Senin, 28 Februari 2011

Kualifikasi Pernyataan Dalam Kesesatan Yang Sama

Oleh


Agung Wardana




Hari ini, berbagai upaya dilakukan untuk mengklarifikasi sesat pikir Panudiana Khun atas tanah dan pertanian Bali. Artikel saya berjudul “Kesesatan Pikir Tanah dan Pertanian Bali’ yang diposting di blog, website Berita Bali online, link yang tersebar di facebook menjadi sasaran upaya ‘pelurusan’ tersebut. Email pribadi saya pun menjadi sasaran yang sama. Memang nama yang digunakan berbeda-beda, mungkin untuk menciptakan nuansa bahwa sang pengusaha memiliki banyak pendukung, mulai dari Jonathan, To Be True, sampai Super Ajun.


Berita Bali sendiri juga telah menurunkan berita klarifikasi atas nama beliau sendiri (BB, 25/02/11). Di berita tersebut, Bapak Khun menyatakan bahwa ia tidak ada keinginan untuk mentransmigrasikan petani Bali namun hanya sebatas memberikan usulan kepada petani (Bali) agar “mendapatkan penghidupan yang lebih baik di daerah yang baru”.


Di blog, seorang bernama ‘Panudiana’ mangakses tulisan saya pada 25 Feburari 2011 jam 20:13 dan memposting komentar namun kemudian dihapus oleh penulisnya. Dalam selang waktu tiga menit (jam 20:16), seorang bernama ‘Jonathan’ memberikan komentar yang menyatakan ada ‘kejanggalan’ dalam pernyataan Panudiana Khun, yang selama ini, menurutnya, selalu berpihak pada rakyat.


Pihak yang bernama Jonathan ini justru bertanya, “apakah ini merupakan salah interpretasi dari wartawan?” Ia kemudian melanjutkan, “industri pertanian (yang dimaksud Panudiana Khun tidak cocok di Bali) adalah pertanian skala besar yaitu (model pertanian yang) memerlukan tanah yang sangat luas, contohnya karet, sawit, dll…” Bentuk apologi lain juga ia sampaikan adalah lewat pernyataan, “petani-petani yang sekarang di Bali ini sudah berlangsung cukup bagus.”


Hal yang menarik adalah secara utuh komentar tersebut di copy-paste untuk mengomentari tulisan saya di website Berita Bali dengan nama To Be True dan kemudian dikirimkan ke email pribadi saya atas nama Super Ajun.


Untuk menyederhanakan respon ini, saya mencoba untuk melihat klarifikasi yang dilakukan oleh Khun, Super Ajun, To Be True dan Jonathan sebagai satu kesatuan pendapat. Karena sejatinya substansi yang coba diluruskan oleh “orang-orang” ini (jika bukan satu orang) hampir seluruhnya menyangkut hal-hal yang sama.


Jika dicermati lebih dalam, ternyata tidak ada bantahan yang berarti terhadap sikap Khun sebelumnya. Dari komentar maupun pendapat tersebut, yang ada hanya penyebutan kualifikasi atau penurunan derajat kepastian atas pernyataan sebelumnya. Selain itu, empat premis atas kesesatan pikir beliau yang saya kemukakan dalam artikel saya tidak pernah dibantah sama sekali oleh pihak tersebut.


Salah satu kualifikasi yang disampaikan adalah mengenai model pertanian yang tidak cocok di Bali. Dalam pernyataannya di awal, Khun menyebutkan ‘pertanian’ (secara umum) - kecuali ‘pertanian yang menjadi pelengkap pariwisata’ - tidaklah cocok di Bali. Namun selanjutnya dalam klarifikasinya, ia menyebutkan kualifikasi bahwa yang dimaksud ‘pertanian’ di pernyataan awal adalah ‘pertanian skala besar dan memerlukan lahan yang luas’.


Namun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan istilah ‘pertanian skala besar dan memerlukan lahan yang luas’ disini. Apakah yang dimaksud adalah model pertanian berbasis korporasi terpusat? Ataukah yang dimaksud adalah petak-petak sawah yang dimiliki oleh petani-petani kecil yang jika digabungkan juga bisa mencapai luasan yang signifikan?


Jika ia memberikan contoh sawit, maka saya simpulkan bahwa apa yang dimaksud ‘pertanian skala besar dan memerlukan lahan yang luas’ tersebut adalah perkebunan monokultur yang terpusat berbasis korporasi seperti yang ada di Kalimantan maupun di Sumatera. Justru disinilah letak keanehan kualifikasinya karena sebenarnya sudah menjadi kebenaran umum bahwa Bali tidak memiliki perkebunan sawit seperti itu. Hal ini juga diperjelas dari kebijakan publik yang tidak pernah merencakan untuk mengembangkan perkebunan sawit monokultur yang banyak menimbulkan masalah.


Dengan demikian, pendapat Bapak Khun kehilangan relevansinya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan jurnalis terkait alih fungsi lahan di Bali. Pertama karena pertanian skala besar yang boros lahan seperti perkebunan sawit nyata-nyata tidak ada di Bali. Kedua, menjadi tidak masuk akal jika pertanian dianggap menjadi ancaman terhadap tingginya alih fungsi lahan. Padahal selama ini pertanianlah yang mampu menjaga produktifitas tanah keseimbangan ekologis. Justru ekspansi industri pariwisata yang menjadi ancaman utama alih fungsi lahan di Bali.


Selain itu klarifikasi juga disampaikan prihal ‘usulan’ transmigrasi. Bahwa sebuah kenyataan umum pula jika seorang Panudiana Khun, ataupun Apindo, tidak punya otoritas untuk memerintahkan petani Bali untuk bertransmigrasi. Jadi sejak awal apa yang dinyatakan oleh beliau merupakan sebuah usulan. Namun disini, letak permasalahannya bukan pada bentuk pernyataan apakah berupa ‘usulan’ atau ‘perintah’, tetapi pada etis atau tidaknya sebuah pernyataan seperti itu disampaikan kepada publik.


Upaya klarifikasi yang coba dibangun tidak berhenti hanya sampai disitu. Kualifikasi dan klarifikasi juga coba dipercantik dengan penambahan sebuah klaim bahwa komentar Khun selama ini dianggap selalu berpihak pada masyarakat Bali. Kenyataannya, dalam banyak pernyataan publik yang dibuat oleh seorang Panudiana Khun justru mencermikan kerakusan seorang korporatis.


Pada sebuah harian berbahasa Inggris, misalnya, Khun dengan jelas menolak moratorium pembangunan infrastruktur pariwisata (JP, 11/02/11). Alasannya sangat klasik, karena takut investor akan lari ke daerah lain dan mengembangkan pariwisata di kawasan tersebut. Nampaknya, ada sebuah ketakutan akan kehilangan pangsa pasar jika pariwisata Bali disaingi oleh daerah yang lain, misalnya Lombok. Padahal moratorium yang dimaksud adalah upaya membantu Bali Selatan keluar dari kemelut sosial dan ekologi yang disebabkan oleh ekspansi pariwisata.


Dalam kesempatan lain, beliau juga jelas-jelas menyatakan menolak kenaikan pajak air bawah tanah (ABT) bagi sektor pariwisata (Bisnis Bali, 31/08/10). Disini prinsip ekonomi “dengan biaya semurah-murahnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya” menjadi sangat terang benerang. Selain itu, air yang merupakan res communis dianggap barang bebas yang dapat diekspolitasi sebesar-besarnya dalam melayani akumulasi keuntungan.


Sikap penolakan Khun atas nama Apindo Bali ini jelas kontradiktif dengan upaya menyelamatan sumber daya air di Bali. Karena selama ini sektor pariwisata dikenal sangat boros dan menghambur-hamburkan air. Selain itu ABT oleh industri pariwisata disedot melampaui kemampuan daur ulang hidrologinya untuk melayani kesenangan dan kepuasan para turis. Sementara itu, banyak masyarakat Bali yang tidak memiliki akses memadai terhadap air bersih yang menjadi kebutuhan dasar mereka.


Alih-alih meminta maaf, pihak yang mengklarifikasi pernyataan Khun justru mencoba melempar kesalahan pada jurnalis. Lemparan kesalahan tafsir kepada jurnalis ini merupakan sebuah hal yang aneh dan terkesan dipaksakan. Mengingat antara pernyataan awal dengan klarifikasi yang disampaikan sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar apalagi membantah satu sama lain. Jadi penafsiran jurnalis sepertinya bersesuaian dengan kerangka berpikir yang coba disampaikan bapak Panudiana Khun.


Selanjutnya, adalah hak pembaca untuk mengambil kesimpulan.

Penulis, Aktivis Lingkungan

Sedang belajar di Inggris

Jumat, 25 Februari 2011

Sesat Pikir Tanah dan Pertanian Bali

(Tanggapan atas sikap Apindo Bali)


Oleh


Agung Wardana



Kondisi dilema memang tengah dihadapi masyarakat Bali. Antara mempertahankan kondisi pertanian Bali (bahkan meningkatkannya), dengan mendukung perluasan industri pariwisata yang semakin lama semakin rakus. Dalam kondisi dilema ini, Panundiana Khun, Ketua APINDO Bali, sebagaimana diberitakan oleh sebuah media online (BB, 15/02/11), menyatakan bahwa pertanian tidak cocok di Bali dan mengusulkan agar pemerintah melaksanakan program transmigrasi bagi para petani Bali.


Sikap Bapak Panundiana Khun ini, entah atas nama pribadi ataupun mewakili organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bali, nampaknya mendapat respon beragam di dunia maya. Namun demikian, pertama, masyarakat Bali perlu angkat topi atas kelugasan beliau untuk memberikan gagasan dan solusi atas dilema. Kedua, bahwa dengan pernyataan tegas kepada publik tersebut, saat ini menjadi semakin jelas siapa dan kelompok mana yang berpotensi menghambat perbaikan sektor pertanian di Bali.


Ketiga, sebagai kelompok kapitalis yang berkepentingan untuk mendapatkan lahan dalam rangka melakukan ekspansi modal dan akumulasi keuntungan, sikap beliau tersebut adalah sebuah kewajaran. Namun cara pandang yang lain semestinya juga tidak begitu saja boleh dinegasikan melainkan cara pandang lain juga harus mendapat porsi yang sama untuk dipahami publik.


Dengan demikian tulisan ini bermaksud untuk mengurai cara pandang lain dan sekaligus juga merespon kesesatan berpikir yang disampaikan oleh beliau. Adapun premis-premis yang bisa ditarik dari argumentasi tersebut adalah:


1. Tanah Sebagai Sumber Daya Alam Semata

Lewat pernyataannya, sepertinya Apindo Bali hanya melihat tanah (lahan) sebagai sumber daya alam semata (kapital). Sehingga asumsi mereka tanah sepenuhnya tunduk pada hukum-hukum ekonomi pasar dengan prinsip utama: siapa yang memiliki uang untuk membeli maka ia memiliki hak mutlak atas lahan tersebut.


Pandangan ini jelas ahistoris dan bias ekonomistik. Pertama, pandangan ini ahistoris karena melupakan sejarah bahwa begitu banyak pengorbanan dilakukan untuk mempertahankan sejengkal tanah yang coba dirampas oleh pihak lain, misalnya kolonial, negara maupun investor. Mari kita belajar bersama dari kasus-kasus seperti perjuangan melawan kolonial, melawan proyek BNR, proyek Selasih atau Pecatu, hingga kasus pembantaain massal 1965-1966 dimana tanah menjadi salah satu pemicu konflik yang terpenting.


Kedua, pandangan ini sangat bias ekonomistik karena menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 tanah memiliki fungsi yang tidak semata-mata sebagai kapital tapi juga berfungsi sosial dan bernilai religius-magis. Artinya, tanah menjadi ruang hidup dan landasan untuk membangun relasi sosial-ekologi manusia dan alam yang diatasnya. Selain itu, hubungan manusia dengan tanah juga terkadang merupakan relasi spiritual seperti misalnya cara pandang tradisional yang melihat tanah sebagai ‘Ibu Pertiwi” yang melindungi, memelihara, dan menghidupi para sentana-nya.


2. Pertanian Hanya Merupakan Corak Produksi

Di mata kaum industrialis, pertanian dilihat hanya sebagai sebuah corak produksi untuk menghasilkan pangan yang diperdagangkan (kegiatan ekonomi). Dalam hal ini Bapak Panundiana Khun menegasikan fakta bahwa bahwa banyak petani yang memproduksi pangan untuk makanan mereka sendiri (subsisten).


Hal yang terpenting lagi, bertani bukanlah semata kegiatan ekonomi bagi para petani Bali tetapi sebuah praktek spiritual yang sarat makna dan ritual. Selain itu, kegiatan pertanian tradisional juga merupakan praktek untuk menyeimbangkan ekologi. Misalnya, irigasi tradisional dengan menggunakan parit-parit lahan basah, merupakan kearifan traditional yang mampu mengurangi resiko banjir akibat run-off air hujan.


Keanekaragaman hayati juga dipertahankan dalam praktek pertanian tradisional ini. Sehingga dapat mendukung produksi dan diversifikasi pangan, serta menyediakan layanan yang lain seperti obat-obatan. Jelas sekali bahwa, pertanian bukan saja kegiatan ekonomi semata, tetapi pertanian juga merupakan corak kehidupan rakyat kecil dan merupakan kerja pelayanan bagi keseimbangan alam dan kehidupan yang sudah sepatutnya mendapatkan penghormatan dari semua orang yang perlu makan.


3. Menjawab Akar Permasalahan Hancurnya Sendi Pertanian Bali

Nampaknya sikap yang disampaikan Apindo Bali bahwa lahan di Bali sudah tidak mampu lagi untuk dikembangkan untuk pertanian sehingga petani Bali harus transmigrasi merupakan tawaran solusi yang prematur. Bagi para industrialis akar permasalahan pertanian menjadi tidak relevan untuk dibicarakan karena mereka membutuhkan solusi pragmatis dalam mengejar keuntungan secepat mungkin.


Mereka ini ingin menutup mata terhadap akar permasalahan hancurnya sendi pertanian Bali. Bagi orang yang mendapatkan informasi utuh atas kondisi Bali, akan dengan mudah menunjuk bahwa kerakusan industri pariwisata adalah salah satu akar masalah ini. Memang juga harus diakui bahwa lemahnya keberpihakan politik terhadap pertanian juga menjadi hal yang penting. Namun sikap meng-anak-emas-kan industri pariwisata dan menelantarkan pertanian diambil para politisi merefleksikan pandangan politisi melihat industri pariwisata yang dapat menjadi pundi-pundi dana untuk berkuasa.


4. Simplifikasi Persoalan Transmigrasi

Bapak Panundiana Khun menawarkan solusi untuk pemberlakukan program transmigrasi bagi para petani, misalnya ke Kalimantan. Sepertinya, logika model Orde Baru masih kental dalam solusi ini, yang melihat bahwa dengan program transmigrasi permasalahan lahan ini bisa terselesaikan. Jika beliau memahami kompleksitas permasalahan transmigrasi di negeri ini, mungkin beliau akan lebih hati-hati dalam menawarkan solusi ini.


Transmigrasi tidak menyelesaikan permasalahan lahan dan malah memperparah kusutnya permasalahan transmigrasi. Pertama, transmigrasi berarti memindahkan satu permasalahan di Bali ke tempat transmigrasi. Hal ini karena sering kali lahan yang disediakan untuk bertani di kawasan transmigrasi adalah hutan atau gambut, yang memiliki fungsi ekologis bagi kawasan setempat. Selanjutnya, sering kali terjadi tensi ataupun konflik antara transmigran dengan penduduk lokal akibat kecemburuan sosial.


Kedua, dengan transmigrasi, berarti masyarakat Bali sedang ‘membuang’ warga-nya yang miskin dan tidak mampu bertahan ditengah kompetisi yang semakin menggila di Bali. Ironisnya, disisi yang lain, masyarakat Bali (terutama para pengusaha dan penguasa) justru mengundang jutaan turis, orang kaya, maupun ekspatriat, untuk menetap di Bali. Pertanyaannya, apakah hal ini sebuah tindakan yang etis dan bermoral? Bukankan seharusnya kita yang membela warga Bali yang sedang dimarjinalkan oleh ketidakadilan pariwisata ini?


Dengan uraian diatas, bahwa jelas premis-premis yang diungkapkan oleh Bapak Panundiana Khun, atas nama pribadi atau organisasi, sangat lemah dan tidak etis untuk diikuti. Karena premis tersebut justru akan mempercepat kehancuran Bali secara sosial, ekonomi dan ekologi.


Tentu kita tidak ingin kehancuran tersebut terjadi dan kita juga tidak ingin melihat Bali semata-mata dijadikan taman bermain kelompok berduit dan koloni-koloni para turis. Sedangkan kita yang miskin semakin terpinggirkan dan ingin dibuang dari pertiwi sendiri, dengan agenda agar kemiskinan tidak merusak pemandangan para turis yang sedang bermain-main di pulau yang disebut surga ini.


Penulis, Aktivis Lingkungan

Sedang Belajar di Inggris

Rabu, 02 Februari 2011

Mewujudkan Bali Yang Barbar!

Oleh


Agung Wardana



Setelah dapat bernapas lega karena Mahkamah Agung akhirnya menolak gugatan atas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Bali, kembali kita harus mengerutkan kening oleh cobaan baru. Sebuah proyek ambisus Convention Bali International Park (CBIP) siap dibangun diatas lahan 250 hektar dalam rangka pencitraan pemerintah di mata internasional.


Tidak hanya itu, fasilitas pelengkap lainnya yang mampu memanjakan peserta konferensi ASEAN Summit 2012 dan APEC 2013 juga telah mendapatkan restu pusat. Hal ini sungguh-sungguh menunjukkan ketidaksensitifan pemerintah pusat terhadap kondisi riil yang sedang terjadi di pulau kecil bernama Bali ini. Untuk itu, tulisan ini mencoba untuk mengupas asumsi yang coba dibangun bahwa seolah-olah Bali membutuhkan lagi sebuah arena konferensi internasional.


Asumsi Pertama: Membangun Pencitraan Positif

Meminjam ungkapan Kepala Biro Perencanaan dan Hukum Kemenbudpar, proyek prestius ini merupakan upaya pemerintah untuk menaikkan citra Indonesia di mata internasional. Sebenarnya, asumsi ini cukup beralasan karena pemerintahan yang impoten akan selalu membutuhkan sebuah pencitraan positif dimata pihak luar.


Kegagalan mengatasi permasalahan domestik mulai dari korupsi, pelayanan publik hingga multikulturalisme, membuat pemerintah pusat semakin berupaya untuk menebalkan topeng dan menambah dosis pewangi tubuh. Dengan demikian bopengnya wajah dan busuknya tubuh kuasa menjadi tersamar.


Namun permasalahannya, harga pencitraan penguasa pusat ini semakin lama menjadi semakin mahal. Saat ini Bali pun harus menjadi korban berikutnya. Tanpa disadari bahwa upaya pencitraan lewat politik mercusuar basi ini justru sedang membuka jalan menuju kearah barbarian politik di Bali.


Asumsi Kedua: Pemerintah Punya Kuasa

Dengan basis argumentasi bahwa peserta konferensi ini adalah para pejabat internasional jadi sudah sepatutnya diberikan keistimewaan. Dibuatkanlah tempat konferensi yang baru, akses jalan tanpa kemacetan, perluasan bandara dan infrstruktur lainnya yang justru jarang bisa dinikmati oleh orang Bali kebanyakan.


Ketika semua itu menjadi keinginan pemerintah pusat, tidak ada pemerintah daerah apalagi masyarakat sipil yang boleh menolak. Sungguh asumsi jaman Orde Baru yang masih dipertahankan di era yang katanya demokratis. Lebih jauh lagi, politik menjual murah Bali kepada dunia internasional yang merupakan politik kolonial juga tetap dipertahankan. Layaknya seorang perempuan cantik yang dipoles untuk dilacurkan oleh sang ayah dan seolah orang Bali tidak memiliki kemampuan selain menjadi pelayan bagi para tamu asing. Sepertinya menjadi pelayan yang baik merupakan kebahagian tertinggi bagi masyarakat Bali.


Sayangnya, penguasa tersebut tidak tunduk pada aturan yang ia sepakati sendiri. Misalnya, Perda RTRW yang dianggap menghambat pembangunan proyek diwacakan untuk direvisi padahal sebelumnya Perda telah disetujui pemerintah pusat. Hal ini merupakan bentuk kemunafikan kuasa untuk mendukung libido yang haus akan citra. Kemunafikan ditingkat pusat ini digunakan sebagai alat bagi penguasa lokal, Kabupaten Badung, untuk menyingkirkan Perda RTRW demi mengais pundi dari investor. Selanjutnya akan diikuti oleh kabupaten lain, maka membuka peluang menuju agenda untuk menentang upaya pelestarian Bali atas nama investasi.


Asumsi Ketiga: Memajukan Pariwisata dan Perekonomian Bali

Menurut pemrakarsa proyek CBIP, sebuah tempat konferensi baru dibutuhkan karena tempat yang ada selama ini tidak lagi memenuhi kelayakan. Namun tidak dijelaskan apa prasyarat kelayakan yang dimaksud mengingat kawasan yang lama juga beberapa kali justru menjadi tempat konferensi dunia misalnya UNFCCC, secara logika merupakan even yang jauh lebih besar dibandingkan pertemuan regional Asia.


Sepertinya terdapat indikasi sebuah perang bintang diantara korporasi atau pengusaha pariwisata. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk privatisasi model terbaru, yakni dengan jalan menarik pasar konferensi dari tempat lama yang dikelola negara menuju tempat baru yang berstatus privat. Siapa pun pemenangnya, multiplier effect yang dijanjikan oleh pariwisata hanya menyisakan sampah sisa pesta bagi masyarakat Bali.


Selain itu, tidak dijelaskan pula darimana sumber daya air dan energi akan diperoleh. Karena justru dua pelayanan dasar ini sedang mengalami permasalahan kronis bagi Bali. Jika korporasi ini tidak mampu menyediakan airnya secara mandiri, maka jelas akan memperparah konflik air yang selama ini terjadi antara, subak dengan PDAM ataupun perusahaan swasta. Karena selama ini konflik dipicu karena air yang selama ini dikelola petani diambil untuk memasok kebutuhan sektor pariwisata. Selain itu energi listrik dari sumber pembangkit akan diprioritaskan untuk memberikan pelayanan kepada perusahaan dan turis bukan kepada rakyatnya sendiri.


Renungan

Dengan demikian, lewat proyek Convention Bali International Park ini tidak berlebihan jika seorang mengatakan bahwa Bali merupakan taman bermain bagi orang-orang kaya, para pejabat dan turis asing. Sedangkan rakyatnya hidup semakin susah mengikuti standar pengeluaran pariwisata dan kehilangan pegangan setelah melihat pemerintah yang sibuk dengan urusan citra dan mengais pundi dari investor.


Jadi, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi seluruh masyarakat Bali apakah memang model pembangunan seperti ini yang kita idamkan bersama dan untuk siapa sebernarnya pembangunan Bali dilakukan. Karena kita hidup di Bali bukan hanya untuk mencari uang dan mengenyangkan perut tetapi juga menjaga Bali untuk kita mewariskan bagi anak cucu kita nantinya. Jika kita mewariskan Bali yang rusak dan hancur, maka anak cucu akan menyalahkan kita karena tidak berbuat apa-apa di saat masih ada waktu untuk bertindak menyelamatkan pertiwi.

Penulis, Aktivis Lingkungan

Sedang belajar di Inggris