Kamis, 01 Desember 2011

Bali Dalam Pusaran Fundamentalisme Investasi

Oleh


Agung Wardana


Deretan megaproyek yang melahirkan kerentanan sosial dan lingkungan di Bali semakin bertambah panjang dan kompleks. Masih hangat dalam ingatan bagaimana kontroversi BNR di Tanah Lot, BTID di Serangan, Lapangan Golf di Selasih, Bali Pecatu Graha, Geothermal di Bedugul. Meski banyak dari megaproyek tersebut yang belum tuntas, Bali, saat ini pun harus menghadapi megaproyek terbaru yakni Bali International Park (BIP) dan Hotel Mulia, proyek yang disinyalir milik buronan koruptor di Pantai Geger, Badung. Sementara itu, konflik adat yang memperebutkan tapal batas, hingga maraknya bunuh diri akibat himpitan ekonomi, kekerasan antar jago/jawara (gang) memperebutkan lahan dan pengaruh semakin kerap terjadi. Apa yang sebenarnya tengah terjadi di Bali?


Fundamentalisme Investasi

Bahwa sejarah Bali modern ditandai oleh pertarungan atas ruang hidup. Semakin kompleksnya relasi sosial dan kuasa di Bali yang kecil ini, memang sulit untuk menyimpulkan bahwa pertarungan atas ruang hidup ini semata-mata berdimensi kelas. Karena sering kali konflik horizontal juga terjadi akibat perang bintang (konflik elit) yang sedang berebut kuasa politik ataupun kuasa ekonomi. Namun ada hal jelas yang dapat dilihat sebagai salah satu akar dominan dari permasalahan sosial dan lingkungan hidup di Bali, yakni: fundamentalisme investasi.


Disini, fundamentalisme investasi diartikan sebagai turunan dari ekonomi-politik dominan berbentuk arus modal tanpa batas. Hal ini pada gilirannya melahirkan mentalitas easy-money dan perberhalaan terhadap investor sebagai juru selamat pembangunan sekaligus juga mereproduksi hierarki sosial baik kelas dan kasta pada saat bersamaan. Fundamentalisme investasi ini bekerja mirip dengan fundamentalisme agama dimana keduanya sama-sama mensyaratkan keyakinan penuh, lengkap dengan janji-janji surgawi yang tak boleh terbantahkan. Label sosial pun bisa ditempelkan bagi setiap orang yang mencoba kritis terhadap fundamentalisme ini, seperti ‘murtad’ ‘anti kemajuan’ atau ‘anti pembangunan’.


Sejak booming pariwisata massal, sebuah candu sosial baru menjangkiti banyak orang mulai dari elit politik, bendesa adat, kelihan banjar, aktivis LSM, professional hingga akademisi. Kecanduan sosial pada easy-money dari proyek-proyek investasi pariwisata membuat para akademisi berlomba-lomba ‘menjual diri’ untuk menjadi konsultan AMDAL, para bendesa adat menjual pecalangnya untuk menjaga setiap jengkal kawasan investasi, aktivis LSM mencari pengalihan isu atas satu kasus dengan kasus yang lain, dan politisi menjadi ujung tombak dalam meloloskan legislasi yang memberikan keleluasaan modal di Bali.


Setiap orang seperti berpikir bahwa keberlanjutan masyarakat, ekonomi dan lingkungan hidup tidak dapat berjalan tanpa adanya investasi. Disini investasi dianggap sebagai bahan bakar pembangunan yang berasal dari lingkungan eksternal masyarakat lokal. Namun mereka lupa bahwa investasi yang datang ini merupakan bagian dari proses akumulasi modal dari korporasi yang bertujuan untuk melipat-gandakan keuntungan yang selanjutnya diputar kembali menjadi modal dalam meluaskan cekraman ekonominya.


Seringkali pula diungkapkan bahwa investasi akan memberikan trickle down effect kepada masyarakat sekitar. Sehingga lahirlah mitos bahwa seolah-olah masyarakat tidak akan bisa makan tanpa adanya investasi. Sebenarnya tanpa investasi sekalipun masyarakat memiliki kemampuan sosial yang tinggi untuk bertahan hidup (resiliensi). Jadi masalah investasi bukanlah urusan perut karena tanpa investasi sekalipun masyarakat dapat bertahan hidup. Akan tetapi, investasi merupakan urusan libido dari segelintir orang kaya rakus yang bekerja sama dengan elit lokal (komprador) untuk terus melakukan penetrasi dalam mengumpulkan easy-money dari setiap proyek investasi yang dibutuhkan untuk menjaga status sosial mereka di mata masyarakat.


Tawar-Menawar Proyek Investasi

Seringkali publik disuguhkan bagaimana keberpihakan pemerintah kabupaten atau provinsi terhadap proyek investasi tertentu. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari investor lain karena mereka merasa disisihkan, misalnya dipersulit dalam perolehan ijin. Hal ini dapat dilihat dengan gamblang dari proyek investasi Bali International Park (BIP) dan Hotel Mulia. investor dan para komprador BIP merasa bahwa Pemerintah Kabupaten Badung sengaja menghambat investasi mereka dalam membangun resort megah padahal proyek ini telah jelas-jelas didukung oleh Presiden SBY yang gila pencitraan. Disisi yang lain, Pemerintah Kabupaten Badung dianggap terlalu menganak emaskan investor Hotel Mulia dalam memberian ijin bahkan memberikan ‘karpet merah’ kepada sang investor yang masih tercatat sebagai buronan bersembunyi di Singapura.


Persinggungan semacam ini sebenarnya sudah biasa dilakukan dalam rangka membuka posisi tawar antar pihak yang terlibat. Ruang negosiasi yang jauh dari publik merupakan tujuannya dimana para investor dan pemerintah akan sama-sama dimenangkan. Hal ini karena mereka sama-sama mengetahui kelemahan yang bila dibuka secara publik akan menjatuhkan reputasi mereka masing-masing. Artinya, pertarungan dalam memilih ruang caplokan baru diantara para investor ini bukanlah pertarungan yang negasi-menegasikan - jika yang satu ingin hidup maka yang lain harus mati. Para elit sering kali saling mengetahui kelemahan masing-masing, mereka membagi konsesi diatara mereka asal tidak saling mengganggu satu sama lain. Dalam bahasa sederhana, ‘sesama calo investasi dilarang saling mendahului.’


Jika diantara calo-investasi (komprador) dan ndoro investornya dapat mencapai ‘win-win solution’ untuk tidak saling mengganggu proyek masing-masing, pertanyaannya kemudian, siapa yang sebenarnya dikalahkan dalam pertarungan ini? Jawabannya jelas bahwa yang kalah adalah kita, rakyat Bali berserta generasi berikutnya dan lingkungan hidup (ibu pertiwi) tentunya.


Penulis, Advokat-Aktivis

Menyelesaikan LLM (Master of Laws)

di University of Nottingham, Inggris


(tulisan ini telah dipublikasikan pada Harian Bali Post, 16 November 2011)

Senin, 17 Oktober 2011

Kampus Sebagai Kapitalis-Birokrat

Oleh


Agung Wardana


Kasus pemberian gelar Doctor Honoris Causa (HC) dari Universitas Indonesia (UI) kepada Raja Abdullah dari Arab Saudi menjadi perbincangan serius di kalangan kampus sesaat yang lalu. Sebenarnya kontroversi tersebut merupakan fenomena gunung es dari buruknya budaya akademis di Indonesia. Namun sayangnya, tidak banyak yang coba menggunakan momentum tersebut untuk melakukan refleksi lebih jauh untuk sekedar mewacanakan perbaikan budaya akademis di negeri yang semakin terperosot dalam lingkaran setan korupsi, kolusi dan nepotisme tidak saja di gedung-gedung pemerintah tetapi juga di ruang-ruang kampus.


Dalam konteks Bali, saat ini merupakan juga memontum yang tepat untuk melakukan refleksi. Selain karena kasus yang menimpa universitas yang konon terbaik di Indonesia tersebut tetapi juga beberapa saat lalu Universitas Udayana (Unud) sedang merayakan dies natalis keempat puluh sembilan. Unud merupakan kampus yang menjadi benchmark sehingga harapannya perubahan budaya kampus yang terjadi disana akan dapat berimbas pada perbaikan budaya akademik di kampus-kampus lainnya di Bali.


Selama ini publik memang banyak disuguhkan komentar-komentar atas buruknya kinerja pemerintah hingga permasalahan sosial yang dilontarkan oleh kalangan kampus. Namun kaum intelektual kampus ini sepertinya belum berani menelanjangi dirinya sendiri dengan jalan membangun budaya kritik-otokritik. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba melakukan kritik terhadap dunia kampus yang selama ini begitu steril dari wacana perubahan.


Antara Industri dan Dinasti

Saat kontroversi pemberian gelar dari UI kepada Raja Arab Saudi memuncak, para Guru Besar UI pun turun gunung dan bersuara lantang. Misalnya, Prof. Emil Salim menyatakan dengan keras bahwa “UI is Not for Sale!” (UI tidak untuk dijual). Hal ini dengan terang menunjukkan bahwa terjadi pergeseran peranan kampus. Semula kampus sebagai lembaga pendidikan dicita-citakan sebagai wahana untuk ‘memanusiakan manusia’ tetapi saat ini telah menjadi industri yang berfungsi untuk ‘merobotkan manusia’.


Kampus, menurut teori kritis, merupakan infrastruktur dalam membentuk suprastruktur masyarakat kapitalis. Dalam memuluskan fungsi kampus ini, berbagai kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) yang dibutuhkan oleh pasar diajarkan kepada peserta didik. Dengan demikian, kampus tidak bedanya seperti industri yang mencetak ‘robot-robot’ siap pakai yang akan menjadi skrup bagi sistem ekonomi-politik dominan dan melanggengkan budaya bisu (culture of silence) dalam masyarakat.


Tidak cukup hanya mencetak komoditas untuk pasar kerja, kampus juga mengambil peran untuk mereproduksi hirarki sosial. Kalangan kampus tahu betul bagaimana menjawab kebutuhan kelas borjuasi dalam mempertahankan status sosialnya yakni dengan menjajakan gelar akademik salah satunya DR (HC). Kampus sebagai otoritas yang penuh kuasa karena dipercaya oleh masyarakat telah berubah layaknya gereja-gereja sebelum era reformasi gereja dan gerakan protestanisme di Eropa yang memperjualbelikan surat pengakuan dosa.


Bedanya, jika dulu gereja menjual surga bagi para pembeli surat pengakuan dosa, saat ini kampus menjual label obyektifitas ilmiah bagi para konsumen gelarnya. Antara surga dan obyektifitas ilmiah tersebut merupakan dua hal yang sama-sama dibangun lewat mistifikasi diatas sendi-sendi penindasan kelas. Karena yang mampu menjadi konsumen kedua hal tersebut tersebut adalah kelas borjua yang akan terus membutuhkan pondasi mistis untuk berkuasa atas kelas bawah yang begitu mudah dikelabui dengan mitologi-mitologi yang dikonstruksi penguasa.


Perubahan fungsi lembaga pendidikan dari memberikan pelayanan sosial menjadi industri tidak serta merta membuat budaya feodal dalam kampus menjadi sirna. Justru kampus yang semakin menumbuh suburkan tidak saja feodalisme tetapi juga budaya suap dan korupsi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa jika ingin menjadi mahasiswa jurusan yang laku di bursa kerja misalnya Kedokteran atau Ekonomi, dibutuhkan sumbangan dalam jumlah tertentu yang seringkali tidak terjangkau oleh calon kelas bawah. Sumbangan yang sering dihaluskan menjadi ‘investasi’ ini akan membuat para lulusan melihat pendidikan dalam logika ekonomu. Alhasil para lulusannya menjadi semakin pragmatis dalam rangka memperoleh kembali investasinya dan selanjutnya melakukan mengakumulasi keuntungan.


Menjadi pendidik atau dosen pun haruslah memiliki darah ‘bangsawan kampus’. Entah dalam bentuk memiliki orang tua yang menajdi guru besar, dosen atau sekeder memiliki jaringan yang kuat dengan ‘bangsawan kampus’ tersebut. Tenaga pendidik sepertinya telah menjadi profesi turun temurun berdasarkan hubungan daerah bukan berdasarkan kapabilitas dan integritas. Hitung saja berapa banyak dosen-dosen yang memiliki hubungan darah atau semenda di kampus-kampus di Bali, misalnya Unud. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa kampus-kampus sedang menjadi dinasti-dinasti baru dalam masyarakat.


Selain itu, biaya kuliah sedemikian besar layaknya industri yang kapitalistik tidaklah berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan kepada peserta didiknya (konsumen). Membayar seharga kapitalis tetapi pelayanan setingkat birokrat, demikian sering diungkapkan banyak mahasiswa. Mentalitas birokrasi dengan prinsip dasar ‘jika bisa diperhambat mengapa harus dipermudah’ masih begitu kental mengakar dalam budaya kampus. Hal ini membuka peluang transaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun antara mahasiswa dengan pegawai tata usaha.


Hal-hal yang tidak etis sering pula terjadi di kampus-kampus. Misalnya, mahasiswa yang kebingungan karena dosen menunda pengemumkan hasil nilai ujian, ditengah kepanikan akan kebutuhan untuk cepat menyelesaikan studi, sang mahasiswa akan bersedia melakukan berbagai hal agar sang dosen mengeluarkan nilainya. Demikian pula telah menjadi rahasia umum bahwa budaya suap-menyuap terjadi. Misalnya mahasiswa memberikan amplop kepada dosen untuk memuluskan ujian skripsi atau tesisnya atau sekedar ucapan terima kasih.


Memang sulit untuk dinilai siapa yang sebenarnya bersalah dalam kasus ini. Dosen dapat saja berdalih, bahwa mereka tidak pernah meminta imbalan kepada mahasiswa. Sedangkan dalam perspektif mahasiswa sendiri, hal ini dianggap sebagai jalan yang telah diambil mahasiswa-mahasiswa sebelumnya agar dipermudah oleh sang dosen. Layaknya tradisi yang telah terjadi turun-temurun karena ada yang memberikan dan ada yang menerima. Sedangkan baik dosen maupun mahasiswa sendiri tidak berusaha untuk memotong tradisi ini karena merasa sama-sama diuntungkan.


Jika saat ini kita berbicara tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, maka kampus seharusnya juga menjadi target pembersihan. Karena bagaimana pun KKN yang dilakukan para politisi, pengusaha dan penjabat karena mereka terbiasa dengan prilaku korup, suap-menyuap dan feodalisme sejak mereka berada di kampus untuk pendidikan. Bukan budaya pembebasan dan humanis yang mereka pelajari di kampus melainkan budaya yang permisif dengan prilaku-prilaku tersebut.


Apabila mahasiswa saat ini yang merupakan para calon elit dan penguasa di masa depan tetap saja permisif terhadap kebobrokan budaya akademis di kampusnya, sepertinya perubahan yang lebih baik sebagaimana dicita-citakan bersama hanya akan menjadi ilusi sosial semata.


Penulis cum aktivis,

Menyelesaikan Master Hukum (LLM)

di University of Nottingham, Inggris

Kamis, 02 Juni 2011

Politik Maskulin dan Ibu Pertiwi


Oleh


Agung Wardana



Mati Devata, Dharam Devata

(Tanah adalah dewa-dewi kami, tanah adalah agama kami)


Kalimat diatas adalah slogan yang diteriakkan oleh para perempuan India dari gerakan “Selamatkan Gunung Gandharman”, ketika mereka diseret oleh polisi dalam aksinya. Gerakan yang dimotori kaum perempuan tersebut adalah bentuk perjuangan dalam menolak perusakan gunung dan hutan oleh perusahaan tambang bauiksit. Seorang demonstran berusia 70 tahun, Dhanmati berteriak, “kami akan mengorbankan hidup kami, tapi bukan Gandharman. Kami ingin menyelamatkan gunung ini yang telah memberi kami apa yang kami butuhkan.”


Teriakan ini menggambarkan pendirian para perempuan tersebut yang berada di garis depan dalam membela hak dan kelestarian alam mereka. Selain itu masih ada kisah Vandana Shiva bersama para perempuan sekitar hutan menolak membukaan hutan dengan cara memeluk tiap batang pohon yang akan ditebang oleh perusahaan. Pertanyaannya kemudian, mengapa perempuan berada di garis depan gerakan lingkungan?


Perempuan dan Ekologi

Diatas perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia-manusia maskulin dengan kesombongannya mereduksi ibu pertiwi menjadi komoditas yang diperjual-belikan, digunduli hutannya, dikeruk kekayaan perutnya tanpa mendengar isak tangisnya. Gaya berpikir Cartesian ini sepertinya juga menjangkiti kepala para politisi dan intelektual yang sebenarnya menjadi harapan orang kebanyakan untuk menjadi garda terdepan penyelamatan pertiwi.


Secara sosio-religius, dari berbagai mitologi kuno, menempatkan bumi dan sumber daya alamnya sebagai spirit perempuan, yakni feminisme. Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat tradisional menempatkan perempuan identik dengan bumi yang harus dihormati dan karenanyalah kehidupan di dunia dapat berlangsung. Di Bali, misalnya, kita mengenal Dewi Sri sebagai dewi kesuburan, di India, Sungai Gangga, Yamuna, Narmada adalah sungai sakral yang dipuja sebagai para dewi. Di Prancis, dikenal sungai Marne yang berasal dari kata Matrona, Dewi Ibu. Begitu juga di Yunani kita mengenal ada Dewi Gaia.


Bumi (pertiwi) ini adalah Ibu dari semua kehidupan, karena dia telah menyediakan kebutuhan hidup dengan penuh cinta tanpa mengharap balasan melainkan hanya butuh kearifan kita dalam menjaga kelestariannya. Kedekatan perempuan tradisional dengan alamnya tidak saja dalam spiritualitas saja tapi teraktualisasi dalam pekerjaannya sehari-hari yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidupnya. Mengambil air untuk minum, mengumpulkan kayu bakar dari hutan atau kebun, mencuci perabot rumah tangga, mebanten adalah sebagaian kecil saja kontak langsung dengan apa yang telah diberikan ibu pertiwi yang kemudian dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.


Bagi perempuan, kerusakan lingkungan hidup berarti semakin sulitnya melanjutkan hidup keluarga. Karena, ia harus berjalan jauh untuk mengambil air bersih, tidak bisa memasak karena hilangnya kesuburan tanah sebagai penghasil makanan pokok keluarga. Kerusakan lingkungan juga akan menyebabkan kemiskinan yang semakin parah akibat hilangnya akses terhadap sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan hidup, lagi-lagi perempuan sebagai pihak yang menjadi korban terberat. Karena
perempuan juga dinilai lebih memiliki sensifitas dalam melihat kerusakan lingkungan, harapannya dengan nilai-nilai feminisme nya mereka tergerak unutk menjadi pembela lingkungan sekitarnya.


Tabanan dan Politik Maskulin

Harapan ini pula yang disampaikan banyak orang ketika mendukung seorang ibu untuk maju menjadi bupati di Tabanan. Jika melihat kondisi politik Tabanan yang sangat maskulin dan kondisi lingkungan semakin memprihatinkan, memang masuk akal Tabanan membutuhkan tangan seorang ibu memperbaiki keadaan. Namun, tentu saja harapan ini sangatlah naïf mengingat sang ‘ibu penolong’ yang dimaksud tidak lebih merupakan perpanjangan rejim sebelumnya.


Dan saat ini terlihat jelas watak maskulin dari Ibu Bupati itu dalam gaya kepemimpinannya Ketika banyak daerah mencoba merubah haluan menuju pembangunan yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi, nampaknya Tabanan masih berkutat dengan gaya pembangunan primitif-nya, obrol murah dan habis ada yang ada. Ia sepertinya tidak jauh berbeda dengan kolega laki-lakinya dalam melihat alam tidak lebih dari sekedar seonggok bahan metah siap jual. Malah, mungkin ia jauh lebih maskulin dari laki-laki mengingat secara terbuka berencana menambang pasir pantai untuk investor dari China (BP, 24/05/11).


Sekali lagi, pesisir Bali saat ini tengah berada dalam kondisi kritis. Penambangan pasir ini justru akan menambah parah kondisi pesisir Bali dan belum lagi menghitung dampak perubahan iklim nantinya. Tidak mustahil daratan Bali akan bertambah sempit. Mungkin Ibu Bupati dan para politisi lainnya punya cukup uang atau koneksi untuk bisa memiliki villa dipuncak Bedugul sehingga tidak perlu risau dengan abrasi yang kian mengkhawatirkan. Tetapi para petani dan nelayan miskin yang terkena dampak tidak tahu harus pindah kemana dan makan apa nantinya.


Alasan lapangan kerja sudah cukup sering didengar dan mungkin saat ini telah basi dan memuakkan. Karena alasan lapangan kerja, bukan berarti kita harus bunuh kehidupan pertiwi dan diri sendiri dengan mengikis daratan sedikit demi uang yang tidak seberapa. Sebenarnya, yang dibutuhkan oleh Ibu Bupati ini adalah sedikit kecerdasan, kreatifitas dan sensitifitas terhadap alam guna mencari model pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan.


Jika masih menggunakan model pembangunan primitif ini, maka sudah seharusnya lahir kaum-kaum feminist yang berjuang digaris depan dalam menyelamatkan ibu yang sedang diperkosa oleh maskulinitas para politisi. Para pemerkosa alam ini hanya bisa berhitung untuk melipatkan gandakan pundi ekonomi karena terang saja politik maskulin membutuhkan biaya yang sangat mahal. Mulai dari biaya memilihara para jago untuk menakut-nakuti rakyat, biaya komunikasi politik dalam membangun citra, hingga persiapan biaya untuk meredam orang yang berani kritis terhadap kebijakannya.


“Om mata bhumih putro aham prthivyah”

(Ya Tuhan, semoga kami mencintai tanah air ini sebagai Ibu hamba, dan hamba, putra-putra-Nya siap sedia membela-Nya)


Aktivis Lingkungan, tinggal di Nottingham, Inggris



*tulisan ini telah dipublikasi pada www.beritabali.com hasil modifikasi dari tulisan sebelumnya berjudul 'Perempuan dan Ekologi"

Kamis, 17 Maret 2011

Lagi-Lagi Tentang Perda RTRWP Bali

Partisipasi, Mental Birokrasi dan Wanprestasi


Oleh


Agung Wardana


Berbagai upaya untuk men-delegitimasi Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Provinsi Bali terus saja dilakukan. Mulai dari gugatan ke Mahkamah Agung hingga mendesak DPRD lewat pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pengkajian atas perda sampai tuduhan bahwa proses Perda tersebut tidak partisipatif.


Sebagai mantan anggota Tim Pengkaji Naskah Akademik dan Penyusun RTRW Bali yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi bersama 22 orang lainnya, penulis merasa perlu untuk meluruskan beberapa hal tersebut. Dengan demikian menjadi jelas dimana letak permasalahan partisipasi tersebut dan tidak menyesatkan masyarakat Bali kebanyakan.


Partisipasi Dalam Proses Pembahasan

Made Sudana saat penyerapan aspirasi di Kabupaten Badung menyatakan bahwa permasalahan pro-kontra Perda RTRW ini muncul karena kabupaten/kota tidak dilibatkan (Bali Post, 21/01/11). Argumentasi ini juga digunakan oleh kalangan Dewan Provinsi untuk dijadikan alasan guna melakukan penyerapan aspirasi dan membentuk Pansus.


Sebagai pendatang baru di DPRD Bali, karena saat proses pembahasan ranperda bergulir, Made Sudana masih menjabat sebagai anggota DPRD Tabanan. Sepertinya beliau tidak mengikuti proses panjang dan melelahkan yang berlangsung di provinsi. Atau mungkin karena beliau sedang sibuk mengurus pelanggaran tata ruang yang juga banyak terjadi di daerahnya, seperti di Pantai Kelating dan Wongaya Betan.


Bahwa sejatinya, pelibatan kabupaten/kota telah terjadi bahkan kepentingan mereka juga banyak yang diakomodir. Hal ini dapat dilihat dari masuknya usulan kabupaten/kota dalam Perda, misalnya ada kabupaten yang minta pelabuhan atau fasilitas lainnya pun telah diakomodir.


Sejak konsultasi publik awal yang diadakan di Bappeda Bali pada Februari 2009, kabupaten/kota diundang. Dalam konsultasi ini, Pemerintah Provinsi bermaksud untuk membahas draft rancangan peraturan daerah (Ranperda) RTRW Bali pertama yang disusun oleh konsultan. Dalam sesi penggalian masukan, undangan dari Bappeda Karangesem menjadi pusat perhatian karena menyatakan sikapnya dalam membela pembangunan hotel di bukit Mimba. Kasus Mimba saat itu memang tengah hangat menjadi sorotan publik apalagi setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) Karangasem yang melabrak aturan tata ruang saat itu (Perda No. 3 Tahun 2005)


Berikutnya, dalam pembahasan draft Ranperda versi kedua bulan April 2009 yang berlangsung di Graha Sabha, kabupaten/kota lengkap dengan masyakarat yang berkepentingan juga diundang untuk memberikan masukan. Tidak hanya itu, Rembug Krama untuk Keadilan Tata Ruang yang dilakukan oleh Forum Peduli Gumi Bali pada 7 Juli 2009 pun dihadiri oleh beberapa utusan pemerintah kabupaten. Dalam rembug ini kembali pihak Bappeda Karangasem juga bersikukuh pada sikapnya membela pembangunan di Mimba dihadapan ratusan peserta, Made Arjaya, anggota DPRD dan Bapak Ngakan, perwakilan Bappeda Bali.


Jadi sebaiknya sebelum mengungkapkan fakta bahwa kabupaten/kota tidak pernah dilibatkan, pihak bersangkutan melakukan pendalaman terhadap proses yang telah dilakukan. Misalnya dengan jalan sederhana yakni melihat kembali surat undangan yang dilayangkan Bappeda Bali setiap kali dilaksanakan konsultasi publik maupun rapat terkait pembahasan ranperda.


Mengingkari Kesepakatan

Bukti yang lebih terang mengenai keterlibatan kabupaten/kota terdapat dalam lampiran XVIII Perda RTRW sendiri. Dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda mengatur tentang wilayah kabupaten/kota yang disepakati menjadi kawasan strategis provinsi. Artinya, ketika kabupaten/kota sepakat bahkan menandatanginya, maka secara legal pemerintah kabupaten/kota mendelegasikan kewenangannya dalam pengelolaan kawasan strategis tersebut kepada pemerintah provinsi.


Dalam kasus Badung, dengan jelas dalam lampiran dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung sepakat untuk memasukkan Tuban, Kuta dan Nusa Dua sebagai kawasan strategis provinsi. Jadi sesuai pasal 132 (3) (d) Perda RTRW Bali, Pemerintah Provinsi Bali memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan moratorium pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan tersebut dalam rangka ‘pengendalian pemanfaatan ruang’.


Maka kemudian menjadi aneh dan tidak lucu ketika Badung dan kabupaten lainnya menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Perda RTRW ini. Terlebih lagi mereka menjadi terlihat munafik dengan melakukan pengingkaran dan menolak untuk tunduk pada kesepakatan yang telah dibuatnya sendiri.


Masalah Birokrasi

Sepanjang rapat-rapat yang diikuti penulis dalam proses pembahasan Ranperda, memang Bupati/Walikota tidak pernah mengikutinya. Kabupaten/kota terlihat diwakili oleh Ketua Bappeda Kabupaten atau bahkan hanya staf bawahannya. Dalam prosesnya, mereka tidak banyak berkomentar dan cenderung diam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mereka tidak berkeberatan terhadap kesimpulan rapat yang diambil dalam forum.


Penulis melihat disini letak gap komunikasi yang terjadi antara proses yang bejalan di provinsi dengan informasi yang diterima di kabupaten. Mental birokrasi yang asal bapak senang (ABS) terkadang menyebabkan informasi menjadi bias dan tidak tersampaikan dengan baik kepada atasannya. Jika saat ini para Bupati/Walikota beranggapan bahwa suara mereka tidak diakomodir, maka selayaknya mereka menyalahkan bawahannya yang tidak pernah menyampaikan aspirasi dari kabupaten/kota-nya ketika forum berlangsung.


Ketidakhadiran Bupati/Walikota melainkan hanya dengan mengirim bawahannya menunjukkan ketidakseriusan mereka dalam permasalahan tata ruang ini. Jadi sungguh bukan tindakan yang bijaksana untuk menyalahkan proses pembahasan Perda ketika nyatanya mereka acuh tak acuh selama ini. Namun ketika telah disepakati, sepertinya para Bupati/Walikota seperti kebakaran jenggot dan emosional menanggapi. Hal ini justru menunjukkan kekerdilan sikap seorang pemimpin daerah.


Renungan

Segala cara digunakan untuk mengobrak-abrik Perda yang belum genap berumur 2 tahun tersebut. Legimasi dan integritas Pansus DPRD dipertanyakan, upaya peninjauan kembali (review) yang tidak sejalan dengan aturan mendapatkan sorotan dari banyak kalangan, dan tuduhan tidak partisipatif yang telah terjawab dengan jelas diatas. Maka, setelah itu entah apalagi argumentasi berikutnya yang akan mereka hembuskan.


Namun yang pasti dari semua argumentasi mereka adalah kentalnya kepentingan investasi sebagai berhala baru. Peranan pemerintah baik eksekutif atau legislatif semakin berubah yakni dengan jelas memperlihatkan diri menjadi corong investasi. Sebagai rakyat Bali yang mencintai pertiwi dan ingin mewariskannya kepada anak cucu kita nanti, dengan demikian kita mesti bertanya kepada mereka: masih layakkah mereka tersebut menyatakan dirinya mewakili kepentingan kita?


Penulis, aktivis lingkungan

Sedang belajar di Inggris


telah dipublikasikan di http://beritabali.com/index.php?reg&kat&s=opini&id=201103170001

Senin, 28 Februari 2011

Kualifikasi Pernyataan Dalam Kesesatan Yang Sama

Oleh


Agung Wardana




Hari ini, berbagai upaya dilakukan untuk mengklarifikasi sesat pikir Panudiana Khun atas tanah dan pertanian Bali. Artikel saya berjudul “Kesesatan Pikir Tanah dan Pertanian Bali’ yang diposting di blog, website Berita Bali online, link yang tersebar di facebook menjadi sasaran upaya ‘pelurusan’ tersebut. Email pribadi saya pun menjadi sasaran yang sama. Memang nama yang digunakan berbeda-beda, mungkin untuk menciptakan nuansa bahwa sang pengusaha memiliki banyak pendukung, mulai dari Jonathan, To Be True, sampai Super Ajun.


Berita Bali sendiri juga telah menurunkan berita klarifikasi atas nama beliau sendiri (BB, 25/02/11). Di berita tersebut, Bapak Khun menyatakan bahwa ia tidak ada keinginan untuk mentransmigrasikan petani Bali namun hanya sebatas memberikan usulan kepada petani (Bali) agar “mendapatkan penghidupan yang lebih baik di daerah yang baru”.


Di blog, seorang bernama ‘Panudiana’ mangakses tulisan saya pada 25 Feburari 2011 jam 20:13 dan memposting komentar namun kemudian dihapus oleh penulisnya. Dalam selang waktu tiga menit (jam 20:16), seorang bernama ‘Jonathan’ memberikan komentar yang menyatakan ada ‘kejanggalan’ dalam pernyataan Panudiana Khun, yang selama ini, menurutnya, selalu berpihak pada rakyat.


Pihak yang bernama Jonathan ini justru bertanya, “apakah ini merupakan salah interpretasi dari wartawan?” Ia kemudian melanjutkan, “industri pertanian (yang dimaksud Panudiana Khun tidak cocok di Bali) adalah pertanian skala besar yaitu (model pertanian yang) memerlukan tanah yang sangat luas, contohnya karet, sawit, dll…” Bentuk apologi lain juga ia sampaikan adalah lewat pernyataan, “petani-petani yang sekarang di Bali ini sudah berlangsung cukup bagus.”


Hal yang menarik adalah secara utuh komentar tersebut di copy-paste untuk mengomentari tulisan saya di website Berita Bali dengan nama To Be True dan kemudian dikirimkan ke email pribadi saya atas nama Super Ajun.


Untuk menyederhanakan respon ini, saya mencoba untuk melihat klarifikasi yang dilakukan oleh Khun, Super Ajun, To Be True dan Jonathan sebagai satu kesatuan pendapat. Karena sejatinya substansi yang coba diluruskan oleh “orang-orang” ini (jika bukan satu orang) hampir seluruhnya menyangkut hal-hal yang sama.


Jika dicermati lebih dalam, ternyata tidak ada bantahan yang berarti terhadap sikap Khun sebelumnya. Dari komentar maupun pendapat tersebut, yang ada hanya penyebutan kualifikasi atau penurunan derajat kepastian atas pernyataan sebelumnya. Selain itu, empat premis atas kesesatan pikir beliau yang saya kemukakan dalam artikel saya tidak pernah dibantah sama sekali oleh pihak tersebut.


Salah satu kualifikasi yang disampaikan adalah mengenai model pertanian yang tidak cocok di Bali. Dalam pernyataannya di awal, Khun menyebutkan ‘pertanian’ (secara umum) - kecuali ‘pertanian yang menjadi pelengkap pariwisata’ - tidaklah cocok di Bali. Namun selanjutnya dalam klarifikasinya, ia menyebutkan kualifikasi bahwa yang dimaksud ‘pertanian’ di pernyataan awal adalah ‘pertanian skala besar dan memerlukan lahan yang luas’.


Namun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan istilah ‘pertanian skala besar dan memerlukan lahan yang luas’ disini. Apakah yang dimaksud adalah model pertanian berbasis korporasi terpusat? Ataukah yang dimaksud adalah petak-petak sawah yang dimiliki oleh petani-petani kecil yang jika digabungkan juga bisa mencapai luasan yang signifikan?


Jika ia memberikan contoh sawit, maka saya simpulkan bahwa apa yang dimaksud ‘pertanian skala besar dan memerlukan lahan yang luas’ tersebut adalah perkebunan monokultur yang terpusat berbasis korporasi seperti yang ada di Kalimantan maupun di Sumatera. Justru disinilah letak keanehan kualifikasinya karena sebenarnya sudah menjadi kebenaran umum bahwa Bali tidak memiliki perkebunan sawit seperti itu. Hal ini juga diperjelas dari kebijakan publik yang tidak pernah merencakan untuk mengembangkan perkebunan sawit monokultur yang banyak menimbulkan masalah.


Dengan demikian, pendapat Bapak Khun kehilangan relevansinya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan jurnalis terkait alih fungsi lahan di Bali. Pertama karena pertanian skala besar yang boros lahan seperti perkebunan sawit nyata-nyata tidak ada di Bali. Kedua, menjadi tidak masuk akal jika pertanian dianggap menjadi ancaman terhadap tingginya alih fungsi lahan. Padahal selama ini pertanianlah yang mampu menjaga produktifitas tanah keseimbangan ekologis. Justru ekspansi industri pariwisata yang menjadi ancaman utama alih fungsi lahan di Bali.


Selain itu klarifikasi juga disampaikan prihal ‘usulan’ transmigrasi. Bahwa sebuah kenyataan umum pula jika seorang Panudiana Khun, ataupun Apindo, tidak punya otoritas untuk memerintahkan petani Bali untuk bertransmigrasi. Jadi sejak awal apa yang dinyatakan oleh beliau merupakan sebuah usulan. Namun disini, letak permasalahannya bukan pada bentuk pernyataan apakah berupa ‘usulan’ atau ‘perintah’, tetapi pada etis atau tidaknya sebuah pernyataan seperti itu disampaikan kepada publik.


Upaya klarifikasi yang coba dibangun tidak berhenti hanya sampai disitu. Kualifikasi dan klarifikasi juga coba dipercantik dengan penambahan sebuah klaim bahwa komentar Khun selama ini dianggap selalu berpihak pada masyarakat Bali. Kenyataannya, dalam banyak pernyataan publik yang dibuat oleh seorang Panudiana Khun justru mencermikan kerakusan seorang korporatis.


Pada sebuah harian berbahasa Inggris, misalnya, Khun dengan jelas menolak moratorium pembangunan infrastruktur pariwisata (JP, 11/02/11). Alasannya sangat klasik, karena takut investor akan lari ke daerah lain dan mengembangkan pariwisata di kawasan tersebut. Nampaknya, ada sebuah ketakutan akan kehilangan pangsa pasar jika pariwisata Bali disaingi oleh daerah yang lain, misalnya Lombok. Padahal moratorium yang dimaksud adalah upaya membantu Bali Selatan keluar dari kemelut sosial dan ekologi yang disebabkan oleh ekspansi pariwisata.


Dalam kesempatan lain, beliau juga jelas-jelas menyatakan menolak kenaikan pajak air bawah tanah (ABT) bagi sektor pariwisata (Bisnis Bali, 31/08/10). Disini prinsip ekonomi “dengan biaya semurah-murahnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya” menjadi sangat terang benerang. Selain itu, air yang merupakan res communis dianggap barang bebas yang dapat diekspolitasi sebesar-besarnya dalam melayani akumulasi keuntungan.


Sikap penolakan Khun atas nama Apindo Bali ini jelas kontradiktif dengan upaya menyelamatan sumber daya air di Bali. Karena selama ini sektor pariwisata dikenal sangat boros dan menghambur-hamburkan air. Selain itu ABT oleh industri pariwisata disedot melampaui kemampuan daur ulang hidrologinya untuk melayani kesenangan dan kepuasan para turis. Sementara itu, banyak masyarakat Bali yang tidak memiliki akses memadai terhadap air bersih yang menjadi kebutuhan dasar mereka.


Alih-alih meminta maaf, pihak yang mengklarifikasi pernyataan Khun justru mencoba melempar kesalahan pada jurnalis. Lemparan kesalahan tafsir kepada jurnalis ini merupakan sebuah hal yang aneh dan terkesan dipaksakan. Mengingat antara pernyataan awal dengan klarifikasi yang disampaikan sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar apalagi membantah satu sama lain. Jadi penafsiran jurnalis sepertinya bersesuaian dengan kerangka berpikir yang coba disampaikan bapak Panudiana Khun.


Selanjutnya, adalah hak pembaca untuk mengambil kesimpulan.

Penulis, Aktivis Lingkungan

Sedang belajar di Inggris

Jumat, 25 Februari 2011

Sesat Pikir Tanah dan Pertanian Bali

(Tanggapan atas sikap Apindo Bali)


Oleh


Agung Wardana



Kondisi dilema memang tengah dihadapi masyarakat Bali. Antara mempertahankan kondisi pertanian Bali (bahkan meningkatkannya), dengan mendukung perluasan industri pariwisata yang semakin lama semakin rakus. Dalam kondisi dilema ini, Panundiana Khun, Ketua APINDO Bali, sebagaimana diberitakan oleh sebuah media online (BB, 15/02/11), menyatakan bahwa pertanian tidak cocok di Bali dan mengusulkan agar pemerintah melaksanakan program transmigrasi bagi para petani Bali.


Sikap Bapak Panundiana Khun ini, entah atas nama pribadi ataupun mewakili organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bali, nampaknya mendapat respon beragam di dunia maya. Namun demikian, pertama, masyarakat Bali perlu angkat topi atas kelugasan beliau untuk memberikan gagasan dan solusi atas dilema. Kedua, bahwa dengan pernyataan tegas kepada publik tersebut, saat ini menjadi semakin jelas siapa dan kelompok mana yang berpotensi menghambat perbaikan sektor pertanian di Bali.


Ketiga, sebagai kelompok kapitalis yang berkepentingan untuk mendapatkan lahan dalam rangka melakukan ekspansi modal dan akumulasi keuntungan, sikap beliau tersebut adalah sebuah kewajaran. Namun cara pandang yang lain semestinya juga tidak begitu saja boleh dinegasikan melainkan cara pandang lain juga harus mendapat porsi yang sama untuk dipahami publik.


Dengan demikian tulisan ini bermaksud untuk mengurai cara pandang lain dan sekaligus juga merespon kesesatan berpikir yang disampaikan oleh beliau. Adapun premis-premis yang bisa ditarik dari argumentasi tersebut adalah:


1. Tanah Sebagai Sumber Daya Alam Semata

Lewat pernyataannya, sepertinya Apindo Bali hanya melihat tanah (lahan) sebagai sumber daya alam semata (kapital). Sehingga asumsi mereka tanah sepenuhnya tunduk pada hukum-hukum ekonomi pasar dengan prinsip utama: siapa yang memiliki uang untuk membeli maka ia memiliki hak mutlak atas lahan tersebut.


Pandangan ini jelas ahistoris dan bias ekonomistik. Pertama, pandangan ini ahistoris karena melupakan sejarah bahwa begitu banyak pengorbanan dilakukan untuk mempertahankan sejengkal tanah yang coba dirampas oleh pihak lain, misalnya kolonial, negara maupun investor. Mari kita belajar bersama dari kasus-kasus seperti perjuangan melawan kolonial, melawan proyek BNR, proyek Selasih atau Pecatu, hingga kasus pembantaain massal 1965-1966 dimana tanah menjadi salah satu pemicu konflik yang terpenting.


Kedua, pandangan ini sangat bias ekonomistik karena menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 tanah memiliki fungsi yang tidak semata-mata sebagai kapital tapi juga berfungsi sosial dan bernilai religius-magis. Artinya, tanah menjadi ruang hidup dan landasan untuk membangun relasi sosial-ekologi manusia dan alam yang diatasnya. Selain itu, hubungan manusia dengan tanah juga terkadang merupakan relasi spiritual seperti misalnya cara pandang tradisional yang melihat tanah sebagai ‘Ibu Pertiwi” yang melindungi, memelihara, dan menghidupi para sentana-nya.


2. Pertanian Hanya Merupakan Corak Produksi

Di mata kaum industrialis, pertanian dilihat hanya sebagai sebuah corak produksi untuk menghasilkan pangan yang diperdagangkan (kegiatan ekonomi). Dalam hal ini Bapak Panundiana Khun menegasikan fakta bahwa bahwa banyak petani yang memproduksi pangan untuk makanan mereka sendiri (subsisten).


Hal yang terpenting lagi, bertani bukanlah semata kegiatan ekonomi bagi para petani Bali tetapi sebuah praktek spiritual yang sarat makna dan ritual. Selain itu, kegiatan pertanian tradisional juga merupakan praktek untuk menyeimbangkan ekologi. Misalnya, irigasi tradisional dengan menggunakan parit-parit lahan basah, merupakan kearifan traditional yang mampu mengurangi resiko banjir akibat run-off air hujan.


Keanekaragaman hayati juga dipertahankan dalam praktek pertanian tradisional ini. Sehingga dapat mendukung produksi dan diversifikasi pangan, serta menyediakan layanan yang lain seperti obat-obatan. Jelas sekali bahwa, pertanian bukan saja kegiatan ekonomi semata, tetapi pertanian juga merupakan corak kehidupan rakyat kecil dan merupakan kerja pelayanan bagi keseimbangan alam dan kehidupan yang sudah sepatutnya mendapatkan penghormatan dari semua orang yang perlu makan.


3. Menjawab Akar Permasalahan Hancurnya Sendi Pertanian Bali

Nampaknya sikap yang disampaikan Apindo Bali bahwa lahan di Bali sudah tidak mampu lagi untuk dikembangkan untuk pertanian sehingga petani Bali harus transmigrasi merupakan tawaran solusi yang prematur. Bagi para industrialis akar permasalahan pertanian menjadi tidak relevan untuk dibicarakan karena mereka membutuhkan solusi pragmatis dalam mengejar keuntungan secepat mungkin.


Mereka ini ingin menutup mata terhadap akar permasalahan hancurnya sendi pertanian Bali. Bagi orang yang mendapatkan informasi utuh atas kondisi Bali, akan dengan mudah menunjuk bahwa kerakusan industri pariwisata adalah salah satu akar masalah ini. Memang juga harus diakui bahwa lemahnya keberpihakan politik terhadap pertanian juga menjadi hal yang penting. Namun sikap meng-anak-emas-kan industri pariwisata dan menelantarkan pertanian diambil para politisi merefleksikan pandangan politisi melihat industri pariwisata yang dapat menjadi pundi-pundi dana untuk berkuasa.


4. Simplifikasi Persoalan Transmigrasi

Bapak Panundiana Khun menawarkan solusi untuk pemberlakukan program transmigrasi bagi para petani, misalnya ke Kalimantan. Sepertinya, logika model Orde Baru masih kental dalam solusi ini, yang melihat bahwa dengan program transmigrasi permasalahan lahan ini bisa terselesaikan. Jika beliau memahami kompleksitas permasalahan transmigrasi di negeri ini, mungkin beliau akan lebih hati-hati dalam menawarkan solusi ini.


Transmigrasi tidak menyelesaikan permasalahan lahan dan malah memperparah kusutnya permasalahan transmigrasi. Pertama, transmigrasi berarti memindahkan satu permasalahan di Bali ke tempat transmigrasi. Hal ini karena sering kali lahan yang disediakan untuk bertani di kawasan transmigrasi adalah hutan atau gambut, yang memiliki fungsi ekologis bagi kawasan setempat. Selanjutnya, sering kali terjadi tensi ataupun konflik antara transmigran dengan penduduk lokal akibat kecemburuan sosial.


Kedua, dengan transmigrasi, berarti masyarakat Bali sedang ‘membuang’ warga-nya yang miskin dan tidak mampu bertahan ditengah kompetisi yang semakin menggila di Bali. Ironisnya, disisi yang lain, masyarakat Bali (terutama para pengusaha dan penguasa) justru mengundang jutaan turis, orang kaya, maupun ekspatriat, untuk menetap di Bali. Pertanyaannya, apakah hal ini sebuah tindakan yang etis dan bermoral? Bukankan seharusnya kita yang membela warga Bali yang sedang dimarjinalkan oleh ketidakadilan pariwisata ini?


Dengan uraian diatas, bahwa jelas premis-premis yang diungkapkan oleh Bapak Panundiana Khun, atas nama pribadi atau organisasi, sangat lemah dan tidak etis untuk diikuti. Karena premis tersebut justru akan mempercepat kehancuran Bali secara sosial, ekonomi dan ekologi.


Tentu kita tidak ingin kehancuran tersebut terjadi dan kita juga tidak ingin melihat Bali semata-mata dijadikan taman bermain kelompok berduit dan koloni-koloni para turis. Sedangkan kita yang miskin semakin terpinggirkan dan ingin dibuang dari pertiwi sendiri, dengan agenda agar kemiskinan tidak merusak pemandangan para turis yang sedang bermain-main di pulau yang disebut surga ini.


Penulis, Aktivis Lingkungan

Sedang Belajar di Inggris