Jumat, 22 November 2013

Nasionalisme dan Rejim Paranoia


Nasionalisme dan Rejim Paranoia

Oleh

Agung Wardana

Ternyata ‘jualan’ nasionalisme masih laku. Itu yang terlintas dalam pikiran saya saat membaca banyaknya respon di media massa maupun di jejaring sosial prihal penyadapan SBY oleh intelejen Australia. Di mulai dari pemberitaan yang mengutip bocoran data Snowden, mantan staf National Security Agency (NSA) Amerika Serikat, bahwa SBY dan lingkarannya berupaya disadap oleh pemerintah Australia sejak 2009. Bahkan termasuk di dalamnya, Ibu Negara, Ani Yudhoyono. Pemberitaan pun menggelinding bak bola salju di dalam negeri hingga memancing polemik.

Nampaknya, penataran P-4 yang gencar saat rejim Orde Baru berkuasa memperlihatkan dampaknya pada kondisi seperti ini. Konon, ini adalah urusan martabat sebagai bangsa dan negara berdaulat, sehingga pemerintah Indonesia dituntut untuk tegas terhadap Australia. Berbagai pendapat bermunculan prihal langkah tegas seperti apa yang dimaksud untuk menyingkapi ‘ulah’ tetangganya ini. Ada yang berpendapat agar pemerintah Indonesia memulangkan Dubes Australia untuk Indonesia, memutus hubungan diplomatik dengan Australia, hingga pada titik yang ekstrem menyatakan perang.

Di tengah meningkatnya suhu patriotisme, jarang sekali muncul pendapat berbeda yang coba membedah isu ini lebih dalam. Memang pendapat kritis sulit muncul jika seseorang terbelenggu oleh dogma-dogma ‘kepentingan bangsa dan negara’ adalah diatas segalanya. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba memberikan cara pandang yang lain sehingga rakyat tidak bersikap reaksioner terhadap permasalahan ini. Akhirnya, pada posisi rakyat lah akan diuji ada apa dibalik peristiwa ini dan siapa yang diuntungkan dalam diskursus nasionalisme.

Indonesia-Australia: Antara Cinta dan Benci
Hubungan Indonesia dan Australia selalu saja menarik untuk diperbincangkan. Tidak saja dari sejarahnya bahwa Australia adalah salah satu negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia dan bahkan dipercaya mendampingi Indonesia saat perundingan Renville. Selain itu juga dari aspek kemanusiaan, kebudayaan dan ekonomi, Australia adalah pihak luar pertama yang mengirimkan bantuan sesaat setelah gempa bumi dan tsunami di Aceh. Sementara itu, setiap tahun ada sekitar 12.000 mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia, serta belum pula terhitung turis australia tiap tahunnya di Bali. Tentu sebuah hubungan yang tidak sesederhana ‘kemarau setahun dihapus hujan sehari’.

Layaknya dua sejoli yang sedang menjalin cinta tentu ada pasang surutnya. Hubungan Indonesia dan Australia menghadapi prahara ketika Australia berbalik ‘menyudutkan’ Indonesia peristiwa Timor Leste. Selain itu, kebijakan memperketat masuknya para pengungsi atau pencari suaka ke Australia oleh Pemerintah Australia mendorong Indonesia yang menjadi lintasan para pengungsi menjadi ‘penjaga gerbang’ Australia. Bagi pemerintah Australia saat ini persoalan pencari suaka yang membanjiri Australia diletakkan dalam posisi yang prioritas sehingga Indonesia masih diharapkan memainkan peran sebagai ‘penjaga gerbang’.

Singkat kata, hubungan kedua negara memang tidak mudah namun tidak pula sulit. Sehingga kecil kemungkinan akan terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Jika demikian, kita perlu cara pandang lain dalam melihat masalah penyadapan ini yang keluar dari bingkai hubungan internasional di mana Indonesia mengklaim dirinya sebagai ‘korban’. Tentu saja seorang korban tidak begitu saja menerima tindakan dari luar (pelaku) secara pasif, melainkan ia akan berusaha meresponnya sedemikian rupa guna membuat posisinya menjadi menguntungkan.

Di tengah terpuruknya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan partai berkuasa (Partai Demokrat) tentu berita penyadapan ini memiliki makna signifikan. Pertama, peristiwa ini berpotensi untuk dimanfaatkan untuk menaikkan justifikasi rejim SBY yang sedang berada dititik nadir akibat badai korupsi yang menerjang tanpa henti dan mengalami impotensi. Terlebih lagi setelah digeledahnya rumah Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, yang telah mendeklarasikan ‘perang’ terhadap SBY secara terbuka. Kedua, masih berhubungan dengan yang pertama, yakni pemberitaan media untuk sementara waktu dapat beralih ke luar negeri.

Untuk memobilisasi dukungan terhadap rejim, rasa nasionalisme kemudian dipakai. Strategi politik yang masih efektif digunakan dalam sejarah. Dengan memalingkan perhatian melalui penciptaan ‘musuh bersama’ di luar sana, rejim berharap dapat  mengkonsolidasikan kekuatan nasionalis di dalam negeri yang pada gilirannya dapat memulihkan kembali kepercayaan publik. Melihat pasang surut hubungan Australia – Indonesia yang telah mensejarah, dapat dipastikan permasalahan sadap menyadap ini pun akan berakhir dengan happy ending.

Jangankan menyadap penguasa asing yang kebijakannya seringkali tidak terduga, sebuah rejim pun tidak segan-segan menyadap dan memata-matai rakyatnya sendiri. Hal ini juga yang dibongkar oleh Edward Snowden atas skandal program NSA di Amerika Serikat. Jadi, sadap-menyadap merupakan suatu hal yang lumrah dalam dunia intelejen, karena setiap rejim selalu mengidap paronoia pada derajat tertentu baik terhadap kekuatan eksternal atau kekuatan domestik yang berpotensi merubah keajegan rezim tersebut. Begitu pula kedua rejim Indonesia dan Australia.

Lelucon Sebagai Perlawanan
Peristiwa ini sebaiknya dijadikan semacam lelucon politik terhadap rejim yang telah gagal di segala bidang kecuali dalam mengkonsolidasikan kekuatan predatoris dalam satu partai. Seperti biasanya, pembicaraan SBY di publik hanya berisikan curhat-curhatan seorang presiden, atau paling banter pernyataan sikap ‘prihatin’. Mungkin isi pembicaraan ini tidak akan jauh berbeda dengan isi penyadapan dalam versi lebih vulgar seperti halnya sms-nya yang beberapa waktu lalu beredar di publik.

Jika benar demikian, sebenarnya tidak ada kepentingan rakyat secara langsung yang terganggu oleh penyadapan ini. SBY terlalu sibuk dengan perbaikan citra diri dan partainya menjelang 2014. Maka sebaiknya rakyat tidak perlu menanggapi serius kegelisahan rejim ini. Dengan menjadikannya lelucon, maka rakyat sedang melakukan  ‘demistifikasi’ atas kekuasaan SBY. Karena mitos-mitos kesakralan merupakan salah satu pilar kekuasaan, sehingga perlawanan juga harus diarahkan untuk membongkar pilar tersebut.


Kandidat Doctor of Philosophy (PhD)
Murdoch University, Australia