Sabtu, 29 September 2012

Politik Ritual Atma Wedana

 
Politik Ritual Atma Wedana

Oleh

Agung Wardana



Nama pendeknya Arya Wedakarna. Sedangkan nama lengkapnya cukup panjang dan melelahkan untuk diingat ditambah lagi gelar akademis dan kebangsawanan yang mentereng. Anak dari Wedastra, seorang tokoh PNI di zamannya. Konon, pemuda ini masuk dalam daftar tokoh Hindu paling berpengaruh di nusantara dan acapkali mendapatkan penghargaan serta memecahkan rekor MURI. Nampaknya semua modal (kultural, finansial, sosial dan simbolik) ia miliki dan bahkan namanya pun disebut-sebut sebagai pemimpin masa depan Bali.

Tidak hanya itu, hampir setiap hari kegiatan pemuda ini dimuat oleh media mainstream. Namun sayangnya, berita tersebut merupakan berita berbayar (adventorial terselubung). Artinya sudah sedemikian banyak uang ia habiskan untuk membangun citra di media massa dan selama itu pula penulis tidak merasa terusik untuk membaca karena tidak ada hal yang bermutu ia beritakan. Penulis cuma menyangkan media mainstream telah memberikan ruang pada pemuda ambisius ini terus berpropaganda mengikuti doktrin Goebbels, "kebohongan yang diucapkan terus menerus akan dipercaya menjadi kebenaran".

Bermain Api atau Bermain Dalam Kotak?
September di Bali biasanya dibuat sunyi oleh otoritas. Telah menjadi rutinitas setiap awal bulan September otoritas mengingatkan publik bahwa bahaya laten komunis belum sirna. Namun, di bulan ini berita berbayar di koran lokal tersebut sedikit menyerempet resiko yakni mengangkat peristiwa sejarah kelam September 1965. Anak muda ini dengan heroik mengundang keluarga korban apa yang ia sebut sebagai Revolusi 1965 untuk mengikuti upacara Atma Wedana tepat pada angka keramat 30 September.

Entah pewisik dari mana, pemuda yang mengklaim diri menjadi Raja Majapahit cabang Bali muncul dengan ide ini. Tentu, jika upacara ini sukses, maka terbuka jalan bebas hambatan bagi ambisinya ke depan. Setiap proses persiapan pun tak lupa ia sampaikan ke publik untuk menunjukkan keseriusan menggarap hajatan ritus massal ini, mulai dari mengundang para keluarga korban untuk mendaftar hingga meminta dukungan dari otoritas (negara).

Namun, ada beberapa hal yang perlu dicermati bersama. Pertama, bahwa pemuda yang menganggap diri telah 'dilantik' jadi raja Bali ini bernafsu untuk mengembalikan feodalisme. Seorang raja memiliki fungsi tidak saja secara politis tetapi secara kultural sebagai penanggung jawab ritus-ritus kolosal. Kesuksesan helatan ini akan memberikan legimitasi kultural bagi pemuda ini untuk menyandang gelar sebagai raja. Legitimasi ini penting untuk membawanya ke pusat kontestasi kaum feodal Bali bila perlu muncul sebagai penguasa hegemonik.

Selain itu ramalan sabdo palon, mitos yang populer bagi masyarakat hindu Bali, menjadi 'komoditas' yang dijajakannya. Upaya untuk mengajak masyarakat beromantisme akan kejayaan masa lalu dibawah kendali seorang 'ratu adil,' yang ia lekatkan pada dirinya. Mirip strategi Hitler dalam menjawab frustasi sosial masyarakat Jerman yang kalah pada Perang Dunia I untuk bangkit mengembalikan kejayaan Kekaisaran Romawi.

Kedua, adanya dukungan otoritas negara atas ide ritual ini. Beberapa saat yang lalu masih di berita berbayar itu, anak muda ini mengaku telah menghadap pemerintah provinsi untuk meminta dukungan. Entah benar atau hanya sekedar klaim tapi jika ini benar maka tentu menjadi pertanyaan besar. Sejak kapan negara yang selama ini dikenal menyangkal adanya pembataian orang-orang yang dituduh komunis dan intelektual kiri sebagaimana dijelaskan dalam sejarah resmi justru memberikan dukungan masalah tabu ini untuk dibicarakan di publik.

Analog dengan ungkapan Emma Goldman, segala sesuatu yang berpotensi merubah keadaan (sosial-politik) apalagi membahayakan penguasa pasti sudah dilarang negara atau paling tidak diantisipasi. Tanpa bermaksud menegasikan kerendahan hati sang penguasa yang telah berjiwa besar mengakui peristiwa berdarah tersebut lewat dukungan politis, penulis justru menaruh curiga ada cerita apa dibalik dukungan negara ini. Penulis melihat bahwa ritual ini merupakan kartasis (pelampiasan) yang masih dalam batas toleransi negara karena memang salah satu fungsi ritual secara psikologis adalah penertiban atau pendisiplinan masyarakat dari impuls-impuls yang bisa merusak status quo. Jadi negara seperti menyambut impuls-impuls yang ingin membuka kebenaran kasus pembantaian 1965-1966 sebagaimana ditunjukkan oleh Komnas HAM dengan mengarahkannya pada ranah yang 'tertib' dan bermain dalam kotak yang disediakan negara.

Ketiga, ritual ini tidaklah bermaksud membangun rekonsiliasi yang sebenarnya. Tetapi justru melakukan pengorbanan kembali (victimise the victims) korban dan keluarganya. Bagaimana tidak? Lihat saja lokasi yang akan dijadikan tempat upacara Atma Wedana tersebut yakni di Lapangan Puputan (Bajra Sandi) Renon. Tentu tempat ini dipilih bukan tanpa motif apa-apa karena tempat akan menentukan akan digiring kemana korban atau keluarga yang diundang untuk hadir. Lapangan ini adalah lokasi yang tepat untuk melakukan penoptikon. Keluarga korban yang selama ini takut untuk muncul karena politik 'bersih lingkungan' kini justru 'dipersembahkan' di hadapan 'altar negara'. Semacam cara untuk mengundang korban dan keluarga korban untuk keluar dari kebungkaman sehingga memudahkan identifikasi dan pemantauan oleh otoritas.

Selanjutnya, kesesatan pikir juga ada dalam maksud ritual ini diadakan. Dalam beberapa kesempatan dan banner di pinggir jalan secara implisit menyatakan bahwa maksud dari ritual ini adalah untuk menyucikan atma-atma papa (arwah penasaran) dari korban pembantaian 1965-1966 yang terjadi di Bali. Dengan dasar pemikiran bahwa mereka tidak mendapatkan tempat yang layak di nirwana sehingga bisa 'menganggu' kehidupan masyarakat Bali. Sungguh aneh. Sudah menjadi korban, saat ini mereka juga harus dipersalahkan dan dituduh menjadi kambing hitam atas apa yang terjadi di alam nyata.

Sebenarnya banyak keluarga korban yang sudah pula melakukan ritual atas kehilangan anggota korban mereka. Karena hal ini merupakan standar kenormalan orang Bali yang meninggal dunia. Sedangkan ritual Atma Wedana yang di dorong oleh pemuda ini menjadi semacam duplikasi atas ritual yang sejatinya telah selesai di tingkat keluarga. Namun masih remang di tingkat politik-hukum negara.

Jika kemudian menengok sejarah versi 'tidak resmi' maka ritual ini sebenarnya salah kaprah. Banyak keluarga korban menilai bahwa keluarga mereka yang jadi korban telah mendapatkan posisi yang mulia di nirwana. Selain karena telah tuntasnya ritual di tingkat keluarga, hal ini juga karena para korban saat itu telah siap menghadapi tajamnya klewang para tameng (penjagal) atau panasnya peluru senapan sampai-sampai mereka menjemput maut dengan tenang dan berpakaian putih-putih serupa puputan dalam membela ide dan nilai yang mereka percaya.

Dengan demikian yang sebenarnya menjadi atma papa itu bukanlah sang korban melainkan para pelaku sendiri. Hal ini karena merekalah yang dirasuki kekuatan buta kala saat melakukan pembantaian. Bahkan dalam Perang Kurusetra sekali pun tidak dibenarkan untuk membunuh orang yang tidak bersenjata. Jadi jika pun ritual ini memang benar bertujuan untuk menyucikan Bali dari atma papa, maka seharusnya bukan atma para korban 1965-1966 tetapi atma (arwah) para pelaku lah yang perlu disucikan sehingga bisa mencapai nirwana. Sehingga keluarga pelaku yang dikejar beban sejarah pun bisa terbebas dari rasa bersalah dan karma phala.


Maka, nama ritualnya pun seharusnya berganti dari 'Atma Wedana' menjadi 'Atma Wedakarna'.

Penulis 
Pengamat Sosial-Politik

Rabu, 20 Juni 2012

Konferensi Rio+20 dan Mitos Ekonomi Hijau (2)

-->
Oleh
        
Agung Wardana



Dua puluh tahun sudah era pembangunan berkelanjutan berjalan, namun tantangan global untuk memperbaiki lingkungan belum juga terjawab. Juni ini kembali komunitas internasional mengadakan pertemuan untuk melakukan evaluasi terhadap konsep pembangunan berkelanjutan dan inisiatif baru dalam mencari solusi. Konferensi tentang Pembangunan Berkelanjutan, atau Konferensi Rio+20, yang akan dihadiri ratusan kepala negara, menjadi penting di tengah semakin masifnya krisis lingkungan seperti perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati maupun krisis air dan pangan, dan diperparah oleh krisis ekonomi global.

Sejatinya, baru dekade belakangan ini komunitas internasional secara terbuka mengakui bahwa krisis lingkungan berhubungan erat dengan model ekonomi dominan. Sebelumnya, hubungan antara ekonomi dan lingkungan terkesan ditutupi sehingga model ‘business as usual’ tetap dipertahankan. Hal ini yang kemudian mendorong terjadinya misalokasi kapital sebagai salah satu akar permasalahan lingkungan kontemporer. Selama dua puluh tahun kapital/modal diarahkan ke sektor properti, bahan bakar fosil, finansial dan turunannya. Sementara itu, alokasi kapital pada sektor pengembangan teknologi bersih, transportasi publik, perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati sangatlah minim.

Menyadari pentingnya usaha untuk meletakkan landasan ekonomi yang benar secara global, Konferensi Rio+20 memasukan konsep ‘green economy’ (ekonomi hijau) dalam Rencana Aksi ‘The Future We Want’ (Masa Depan Yang Kita Inginkan). Namun, di tengah antusiasme komunitas internasional untuk segera mengadopsi ekonomi hijau, konsep ini pun tidak lepas dari kritik berbagai pihak. Sehingga terdapat dua kubu yang saling berkontestasi, yakni optimistis dan skeptis.

Kubu Optimistis
Ekonomi hijau diartikan oleh UNEP sebagai konsep ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia sambil mengurangi secara signifikan resiko lingkungan dan kerentanan ekologis. Dalam konsep ini, investasi publik dan privat didorong untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan polusi, mendorong efisiensi energi dan sumber daya alam, mencegah kepunahan keanekaragaman hayati dan jasa layanan ekosistem. Artinya, pembangunan harus diarahkan guna mempertahankan, menguatkan dan membangun kembali natural capital (modal alam) sebagai aset ekonomi vital.

Jika ekonomi hijau ini diadopsi, indikator dan cara penghitungan ekonomi pun pada gilirannya akan dirubah. Selama ini, indikator ekonomi konvensional berupa GDP (gross domestic product) dianggap gagal untuk merefleksikan kenyataan dan hubungan antara produksi-konsumsi dengan penurunan modal alam. Saat ini UN Statistical Division mengembangkan Sistem of Environmental and Economic Accounting (SEEA). Diharapkan meluasnya penggunaan sistem ini akan dapat memperlihatkan tingkat pendapatan masyarakat dan lapangan pekerjaan dan relasinya dengan jasa layanan lingkungan dan sumber daya alam yang lebih benar. Pada gilirannya, intervensi ekonomi dalam penyelamatan modal alam yang genting dapat segara dilakukan.

Kubu Skeptis
Bertentangan dengan kubu optimistis, kubu skeptis menilai landasan dasar ekonomi hijau masih terletak pada prinsip-prinsip dasar kapitalisme, yakni akumulasi modal, nilai lebih dan kepemilikan individual atas alat produksi. Konsep yang sering disebut sebagai ‘green capitalism’ (kapitalisme hijau) ini dituding sedang meng-uang-kan segala aspek kehidupan. Keanekaragaman hayati pada seluruh tingkatnya (gen, spesies dan ekosistem), aset alam (hutan, danau, lahan basah, dan aliran sungat yang merupakan komponen penting sebagai natural capital pada level ekosistem) akan dinilai menggunakan perhitungan ekonomi.

Selain itu, ekonomi hijau tidak mendorong proses redistribusi kepemilikan dan kontrol atas sumber daya ekonomi. Hal ini karena premis dasarnya adalah struktur yang tidak adil dan tidak demokratis dimana kontrol segelintir elit atas sebagian besar sumber daya alam, ekonomi dan finansial. Ekonomi hijau juga tidak berorientasi pada penyediaan kebutuhan hidup rakyat yang berjalan harmonis dengan alam dan daya dukung lingkungan. Melainkan justru menguatkan akumulasi keuntungan sebagai motivasi utama dari kegiatan ekonomi, dimana pertumbuhan sebagai alat ukur dan pasar sebagai penentu barang dan jasa yang dijual dan siapa yang mampu membeli.

Selanjutnya, ekonomi hijau juga dikritik karena tidak mempertimbangkan diskriminasi dan ketimpangan ekonomi berbasis gender, kelas, ras dan etnisitas. Konsep ekonomi yang buta akan diskriminasi dan ketimpangan ini hanya akan memperkuat ketidakadilan yang lahir dari aspek tersebut. Kemudian, ekonomi hijau tidak mengakui prinsip bahwa tanah, air, hutan, atmosfer, ekosistem dan teritori seharusnya tidak dimiliki dan dikontrol secara privat/individual. Justru ekonomi hijau mendorong perlakukan terhadap alam sebagai ‘natural capital’ (modal alam) yang diartikan untuk dimiliki, dijual, dipertukarkan, dibeli menggunakan instrumen finansial.

Terakhir, konsep ekonomi hijau ini akan meningkatkan komodifikasi, privatisasi dan finansialisasi alam dan konsentrasi kontrol atas alam di tangan korporasi. Komodifikasi ini pun telah berjalan, misalnya pada inisiatif REDD+ bagi hutan, Carbon Trade bagi atmosfer, privitisasi air, paten bibit, dan sebagainya, justru ekonomi hijau hanya akan memperdalam proses ini dengan meluaskan komoditasnya pada keanekaragam hayati, sumber daya yang penting bagi kehidupan lainnya.

Renungan Juni
Seperti halnya konsep pembangunan berkelanjutan, konsep ekonomi hijau juga merupakan hasil dari kompromi dari berbagai kepentingan. Konsep yang menawarkan pendekatan yang moderat dalam menjawab krisis lingkungan ini, misalnya dengan menggunakan mekanisme berbasis pasar dan teknologi semata, tidak akan menjawab akar permasalahan. Bagi para pelaku bisnis dan korporasi, dengan kerangka berpikir bahwa dalam setiap krisis terhadap peluang keuntungan, maka ekonomi hijau justru hanya akan memberi justifikasi guna meluaskan ekspansi bisnis mereka dalam mencari komoditas baru demi akumulasi modal.

Oleh karena itu, mari belajar untuk tidak meletakkan ekspektasi yang tinggi atas konsep-konsep besar yang lahir dari meja perundingan. Meski demikian, sebagai agen perubahan maka seyogyanya rakyat terus mencoba mencari solusi yang lebih efektif dan menjawab akar permasalahan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan tentu dengan menempatkan aspek keadilan dan hak asasi manusia sebagai pertimbangan penting karena bagaimana pun krisis lingkungan juga memiliki dimensi keadilan dan kemanusiaan yang erat.


Peneliti pada Fair Trade Institute
Staf Pengajar Fakultas Hukum
Undiknas University

Konferensi Rio+20 dan Mitos Ekonomi Hijau (1)


Oleh
        
Agung Wardana




Bagi Indonesia dan terutama Bali, bulan Juni ini memiliki makna terhadap identitas budaya nasional. Hal ini dikarenakan Cultural Landscape of Bali (Landskap Budaya Bali) yang selama ini telah menunggu di ‘tentative list’ akan dinilai layak/tidaknya naik tingkat untuk masuk dalam World Heritage List (list warisan dunia) pada Pertemuan Komite Warisan Dunia di Rusia pertengahan bulan ini. Landskap Budaya Bali yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah Sawah Terasering Jatiluwih beserta sistem subak dan kawasan sekitarnya sebagaimana telah banyak diberitakan oleh media massa. Harapan pubik pun ditumpukan pada rezim warisan dunia ini untuk melestarikan lahan pertanian, subak dan bentangan ekologis penyangganya.

Selain itu secara internasional, bulan Juni merupakan bulan yang bersejarah pula bagi perlindungan lingkungan hidup global. Selain karena Hari Lingkungan sendiri jatuh pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya, pertengahan bulan ini pula akan berlangsung Konferensi Internasional tentang Pembangunan Berkelanjutan dalam merespon dua puluh tahun KTT Bumi di Rio. Dalam Konferensi Internasional ini, biasa dikenal dengan Rio+20, banyak agenda-agenda yang akan dirundingkan, salah satunya mengenai ‘green economy’ (ekonomi hijau) sebagai landasan ekonomi baru dunia.

Konsep ekonomi hijau ini merupakan terusan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang telah diterima luas sebagai model pembangunan internasional dan nasional. Bahkan sejak disepakati dalam Koferensi Bumi di Rio pada 1992, konsep pembangunan berkelanjutan seperti menjadi mantra yang mempersatukan kepentingan yang selama ini saling berkontestasi atau bahkan saling menegasikan. Buktinya, pembangunan berkelanjutan telah menjadi alat klaim bagi pengambil kebijakan baik dari negara maju maupun negara berkembang, aktivis lingkungan dari yang high level advocacy hingga aktivis komunitas di akar rumput, ataupun partai politik baik spektrum kiri hingga kanan sekalipun.

Namun sejauh mana pembangunan berkelanjutan memiliki signifikansi dalam memperbaiki lingkungan hidup global dan mengapa ekonomi hijau diperkenalkan sebagai babak baru masih merupakan pertanyaan penting yang belum terjawab. Maka tulisan ini mencoba untuk melihat konsep pembangunan berkelanjutan ini lebih jauh yang kemudian dihubungkan dengan semakin hangatnya persiapan menuju Konferensi Rio+20 yang akan berlangsung akhir Juni nanti.

Politik Pembangunan Berkelanjutan
Konsep ‘pembangunan berkelanjutan’ merupakan hasil elaborasi dari Laporan Komisi Brundtland berjudul “Our Common Future”. Konsep ini diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini dengan tidak mengesampingkan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya dan bertujuan mulia untuk menyeimbangkan kepentingan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, melakukan distribusi kesejateraan sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan. Merespon Laporan Komisi Brundtland, sebuah Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, sering dikenal dengan KTT Bumi, diselenggarakan di Rio, Brazil, pada 1992.

Dalam KTT Bumi, yang terjadi justru kontestasi kepentingan negara maju dengan negara berkembang. Kontestasi ini merupakan babak lanjutan dari kontestasi-kontestasi serupa yang terjadi di berbagai konvensi-konvensi internasional, misalnya Konvensi Hukum Laut International 1982. Sering kali negara maju mendorong upaya ‘pelestarian lingkungan’ dengan menetapkan standar perlindungan lingkungan hidup secara global. Di sisi yang lain, negara berkembang mencurigai wacana ‘pelestarian  lingkungan’ yang didorong oleh negara maju ini sebagai agenda untuk menghambat pembangunan di negara berkembang.

Terlebih lagi, kontestasi ini juga sebenarnya bentuk perebutan sumber daya alam yang masih tersisa dimana hampir 80% nya berada di negara berkembang. Dengan standar eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan yang tinggi dan ketat, maka negara berkembang yang selama ini lemah dalam pengelolaan lingkungan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi standar internasional tersebut. Konsekuensinya, negara-negara berkembang harus bekerja sama dengan negara-negara maju yang memiliki keunggulan finansial dan teknologi ramah lingkungan untuk dapat melakukan eksploitasi sumber daya alam sesuai standar.

Sementara itu, korporasi-korporasi multinasional pun memainkan peran yang penting dalam konferensi tersebut. KTT Bumi 1992 merupakan konferensi internasional yang membukakan pintu bagi korporasi multinasional untuk menjadi partner dan bahkan sponsor pertemuan-pertemuan lingkungan internasional guna memasukkan kepentingannya dalam perundingan. Alhasil, sebagai konsep yang lahir dari sebuah kompromi berbagai kepentingan dalam KTT Bumi 1992, pembangunan berkelanjutan menjadi konsep yang terbuka dari segala tafsir kepentingan karena ia tidak dilengkapi dengan standar dan mekanisme yang baku dan tidak mengikat bagi negara yang menyepakatinya karena hanya berbentuk deklarasi.

Status dan Sifat Pembangunan Berkelanjutan
Memang status hukum dari pembangunan berkelanjutan masih menjadi perdebatan diantara sarjana hukum internasional. Judge Weeramantry, hakim Mahkamah Internasional, dalam kasus Gabcikovo-Nagymaros antara Hungaria melawan Slowakia menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekedar konsep. Ia berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan merupakan prinsip yang memiliki sifat orga omnes sehingga berlaku bagi semua anggota komunitas internasional. Opini hukum ini muncul karena dominannya pandangan yang melihat pembangunan berkelanjutan sebagai sekedar konsep dan tidak mengikat secara hukum.

Sedangkan Birnie, Boyle dan Redgwell tidak memdefinisikan konsep pembangunan berkelanjutan tersebut tetapi menjabarkan elemennya. Pertama, elemen substantif antara lain: prinsip integrasi perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi, prinsip penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, prinsip keadilan antar dan intra generasi. Kedua, elemen prosedural adalah aspek sebagaimana terdapat dalam Konvensi Aarhus 1998, yakni: akses informasi, akses untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak lingkungan.

Terlepas dari perdebatan di tataran konsep diatas, terdapat satu hal yang jelas tidak dapat disangkal oleh komunitas internasional. Bahwa dua puluh tahun sudah ‘pembangunan berkelanjutan’ menjadi mantra pembangunan namun tidak banyak perbaikan kondisi lingkungan hidup yang tercapai. Justru sebaliknya, perubahan dan kerusakan lingkungan semakin hari menjadi semakin parah. Hutan diperkirakan lenyap sebesar enam juta hektar tiap tahunnya. Keanekaragaman hayati juga musnah pada angka yang dramatis yakni mencapai 30% dalam waktu 40 tahun saja. Perubahan iklim semakin jelas dampaknya dan masih menjadi salah satu ancaman terbesar umat manusia dan lingkungan hidup.

Pertanyaan selanjutnya, setelah pembangunan berkelanjutan tidak mampu memberikan jawaban atas tantangan komunitas global untuk memperbaiki lingkungan, apa yang akan ditawarkan Konferensi Rio+20 sebagai solusi? Sejauh mana tawaran tersebut akan bermakna bagi lingkungan hidup dan masyarakat internasional dalam tataran praktis?

(BERSAMBUNG)


Peneliti di Fair Trade Institute,
Staf Pengajar Fakultas Hukum
Undiknas University

Senin, 11 Juni 2012

Difable dan Perjuangan Atas Ruang


(Sebuah Perenungan)

Oleh

Agung Wardana

Ruang tidak sekedar tempat berpijak tapi ruang memainkan peran timbal balik dalam masyarakat. Ia membentuk kesadaran dari warganya dan menjadi cermin dari sebuah peradaban. Jika kita menengok ruang kota kita saat ini, tentu saja kita bisa menilai untuk siapa kota kita dibuat. Jalan-jalan diaspal hotmix guna menjamin kenyamanan para pengendara kendaraan. Pohon perindang jalan beradu tinggi dengan tiang listrik ataupun telepon. Banner-banner saling beradu menawarkan barang dengan sangat meyakinkan. Mungkin ini yang oleh para pejabat diklaim bahwa ekonomi kita sedang tumbuh baik. Buktinya, di jalan selalu saja bisa kita temukan merk mobil terbaru. Toko-toko telepon seluler, laptop dan showroom mobil dan motor di pinggir jalan selalu dipenuhi pengunjung hingga lahan parkir toko tersebut tidak mampu lagi menampung kendaraan para pengunjung.

Orang Bali sudah sejahtera! Begitu ungkap data-data statistik buatan pemerintah. Mau bukti lagi? Satu dari dua orang Bali memiliki kendaraan bermotor. Bahkan mereka melekatkan status sosial mereka pada mesin yang bernama mobil atau sepeda motor. Misalnya, kita sering lupa dengan nama seseorang tetapi kita sering sekali menyebut kendaraan yang ia miliki untuk membantu ingatan kita, misalnya, "siapa ya nama cowok yang bawa mobil bermerek XXXX?" Begitu pentingnya kepemilikan sebuah kendaraan dalam masyarakat kita. Hal inilah yang membuat program transportasi publik yang baru saja dicanangkan terancam gagal.

Namun ditengah gemerlap wajah kota menyambut manusia-manusia peradaban unggul, di taman kota para pedagang asongan lari tunggang langgang dikejar trantib atau tibum ataupun satpol PP. Bagaimana tidak lari sekuat tenaga karena alat cari makan, gerobak, hingga barang dagangan dapat saja dirusak atau paling tidak disita oleh petugas yang katanya untuk menjaga keindahan sebuah taman kota. Aneh! Sejak kapan keindahan ditentukan dari ada atau tidaknya pedagang asongan di dalamnya.

Para Difable dan Peminggiran Secara Halus
Sebenarnya kaum difable bukanlah orang yang cacat atau tidak normal sebagaimana banyak pihak menyebut. Mereka bukan pula orang yang disable tidak mampu (‘dis’ berarti ‘tidak’, ‘able’ berarti ‘mampu’). Mereka hanya memiliki kemampuan yang berbeda (different ability atau ‘difable’). Contohnya, jika hakekat memiliki kaki adalah untuk berpindah tempat, maka mereka pun bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara yang berbeda. Atau misalnya hakekat mata adalah untuk memberi tuntunan, maka mereka dapat menuntun diri mereka dengan cara yang berbeda pula. Karena itulah mereka dikatakan memiliki kemampuan berbeda tetapi memiliki hakekat yang sama.

Permasalahannya saat ini adalah apakah kota kita mampu memberikan ruang bagi kemampuan berbeda ini. Sayang, jawabannya belum! Orang yang memiliki kemampuan berbeda ‘dirumahkan’ secara halus karena kota adalah rimba belantara yang tidak ramah bagi mereka. Misalnya, sering kali kita lihat di depan sebuah kampus yang megah bak kerajaan, seorang tuna netra menyeberang jalan yang penuh kendaraan tak pernah putus-putusnya. Bunyi klakson bertalu-talu dari belakang meminta kendaraan paling depan untuk maju karena ia terhenti mendapati sang tuna netra berada tepat ditengah-tengah jalan yang sedang panik dan kebingungan akibat bunyi klakson. Empati pun sirna dihembuskan kepentingan diri sendiri.

Selama ini, fasilitas umum perkotaan memang tidak diperuntukkan bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gedung-gedung pemerintah yang tidak memberikan akses bagi kaum difable yang berkursi roda; ironisnya, di sisi yang lain parkir-parkir mobil dibuat sedemikian luas, teduh dan indah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan pelayanan pemerintah jika datang ke gedung pemerintah saja mereka tidak diberikan akses? Apakah status mereka lebih rendah dari mobil-mobil mewah para pejabat yang terparkir nyaman dibawah pepohonan?

Ketiadaan fasilitas ini pula yang membuat kaum difable harus tergantung dengan orang lain dalam memperoleh pelayanan umum. Sehingga banyak yang menyebut kaum difable sebagai orang yang tidak mandiri dan bisanya hanya membebani orang lain. Dengan demikian, negara lah yang sebenarnya secara tidak langsung membuat kaum difable untuk tergantung dari orang lain. Jadi, bukan simpati yang sebenarnya mereka butuhkan tetapi tanggung jawab pemerintah yang selama ini melupakan dan meminggirkan mereka. Padahal jika saja ada cukup akses bagi mereka, tentu saja mereka akan dapat melakukannya sendiri.

Di Bali sendiri, sebenarnya pertarungan kaum difable untuk merebut ruang yang lebih adil telah dimulai. Saat pembahasan dan penyusunan Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Ranperda RTRW) Bali, mereka telah memyampaikan tuntutanannya. Alhasil, Ranperda yang kemudian disetujui menjadi Perda RTRWP Bali berhasil memasukkan beberapa pasal yang mewajibkan gedung-gedung publik untuk memberikan akses bagi kaum difable. Memang ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi sebuah tonggak dan pintu masuk. Hal ini paling tidak bisa menjadi bentuk pengakuan dari negara bahwa kaum difable bukan warga negara kelas dua sekaligus juga menjadi alat klaim yang bisa kita gunakan bersama jika nantinya negara tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diamanatkan.

Penulis, Dosen cum Aktivis 


Tulisan ini telah dipublikasikan dalam Katalog Pameran Foto Yayasan Anak Tangguh

Jumat, 25 Mei 2012

Bali: Antara 'Surga' dan 'Neraka'


Oleh

Agung Wardana, S.H., LL.M


 Pujian sebagai ‘surga’ dan kecaman sebagai ‘neraka’ merupakan predikat biner yang seringkali dilekatkan pada Bali. Sejak era 1920-an, Bali dijuluki sebagai pulau ‘surga’ dimana keindahan alam dan eksotisme masyarakatnya dikemas kemudian dijual di pasar pariwisata global. Selanjutnya, lahir antitesis yang menyatakan Bali tidak lagi merupakan surga tetapi justru telah berubah menjadi ‘surga yang hilang’ (lost paradise) atau bahkan ‘neraka’ bagi para turis yang datang. Tulisan dari Andrew Marshall di media internasional, misalnya, yang mampu membuat pemerintah di Bali kelabakan dalam merespon dan mengembalikan citra Bali sebagai ‘surga’.

Bagi industri pariwisata, citra surga atau neraka sebenarnya sama pentingnya dalam mendongkrak laju bisnis. Seperti sebuah dialektika, proses ‘penjualan’ Bali memang tidak boleh tergantung pada satu tesis yang mapan, yakni citra sebagai ‘surga.’ Kejenuhan pada label ‘surga’ ini, ada kalanya, dibutuhkan inovasi untuk membuat ‘barang dagangan’ terlihat lebih dinamis sehingga turis menjadi penasaran untuk datang guna menyaksikan secara langsung tentang apa yang telah terjadi di ‘surga.’ Label ‘surga’ berubah menjadi ‘surga yang hilang’ (lost paradise) merupakan hasil formulasi bahasa marketing guna mengajak semakin banyak turis menikmati Bali sebelum ia benar-benar hilang dari peta tujuan wisata dunia.

Produsen VS Konsumen Pariwisata
Belakangan ini, perdebatan tentang Bali dalam konteks industri pariwisata kembali terjadi. Masih seperti sebelum-sebelumnya, perdebatan kali ini juga berlangsung di kalangan ‘ksatria’ (para elit) menggunakan bahasa ‘kawi’ (Inggris). Sedangkan, masyarakat Bali kebanyakan seringkali tidak mampu mengakses perdebatan tersebut karena para ‘punakawan’ (intelektual kelas menengah) lebih senang untuk mencari posisi aman ketika kontroversi industri pariwisata terjadi.

Terdapat dua posisi yang saling berkontestasi dalam hal ini. Posisi pertama diwakili oleh ‘ksatria kerajaan’ pariwisata di Bali, yakni IB. Ngurah Wijaya yang juga Ketua Bali Tourism Board (BTB), lembaga non-pemerintah yang menjadi vanguard bagi pengembangan industri pariwisata Bali. Dalam sebuah wawancara yang dimuat oleh harian berbahasa Inggris, IB. Ngurah Wijaya menyatakan bahwa Bali belakangan ini penuh sesak oleh turis-turis pelit karena masa kunjungan dan pengeluarannya selama di Bali mengalami penurunan signifikan. Menurutnya, kerumunan turis pelit ini memiliki kontribusi yang sangat minim terhadap ekonomi Bali, lebih tepatnya bagi para pengusaha, tetapi kedatangan mereka justru memperparah permasalahan kronis Bali, seperti kemacetan dan sampah.

Posisi kedua diwakili oleh Vyt Karazija, seorang eskpatriat, yang menuliskan opininya di sebuah media berbahasa Inggris di Bali guna mengomentari pendapat IB. Ngurah Wijaya. Vyt menggunakan sudut pandang turis-turis yang datang ke Bali kemudian dibuat shock oleh berbagai permasalahan sosial dan lingkungan di Bali yang tidak pernah disebutkan dalam brosur-brosur perjalanan wisata, misalnya supir taksi ataupun money-changer yang tidak segan-segan ngemplang turis, kriminalitas, sampah dan polusi. Sederhananya, menurut Vyt, Bali tidak lagi menjadi tujuan wisata yang kompetitif sehingga turis berangsur-angur meninggalkan Bali, indikator awalnya, adalah semakin pelit mereka dalam membelanjakan uangnya.

Kedua sudut pandang tersebut sebenarnya memiliki kesamaan mendasar, yakni sama-sama menggunakan perspektif ekonomi. Para pengusaha resah dengan keberadaan para turis pelit di Bali karena mereka tidak menggunakan fasilitas yang ‘dijual’ oleh sang pengusaha. Sedangkan, para turis juga tidak mau mengeluarkan uang lebih untuk sesuatu yang telah usang dan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan rekreasi dan mimpi-mimpi surga mereka.

Jikalau pun mereka mengungkapkan beberapa permasalahan lingkungan dan sosial, sebenarnya hal itu sekedar untuk memberikan justifikasi atas logika-logika ekonomi dan kenyamanan mereka selama ini. Jika kepentingan ekonomi dan kenyamanan mereka terpenuhi, sangat jarang mereka akan mengungkapkan permasalahan diatas. Bahkan, mereka akan cenderung menyembunyikannya rapat-rapat atau paling tidak mengelak bahwa corak produksi dan konsumsi pariwisata-lah yang menyebabkan permasalahan tersebut.

Jadi sebenarnya, perdebatan mereka merupakan selisih paham yang biasa terjadi diantara pedagang dan pembeli jasa pariwisata Bali dimana urusan uang dan kenyamanan menjadi panglima. Dengan demikian, maka pertanyaan selanjutnya, dimana posisi masyarakat Bali kebanyakan dan lingkungan hidup Bali dalam pertarungan produsen-konsumen ini?

Posisi Bisu Masyarakat dan Alam Bali
Jika dilihat corak produksi dan konsumsi dalam industri pariwisata di Bali, masyarakat Bali kebanyakan dan lingkungan-lah yang paling terkena dampak. Modal sosial masyarakat Bali yang termanifestasi dalam tradisi dan ritual serta nilai inheren dari lingkungan hidup berupa panorama alam dianggap barang bebas yang kemudian dikemas menjadi paket-paket pariwisata. Namun, suara-suara mereka nyaris tidak terdengar karena ditelan gemerlapnya pariwisata massal.

Ritual-ritual dibuat megah sehingga semakin memberatkan beban budaya masyarakat bawah. Ritual ini diharapkan menjadi etalase guna membangun citra bahwa Bali masih memegang teguh tradisi dan budayanya. Meski menimbulkan kebanggaan semu bagi orang Bali, citra ini sebenarnya dipergunakan sebesar-besarnya demi industri pariwisata yang terlanjur mencantumkannya dalam brosur pariwisata.

Selain itu, permasalahan sosial seperti kriminalitas, pemerasan terhadap turis, dan lainnya harus tidak dilihat sebagai fenomena sosial yang berdiri sendiri. Bukan berarti menjustifikasi terjadinya permasalahan sosial, memang dibutuhkan penelitian mengenai hubungan antara permasalahan ini dengan usaha masyarakat kelas bawah untuk survive di tengah beban budaya dan beban hidup yang semakin mengimpit dan kecemburuan sosial. Apalagi, tanah, aset warisan terakhir, pun telah habis terjual kepada broker property kelas dunia atau nominee bagi ekspatriat yang ingin memiliki kapling atau villa mewah di ‘surga.’

Selanjutnya, permasalahan lingkungan yang dihadapi Bali sebenarnya berhubungan erat dengan ekonomi politik pariwisata. Fenomena ‘fundamentalisme investasi’ di sektor pariwisata membuat pemerintah, LSM, lembaga adat, hingga ormas pemuda bahu-membahu untuk mendorong ekspansi modal pariwisata. Alhasil, dampak lingkungan menjadi urusan yang tidak prioritas untuk dibicarakan karena yang terpenting adalah menyediakan fasilitas yang memuaskan dan memanjakan kebutuhan borjua para turis, sebagai ‘kasta’ tertinggi di Bali. Akumulasi dampak lingkungan ini lah yang harus ditanggung masyarakat Bali saat ini.

Belum lagi ketidakadilan lingkungan menjadi semakin nyata. Misalnya dari ‘jejak karbon’ (carbon footprint) para turis yang terbang dari negara asal kemudian berkeliling Bali seharian telah berkontribusi besar pada pelepasan emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global. Namun, masyarakat kecil seperti petani dan nelayan yang harus menjadi korban dampak perubahan iklim karena terbatasnya kemampuan mereka untuk beradaptasi. Selanjutnya, sering kali para turis acuh ketika air yang mereka gunakan di hotel, villa, kolam renang atau lapangan golf telah memperparah konflik air dan ketidakadilan dalam pemanfaatan air di Bali.

Singkatnya, pengusaha dan para turis dalam industri pariwisata baru akan berteriak ketika kenyamanan mereka selama ini terganggu. Karena mereka melihat Bali seperti taman bermain (bukan rumah) mereka. Akan segera mereka ditinggalkan ketika taman tersebut rusak akibat impotensi pemerintahnya dan impian ‘surga’ yang terus memodernisasi diri. Pada saatnya nanti, tinggalah kita, masyarakat Bali kebanyakan, yang harus membersihkan ‘kotoran’ sehabis pesta meriah para turis dan orang kaya, karena memang Bali adalah rumah kita. Bali bukanlah ‘surga’ ataupun ‘neraka’ tetapi ruang hidup yang mengharuskan kita terus berjuang untuk menjadikannya lebih baik.


Advokat-Aktivis cum Akademisi
Tinggal di Tabanan

 
telah dipublikasikan pada:  http://www.beritabali.com/index.php/page/opini/detail/Bali:-Antara-petikSurgapetik-dan-petikNerakapetik

Jumat, 13 April 2012

Mengapa 'Clean and Green' Saja Tidak Cukup?

Oleh


Agung Wardana, SH, LLM


Fenomena latah untuk menggunakan istilah-istilah yang dianggap trend dan bisa menaikkan citra sepertinya masih saja menjangkiti. Mulai dari istilah ‘pembangunan’ (development) yang dipopulerkan paska Perang Dunia Kedua kemudian diadopsi oleh Orde Baru untuk menjadi mantra yang tidak boleh dibantah oleh rakyat. Kemudian sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio dilanjutkan lagi dengan istilah ‘pembangunan berkelanjutan’ (sustainable development) yang berambisi untuk mendamaikan pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan.


Kenyataannya, dua puluh tahun sudah konsep pembangunan berkelanjutan namun justru keadaan bumi lebih mengarah pada penghancuran sistemik. Permasalahan perubahan iklim misalnya, semua sepakat bahwa perubahan iklim adalah masalah terbesar peradaban kita saat ini. Tetapi ketika memasuki meja perundingan, perubahan iklim tidak lebih dari sekadar barang dagangan untuk menciptakan kesempatan baru dalam mendatangkan keuntungan lewat perdagangan karbon. Seiring meredupnya jargon pembangunan berkelanjutan, jargon baru pun lahir menggantikannya. Pertanyaannya kemudian adalah mampukah jargon baru itu dapat memperbaiki keadaan saat ini?


Dari Green Economy Hingga Oksimoron Bahasa

Saat ini, setiap hari kita disuguhkan dengan jargon pengganti sustainable development yakni, green (hijau). Di tingkat internasional sendiri, saat ini sedang digodok green economy (ekonomi hijau). Konsep ekonomi baru ini rencananya akan dirundingkan pada KTT Rio+20 di Brazil, Juni tahun ini, untuk menjadi landasan pembangunan ekonomi dunia. Kelahiran konsep ekonomi baru ini bermaksud untuk menunjukkan citra bahwa kapitalisme yang selama ini menjadi penyebab kerusakan lingkungan telah mulai jinak dan memasukkan agenda-agenda pelestarian di dalam hitungan-hitungan ekonomi.


Namun banyak orang meragukan bahwa kapitalisme telah menjadi jinak. Yang justru terjadi adalah kapitalisme sedang mencoba meng-uang-kan segala aspek kehidupan, dengan jalan menilai ‘harga’ dari jasa layanan bumi. Banyaknya proyek-proyek yang prospektif secara ekonomis namun ditolak oleh masyarakat sekitar dengan alasan bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam sekitar merupakan sendi-sendi kehidupan, model ekonomi hijau mendorong skema ‘willingnes to pay’ (kesediaan untuk membayar). Dalam skema ini masyarakat yang menolak sebuah proyek akan diminta untuk menilai berapa mereka berani membayar jasa layanan lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Selanjutnya, perusahaan akan melakukan negosiasi berdasarkan besaran harga yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Alhasil, permasalahannya beralih dari mempertahankan ruang hidup menjadi negosiasi sejumlah uang.


Di Bali sendiri kemunculan istilah ‘green’ ini bisa ditarik mundur sejak Pertemuan Para Pihak tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) 2007 lalu. Gandrung terhadap jargon termutahir tersebut, mulailah banyak hal dilabelkan ‘green’ dalam arti ramah lingkungan, misalnya green province (provinsi hijau), green campus (kampus hijau), dan bentuk green-green lainnya. Oksimoron-oksimoron bahasa pun bermunculan misalnya green hypermarket (hipermarket hijau), green mining (pertambangan hijau), ataupun green tourism (pariwisata hijau). Artinya, pelabelan ramah lingkungan pada hal-hal yang selama ini menyebabkan kerusakan lingkungan merupakan sebuah kesesatan berpikir.


Green’ Sebagai Paradigma Politik

Nampaknya, istilah ‘green’ yang muncul dari proses sejarah yang panjang menjadi kehilangan makna sebenarnya. Hal ini dikarenakan oleh semakin rancu dan mudahnya orang menggunakan label tersebut untuk meningkatkan citra untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki keasadaran lingkungan. Meskipun jika dilihat lebih dalam kesadaran ini hanya baru sebatas kesadaran semu melalui proyek-proyek serimonial, seperti menanam pohon, bersih sampah plastik, hingga menebar benih ikan.


Sejatinya, ‘green’ (hijau) pada awalnya merupakan paradigma politik yang memiliki empat pilar yang tidak dapat dipisahkan. Pilar tersebut adalah ecological wisdom (kebijaksanaan ekologis), social justice (keadilan sosial), non-violence (tanpa kekerasan), earth democracy (demokrasi bumi). Singkatnya, keberlanjutan lingkungan hidup tidak mungkin terwujud tanpa adanya kebijaksanaan dalam menggunakan sumber daya alam, keadilan sosial, kondisi yang damai dan tanpa kekerasan, serta demokrasi langsung ditingkat akar rumput.


Prinsip-prinsip ini yang menjadi dasar bagi gerakan lingkungan hidup dan juga partai-partai hijau di dunia. Mereka percaya bahwa kehancuran lingkungan hari ini merupakan dampak dari sistem ekonomi politik dominan. Sehingga mau tidak mau sistem ekonomi politik ini haruslah diintervensi karena sistem ini telah melahirkan konflik sosial, oligarki ekonomi dan politik, dan pemerkosaan terhadap bumi demi akumulasi keuntungan di tangan kelas berkuasa. Sedangkan rakyat terus menerus harus merasakan ketidakadilan lingkungan lewat penggusuran, peminggiran ke kawasan yang tidak sehat dan juga menjadi penonton ditengah gemerlapnya pembangunan.


Bali ‘Clean and Green’ Minus Keadilan

Dalam konteks Bali, misalnya, siapa yang tidak sepakat bahwa lapangan golf yang dibuat oleh BNR di Tanah Lot nampak bersih (clean) dan lestari (green)? Siapa yang tidak yakin bahwa proyek kontroversial Bali International Park (BIP) juga kelak akan dapat menyandang pridikat clean and green? Namun, mungkin banyak orang akan ragu apakah terdapat kebersihan dan kelestarian saja cukup tanpa adanya kedamaian demokrasi langsung dimana setiap orang memiliki hak dalam pengambilan keputusan yang strategis menyangkut ruang hidupnya.


Selain itu, tanpa keadilan, proyek kelestarian dan kebersihan hanya akan melahirkan penggusuran dan peminggiran baru masyarakat lokal. Selama ini merekalah yang dianggap tidak memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian dan kebersihan Bali. Sehingga solusi yang ditawarkan penguasa adalah sentralisasi kepemilikan kawasan-kawasan strategis ditangan korporasi atau kelompok elit kaya raya yang dipercaya memiliki cukup modal dan mempermudah proyek untuk menjaga kelestarian dan kebersihan kawasan. Hal ini mirip dengan tesis Garrett Hardin dalam The Tragedy of the Commons, bahwa rejim hak milik (privat) dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam publik sehingga lebih efesien karena publik dianggap tidak memiliki kesadaran untuk menjaganya.


Jadi permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks yang melibatkan banyak aspek dalam kehidupan, terutama urusan politik ekonomi, sosial-budaya, dan kebijakan. Jika saat ini istilah green direduksi dan dimoderasi menjadi konsep yang apolitis maka dapat dibayangkan bahwa konsep green ini tidak akan mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang terjadi. Paling hebat, konsep ini hanya dapat menyediakan solusi parsial dan teknokratis untuk jangka pendek dan terkadang tidak humanis. Apabila Bali tetap bertahan pada model ‘clean and green’ yang serimonial tanpa merubah struktur pembangunan, maka dapat diperkirakan bahwa proyek Bali clean and green hanya akan menjadi jargon untuk ikut trend dan mengangkat citra semata tanpa merubah apa-apa. Dan, jargon ini pun segara akan tergantikan oleh jargon-jargon lainnya di masa mendatang.


Advokat dan Penulis Bebas Merdeka,

Alumnus University of Nottingham, Inggris