Rabu, 20 Juni 2012

Konferensi Rio+20 dan Mitos Ekonomi Hijau (2)

-->
Oleh
        
Agung Wardana



Dua puluh tahun sudah era pembangunan berkelanjutan berjalan, namun tantangan global untuk memperbaiki lingkungan belum juga terjawab. Juni ini kembali komunitas internasional mengadakan pertemuan untuk melakukan evaluasi terhadap konsep pembangunan berkelanjutan dan inisiatif baru dalam mencari solusi. Konferensi tentang Pembangunan Berkelanjutan, atau Konferensi Rio+20, yang akan dihadiri ratusan kepala negara, menjadi penting di tengah semakin masifnya krisis lingkungan seperti perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati maupun krisis air dan pangan, dan diperparah oleh krisis ekonomi global.

Sejatinya, baru dekade belakangan ini komunitas internasional secara terbuka mengakui bahwa krisis lingkungan berhubungan erat dengan model ekonomi dominan. Sebelumnya, hubungan antara ekonomi dan lingkungan terkesan ditutupi sehingga model ‘business as usual’ tetap dipertahankan. Hal ini yang kemudian mendorong terjadinya misalokasi kapital sebagai salah satu akar permasalahan lingkungan kontemporer. Selama dua puluh tahun kapital/modal diarahkan ke sektor properti, bahan bakar fosil, finansial dan turunannya. Sementara itu, alokasi kapital pada sektor pengembangan teknologi bersih, transportasi publik, perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati sangatlah minim.

Menyadari pentingnya usaha untuk meletakkan landasan ekonomi yang benar secara global, Konferensi Rio+20 memasukan konsep ‘green economy’ (ekonomi hijau) dalam Rencana Aksi ‘The Future We Want’ (Masa Depan Yang Kita Inginkan). Namun, di tengah antusiasme komunitas internasional untuk segera mengadopsi ekonomi hijau, konsep ini pun tidak lepas dari kritik berbagai pihak. Sehingga terdapat dua kubu yang saling berkontestasi, yakni optimistis dan skeptis.

Kubu Optimistis
Ekonomi hijau diartikan oleh UNEP sebagai konsep ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia sambil mengurangi secara signifikan resiko lingkungan dan kerentanan ekologis. Dalam konsep ini, investasi publik dan privat didorong untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan polusi, mendorong efisiensi energi dan sumber daya alam, mencegah kepunahan keanekaragaman hayati dan jasa layanan ekosistem. Artinya, pembangunan harus diarahkan guna mempertahankan, menguatkan dan membangun kembali natural capital (modal alam) sebagai aset ekonomi vital.

Jika ekonomi hijau ini diadopsi, indikator dan cara penghitungan ekonomi pun pada gilirannya akan dirubah. Selama ini, indikator ekonomi konvensional berupa GDP (gross domestic product) dianggap gagal untuk merefleksikan kenyataan dan hubungan antara produksi-konsumsi dengan penurunan modal alam. Saat ini UN Statistical Division mengembangkan Sistem of Environmental and Economic Accounting (SEEA). Diharapkan meluasnya penggunaan sistem ini akan dapat memperlihatkan tingkat pendapatan masyarakat dan lapangan pekerjaan dan relasinya dengan jasa layanan lingkungan dan sumber daya alam yang lebih benar. Pada gilirannya, intervensi ekonomi dalam penyelamatan modal alam yang genting dapat segara dilakukan.

Kubu Skeptis
Bertentangan dengan kubu optimistis, kubu skeptis menilai landasan dasar ekonomi hijau masih terletak pada prinsip-prinsip dasar kapitalisme, yakni akumulasi modal, nilai lebih dan kepemilikan individual atas alat produksi. Konsep yang sering disebut sebagai ‘green capitalism’ (kapitalisme hijau) ini dituding sedang meng-uang-kan segala aspek kehidupan. Keanekaragaman hayati pada seluruh tingkatnya (gen, spesies dan ekosistem), aset alam (hutan, danau, lahan basah, dan aliran sungat yang merupakan komponen penting sebagai natural capital pada level ekosistem) akan dinilai menggunakan perhitungan ekonomi.

Selain itu, ekonomi hijau tidak mendorong proses redistribusi kepemilikan dan kontrol atas sumber daya ekonomi. Hal ini karena premis dasarnya adalah struktur yang tidak adil dan tidak demokratis dimana kontrol segelintir elit atas sebagian besar sumber daya alam, ekonomi dan finansial. Ekonomi hijau juga tidak berorientasi pada penyediaan kebutuhan hidup rakyat yang berjalan harmonis dengan alam dan daya dukung lingkungan. Melainkan justru menguatkan akumulasi keuntungan sebagai motivasi utama dari kegiatan ekonomi, dimana pertumbuhan sebagai alat ukur dan pasar sebagai penentu barang dan jasa yang dijual dan siapa yang mampu membeli.

Selanjutnya, ekonomi hijau juga dikritik karena tidak mempertimbangkan diskriminasi dan ketimpangan ekonomi berbasis gender, kelas, ras dan etnisitas. Konsep ekonomi yang buta akan diskriminasi dan ketimpangan ini hanya akan memperkuat ketidakadilan yang lahir dari aspek tersebut. Kemudian, ekonomi hijau tidak mengakui prinsip bahwa tanah, air, hutan, atmosfer, ekosistem dan teritori seharusnya tidak dimiliki dan dikontrol secara privat/individual. Justru ekonomi hijau mendorong perlakukan terhadap alam sebagai ‘natural capital’ (modal alam) yang diartikan untuk dimiliki, dijual, dipertukarkan, dibeli menggunakan instrumen finansial.

Terakhir, konsep ekonomi hijau ini akan meningkatkan komodifikasi, privatisasi dan finansialisasi alam dan konsentrasi kontrol atas alam di tangan korporasi. Komodifikasi ini pun telah berjalan, misalnya pada inisiatif REDD+ bagi hutan, Carbon Trade bagi atmosfer, privitisasi air, paten bibit, dan sebagainya, justru ekonomi hijau hanya akan memperdalam proses ini dengan meluaskan komoditasnya pada keanekaragam hayati, sumber daya yang penting bagi kehidupan lainnya.

Renungan Juni
Seperti halnya konsep pembangunan berkelanjutan, konsep ekonomi hijau juga merupakan hasil dari kompromi dari berbagai kepentingan. Konsep yang menawarkan pendekatan yang moderat dalam menjawab krisis lingkungan ini, misalnya dengan menggunakan mekanisme berbasis pasar dan teknologi semata, tidak akan menjawab akar permasalahan. Bagi para pelaku bisnis dan korporasi, dengan kerangka berpikir bahwa dalam setiap krisis terhadap peluang keuntungan, maka ekonomi hijau justru hanya akan memberi justifikasi guna meluaskan ekspansi bisnis mereka dalam mencari komoditas baru demi akumulasi modal.

Oleh karena itu, mari belajar untuk tidak meletakkan ekspektasi yang tinggi atas konsep-konsep besar yang lahir dari meja perundingan. Meski demikian, sebagai agen perubahan maka seyogyanya rakyat terus mencoba mencari solusi yang lebih efektif dan menjawab akar permasalahan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan tentu dengan menempatkan aspek keadilan dan hak asasi manusia sebagai pertimbangan penting karena bagaimana pun krisis lingkungan juga memiliki dimensi keadilan dan kemanusiaan yang erat.


Peneliti pada Fair Trade Institute
Staf Pengajar Fakultas Hukum
Undiknas University

Konferensi Rio+20 dan Mitos Ekonomi Hijau (1)


Oleh
        
Agung Wardana




Bagi Indonesia dan terutama Bali, bulan Juni ini memiliki makna terhadap identitas budaya nasional. Hal ini dikarenakan Cultural Landscape of Bali (Landskap Budaya Bali) yang selama ini telah menunggu di ‘tentative list’ akan dinilai layak/tidaknya naik tingkat untuk masuk dalam World Heritage List (list warisan dunia) pada Pertemuan Komite Warisan Dunia di Rusia pertengahan bulan ini. Landskap Budaya Bali yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah Sawah Terasering Jatiluwih beserta sistem subak dan kawasan sekitarnya sebagaimana telah banyak diberitakan oleh media massa. Harapan pubik pun ditumpukan pada rezim warisan dunia ini untuk melestarikan lahan pertanian, subak dan bentangan ekologis penyangganya.

Selain itu secara internasional, bulan Juni merupakan bulan yang bersejarah pula bagi perlindungan lingkungan hidup global. Selain karena Hari Lingkungan sendiri jatuh pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya, pertengahan bulan ini pula akan berlangsung Konferensi Internasional tentang Pembangunan Berkelanjutan dalam merespon dua puluh tahun KTT Bumi di Rio. Dalam Konferensi Internasional ini, biasa dikenal dengan Rio+20, banyak agenda-agenda yang akan dirundingkan, salah satunya mengenai ‘green economy’ (ekonomi hijau) sebagai landasan ekonomi baru dunia.

Konsep ekonomi hijau ini merupakan terusan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang telah diterima luas sebagai model pembangunan internasional dan nasional. Bahkan sejak disepakati dalam Koferensi Bumi di Rio pada 1992, konsep pembangunan berkelanjutan seperti menjadi mantra yang mempersatukan kepentingan yang selama ini saling berkontestasi atau bahkan saling menegasikan. Buktinya, pembangunan berkelanjutan telah menjadi alat klaim bagi pengambil kebijakan baik dari negara maju maupun negara berkembang, aktivis lingkungan dari yang high level advocacy hingga aktivis komunitas di akar rumput, ataupun partai politik baik spektrum kiri hingga kanan sekalipun.

Namun sejauh mana pembangunan berkelanjutan memiliki signifikansi dalam memperbaiki lingkungan hidup global dan mengapa ekonomi hijau diperkenalkan sebagai babak baru masih merupakan pertanyaan penting yang belum terjawab. Maka tulisan ini mencoba untuk melihat konsep pembangunan berkelanjutan ini lebih jauh yang kemudian dihubungkan dengan semakin hangatnya persiapan menuju Konferensi Rio+20 yang akan berlangsung akhir Juni nanti.

Politik Pembangunan Berkelanjutan
Konsep ‘pembangunan berkelanjutan’ merupakan hasil elaborasi dari Laporan Komisi Brundtland berjudul “Our Common Future”. Konsep ini diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini dengan tidak mengesampingkan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya dan bertujuan mulia untuk menyeimbangkan kepentingan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, melakukan distribusi kesejateraan sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan. Merespon Laporan Komisi Brundtland, sebuah Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, sering dikenal dengan KTT Bumi, diselenggarakan di Rio, Brazil, pada 1992.

Dalam KTT Bumi, yang terjadi justru kontestasi kepentingan negara maju dengan negara berkembang. Kontestasi ini merupakan babak lanjutan dari kontestasi-kontestasi serupa yang terjadi di berbagai konvensi-konvensi internasional, misalnya Konvensi Hukum Laut International 1982. Sering kali negara maju mendorong upaya ‘pelestarian lingkungan’ dengan menetapkan standar perlindungan lingkungan hidup secara global. Di sisi yang lain, negara berkembang mencurigai wacana ‘pelestarian  lingkungan’ yang didorong oleh negara maju ini sebagai agenda untuk menghambat pembangunan di negara berkembang.

Terlebih lagi, kontestasi ini juga sebenarnya bentuk perebutan sumber daya alam yang masih tersisa dimana hampir 80% nya berada di negara berkembang. Dengan standar eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan yang tinggi dan ketat, maka negara berkembang yang selama ini lemah dalam pengelolaan lingkungan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi standar internasional tersebut. Konsekuensinya, negara-negara berkembang harus bekerja sama dengan negara-negara maju yang memiliki keunggulan finansial dan teknologi ramah lingkungan untuk dapat melakukan eksploitasi sumber daya alam sesuai standar.

Sementara itu, korporasi-korporasi multinasional pun memainkan peran yang penting dalam konferensi tersebut. KTT Bumi 1992 merupakan konferensi internasional yang membukakan pintu bagi korporasi multinasional untuk menjadi partner dan bahkan sponsor pertemuan-pertemuan lingkungan internasional guna memasukkan kepentingannya dalam perundingan. Alhasil, sebagai konsep yang lahir dari sebuah kompromi berbagai kepentingan dalam KTT Bumi 1992, pembangunan berkelanjutan menjadi konsep yang terbuka dari segala tafsir kepentingan karena ia tidak dilengkapi dengan standar dan mekanisme yang baku dan tidak mengikat bagi negara yang menyepakatinya karena hanya berbentuk deklarasi.

Status dan Sifat Pembangunan Berkelanjutan
Memang status hukum dari pembangunan berkelanjutan masih menjadi perdebatan diantara sarjana hukum internasional. Judge Weeramantry, hakim Mahkamah Internasional, dalam kasus Gabcikovo-Nagymaros antara Hungaria melawan Slowakia menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekedar konsep. Ia berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan merupakan prinsip yang memiliki sifat orga omnes sehingga berlaku bagi semua anggota komunitas internasional. Opini hukum ini muncul karena dominannya pandangan yang melihat pembangunan berkelanjutan sebagai sekedar konsep dan tidak mengikat secara hukum.

Sedangkan Birnie, Boyle dan Redgwell tidak memdefinisikan konsep pembangunan berkelanjutan tersebut tetapi menjabarkan elemennya. Pertama, elemen substantif antara lain: prinsip integrasi perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi, prinsip penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, prinsip keadilan antar dan intra generasi. Kedua, elemen prosedural adalah aspek sebagaimana terdapat dalam Konvensi Aarhus 1998, yakni: akses informasi, akses untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak lingkungan.

Terlepas dari perdebatan di tataran konsep diatas, terdapat satu hal yang jelas tidak dapat disangkal oleh komunitas internasional. Bahwa dua puluh tahun sudah ‘pembangunan berkelanjutan’ menjadi mantra pembangunan namun tidak banyak perbaikan kondisi lingkungan hidup yang tercapai. Justru sebaliknya, perubahan dan kerusakan lingkungan semakin hari menjadi semakin parah. Hutan diperkirakan lenyap sebesar enam juta hektar tiap tahunnya. Keanekaragaman hayati juga musnah pada angka yang dramatis yakni mencapai 30% dalam waktu 40 tahun saja. Perubahan iklim semakin jelas dampaknya dan masih menjadi salah satu ancaman terbesar umat manusia dan lingkungan hidup.

Pertanyaan selanjutnya, setelah pembangunan berkelanjutan tidak mampu memberikan jawaban atas tantangan komunitas global untuk memperbaiki lingkungan, apa yang akan ditawarkan Konferensi Rio+20 sebagai solusi? Sejauh mana tawaran tersebut akan bermakna bagi lingkungan hidup dan masyarakat internasional dalam tataran praktis?

(BERSAMBUNG)


Peneliti di Fair Trade Institute,
Staf Pengajar Fakultas Hukum
Undiknas University

Senin, 11 Juni 2012

Difable dan Perjuangan Atas Ruang


(Sebuah Perenungan)

Oleh

Agung Wardana

Ruang tidak sekedar tempat berpijak tapi ruang memainkan peran timbal balik dalam masyarakat. Ia membentuk kesadaran dari warganya dan menjadi cermin dari sebuah peradaban. Jika kita menengok ruang kota kita saat ini, tentu saja kita bisa menilai untuk siapa kota kita dibuat. Jalan-jalan diaspal hotmix guna menjamin kenyamanan para pengendara kendaraan. Pohon perindang jalan beradu tinggi dengan tiang listrik ataupun telepon. Banner-banner saling beradu menawarkan barang dengan sangat meyakinkan. Mungkin ini yang oleh para pejabat diklaim bahwa ekonomi kita sedang tumbuh baik. Buktinya, di jalan selalu saja bisa kita temukan merk mobil terbaru. Toko-toko telepon seluler, laptop dan showroom mobil dan motor di pinggir jalan selalu dipenuhi pengunjung hingga lahan parkir toko tersebut tidak mampu lagi menampung kendaraan para pengunjung.

Orang Bali sudah sejahtera! Begitu ungkap data-data statistik buatan pemerintah. Mau bukti lagi? Satu dari dua orang Bali memiliki kendaraan bermotor. Bahkan mereka melekatkan status sosial mereka pada mesin yang bernama mobil atau sepeda motor. Misalnya, kita sering lupa dengan nama seseorang tetapi kita sering sekali menyebut kendaraan yang ia miliki untuk membantu ingatan kita, misalnya, "siapa ya nama cowok yang bawa mobil bermerek XXXX?" Begitu pentingnya kepemilikan sebuah kendaraan dalam masyarakat kita. Hal inilah yang membuat program transportasi publik yang baru saja dicanangkan terancam gagal.

Namun ditengah gemerlap wajah kota menyambut manusia-manusia peradaban unggul, di taman kota para pedagang asongan lari tunggang langgang dikejar trantib atau tibum ataupun satpol PP. Bagaimana tidak lari sekuat tenaga karena alat cari makan, gerobak, hingga barang dagangan dapat saja dirusak atau paling tidak disita oleh petugas yang katanya untuk menjaga keindahan sebuah taman kota. Aneh! Sejak kapan keindahan ditentukan dari ada atau tidaknya pedagang asongan di dalamnya.

Para Difable dan Peminggiran Secara Halus
Sebenarnya kaum difable bukanlah orang yang cacat atau tidak normal sebagaimana banyak pihak menyebut. Mereka bukan pula orang yang disable tidak mampu (‘dis’ berarti ‘tidak’, ‘able’ berarti ‘mampu’). Mereka hanya memiliki kemampuan yang berbeda (different ability atau ‘difable’). Contohnya, jika hakekat memiliki kaki adalah untuk berpindah tempat, maka mereka pun bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara yang berbeda. Atau misalnya hakekat mata adalah untuk memberi tuntunan, maka mereka dapat menuntun diri mereka dengan cara yang berbeda pula. Karena itulah mereka dikatakan memiliki kemampuan berbeda tetapi memiliki hakekat yang sama.

Permasalahannya saat ini adalah apakah kota kita mampu memberikan ruang bagi kemampuan berbeda ini. Sayang, jawabannya belum! Orang yang memiliki kemampuan berbeda ‘dirumahkan’ secara halus karena kota adalah rimba belantara yang tidak ramah bagi mereka. Misalnya, sering kali kita lihat di depan sebuah kampus yang megah bak kerajaan, seorang tuna netra menyeberang jalan yang penuh kendaraan tak pernah putus-putusnya. Bunyi klakson bertalu-talu dari belakang meminta kendaraan paling depan untuk maju karena ia terhenti mendapati sang tuna netra berada tepat ditengah-tengah jalan yang sedang panik dan kebingungan akibat bunyi klakson. Empati pun sirna dihembuskan kepentingan diri sendiri.

Selama ini, fasilitas umum perkotaan memang tidak diperuntukkan bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gedung-gedung pemerintah yang tidak memberikan akses bagi kaum difable yang berkursi roda; ironisnya, di sisi yang lain parkir-parkir mobil dibuat sedemikian luas, teduh dan indah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan pelayanan pemerintah jika datang ke gedung pemerintah saja mereka tidak diberikan akses? Apakah status mereka lebih rendah dari mobil-mobil mewah para pejabat yang terparkir nyaman dibawah pepohonan?

Ketiadaan fasilitas ini pula yang membuat kaum difable harus tergantung dengan orang lain dalam memperoleh pelayanan umum. Sehingga banyak yang menyebut kaum difable sebagai orang yang tidak mandiri dan bisanya hanya membebani orang lain. Dengan demikian, negara lah yang sebenarnya secara tidak langsung membuat kaum difable untuk tergantung dari orang lain. Jadi, bukan simpati yang sebenarnya mereka butuhkan tetapi tanggung jawab pemerintah yang selama ini melupakan dan meminggirkan mereka. Padahal jika saja ada cukup akses bagi mereka, tentu saja mereka akan dapat melakukannya sendiri.

Di Bali sendiri, sebenarnya pertarungan kaum difable untuk merebut ruang yang lebih adil telah dimulai. Saat pembahasan dan penyusunan Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Ranperda RTRW) Bali, mereka telah memyampaikan tuntutanannya. Alhasil, Ranperda yang kemudian disetujui menjadi Perda RTRWP Bali berhasil memasukkan beberapa pasal yang mewajibkan gedung-gedung publik untuk memberikan akses bagi kaum difable. Memang ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi sebuah tonggak dan pintu masuk. Hal ini paling tidak bisa menjadi bentuk pengakuan dari negara bahwa kaum difable bukan warga negara kelas dua sekaligus juga menjadi alat klaim yang bisa kita gunakan bersama jika nantinya negara tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diamanatkan.

Penulis, Dosen cum Aktivis 


Tulisan ini telah dipublikasikan dalam Katalog Pameran Foto Yayasan Anak Tangguh