibat naiknya permukaan air laut seperti yang sedang dialami oleh masyarakat Tuvalu di Pasifik. Maka jelas, perubahan iklim akan menjadi salah satu hambatan terbesar bagi setiap negara dalam melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia warga negara-nya.


Meneropong Perubahan Iklim melalui HAM

Untuk pertama kali kacamata hak asasi manusia digunakan pada isu perubahan iklim oleh Masyarakat Adat Inuit. Kelompok yang mendiami wilayah Antartika dibelahan Amerika Serikat, Kanada, Rusia hingga Norwegia ini mengajukan sebuah petisi guna menggugat pemerintah AS di Komisi HAM Amerika.


Dengan dasar argumentasi kontribusi pelepasan emisi gas rumah kaca terbesar dan ketiadaan political will dari pemerintah Amerika Serikat (AS), Komunitas Inuit menyatakan bahwa AS telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak sosial, ekonomi, budaya dan hak-hak kolektif masyarakat adat seperti hak penentuan nasib sendiri dan keadilan antar generasi. Orang Inuit yang menggatungkan hidupnya pada lempengan es yang menutupi Antartika untuk tempat tinggal, berburu dan melakukan beraktivitas menjadi kehilangan penghidupannya seiring dengan mencairnya lempengan es dikawasan adat mereka.


Setelah berhasil membuat Komisi HAM Amerika mengadakan tribunal dalam merespon petisi Masyarakat Inuit, inovasi untuk mengawinkan isu perubahan iklim dengan hak asasi manusia kemudian menggelinding menjadi bola salju. Selanjutnya, Komisi HAM PBB pada 2008 mengeluarkan resolusi nomor 7/23 tentang Perubahan Iklim dan Hak Asasi Manusia.


Sebelumnya, Aliansi Negara-negara Pulau Kecil (AOSIS) yang menjadi garda terdepan korban perubahan iklim mengeluarkan pernyataan keras bernama “Male Declaration on Human Demension of Global Climate Change”. Deklarasi pada 2007 ini pada dasarnya menekankan pada pentingnya mempertimbangkan hak-hak rakyat yang terkena dampak perubahan iklim.


Urgensinya cara pandang hak asasi manusia dalam menjawab permasalahan perubahan iklim ditekankan oleh Nicholson dan Chong (2009). Cara pandang ini dianggap memberikan manfaat karena memfokuskan dampak perubahan iklim pada manusia, seperti hak atas kehidupan, pangan, kesehatan, perumahan dan budaya.


Disamping itu, perluasan konteks perubahan iklim juga menjadi kekuatan dari perspektif ini. Perubahan iklim merupakan dampak dari akumulasi emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh negara maju (Annex 1) sejak Revolusi Industri. Jadi sudah seharusnya negara-negara inilah yang bertanggung jawab berdasarkan sejarah dan besaran kontribusi mereka terhadap permasalahan iklim.


Berikutnya, kacamata hak asasi manusia dalam perubahan iklim tidaklah memisahkan antara urusan politik dan hukum melainkan justru menggabungkannya. Hal ini menjawab sebuah realitas bahwa hukum internasional sebenarnya lahir dari perundingan politik antar negara berdaulat.


Dengan demikian hak asasi manusia dapat dijadikan alat advokasi politik “naming and shaming” untuk menekan negara maju mengambil tanggungjawab. Karena selama ini pendekatan hukum internasional sangat lemah dan sering kali didikte oleh kepentingan negara yang berkuasa maupun para pelobi perusahaan besar.


Upaya Domestik

Terlepas dari perdebatan sengit di tingkat internasional, nampaknya jalan yang termudah yang bisa diambil adalah lewat kebijakan domestik. Indonesia yang mengakui diri sebagai negeri yang menghormati hak asasi manusia sepatutnya mulai mengambil langkah realisasi dari resolusi PBB tersebut. Selain itu, sebagai negeri kepulauan, Indonesia menjadi salah satu bangsa yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan kebijakan internasional terkait.


Nampaknya, Komnas HAM dapat memainkan peran untuk mengakui keterkaitan antara perubahan iklim dan pemenuhan hak asasi manusia ditingkat nasional. Sekaligus juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia baik dalam kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim maupun jaminan terhadap akses informasi, partisipasi dan keadilan bagi para korban perubahan iklim.


Hal ini mengingat dengan giatnya pemerintah menarik perhatian dunia internasional dalam isu perubahan iklim. Misalnya, dalam perundingan Copenagen pemerintah Indonesia berkomitment untuk menurunkan emisi sebesar 26 % dan siap melaksanakan program REDD+partneship (pengurangan emisi dari sector kehutanan), Clean Development Mechanisms (CDM/mekanisme pembangunan bersih) dan kebijakan perubahan iklim lainnya.


Akibat kebijakan melalui pendekatan top-down yang sarat dengan kepentingan para pemkarsa tersebut, tidak mustahil jika program-program ini akan bergesekan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap kelompok rentan terkena dampak kebijakan seperti masyarakat adat, masyarakat pinggiran hutan, perempuan dan anak adalah sebuah keharusan. Hal ini merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, apalagi yang sedang bergairah mendatangkan pundi bantuan internasional terkait perubahan iklim.


Aktivis Lingkungan,

Sedang belajar di School of Law,

University of Nottingham

Selasa, 07 Desember 2010

Potensi Kritis Protokol Nagoya

Oleh


Agung Wardana


Memang banyak pihak menaruh harapan besar pada Protocol Nagoya yang dihasilkan dalan Pertemuan Negara Pihak (COP) Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-10. Makarim Wibison, misalnya, dalam tulisannya yang berjudul “Selamat Datang Protokol Nagoya” di harian Kompas (22/11/10) layaknya seorang prajurit yang pulang dari perang dengan membawa berita kemenangan.


Namun sayangnya dalam tulisan tersebut tidak disampaikan secara detail kemenangan yang dimaksud. Padahal dalam detail-lah biasanya muncul permasalahan di kemudian hari. Dengan demikian, sepertinya penting untuk melihat dengan kritis isi kesepakatan tersebut. Serta sejauh mana kesepakatan ini dapat diwujudkan dalam memberikan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya hayati sebagaimana tujuannya.


Cakupan Protokol

Maraknya pengambilan hingga pematenan sumber daya hayati dan pengetahuan traditional di negara berkembang oleh perusahaan negara maju (biopiracy), membuat negara berkembang berjuang dalam menuntut keadilan. Setelah diperdebatkan bertahun-tahun, akhirnya protocol yang dianggap akan memberikan keadilan bagi negara berkembang tersebut akhirnya disekapakati.


Protokol dengan nama lengkap Protokol Nagoya tentang Akses Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Setara dari Pengunaannya mencakup sumber daya genetik dan pengetahuan traditional (Pasal 3). Selanjutnya, setiap memanfaat oleh pihak luar (negara maju) harus disertai pembagian keuntungan kepada negara berkembang dimana sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional itu berasal. Permasalahan muncul karena baik dalam protocol dan konvensi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional.


Ling (2010) menyatakan bahwa definisi ‘penggunaan sumber daya hayati’ dan ‘derevatif’ dibiarkan multitafsir. Hal ini disebabkan oleh ketidaksepahaman antara negara maju dan negara berkembang. Selain itu, mengutip Hartmurt Mayer, ilmuwan yang bertahun-tahun terlibat dalam merumuskan protocol, Ling menyebutkan bahwa protocol sama sekali tidak memasukkan ekstraksi DNA padahal 90% kasus biopiracy menggunakan metode ini.


Ketiadaan aturan mengenai pengambilan dan penggunaan sumber daya genetik oleh perusahaan sebelum berlakunya protokol dapat membuka celah kecurangan. Protokol diharapkan dapat berlaku pada 2012 setelah diratifikasi oleh paling tidak 50 negara. Jika harapan ini tidak tertunda, paling tidak ada masa kritis selama 2 tahun (2010-2012) yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk segara mempublikasikan sumber genetiknya.


Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari sumber genetic atau pengetahuan tradisional tersebut tidak menjadi obyek pembagian keuntungan. Prinsip non-retrospektif (ketentuan hukum tidak dapat berlaku surut) sebagaimana Pasal 4 Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional dapat menjadi dalih bagi perusahaan negara maju akibat tidak diatur sebaliknya dalam protocol.


Langkah Domestik

Untuk dapat memanfaatkan mekanisme pembagian keuntungan ini, sebuah negara harus meratifikasi protokol dan mengambil langkah domestik sebagaimana diwajibkan. Misalnya, mengeluarkan kebijakan guna memastikan pembagaian keuntungan bagi masyarakat adat dan komunitas local yang memiliki sumber daya hayati dan pengetahuan traditional yang digunakan.


Sebuah National Focal Point harus dibentuk sebagai menyedia informasi bagi pihak yang membutuhkan akses pada sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya hayati (Pasal 10 (1)). Selain itu, negara pihak wajib membentuk National Competent Authority untuk menjamin akses dan bahkan mengeluarkan bukti bahwa persyaratan dan prosedur telah dilakukan oleh calon pengguna (Pasal 10 (2)). Salah satu persyaratan tersebut adalah melalui mekanisme prior informed consent dan persetujuan masyarakat adat atau komunitas lokal dimana sumber daya berasal.


Jika melihat kondisi domestik di Indonesia, ada banyak perkerjaan rumah menunggu untuk dilakukan. Selain komitmen protokol, salah satu yang terpenting adalah pengakuan atas hak-hak masyarakat adat beserta pengatahuan tradisional-nya. Meskipun saat ini telah terdapat beberapa kebijakan sektoral terkait hak masyarakat adat namun hal tersebut belumlah cukup. Dibutuhkan kebijakan nasional yang mengintegrasikan pengakuan hak masyarakat adat oleh negara. Dengan demikian, pembahasan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat harus menjadi agenda pertama pembahasan ini.


Selanjutnya, negara wajib memberikan pilihan kepada masyarakat adat terkait boleh/tidaknya pengetahuan tradisional mereka dipergunakan untuk kepentingan komersial oleh pihak luar. Organisasi masyarakat adat dan organisasi lingkungan memiliki peranan penting untuk memfasilitasi anggota masyarakat adat dengan informasi yang berimbang dalam membuat keputusan. Dengan demikian, negara tidak menjadi satu-satunya sumber informasi karena negara terkadang berkepentingan untuk mendapatkan pundi pendanaan internasional.


Aktivis lingkungan,

Sedang belajar di School of Law,

University of Nottingham

Jumat, 03 Desember 2010

Aktivis Lingkungan Bersatulah!

Oleh


Agung Wardana


Sepertinya bukan kebetulan jika gerakan lingkungan hidup menjadi bulan-bulaan banyak pihak saat ini. Karena memang selama ini gerakan ini dianggap menggangu keyamanan ‘business as usual’ penguasa ekonomi dan politik.


Misalkan, beberapa saat yang lalu ini publik Inggris disuguhkan dengan berita perdebatan antara aktivis lingkungan dengan pembuat film, “What the Green Movement Got Wrong”. Selanjutnya di negeri sendiri, gerakan lingkungan khususnya Greenpeace, setelah kapal Rainbow Warrior-nya ditolah masuk keperairan Indonesia, saat ini sedang ditantang berdebat oleh seorang akademisi diranah ilmiah ditambah lagi bantahan dari staf Presiden terkait data yang digunakan dalam publikasinya.


Label Anti Ilmu Pengetahuan

Murray Bookchin (1989) pernah menyatakan bahwa gerakan lingkungan menjadi gerakan yang paling radikal abad ini. Sehingga paska perang dingin, kapitalisme meletakkan gerakan lingkungan dalam list musuh yang perlu diwaspadai. Meski tidak dapat dipungkiri banyak juga muncul model developmentalisme yang didukung oleh korporasi untuk memoderasi gerakan lingkungan.


Berkaitan dengan cara mematahkan gerakan lingkungan juga masih menggunakan metode lama yakni dengan melabelkan gerakan lingkungan sebagai ‘anti-ilmu pengetahun’ ataupun ‘anti-kemajuan’. Dengan jalan mengambil salah satu-dua contoh ‘kesalahan’ yang disebarluaskan untuk membangun opini publik. Maksudnya jelas untuk merobohkan citra gerakan lingkungan yang selama tiga dekade menjadi memberikan kontribusi bagi penyelamatan bumi.


Film dokumenter “What the Green Movement Got Wrong” mengambil sampel hubungan antara pelarangan DDT diseluruh dunia dengan banyaknya korban meninggal akibat malaria. Pelarangan DDT diklaim sebagai dampak dari kampanye aktivis lingkungan, Greenpeace. Namun dalil ini dengan mudah dipatahkan oleh George Monbiot, aktivis lingkungan radikal, karena memang tidak pernah ada pelarang DDT diseluruh dunia. DDT sendiri tidak pernah masuk dalam Annex B Konvensi Stockholm tentang POP. Jadi hal tersebut hanya cerita fiksi yang disusun oleh para kolaborator korporat (Guardian 04/10/10).


Federasi organisasi lingkungan terbesar, Friends of the Earth (FOE), dalam film tersebut, juga dilabelkan sebagai anti ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan oleh posisi FOE selama selama ini menolak keras pangan dari produk genetically modified organisms (GMO) dengan basis prinsip kehati-hatian (Precautionary Principle).


Dalam prinsip tersebut, ketidakpastian ilmu pengetahuan menganai dampak sebuah program seharusnya tidak menjadi alasan untuk menunda langkah proteksi terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia (Prinsip 15 dari Deklarasi Rio). Dengan demikian, alam dan kesehatan manusia diberikan porsi yang harus diuntungkan dalam program yang masih diperdebatkan.


Argumen terpenting dari FOE terkait GMO terkait dengan relasi kuasa korporasi dengan rakyat. Jika pangan GMO yang diproduksi oleh korporasi disebarluaskan maka rakyat sedang meletakkan lehernya ditali gantungan kuasa korporasi atas kehidupan. Korporasi kemudian akan berubah menjadi tuhan dalam menentukan siapa yang layak hidup, dengan jalan memberikan suplai pangan, dan siapa yang harus mati atas nama keuntungan.


Dengan demikian perdebatan yang belangsung bukan lagi dalam ranah ilmu pengetahuan ilmiah dan teknis yang diklaim sebagai wilayah yang ‘bebas kepentingan’. Tetapi meluas kedalam perdebatan ekonomi politik yakni relasi kuasa negara-modal-rakyat.


Ditempat berbeda, Indonesia, aktivis Greenpeace ditantang untuk berdebat mengenai hasil penelitian ilmiah tentang ‘kejahatan lingkungan’ satu korporasi. Namun sayangnya tantangan ini belum diterima oleh pihak Greenpeace. Sepertinya, ada ketidakpercayaan diri dari para aktivis Greenpeace untuk berdebat dengan seorang doktor dari IPB. Padahal di dunia nyata, keabsahan temuan seorang doktor tidaklah lebih superior dari intuisi penyelamatan ibu pertiwi dan keadilan lingkungan dari seorang yang tidak berpendidikan sekalipun.


Membuka Kontradiksi Kapitalisme-Alam

James O’Connor (1988) menyatakan bahwa alam berkontradiksi dengan modal, kemudian dikenal kotradiksi kedua dari kapitalisme. Kontradiksi ini melihat bahwa produksi tanpa batas dari kapitalisme membawa kehancuran lingkungan hidup. Sedangkan, kontradiksi pertama sendiri terletak pada hubungan buruh dengan modal. Dengan demikian, keuntungan kaum kapitalis sebenarnya diperoleh selain dari nilai lebih kaum buruh ditambah dari eksternalisasi biaya lingkungan dan social.


Selain kontradiksi diatas, terdapat juga perbedaan mendasar dalam pijakan berpikir para korporatis dengan aktivis gerakan lingkungan. Jika korporatis mungkin juga termasuk komprador-nya melihat nilai alam secara intrumental semata. Dimana alam dipandang sebagai alat pemuas kebutuhan dan keinginan manusia yang tanpa batas. Sehingga sumber daya yang terbatas jumlahnya sudah semestinya diberikan nilai ekonomis.


Di sisi lain, gerakan lingkungan memperluas cara pandang instrumental ini dengan menambahkan pendekatan nilai inheren dan intrinsik dari alam. Nilai inheren melihat alam tidak semata-mata sebuah entitas yang harus ditaklukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi menjadi ruang komtemplasi yang memiliki symbol spritualitas. Sedangkan nilai intrinsik memandang alam memiliki nilai dari dan untuk dirinya sendiri meskipun tanpa keberadaan manusia. Dengan demikian, manusia memiliki kewajiban moral untuk menghormati-nya terlepas dari memiliki fungsi atau tidak dalam kehidupan manusia.


Kemudian, pertanyaannya: akankah kontradiksi dan perbedaan cara pandang ini direkonsiliasi dalam ranah diskusi ilmiah yang bias instrumentalis? Mungkin jawabannya sulit, jika bukan mustahil.


Selanjutnya, sebenarnya tantangan dari akademisi IPB tersebut ditujukan secara terbuka bagi seluruh gerakan lingkungan hidup di Indonesia. Hal positif dari menerima tantangan ini, paling tidak, dapat membuka kontradiksi dan memperjelas siapa kawan dan siapa lawan dari gerakan lingkungan di Indonesia. Karena tentu saja tidak ada orang yang bisa netral di dalam kereta yang sedang bergerak, seperti judul film Howard Zinn. Jadi, aktivis lingkungan bersatulah!



Aktivis Lingkungan

Sedang belajar di University of Nottingham