Jumat, 22 November 2013

Nasionalisme dan Rejim Paranoia


Nasionalisme dan Rejim Paranoia

Oleh

Agung Wardana

Ternyata ‘jualan’ nasionalisme masih laku. Itu yang terlintas dalam pikiran saya saat membaca banyaknya respon di media massa maupun di jejaring sosial prihal penyadapan SBY oleh intelejen Australia. Di mulai dari pemberitaan yang mengutip bocoran data Snowden, mantan staf National Security Agency (NSA) Amerika Serikat, bahwa SBY dan lingkarannya berupaya disadap oleh pemerintah Australia sejak 2009. Bahkan termasuk di dalamnya, Ibu Negara, Ani Yudhoyono. Pemberitaan pun menggelinding bak bola salju di dalam negeri hingga memancing polemik.

Nampaknya, penataran P-4 yang gencar saat rejim Orde Baru berkuasa memperlihatkan dampaknya pada kondisi seperti ini. Konon, ini adalah urusan martabat sebagai bangsa dan negara berdaulat, sehingga pemerintah Indonesia dituntut untuk tegas terhadap Australia. Berbagai pendapat bermunculan prihal langkah tegas seperti apa yang dimaksud untuk menyingkapi ‘ulah’ tetangganya ini. Ada yang berpendapat agar pemerintah Indonesia memulangkan Dubes Australia untuk Indonesia, memutus hubungan diplomatik dengan Australia, hingga pada titik yang ekstrem menyatakan perang.

Di tengah meningkatnya suhu patriotisme, jarang sekali muncul pendapat berbeda yang coba membedah isu ini lebih dalam. Memang pendapat kritis sulit muncul jika seseorang terbelenggu oleh dogma-dogma ‘kepentingan bangsa dan negara’ adalah diatas segalanya. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba memberikan cara pandang yang lain sehingga rakyat tidak bersikap reaksioner terhadap permasalahan ini. Akhirnya, pada posisi rakyat lah akan diuji ada apa dibalik peristiwa ini dan siapa yang diuntungkan dalam diskursus nasionalisme.

Indonesia-Australia: Antara Cinta dan Benci
Hubungan Indonesia dan Australia selalu saja menarik untuk diperbincangkan. Tidak saja dari sejarahnya bahwa Australia adalah salah satu negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia dan bahkan dipercaya mendampingi Indonesia saat perundingan Renville. Selain itu juga dari aspek kemanusiaan, kebudayaan dan ekonomi, Australia adalah pihak luar pertama yang mengirimkan bantuan sesaat setelah gempa bumi dan tsunami di Aceh. Sementara itu, setiap tahun ada sekitar 12.000 mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia, serta belum pula terhitung turis australia tiap tahunnya di Bali. Tentu sebuah hubungan yang tidak sesederhana ‘kemarau setahun dihapus hujan sehari’.

Layaknya dua sejoli yang sedang menjalin cinta tentu ada pasang surutnya. Hubungan Indonesia dan Australia menghadapi prahara ketika Australia berbalik ‘menyudutkan’ Indonesia peristiwa Timor Leste. Selain itu, kebijakan memperketat masuknya para pengungsi atau pencari suaka ke Australia oleh Pemerintah Australia mendorong Indonesia yang menjadi lintasan para pengungsi menjadi ‘penjaga gerbang’ Australia. Bagi pemerintah Australia saat ini persoalan pencari suaka yang membanjiri Australia diletakkan dalam posisi yang prioritas sehingga Indonesia masih diharapkan memainkan peran sebagai ‘penjaga gerbang’.

Singkat kata, hubungan kedua negara memang tidak mudah namun tidak pula sulit. Sehingga kecil kemungkinan akan terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Jika demikian, kita perlu cara pandang lain dalam melihat masalah penyadapan ini yang keluar dari bingkai hubungan internasional di mana Indonesia mengklaim dirinya sebagai ‘korban’. Tentu saja seorang korban tidak begitu saja menerima tindakan dari luar (pelaku) secara pasif, melainkan ia akan berusaha meresponnya sedemikian rupa guna membuat posisinya menjadi menguntungkan.

Di tengah terpuruknya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan partai berkuasa (Partai Demokrat) tentu berita penyadapan ini memiliki makna signifikan. Pertama, peristiwa ini berpotensi untuk dimanfaatkan untuk menaikkan justifikasi rejim SBY yang sedang berada dititik nadir akibat badai korupsi yang menerjang tanpa henti dan mengalami impotensi. Terlebih lagi setelah digeledahnya rumah Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, yang telah mendeklarasikan ‘perang’ terhadap SBY secara terbuka. Kedua, masih berhubungan dengan yang pertama, yakni pemberitaan media untuk sementara waktu dapat beralih ke luar negeri.

Untuk memobilisasi dukungan terhadap rejim, rasa nasionalisme kemudian dipakai. Strategi politik yang masih efektif digunakan dalam sejarah. Dengan memalingkan perhatian melalui penciptaan ‘musuh bersama’ di luar sana, rejim berharap dapat  mengkonsolidasikan kekuatan nasionalis di dalam negeri yang pada gilirannya dapat memulihkan kembali kepercayaan publik. Melihat pasang surut hubungan Australia – Indonesia yang telah mensejarah, dapat dipastikan permasalahan sadap menyadap ini pun akan berakhir dengan happy ending.

Jangankan menyadap penguasa asing yang kebijakannya seringkali tidak terduga, sebuah rejim pun tidak segan-segan menyadap dan memata-matai rakyatnya sendiri. Hal ini juga yang dibongkar oleh Edward Snowden atas skandal program NSA di Amerika Serikat. Jadi, sadap-menyadap merupakan suatu hal yang lumrah dalam dunia intelejen, karena setiap rejim selalu mengidap paronoia pada derajat tertentu baik terhadap kekuatan eksternal atau kekuatan domestik yang berpotensi merubah keajegan rezim tersebut. Begitu pula kedua rejim Indonesia dan Australia.

Lelucon Sebagai Perlawanan
Peristiwa ini sebaiknya dijadikan semacam lelucon politik terhadap rejim yang telah gagal di segala bidang kecuali dalam mengkonsolidasikan kekuatan predatoris dalam satu partai. Seperti biasanya, pembicaraan SBY di publik hanya berisikan curhat-curhatan seorang presiden, atau paling banter pernyataan sikap ‘prihatin’. Mungkin isi pembicaraan ini tidak akan jauh berbeda dengan isi penyadapan dalam versi lebih vulgar seperti halnya sms-nya yang beberapa waktu lalu beredar di publik.

Jika benar demikian, sebenarnya tidak ada kepentingan rakyat secara langsung yang terganggu oleh penyadapan ini. SBY terlalu sibuk dengan perbaikan citra diri dan partainya menjelang 2014. Maka sebaiknya rakyat tidak perlu menanggapi serius kegelisahan rejim ini. Dengan menjadikannya lelucon, maka rakyat sedang melakukan  ‘demistifikasi’ atas kekuasaan SBY. Karena mitos-mitos kesakralan merupakan salah satu pilar kekuasaan, sehingga perlawanan juga harus diarahkan untuk membongkar pilar tersebut.


Kandidat Doctor of Philosophy (PhD)
Murdoch University, Australia

Rabu, 07 Agustus 2013

'Pulau Koloni' Untuk Mereka Yang Kaya



‘Pulau Koloni’ Untuk Mereka Yang Kaya
(Surat Terbuka Menanggapi Artikel Gubernur Bali)

Oleh:

Agung Wardana



Kepada Yth. Tuan Gubernur Bali,

Pertama-tama, saya sebagai warga Bali yang berada di luar negeri berterima kasih atas perkenan Tuan Gubernur untuk menuliskan opini melalui artikel sebuah media online yang berjudul “Reklamasi Teluk Benoa untuk Masa Depan Bali”. Artikel yang merupakan upaya Tuan dalam melakukan counter - lebih tepatnya akomodasi - argumen yang muncul pada Dialog Terbuka, tertanggal 3 Agustus 2013 di Wisma Sabha ini telah membantu saya memahami apa yang kini sebenarnya sedang terjadi di Bali.

Berdasarkan artikel yang Tuan tuliskan dan sebarkan, saya bermaksud memberikan tanggapan. Terdapat beberapa hal yang masih mengganjal dan harus saya ungkapkan sebagai wujud kepedulian saya terhadap tanah kelahiran, Bali, dan kontribusi berdasarkan swadarma saya. Adapun pendapat saya adalah sebagai berikut:

Pertama, saya harus menolak usaha Tuan untuk mereduksi megaproyek menjadi ‘reklamasi’. Hal ini telah pula saya sampaikan pada tulisan saya sebelumnya. Bahwa mereduksi megaproyek ke dalam satu bentuk kegiatan saja (reklamasi) akan berpotensi untuk mengaburkan corak ekonomi-politik yang menjadi tujuan megaproyek ini ke dalam suatu kegiatan teknis belaka. Megaproyek tersebut tidak hanya terdiri dari kegiatan reklamasi (pengurugan) tetapi akan dilanjutkan dengan pembuatan pulau lengkap dengan kompleks akomodasi pariwisata dan fasilitas pendukung. Tidak hanya itu, proses produksi dan reproduksi relasi sosial untuk mendukung produksi merupakan bagian integral dari megaproyek nantinya.

Karena totalitas proses kegiatan hanya memiliki satu tujuan utama, yakni akumulasi modal, maka saya lebih suka menyebutnya sebagai megaproyek ‘pulau koloni’. Ya! Bersama ndoro investor, Tuan sedang memimpikan sebuah pulau koloni di mana masyarakat Bali hanya akan menjadi pelayan bagi orang-orang kaya penghuni koloni. Sekolah dan rumah sakit pun Tuan sediakan untuk membuat para pelayan selalu sehat dan semakin terampil dalam melayani kepada sang ndoro majikan. Nilai ideal pendidikan - sarana untuk ‘memanusiakan’ manusia – telah Tuan ubah menjadi sarana mencetak pelayan-pelayan mereka yang berduit dan berkuasa.

Kedua, saya berusaha memahami argumentasi Tuan bahwa jika pulau koloni ini kelak terbentuk maka akan menjadi milik masyarakat Bali. Daratan dan luasan hutan Bali juga akan bertambah, menurut Tuan. Jika memang benar pulau yang Tuan maksud sebagai milik rakyat Bali, maka rezim yang seharusnya mengatur adalah ‘common property’ (aset bersama) yang berhak dinikmati oleh siapa pun rakyat Bali tanpa membedakan kelas, etnis dan gender. Namun, melihat masterplan-nya, pulau koloni itu merupakan semi publik-private property, konon milik publik tetapi dibawah penguasaan privat (investor). Syarat-syarat yang Tuan sebutkan dalam SK pun hanya merupakan formalitas yang umumnya ada dalam setiap SK untuk para investor.

Sebenarnya, kami yang menolak ajakan Tuan untuk bermimpi ingin menanyakan hal yang jauh lebih dalam dari sekedar hitung angka di atas kertas. Kepada siapa pulau itu akan dipersembahkan, dan siapa yang menjamin bahwa kami rakyat Bali yang miskin akan diberikan hak untuk menikmati pulau tersebut tanpa harus merasa dicurigai akan merusak kenyamanan para penghuninya? Kami telah cukup belajar dari pengalaman bagaimana kami digeledah, diperiksa, dan dipantau ketika ingin menikmati kawasan pariwisata yang konon milik kami juga. Sehingga hal ini tidak sesederhana urusan kepemilikan dan luasan daratan atau hutan semata namun menyentuh ranah keadilan

Ketiga, saat awal-awal menjabat sebagai Gubernur Bali, Tuan begitu semangat untuk menjadi ‘gubernur air’. Tuan mengetahui dengan baik bahwa air merupakan elemen penting bagi keberlangsungan kehidupan di Bali. Tuan juga paham betul bahwa konsumen air paling besar di Bali adalah industri pariwisata. Celakanya, industri pariwisata menjadikan air sarana untuk bersenang-senang (pleasure) di saat masih banyak masyarakat Bali yang kesulitan mengakses air bersih. Tidakkah ini bentuk penghinaan terhadap masyarakat Bali?

Namun dalam artikel Tuan tidak ada satu pun yang menyebutkan kata ‘air’ padahal air masih tetap menjadi faktor penting yang harus ada di pulau koloni tersebut. Memprioritaskan air yang kami miliki untuk melayani kesenangan para penghuni koloni berarti Tuan hanya akan memperparah tensi bahkan konflik perebutan air di Bali. Mungkin sebaiknya Tuan mulai berpikir untuk mengubah ‘mimpi’ untuk menjadi ‘gubernur air’ menjadi ‘gubernur pulau (koloni)’.

Keempat, saya melihat Tuan blunder dalam menghubungkan industri pariwisata dan konversi lahan dengan membuat pulau koloni sebagai jawabannya. Namun yang menarik adalah Tuan mengakui jika konversi lahan diakibatkan oleh pembangunan. Tentu pembangunan ini tidak bisa dilepaskan dari ranah kebijakan. Bukankah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan Tuan yang memicu derasnya konversi lahan produktif dengan mengistimewakan ekspansi dan perluasan industri pariwisata dan real estate di Bali? Jikalaupun pulau koloni tersebut beroperasi, tidak ada jaminan industri pariwisata dan real estate di Bali akan menghentikan ekspansi-nya dalam ‘mencaplok’ kawasan pertanian. Adalah salah satu satu hukum dasar kapitalisme untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Kelima, Tuan bermain wacana di ranah ‘bencana’. Bersama investor, Tuan mengetahui betul bahwa Bali adalah kawasan rawan bencana karena berada dalam jejeran ring of fire dan masyarakat pun telah dibombardir pemberitaan tentang dampak bencana yang mengerikan. Di sini, Tuan mengeksploitasi ketakutan/kecemasan masyarakat untuk memberikan justifikasi terhadap megaproyek yang konon untuk menangkal bencana tsunami. Betapa malaikat telah mengubah investor menjadi seorang filantropis yang sengaja membangun pulau indah lengkap dengan fasilitasnya untuk  dipersembahkan sebagai penangkal tsunami. Apakah Tuan beserta investor ini juga sedang merencanakan untuk menjadikan para penghuni koloni sebagai garda-garda hidup penghadang gelombang tsunami sebelum mencapai daratan Bali? Wah, bagi seorang yang skeptik, hal ini too good to be true!

Selanjutnya, saya berterima kasih kepada Tuan karena telah membawa argumentasi ‘keamanan’ dalam artikel Tuan. Argumentasi ini membuat saya lebih mudah memahami apa yang sebenarnya Tuan sebut sebagai ‘terobosan dalam pembangunan pariwisata’ di Bali. Nampaknya Tuan sedang merespon kondisi industri pariwisata Bali yang oleh Claudio Minca dinamakan ‘Bali Syndrome’ (Sindrom Bali). Di tengah kejenuhan industri pariwisata dibutuhkan upaya untuk melakukan re-teritorialisasi kawasan pariwisata yang telah mapan melalui kolonisasi dan segregasi (pemisahan) antara turis dari masyarakat lokal. Tujuannya, untuk menjauhkan para penghuni koloni dari gangguan keamanan yang selama ini sering menyasar turis dan kawasan pariwisata di Bali.

Budaya tetap akan menjadi komoditas, namun ‘atraksi’-nya akan mengambil tempat dengan kawasan koloni. Galeri dan panggung kesenian akan dibuat sedemikian rupa di ruang koloni guna mensimulasi serta meromantisasi Bali demi memuaskan hasrat penghuni koloni yang dibentuk oleh brosur pariwisata. Maksudnya, mengkonsumsi atraksi dan artefak budaya tanpa harus bersentuhan langsung dengan dinamika masyarakat lokal yang cenderung tidak mengindahkan lagi doktrin ‘sapta pesona’. Kawasan pariwisata yang terpisah (koloni) akan lebih memudahkan kontrol dan pengawasan negara dan pemilik modal tentang siapa dan apa yang bisa keluar-masuk koloni demi menjaga kenyamanan penghuninya.

Terakhir, dalam kesempatan Dialog Terbuka, dihimbau bahwa tidak ada lagi demonstrasi penolakan terhadap proyek pulau koloni. Alasannya karena pihak-pihak pro dan kontro sudah menyampaikan pendapatnya dan akan ada rangkaian even internasional di Bali, seperti Miss World, APEC, dll. Bahwa menurut saya tidak ada hubungan logis antara dialog terbuka dengan demonstrasi penolakan terhadap megaproyek pulau koloni. Berdemonstrasi atau menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang sehingga tidak bisa Tuan larang hanya karena Bali akan menjadi tuan rumah even internasional. Justru masyarakat Bali harus menyebarluaskan pendapat kritisnya tentang apa manfaat dan dampak even internasional tersebut terhadap kehidupan mereka.

Jika sebuah konferensi bertujuan untuk merundingkan ‘penggusuran’ terhadap rumah kami, maka kami tidak mungkin hanya menjadi tuan rumah yang ramah. Kami harus menjadi tuan rumah yang cerdas dan kritis karena rumah (tanah Bali) adalah pertahanan terakhir yang kami miliki. Kami akan mulai pelajari perdagangan bebas yang akan menajdi agenda konferensi APEC. Artikel Tuan pun mengakui dampak negatif perdagangan bebas terhadap Bali dalam konteks tenaga kerja, dimana tenaga kerja lokal nantinya harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Proyek koloni ini sendiri akan beroperasi dalam lima tahun mendatang sedangkan pasar bebas ASEAN akan dimulai dua tahun lagi. Pertanyaannya, apakah pulau koloni ini dibuat untuk menampung tenaga kerja lokal atau justru merupakan eksperimen untuk melihat bagaimana persaingan tenaga kerja secara terbuka di era globalisasi? Hanya Tuhan, Tuan, dan ndoro investor yang tahu jawabannya.


Penulis, Aktivis Lingkungan
Mahasiswa Doctor of Philosophy (PhD)
Murdoch University, Australia

Jumat, 05 Juli 2013

Pemburu Rente, Teknokrat dan Mitos Obyektifitas Akademis


Pemburu Rente, Teknokrat dan
Mitos Obyektifitas Akademis

Oleh

Agung Wardana


Hingar bingar pemilihan gubernur (pilgub) Bali yang bagi banyak orang masih menyisakan euforia dan kekecewaan belum juga usai. Sebuah bayaran mahal bagi Bali karena saat pilgub lebih asyik melakukan penilaian terhadap kapasitas personal kandidat. Sedangkan jejaring pengenjar rente dan oligarki predatori di lingkaran para kandidat luput dari pandangan. Hal ini sekali lagi menguatkan pandangan bahwa tidak ada yang dimenangkan dalam perpolitikan di negeri ini selain para pengejar rente dan oligarki predatori yang jauh lebih siap untuk membajak proses demokrasi guna meletakkan kepentingan akumulasi modalnya di garda terdepan kekuasaan.

Setelah mengamankan posisinya untuk periode berikut, Gubernur Bali sepertinya tidak mau mensia-siakan waktu untuk segera ‘bekerja’ kembali. Dengan cekatan beliau menemani presiden, selebritis bola, pebisnis melakukan kamuflase hijau (green-washing) dengan menanam bakau. Begitu pula dalam mempelajari proposal megaproyek PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT.TWBI). Tidak tanggung-tanggung, investor juga akan mereklamasi Teluk Benoa seluas ratusan hektar untuk membangun ‘taman bermain’ yang lagi-lagi bukan untuk siapa-siapa selain orang kaya (BP/1/07/13). Sungguh bentuk penghinaan terhadap akal sehat di saat masyarakat Bali masih banyak yang hidup dalam keadaan miskin dan kesulitan mengakses air bersih.

Namun terdapat hal yang unik dalam diskursus yang berkembang seputaran megaproyek prestius tersebut. Yang muncul dipermukaan adalah urusan reklamasi pantai dan dampaknya terhadap lingkungan pesisir Bali. Mereduksi totalitasi megaproyek ke dalam salah satu kegiatannya dapat dengan mudah mengalihkan pandangan dari aktifitas ekonomi-politik menjadi aktifitas teknis semata. Bukan mengecilkan dampak reklamasi, tetapi akar permasalahannya terletak pada corak produksi industri pariwisata. Hal ini merujuk pada kepentingan untuk melakukan akumulasi modal dengan menjadikan kawasan reklamasi sebagai ruang yang berada dibawah kuasa legal sang investor.

Daratan yang bertambah akibat reklamasi tidak secara otomatis menjadi ‘milik’ masyarakat Bali. Penambahan daratan tersebut akan tunduk pada rezim hak ‘milik’ investor termasuk dalam menentukan siapa yang bisa mendapatkan apa dari ruang tersebut. Sumber daya yang ada serta dihasilkan oleh reklamasi tidak akan dapat diakses dan dinikmati bersama melainkan hanya dapat diakses ketika seseorang mampu membayar. Sedangkan, dampak buruknya harus ditanggung oleh seluruh penghuni pulau kecil ini. Mari belajar dari reklamasi Pulau Serangan yang fenomenal, hingga saat ini masih terpampang plang dilarang masuk di kawasan properti BTID yang merupakan hasil reklamasi.

Diskursus berikutnya berkaitan dengan ‘naskah sakral’ bernama kajian kelayakan secara akademis. Para pemburu rente menggunakannya sebagai ‘kitab suci’ untuk menyamarkan ambisi ekonomi dan politiknya. Naskah yang biasanya ditulis dengan bahasa kawi akademis, dipenuhi grafik dan angka-angka memang mudah mendiamkan masyarakat. Dengan enteng pula para teknokrat penyusun studi kelayakan berlindung di balik kata ‘obyektifitas’ sebagai dasar ‘rasional’ dalam memberikan justifikasi sebuah proyek. Keputusan pun akan diambil secara pragmatis dengan menimbang jumlah dampak positif dan dampak negatif secara kuantitatif.

Pada konteks ini, terlihat jelas bagaimana ide-ide ‘rasionalitas’ yang dimonopoli oleh para teknokrat kampus sudah sedemikian kuat menghegemoni kehidupan masyarakat. Nampaknya rasionalitas akademis para teknokrat haruslah mulai ditantang. Jika tidak, para teknokrat akan selalu berlindung atas nama keilmuwan. Padahal sebenarnya mereka sedang menjalankan kuasanya dalam mendisiplinkan cara berpikir masyarakat. Konter-hegemoni hanya dimungkinkan jika masyarakat berbalik untuk ‘menelanjangi’ logika-logika para teknokrat sebelum melahirkan justifikasi-justifikasi selanjutnya.

Pertama bahwa studi kelayakan tunduk pada hukum pasar (permintaan dan penawaran). Studi kelayakan akan diproduksi atas permintaan pemrakarsa proyek (investor) dan keahlian para teknokrat akan ‘dihargai’ sesuai dengan penawaran. Kedua, sesuatu yang bersifat ‘obyektif’ sulit ditemukan atau bahkan tidak pernah ada di atas bumi. Manusia memiliki persepsi, opini, proyeksi sesuai dengan kesadaran kelas dan identitasnya. Sehingga pada derajat tertentu akan tetap saja ada bias dalam memberikan penilaian termasuk memilih metodologi, menyusun kesimpulan termasuk menawarkan skema pengelolaan dampak.

Selanjutnya, membedah politik teknokrasi di Bali haruslah melihat posisi para teknokrat pembuat studi kelayakan dalam lintasan sejarah. Jika benar studi kelayakan tersebut dibuat oleh institusi pendidikan yang paling dihormati di Bali (UNUD), maka ia sedang menambah panjang deretan kajian yang berlabel ‘ramah’ atas proyek-proyek kontroversial di Bali. Lebih-lebih judul kerjasama antara UNUD dan PT. TWBI (mitra) sengaja dibuat menyesatkan sedari awal, yakni "Studi Kelayakan Revitalisasi Kawasan Teluk Benoa." Mari berhitung akumulasi dampak yang dihasilkan dari seluruh proyek yang dikaji oleh intelektual di bawah bendera UNUD. Mari juga menilai seberapa berhasil pemrakarsa proyek (investor) melakukan skema pengelolaan yang diusulkan dan melaporkannya secara rutin kepada publik. Dengan demikian, masyarakat mengetahui kepada siapa para teknokrat tersebut sebenarnya berpihak.

Ketika pemerintah tidak bisa diharapkan, saat ini yang tersisa satu jalan.  Berjuang secara kolektif merebut kedaulatan atas ruang hidup di Bali atau semakin terpuruk keterasingan di lorong gelap industri pariwisata. Seberapa banyak pun seseorang dibayar oleh para pemburu rente dan oligarki predatoris sebagai abdi, pada titik tertentu tidak akan memenuhi kebutuhan dan keselamatan bersama. Masyarakat Bali harus membayar mahal kesehatan akibat kemacetan dan kerusakan lingkungan, berebut air bersih yang dikuasai oleh kelompok berduit, hingga ketergantungan pangan yang harus didatangkan dari luar. Tidak ada ruang yang dapat menampung masyarakat Bali ketika gagal untuk menyelamatkan yang tersisa. Semoga belum terlambat!

Penulis, Aktivis Lingkungan
Mahasiswa PhD di Murdoch University,
Tinggal di Perth, Australia

Rabu, 06 Maret 2013

Urgensi Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel


Urgensi Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel

Oleh

Agung Wardana




Mungkin tidak banyak orang yang pernah mendengar istilah ‘difabel’. Namun, jika diganti menggunakan istilah “penyandang cacat” maka pastilah masyarakat bisa membayangkan apa yang dimaksud. Tidak hanya itu, ada istilah lainnya yang tidak kalah membingungkan yakni ‘penyandang disablitas’. Ketiga istilah tersebut sebenarnya menunjuk ke hal yang sama namun dengan kesan yang berbeda. Karena pemilihan bahasa juga sebenarnya berkaitan dengan urusan rasa dan paradigma pemakai bahasa itu sendiri.

Istilah ‘penyandang cacat’ menekankan pada ‘kecacatan’ yang diderita entah karena cacat lahir, cacat bathin, maupun perpaduan keduanya. Kecacatan memberikan kesan adanya ketidaknormalan atau ketidaksempurnaan sebuah objek. Jika menunjuk pada ketidaknormalan dan ketidaksempurnaan, maka diskusi akan menjadi lebih dalam untuk melakukan dekonstruksi siapa yang paling berhak menentukan apa yang normal atau tidak normal. Selain itu, atas dasar apa pihak tersebut menilai sebuah kesempurnaan seseorang padahal lazim ada ungkapan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. 

Berikutnya, istilah ‘penyandang disabilitas’ sebenarnya memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan istilah ‘penyandang cacat’. Hanya saja kata ‘cacat’ diganti dengan kata ‘disabilitas’ yang merupakan serapan dari istilah dalam bahasa Inggris ‘disability’ yang jika diurai berasal dari ‘dis’ (tidak) dan ‘ability’ (mampu). Sehingga ‘disability’ kurang lebih berarti ketidakmampuan. Meski istilah ini yang paling populer, ‘disabilitas’ tidaklah mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Penyandang disabilitas nilai sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan, padahal nyatanya mereka juga mampu melakukan hal-hal dasar seperti orang kebanyakan.

Penulis sendiri lebih memilih untuk menggunakan istilah ‘difabel’. Istilah ini merupakan serapan dari frase bahasa Inggris, yakni ‘difable’ (different-ability) atau memiliki kemampuan berbeda. Yang ditekankan pada istillah ini adalah perbedaan kemampuan dalam melakukan hal-hal dasar manusia. Jika hakekat kaki adalah untuk berpindah tempat, mereka yang dikatakan difabel sejatinya juga mampu berpindah tempat namun dengan cara yang berbeda. Jika lidah dan telinga hakekatnya untuk berkomunikasi, mereka juga bisa berkomunikasi tentu dengan cara yang berbeda pula. Dengan demikian, tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak mampu. Mereka mampu tetapi dengan cara yang berbeda dari orang kebanyakan.

Kondisi Difabel di Bali
Banyak pihak memandang sebelah mata permasalahan yang tengah dihadapi oleh kelompok difabel. Alasan klasik yang sering terungkap untuk menjustifikasi penyangkalan terhadap hak difabel adalah urusan kuantitas. Difabel memang relatif sedikit jika dibandingkan dengan seluruh penduduk Bali, kurang lebih 30.000 orang pada sensus tahun 2007. Logikanya, jika jumlah difabel lebih banyak maka difabel-lah yang akan disebut orang kebanyakan dan vice versa. Namun, berapa pun jumlahnya, tidak menjadikan alasan untuk melakukan penyangkalan terhadap hak-hak difabel karena mereka juga merupakan subyek kehidupan dan warga negara yang wajib dilindungi dan dipenuhi hak-hak dasarnya.

Kenyataannya di Bali, difabel tetap menjadi warga negara yang dipinggirkan dari pergaulan sosial. Banyak diantaranya sulit untuk bisa mengakses pendidikan, salah satu contoh Ketut, seorang difabel dari Gianyar, ditolak oleh sekolah umum hanya dengan alasan bahwa Ketut tidak mungkin bisa mengikuti pelajaran olah raga. Tentu sulit bagi Ketut untuk mengikuti pelajaran olahraga karena ia menggunakan kursi roda, tetapi belum tentu Ketut kalah dengan teman-teman sekelasnya dalam mata pelajaran lainnya, misal kesenian atau matematika. Begitu juga yang dihadapi difabel lain untuk mendapatkan akses kesehatan. Jika hak-hak mendasar yakni pendidikan dan kesehatan sulit diakses oleh difabel maka akan berdampak pada tingkat kesejahteraan mereka.

Kelompok difabel sebenarnya juga merindukan sebuah kemandirian. Sayangnya kemandirian hanya menjadi sebatas angan-angan karena persepsi sosial, keluarga dan ketiadaan infrastruktur. Seorang difabel harus menggantungkan diri untuk mengurus kebutuhan administratif kependudukan kepada keluarganya karena ketiadaan akses jalan di luar rumah dan akses di gedung-gedung pelayanan publik. Untuk mengadukan diskriminasi ini ke wakil rakyat saja mereka mengalami kesulitan  karena gedung DPRD tidak ramah bagi mereka. Selain itu, pilihan untuk mengadu ke hadapan Ida Bhatara (Tuhan) pun sama sulitnya karena pura atau tempat ibadah tidak menyediakan akses bagi mereka.

Sejatinya, diskriminasi yang sedang dihadapi oleh kelompok difabel bersifat multilayer. Diskriminasi terhadap difabel juga sudah menjadi keseharian masyarakat, maka dibutuhkan perubahan prilaku. Dalam konteks ini hukum dianggap menjadi sarana yang efektif untuk menjadi alat rekayasa sosial dalam rangka merubah prilaku masyarakat. Berangkat dari argumentasi ini pula komunitas Difabel, organisasi Hak Asasi Manusia, dan akademisi di Bali berjuang bersama untuk mendorong lahirnya sebuah peraturan daerah yang dapat melindungi dan memenuhi hak-hak difabel di Bali.

Apalagi Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of People with Disabilities). Meski Optional Protocol belum diratifikasi, seperti juga optional protocol untuk kovenan hak asasi manusia lainnya, Konvensi tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum paling tidak mewajibkan negara pihak untuk melakukan penyesuaian kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel. Perubahan kebijakan yang dimaksud harus mengambil tempat di tingkat nasional dan daerah. Bagi Bali, perubahan kebijakan melalui perda perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel tidak saja dibutuhkan oleh kelompok difabel tetapi juga untuk seluruh masyarakat Bali dalam merubah relasi sosial yang lebih setara, adil dan tanpa diskriminasi.


Penulis,
Mahasiswa PhD di Murdoch University,
Tim Perumus Ranperda Hak-Hak Difabel,
Tinggal di Perth, Australia

Jumat, 15 Februari 2013

Bali dan Tragedy of the Commons

-->
Bali dan Tragedy of the Commons

Oleh

Agung Wardana


‘Tragedy of the commons’ merupakan frase yang digunakan oleh Garrett Hardin dalam tulisannya dengan judul yang sama untuk menunjukkan permasalahan yang terjadi pada sumber daya alam atau pun kawasan ‘milik’ bersama. Hardin menggunakan ilustrasi kawasan terbuka di Eropa yang biasa digunakan untuk mengembalakan ternak dan merumput bagi para peternak sekitar kawasan. Premis dasarnya yakni jika peternak merupakan pelaku bisnis yang rasional, maka ia pasti akan melipat gandakan ternaknya sehingga mendapatkan keuntungan lebih besar karena toh tempat merumput mereka bisa dapatkan secara gratis.

Selanjutnya, pada suatu titik dimana semua peternak melakukan hal yang sama maka permasalahn baru muncul. Kawasan ‘milik’ bersama tersebut akan menjadi semakin terdesak dan kehilangan kemampuan untuk menghasilkan rumput yang cukup bagi semua ternak. Dalam kondisi ini, belum tentu para peternak memiliki kepedulian untuk menurunkan kenyamanan dan keuntungan yang diperoleh selama ini dengan mengurangi jumlah ternaknya. Sebagai agen yang rasional, mereka akan tetap melipat gandakan ternak jika perlu mencari kawasan terbuka ‘milik’ bersama lainnya untuk melakukan ekspansi.

Berangkat dari bacaan yang ekonomistik tersebut, solusi yang ditawarkan pun tidak jauh-jauh dari pendekatan ekonomi. Hardin dan pengikutnya melihat bahwa solusi yang paling tepat dalam menjawab ‘tragedy of the commons’ adalah melakukan ‘privatisasi’ terhadap kawasan atau sumber daya alam milik bersama tersebut. Asumsinya, ketika suatu kawasan tersebut menjadi properti perseorangan, maka rejim hukum benda akan berlaku. Selain itu, sang pemilik dianggap akan lebih peduli pada kondisi propertinya sehingga sedapat mungkin asset tersebut akan dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Tentu ada konsekuensinya, orang-orang yang bukan pemilik tidak akan memiliki hak untuk mengakses kawasan tersebut.

Berspekulasi Atas Kawasan Milik Bersama
Hutan bakau di kawasan Tahura Nguraj Rai menghadapi tekanan yang semakin kompleks mengarah pada kondisi kritis. Tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung yang terus menerus meluas dengan memakan hutan bakau melebihi 30 Ha membawa dampak ikutan berupa sampah dan pencemaran. Di sisi lain, cara pandang lazim melihat kawasan wetland (lahan basah) sebagai sumber penyakit, seperti nyamuk. Selanjutnya, paska berakhirnya masa kerja sama JICA – Departemen Kehutanan dalam pengelolaan Tahura Ngurah Rai menyebabkan semakin seretnya pendanaan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan.

Kondisi tersebut jelas merupakan ‘tragedy of the commons’ dalam konteks Bali. Sehingga diperlukan intervensi yang tepat guna keluar dari permasalahan klasik diatas. Tahura Ngurah Rai memiliki lokasi yang strategis berada di segitiga emas pariwisata Bali, Kuta -Nusa Dua – Sanur, menyebabkan kawasan ini sangat kompetitif bagi banyak investor untuk mencoba peruntungan. Melihat peluang ini, intervensi yang didorong pemerintah pun tidak jauh-jauh dari mengembangkan pariwisata di dalam kawasan tersebut. Asumsi dasarnya masih sama, yakni jika Tahura Ngurah Rai dikelola secara privat dan professional maka kawasan ini akan lestari dan pundi keuntungan pun bisa didapat.

Sementara itu, kawasan ‘milik’ bersama (commons) lainnya di Bali juga tengah menghadapi masalah serupa. Kaldera Gunung Batur Kintamani yang baru-baru ini dinobatkan sebagau kawasan Geopark dunia sedang ‘diincar’ untuk dijadikan lapangan golf. Kawasan di lereng Batukaru sedang dilakukan pembebasan hingga 100an hektar yang konon akan digunakan sebagai tempat karantina Miss Earth (Putri Bumi). Jelas hal ini bukan sebuah kebetulan, apalagi kawasan Jatiluwih sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO baru-baru ini. Tentu banyak kelompok berduit ingin mendapatkan berinvestasi dengan membangun fasilitas akomodasi pariwisata di sekitar kawasan Warisan Budaya Dunia yang kunjungan turisnya diprediksi akan naik.

Kesesatan Kerangka Pikir Hardin
Terdapat beberapa kesesatan dalam kerangka berpikir ala Garrett Hardin. Pertama, seolah-olah kawasan milik bersama tersebut tidak diikat oleh sebuah aturan sehingga menyebabkan setiap orang dapat melakukan hal sesukanya yang pada titik tertentu menimbulkan krisis. Kerusakan atau krisis dalam kawasan milik bersama justru menimbulkan pertanyaan yang tertuju kepada pemerintah sejauh mana pemerintah konsisten menegakkan aturan yang ada. Ironisnya, ide untuk menyerahkan kawasan milik bersama untuk dikelola oleh investor adalah penerintah sendiri. Hal ini justru menunjukkan impotensi pemerintah bahwa dalam menjaga kawasan milik bersama.

Kedua, sejatinya tidak semua solusi penyelamatan lingkungan yang menggunakan pendekatan ekonomi dapat berjalan. Hal ini karena kepentingan memperoleh keuntungan ekonomi menjadi tujuan utama sedangkan pelestarian lingkungan hanya menjadi sasaran antara sehingga keuntungan terus menerus dapat diakumulasi. Misalnya, bisnis jasa eco-tourism sebagai sebuah komoditas. Sepanjang komoditas tersebut laku dijual di pasar, maka lingungan sekitar sebagai penunjang akan coba dipertahankan. Sebaliknya, apabila komoditas tersebut di pasar pengalami kejenuhan, maka lingkungan penunjang pun dapat saja diterlantarkan pun karena alasan ekonomi.

Ketiga, solusi bergaya Hardin tidak mengenal konsep keadilan lingkungan. Bahwa yang dibutuhkan masyarakat Bali saat ini tidak hanya lingkungan yang bersih dan lestari tetapi lingkungan yang keadilan. Memang tidak bisa dipungkiri banyak kawasan Bali yang bersih dan lestari, namun belum tentu kawasan-kawasan tersebut bisa diakses oleh masyarakat Bali. Jika saja rencana untuk mengembangkan pariwisata di Tahura Ngurah Rai, Lapangan Golf di Kaldera Gunung Batur, dan Villa mewah di Batukaru benar-benar terwujud, tentu saja yang bisa menikmati kawasan indah tersebut hanya kelompok berduit yang mampu menginap dan menyewa fasilitas yang disediakan oleh pengelolanya. Sedangkan rakyat Bali kebanyakan hanya menjadi penonton.

Jika demikian, masihkah pemerintah dapat kita sebut sebagai perwujudan kehendak bersama?

Penulis, Advokat
Staf Pengajar FH Undiknas University
Tinggal di Tabanan


Telah dipublikasikan di Balipost, 25 Oktober 2012