- Bumi -

Bali Dalam Pusaran Fundamentalisme Investasi

2011-12-01T06:36:00.000-08:00

Oleh

Agung Wardana

Deretan megaproyek yang melahirkan kerentanan sosial dan lingkungan di Bali semakin bertambah panjang dan kompleks. Masih hangat dalam ingatan bagaimana kontroversi BNR di Tanah Lot, BTID di Serangan, Lapangan Golf di Selasih, Bali Pecatu Graha, Geothermal di Bedugul. Meski banyak dari megaproyek tersebut yang belum tuntas, Bali, saat ini pun harus menghadapi megaproyek terbaru yakni Bali International Park (BIP) dan Hotel Mulia, proyek yang disinyalir milik buronan koruptor di Pantai Geger, Badung. Sementara itu, konflik adat yang memperebutkan tapal batas, hingga maraknya bunuh diri akibat himpitan ekonomi, kekerasan antar jago/jawara (gang) memperebutkan lahan dan pengaruh semakin kerap terjadi. Apa yang sebenarnya tengah terjadi di Bali?

Fundamentalisme Investasi

Bahwa sejarah Bali modern ditandai oleh pertarungan atas ruang hidup. Semakin kompleksnya relasi sosial dan kuasa di Bali yang kecil ini, memang sulit untuk menyimpulkan bahwa pertarungan atas ruang hidup ini semata-mata berdimensi kelas. Karena sering kali konflik horizontal juga terjadi akibat perang bintang (konflik elit) yang sedang berebut kuasa politik ataupun kuasa ekonomi. Namun ada hal jelas yang dapat dilihat sebagai salah satu akar dominan dari permasalahan sosial dan lingkungan hidup di Bali, yakni: fundamentalisme investasi.

Disini, fundamentalisme investasi diartikan sebagai turunan dari ekonomi-politik dominan berbentuk arus modal tanpa batas. Hal ini pada gilirannya melahirkan mentalitas easy-money dan perberhalaan terhadap investor sebagai juru selamat pembangunan sekaligus juga mereproduksi hierarki sosial baik kelas dan kasta pada saat bersamaan. Fundamentalisme investasi ini bekerja mirip dengan fundamentalisme agama dimana keduanya sama-sama mensyaratkan keyakinan penuh, lengkap dengan janji-janji surgawi yang tak boleh terbantahkan. Label sosial pun bisa ditempelkan bagi setiap orang yang mencoba kritis terhadap fundamentalisme ini, seperti ‘murtad’ ‘anti kemajuan’ atau ‘anti pembangunan’.

Sejak booming pariwisata massal, sebuah candu sosial baru menjangkiti banyak orang mulai dari elit politik, bendesa adat, kelihan banjar, aktivis LSM, professional hingga akademisi. Kecanduan sosial pada easy-money dari proyek-proyek investasi pariwisata membuat para akademisi berlomba-lomba ‘menjual diri’ untuk menjadi konsultan AMDAL, para bendesa adat menjual pecalangnya untuk menjaga setiap jengkal kawasan investasi, aktivis LSM mencari pengalihan isu atas satu kasus dengan kasus yang lain, dan politisi menjadi ujung tombak dalam meloloskan legislasi yang memberikan keleluasaan modal di Bali.

Setiap orang seperti berpikir bahwa keberlanjutan masyarakat, ekonomi dan lingkungan hidup tidak dapat berjalan tanpa adanya investasi. Disini investasi dianggap sebagai bahan bakar pembangunan yang berasal dari lingkungan eksternal masyarakat lokal. Namun mereka lupa bahwa investasi yang datang ini merupakan bagian dari proses akumulasi modal dari korporasi yang bertujuan untuk melipat-gandakan keuntungan yang selanjutnya diputar kembali menjadi modal dalam meluaskan cekraman ekonominya.

Seringkali pula diungkapkan bahwa investasi akan memberikan trickle down effect kepada masyarakat sekitar. Sehingga lahirlah mitos bahwa seolah-olah masyarakat tidak akan bisa makan tanpa adanya investasi. Sebenarnya tanpa investasi sekalipun masyarakat memiliki kemampuan sosial yang tinggi untuk bertahan hidup (resiliensi). Jadi masalah investasi bukanlah urusan perut karena tanpa investasi sekalipun masyarakat dapat bertahan hidup. Akan tetapi, investasi merupakan urusan libido dari segelintir orang kaya rakus yang bekerja sama dengan elit lokal (komprador) untuk terus melakukan penetrasi dalam mengumpulkan easy-money dari setiap proyek investasi yang dibutuhkan untuk menjaga status sosial mereka di mata masyarakat.

Tawar-Menawar Proyek Investasi

Seringkali publik disuguhkan bagaimana keberpihakan pemerintah kabupaten atau provinsi terhadap proyek investasi tertentu. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari investor lain karena mereka merasa disisihkan, misalnya dipersulit dalam perolehan ijin. Hal ini dapat dilihat dengan gamblang dari proyek investasi Bali International Park (BIP) dan Hotel Mulia. investor dan para komprador BIP merasa bahwa Pemerintah Kabupaten Badung sengaja menghambat investasi mereka dalam membangun resort megah padahal proyek ini telah jelas-jelas didukung oleh Presiden SBY yang gila pencitraan. Disisi yang lain, Pemerintah Kabupaten Badung dianggap terlalu menganak emaskan investor Hotel Mulia dalam memberian ijin bahkan memberikan ‘karpet merah’ kepada sang investor yang masih tercatat sebagai buronan bersembunyi di Singapura.

Persinggungan semacam ini sebenarnya sudah biasa dilakukan dalam rangka membuka posisi tawar antar pihak yang terlibat. Ruang negosiasi yang jauh dari publik merupakan tujuannya dimana para investor dan pemerintah akan sama-sama dimenangkan. Hal ini karena mereka sama-sama mengetahui kelemahan yang bila dibuka secara publik akan menjatuhkan reputasi mereka masing-masing. Artinya, pertarungan dalam memilih ruang caplokan baru diantara para investor ini bukanlah pertarungan yang negasi-menegasikan - jika yang satu ingin hidup maka yang lain harus mati. Para elit sering kali saling mengetahui kelemahan masing-masing, mereka membagi konsesi diatara mereka asal tidak saling mengganggu satu sama lain. Dalam bahasa sederhana, ‘sesama calo investasi dilarang saling mendahului.’

Jika diantara calo-investasi (komprador) dan ndoro investornya dapat mencapai ‘win-win solution’ untuk tidak saling mengganggu proyek masing-masing, pertanyaannya kemudian, siapa yang sebenarnya dikalahkan dalam pertarungan ini? Jawabannya jelas bahwa yang kalah adalah kita, rakyat Bali berserta generasi berikutnya dan lingkungan hidup (ibu pertiwi) tentunya.

Penulis, Advokat-Aktivis

Menyelesaikan LLM (Master of Laws)

di University of Nottingham, Inggris

(tulisan ini telah dipublikasikan pada Harian Bali Post, 16 November 2011)

Kampus Sebagai Kapitalis-Birokrat

2011-10-17T17:45:00.001-07:00

Oleh

Agung Wardana

Kasus pemberian gelar Doctor Honoris Causa (HC) dari Universitas Indonesia (UI) kepada Raja Abdullah dari Arab Saudi menjadi perbincangan serius di kalangan kampus sesaat yang lalu. Sebenarnya kontroversi tersebut merupakan fenomena gunung es dari buruknya budaya akademis di Indonesia. Namun sayangnya, tidak banyak yang coba menggunakan momentum tersebut untuk melakukan refleksi lebih jauh untuk sekedar mewacanakan perbaikan budaya akademis di negeri yang semakin terperosot dalam lingkaran setan korupsi, kolusi dan nepotisme tidak saja di gedung-gedung pemerintah tetapi juga di ruang-ruang kampus.

Dalam konteks Bali, saat ini merupakan juga memontum yang tepat untuk melakukan refleksi. Selain karena kasus yang menimpa universitas yang konon terbaik di Indonesia tersebut tetapi juga beberapa saat lalu Universitas Udayana (Unud) sedang merayakan dies natalis keempat puluh sembilan. Unud merupakan kampus yang menjadi benchmark sehingga harapannya perubahan budaya kampus yang terjadi disana akan dapat berimbas pada perbaikan budaya akademik di kampus-kampus lainnya di Bali.

Selama ini publik memang banyak disuguhkan komentar-komentar atas buruknya kinerja pemerintah hingga permasalahan sosial yang dilontarkan oleh kalangan kampus. Namun kaum intelektual kampus ini sepertinya belum berani menelanjangi dirinya sendiri dengan jalan membangun budaya kritik-otokritik. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba melakukan kritik terhadap dunia kampus yang selama ini begitu steril dari wacana perubahan.

Antara Industri dan Dinasti

Saat kontroversi pemberian gelar dari UI kepada Raja Arab Saudi memuncak, para Guru Besar UI pun turun gunung dan bersuara lantang. Misalnya, Prof. Emil Salim menyatakan dengan keras bahwa “UI is Not for Sale!” (UI tidak untuk dijual). Hal ini dengan terang menunjukkan bahwa terjadi pergeseran peranan kampus. Semula kampus sebagai lembaga pendidikan dicita-citakan sebagai wahana untuk ‘memanusiakan manusia’ tetapi saat ini telah menjadi industri yang berfungsi untuk ‘merobotkan manusia’.

Kampus, menurut teori kritis, merupakan infrastruktur dalam membentuk suprastruktur masyarakat kapitalis. Dalam memuluskan fungsi kampus ini, berbagai kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) yang dibutuhkan oleh pasar diajarkan kepada peserta didik. Dengan demikian, kampus tidak bedanya seperti industri yang mencetak ‘robot-robot’ siap pakai yang akan menjadi skrup bagi sistem ekonomi-politik dominan dan melanggengkan budaya bisu (culture of silence) dalam masyarakat.

Tidak cukup hanya mencetak komoditas untuk pasar kerja, kampus juga mengambil peran untuk mereproduksi hirarki sosial. Kalangan kampus tahu betul bagaimana menjawab kebutuhan kelas borjuasi dalam mempertahankan status sosialnya yakni dengan menjajakan gelar akademik salah satunya DR (HC). Kampus sebagai otoritas yang penuh kuasa karena dipercaya oleh masyarakat telah berubah layaknya gereja-gereja sebelum era reformasi gereja dan gerakan protestanisme di Eropa yang memperjualbelikan surat pengakuan dosa.

Bedanya, jika dulu gereja menjual surga bagi para pembeli surat pengakuan dosa, saat ini kampus menjual label obyektifitas ilmiah bagi para konsumen gelarnya. Antara surga dan obyektifitas ilmiah tersebut merupakan dua hal yang sama-sama dibangun lewat mistifikasi diatas sendi-sendi penindasan kelas. Karena yang mampu menjadi konsumen kedua hal tersebut tersebut adalah kelas borjua yang akan terus membutuhkan pondasi mistis untuk berkuasa atas kelas bawah yang begitu mudah dikelabui dengan mitologi-mitologi yang dikonstruksi penguasa.

Perubahan fungsi lembaga pendidikan dari memberikan pelayanan sosial menjadi industri tidak serta merta membuat budaya feodal dalam kampus menjadi sirna. Justru kampus yang semakin menumbuh suburkan tidak saja feodalisme tetapi juga budaya suap dan korupsi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa jika ingin menjadi mahasiswa jurusan yang laku di bursa kerja misalnya Kedokteran atau Ekonomi, dibutuhkan sumbangan dalam jumlah tertentu yang seringkali tidak terjangkau oleh calon kelas bawah. Sumbangan yang sering dihaluskan menjadi ‘investasi’ ini akan membuat para lulusan melihat pendidikan dalam logika ekonomu. Alhasil para lulusannya menjadi semakin pragmatis dalam rangka memperoleh kembali investasinya dan selanjutnya melakukan mengakumulasi keuntungan.

Menjadi pendidik atau dosen pun haruslah memiliki darah ‘bangsawan kampus’. Entah dalam bentuk memiliki orang tua yang menajdi guru besar, dosen atau sekeder memiliki jaringan yang kuat dengan ‘bangsawan kampus’ tersebut. Tenaga pendidik sepertinya telah menjadi profesi turun temurun berdasarkan hubungan daerah bukan berdasarkan kapabilitas dan integritas. Hitung saja berapa banyak dosen-dosen yang memiliki hubungan darah atau semenda di kampus-kampus di Bali, misalnya Unud. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa kampus-kampus sedang menjadi dinasti-dinasti baru dalam masyarakat.

Selain itu, biaya kuliah sedemikian besar layaknya industri yang kapitalistik tidaklah berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan kepada peserta didiknya (konsumen). Membayar seharga kapitalis tetapi pelayanan setingkat birokrat, demikian sering diungkapkan banyak mahasiswa. Mentalitas birokrasi dengan prinsip dasar ‘jika bisa diperhambat mengapa harus dipermudah’ masih begitu kental mengakar dalam budaya kampus. Hal ini membuka peluang transaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun antara mahasiswa dengan pegawai tata usaha.

Hal-hal yang tidak etis sering pula terjadi di kampus-kampus. Misalnya, mahasiswa yang kebingungan karena dosen menunda pengemumkan hasil nilai ujian, ditengah kepanikan akan kebutuhan untuk cepat menyelesaikan studi, sang mahasiswa akan bersedia melakukan berbagai hal agar sang dosen mengeluarkan nilainya. Demikian pula telah menjadi rahasia umum bahwa budaya suap-menyuap terjadi. Misalnya mahasiswa memberikan amplop kepada dosen untuk memuluskan ujian skripsi atau tesisnya atau sekedar ucapan terima kasih.

Memang sulit untuk dinilai siapa yang sebenarnya bersalah dalam kasus ini. Dosen dapat saja berdalih, bahwa mereka tidak pernah meminta imbalan kepada mahasiswa. Sedangkan dalam perspektif mahasiswa sendiri, hal ini dianggap sebagai jalan yang telah diambil mahasiswa-mahasiswa sebelumnya agar dipermudah oleh sang dosen. Layaknya tradisi yang telah terjadi turun-temurun karena ada yang memberikan dan ada yang menerima. Sedangkan baik dosen maupun mahasiswa sendiri tidak berusaha untuk memotong tradisi ini karena merasa sama-sama diuntungkan.

Jika saat ini kita berbicara tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, maka kampus seharusnya juga menjadi target pembersihan. Karena bagaimana pun KKN yang dilakukan para politisi, pengusaha dan penjabat karena mereka terbiasa dengan prilaku korup, suap-menyuap dan feodalisme sejak mereka berada di kampus untuk pendidikan. Bukan budaya pembebasan dan humanis yang mereka pelajari di kampus melainkan budaya yang permisif dengan prilaku-prilaku tersebut.

Apabila mahasiswa saat ini yang merupakan para calon elit dan penguasa di masa depan tetap saja permisif terhadap kebobrokan budaya akademis di kampusnya, sepertinya perubahan yang lebih baik sebagaimana dicita-citakan bersama hanya akan menjadi ilusi sosial semata.

Penulis cum aktivis,

Menyelesaikan Master Hukum (LLM)

di University of Nottingham, Inggris

Politik Maskulin dan Ibu Pertiwi

2011-06-02T07:44:00.000-07:00

Oleh

Agung Wardana

“Mati Devata, Dharam Devata”

(Tanah adalah dewa-dewi kami, tanah adalah agama kami)

Kalimat diatas adalah slogan yang diteriakkan oleh para perempuan India dari gerakan “Selamatkan Gunung Gandharman”, ketika mereka diseret oleh polisi dalam aksinya. Gerakan yang dimotori kaum perempuan tersebut adalah bentuk perjuangan dalam menolak perusakan gunung dan hutan oleh perusahaan tambang bauiksit. Seorang demonstran berusia 70 tahun, Dhanmati berteriak, “kami akan mengorbankan hidup kami, tapi bukan Gandharman. Kami ingin menyelamatkan gunung ini yang telah memberi kami apa yang kami butuhkan.”

Teriakan ini menggambarkan pendirian para perempuan tersebut yang berada di garis depan dalam membela hak dan kelestarian alam mereka. Selain itu masih ada kisah Vandana Shiva bersama para perempuan sekitar hutan menolak membukaan hutan dengan cara memeluk tiap batang pohon yang akan ditebang oleh perusahaan. Pertanyaannya kemudian, mengapa perempuan berada di garis depan gerakan lingkungan?

Perempuan dan Ekologi

Diatas perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia-manusia maskulin dengan kesombongannya mereduksi ibu pertiwi menjadi komoditas yang diperjual-belikan, digunduli hutannya, dikeruk kekayaan perutnya tanpa mendengar isak tangisnya. Gaya berpikir Cartesian ini sepertinya juga menjangkiti kepala para politisi dan intelektual yang sebenarnya menjadi harapan orang kebanyakan untuk menjadi garda terdepan penyelamatan pertiwi.

Secara sosio-religius, dari berbagai mitologi kuno, menempatkan bumi dan sumber daya alamnya sebagai spirit perempuan, yakni feminisme. Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat tradisional menempatkan perempuan identik dengan bumi yang harus dihormati dan karenanyalah kehidupan di dunia dapat berlangsung. Di Bali, misalnya, kita mengenal Dewi Sri sebagai dewi kesuburan, di India, Sungai Gangga, Yamuna, Narmada adalah sungai sakral yang dipuja sebagai para dewi. Di Prancis, dikenal sungai Marne yang berasal dari kata Matrona, Dewi Ibu. Begitu juga di Yunani kita mengenal ada Dewi Gaia.

Bumi (pertiwi) ini adalah Ibu dari semua kehidupan, karena dia telah menyediakan kebutuhan hidup dengan penuh cinta tanpa mengharap balasan melainkan hanya butuh kearifan kita dalam menjaga kelestariannya. Kedekatan perempuan tradisional dengan alamnya tidak saja dalam spiritualitas saja tapi teraktualisasi dalam pekerjaannya sehari-hari yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidupnya. Mengambil air untuk minum, mengumpulkan kayu bakar dari hutan atau kebun, mencuci perabot rumah tangga, mebanten adalah sebagaian kecil saja kontak langsung dengan apa yang telah diberikan ibu pertiwi yang kemudian dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.

Bagi perempuan, kerusakan lingkungan hidup berarti semakin sulitnya melanjutkan hidup keluarga. Karena, ia harus berjalan jauh untuk mengambil air bersih, tidak bisa memasak karena hilangnya kesuburan tanah sebagai penghasil makanan pokok keluarga. Kerusakan lingkungan juga akan menyebabkan kemiskinan yang semakin parah akibat hilangnya akses terhadap sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan hidup, lagi-lagi perempuan sebagai pihak yang menjadi korban terberat. Karena perempuan juga dinilai lebih memiliki sensifitas dalam melihat kerusakan lingkungan, harapannya dengan nilai-nilai feminisme nya mereka tergerak unutk menjadi pembela lingkungan sekitarnya.

Tabanan dan Politik Maskulin

Harapan ini pula yang disampaikan banyak orang ketika mendukung seorang ibu untuk maju menjadi bupati di Tabanan. Jika melihat kondisi politik Tabanan yang sangat maskulin dan kondisi lingkungan semakin memprihatinkan, memang masuk akal Tabanan membutuhkan tangan seorang ibu memperbaiki keadaan. Namun, tentu saja harapan ini sangatlah naïf mengingat sang ‘ibu penolong’ yang dimaksud tidak lebih merupakan perpanjangan rejim sebelumnya.

Dan saat ini terlihat jelas watak maskulin dari Ibu Bupati itu dalam gaya kepemimpinannya Ketika banyak daerah mencoba merubah haluan menuju pembangunan yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi, nampaknya Tabanan masih berkutat dengan gaya pembangunan primitif-nya, obrol murah dan habis ada yang ada. Ia sepertinya tidak jauh berbeda dengan kolega laki-lakinya dalam melihat alam tidak lebih dari sekedar seonggok bahan metah siap jual. Malah, mungkin ia jauh lebih maskulin dari laki-laki mengingat secara terbuka berencana menambang pasir pantai untuk investor dari China (BP, 24/05/11).

Sekali lagi, pesisir Bali saat ini tengah berada dalam kondisi kritis. Penambangan pasir ini justru akan menambah parah kondisi pesisir Bali dan belum lagi menghitung dampak perubahan iklim nantinya. Tidak mustahil daratan Bali akan bertambah sempit. Mungkin Ibu Bupati dan para politisi lainnya punya cukup uang atau koneksi untuk bisa memiliki villa dipuncak Bedugul sehingga tidak perlu risau dengan abrasi yang kian mengkhawatirkan. Tetapi para petani dan nelayan miskin yang terkena dampak tidak tahu harus pindah kemana dan makan apa nantinya.

Alasan lapangan kerja sudah cukup sering didengar dan mungkin saat ini telah basi dan memuakkan. Karena alasan lapangan kerja, bukan berarti kita harus bunuh kehidupan pertiwi dan diri sendiri dengan mengikis daratan sedikit demi uang yang tidak seberapa. Sebenarnya, yang dibutuhkan oleh Ibu Bupati ini adalah sedikit kecerdasan, kreatifitas dan sensitifitas terhadap alam guna mencari model pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan.

Jika masih menggunakan model pembangunan primitif ini, maka sudah seharusnya lahir kaum-kaum feminist yang berjuang digaris depan dalam menyelamatkan ibu yang sedang diperkosa oleh maskulinitas para politisi. Para pemerkosa alam ini hanya bisa berhitung untuk melipatkan gandakan pundi ekonomi karena terang saja politik maskulin membutuhkan biaya yang sangat mahal. Mulai dari biaya memilihara para jago untuk menakut-nakuti rakyat, biaya komunikasi politik dalam membangun citra, hingga persiapan biaya untuk meredam orang yang berani kritis terhadap kebijakannya.

“Om mata bhumih putro aham prthivyah”

(Ya Tuhan, semoga kami mencintai tanah air ini sebagai Ibu hamba, dan hamba, putra-putra-Nya siap sedia membela-Nya)

Aktivis Lingkungan, tinggal di Nottingham, Inggris

*tulisan ini telah dipublikasi pada www.beritabali.com hasil modifikasi dari tulisan sebelumnya berjudul 'Perempuan dan Ekologi"

Lagi-Lagi Tentang Perda RTRWP Bali

2011-03-17T02:19:00.000-07:00

Partisipasi, Mental Birokrasi dan Wanprestasi

Oleh

Agung Wardana

Berbagai upaya untuk men-delegitimasi Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Provinsi Bali terus saja dilakukan. Mulai dari gugatan ke Mahkamah Agung hingga mendesak DPRD lewat pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pengkajian atas perda sampai tuduhan bahwa proses Perda tersebut tidak partisipatif.

Sebagai mantan anggota Tim Pengkaji Naskah Akademik dan Penyusun RTRW Bali yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi bersama 22 orang lainnya, penulis merasa perlu untuk meluruskan beberapa hal tersebut. Dengan demikian menjadi jelas dimana letak permasalahan partisipasi tersebut dan tidak menyesatkan masyarakat Bali kebanyakan.

Partisipasi Dalam Proses Pembahasan

Made Sudana saat penyerapan aspirasi di Kabupaten Badung menyatakan bahwa permasalahan pro-kontra Perda RTRW ini muncul karena kabupaten/kota tidak dilibatkan (Bali Post, 21/01/11). Argumentasi ini juga digunakan oleh kalangan Dewan Provinsi untuk dijadikan alasan guna melakukan penyerapan aspirasi dan membentuk Pansus.

Sebagai pendatang baru di DPRD Bali, karena saat proses pembahasan ranperda bergulir, Made Sudana masih menjabat sebagai anggota DPRD Tabanan. Sepertinya beliau tidak mengikuti proses panjang dan melelahkan yang berlangsung di provinsi. Atau mungkin karena beliau sedang sibuk mengurus pelanggaran tata ruang yang juga banyak terjadi di daerahnya, seperti di Pantai Kelating dan Wongaya Betan.

Bahwa sejatinya, pelibatan kabupaten/kota telah terjadi bahkan kepentingan mereka juga banyak yang diakomodir. Hal ini dapat dilihat dari masuknya usulan kabupaten/kota dalam Perda, misalnya ada kabupaten yang minta pelabuhan atau fasilitas lainnya pun telah diakomodir.

Sejak konsultasi publik awal yang diadakan di Bappeda Bali pada Februari 2009, kabupaten/kota diundang. Dalam konsultasi ini, Pemerintah Provinsi bermaksud untuk membahas draft rancangan peraturan daerah (Ranperda) RTRW Bali pertama yang disusun oleh konsultan. Dalam sesi penggalian masukan, undangan dari Bappeda Karangesem menjadi pusat perhatian karena menyatakan sikapnya dalam membela pembangunan hotel di bukit Mimba. Kasus Mimba saat itu memang tengah hangat menjadi sorotan publik apalagi setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) Karangasem yang melabrak aturan tata ruang saat itu (Perda No. 3 Tahun 2005)

Berikutnya, dalam pembahasan draft Ranperda versi kedua bulan April 2009 yang berlangsung di Graha Sabha, kabupaten/kota lengkap dengan masyakarat yang berkepentingan juga diundang untuk memberikan masukan. Tidak hanya itu, Rembug Krama untuk Keadilan Tata Ruang yang dilakukan oleh Forum Peduli Gumi Bali pada 7 Juli 2009 pun dihadiri oleh beberapa utusan pemerintah kabupaten. Dalam rembug ini kembali pihak Bappeda Karangasem juga bersikukuh pada sikapnya membela pembangunan di Mimba dihadapan ratusan peserta, Made Arjaya, anggota DPRD dan Bapak Ngakan, perwakilan Bappeda Bali.

Jadi sebaiknya sebelum mengungkapkan fakta bahwa kabupaten/kota tidak pernah dilibatkan, pihak bersangkutan melakukan pendalaman terhadap proses yang telah dilakukan. Misalnya dengan jalan sederhana yakni melihat kembali surat undangan yang dilayangkan Bappeda Bali setiap kali dilaksanakan konsultasi publik maupun rapat terkait pembahasan ranperda.

Mengingkari Kesepakatan

Bukti yang lebih terang mengenai keterlibatan kabupaten/kota terdapat dalam lampiran XVIII Perda RTRW sendiri. Dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda mengatur tentang wilayah kabupaten/kota yang disepakati menjadi kawasan strategis provinsi. Artinya, ketika kabupaten/kota sepakat bahkan menandatanginya, maka secara legal pemerintah kabupaten/kota mendelegasikan kewenangannya dalam pengelolaan kawasan strategis tersebut kepada pemerintah provinsi.

Dalam kasus Badung, dengan jelas dalam lampiran dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung sepakat untuk memasukkan Tuban, Kuta dan Nusa Dua sebagai kawasan strategis provinsi. Jadi sesuai pasal 132 (3) (d) Perda RTRW Bali, Pemerintah Provinsi Bali memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan moratorium pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan tersebut dalam rangka ‘pengendalian pemanfaatan ruang’.

Maka kemudian menjadi aneh dan tidak lucu ketika Badung dan kabupaten lainnya menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Perda RTRW ini. Terlebih lagi mereka menjadi terlihat munafik dengan melakukan pengingkaran dan menolak untuk tunduk pada kesepakatan yang telah dibuatnya sendiri.

Masalah Birokrasi

Sepanjang rapat-rapat yang diikuti penulis dalam proses pembahasan Ranperda, memang Bupati/Walikota tidak pernah mengikutinya. Kabupaten/kota terlihat diwakili oleh Ketua Bappeda Kabupaten atau bahkan hanya staf bawahannya. Dalam prosesnya, mereka tidak banyak berkomentar dan cenderung diam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mereka tidak berkeberatan terhadap kesimpulan rapat yang diambil dalam forum.

Penulis melihat disini letak gap komunikasi yang terjadi antara proses yang bejalan di provinsi dengan informasi yang diterima di kabupaten. Mental birokrasi yang asal bapak senang (ABS) terkadang menyebabkan informasi menjadi bias dan tidak tersampaikan dengan baik kepada atasannya. Jika saat ini para Bupati/Walikota beranggapan bahwa suara mereka tidak diakomodir, maka selayaknya mereka menyalahkan bawahannya yang tidak pernah menyampaikan aspirasi dari kabupaten/kota-nya ketika forum berlangsung.

Ketidakhadiran Bupati/Walikota melainkan hanya dengan mengirim bawahannya menunjukkan ketidakseriusan mereka dalam permasalahan tata ruang ini. Jadi sungguh bukan tindakan yang bijaksana untuk menyalahkan proses pembahasan Perda ketika nyatanya mereka acuh tak acuh selama ini. Namun ketika telah disepakati, sepertinya para Bupati/Walikota seperti kebakaran jenggot dan emosional menanggapi. Hal ini justru menunjukkan kekerdilan sikap seorang pemimpin daerah.

Renungan

Segala cara digunakan untuk mengobrak-abrik Perda yang belum genap berumur 2 tahun tersebut. Legimasi dan integritas Pansus DPRD dipertanyakan, upaya peninjauan kembali (review) yang tidak sejalan dengan aturan mendapatkan sorotan dari banyak kalangan, dan tuduhan tidak partisipatif yang telah terjawab dengan jelas diatas. Maka, setelah itu entah apalagi argumentasi berikutnya yang akan mereka hembuskan.

Namun yang pasti dari semua argumentasi mereka adalah kentalnya kepentingan investasi sebagai berhala baru. Peranan pemerintah baik eksekutif atau legislatif semakin berubah yakni dengan jelas memperlihatkan diri menjadi corong investasi. Sebagai rakyat Bali yang mencintai pertiwi dan ingin mewariskannya kepada anak cucu kita nanti, dengan demikian kita mesti bertanya kepada mereka: masih layakkah mereka tersebut menyatakan dirinya mewakili kepentingan kita?

Penulis, aktivis lingkungan

Sedang belajar di Inggris

telah dipublikasikan di http://beritabali.com/index.php?reg&kat&s=opini&id=201103170001

Kualifikasi Pernyataan Dalam Kesesatan Yang Sama

2011-02-28T03:51:00.000-08:00

Oleh

Agung Wardana

Hari ini, berbagai upaya dilakukan untuk mengklarifikasi sesat pikir Panudiana Khun atas tanah dan pertanian Bali. Artikel saya berjudul “Kesesatan Pikir Tanah dan Pertanian Bali’ yang diposting di blog, website Berita Bali online, link yang tersebar di facebook menjadi sasaran upaya ‘pelurusan’ tersebut. Email pribadi saya pun menjadi sasaran yang sama. Memang nama yang digunakan berbeda-beda, mungkin untuk menciptakan nuansa bahwa sang pengusaha memiliki banyak pendukung, mulai dari Jonathan, To Be True, sampai Super Ajun.

Berita Bali sendiri juga telah menurunkan berita klarifikasi atas nama beliau sendiri (BB, 25/02/11). Di berita tersebut, Bapak Khun menyatakan bahwa ia tidak ada keinginan untuk mentransmigrasikan petani Bali namun hanya sebatas memberikan usulan kepada petani (Bali) agar “mendapatkan penghidupan yang lebih baik di daerah yang baru”.

Di blog, seorang bernama ‘Panudiana’ mangakses tulisan saya pada 25 Feburari 2011 jam 20:13 dan memposting komentar namun kemudian dihapus oleh penulisnya. Dalam selang waktu tiga menit (jam 20:16), seorang bernama ‘Jonathan’ memberikan komentar yang menyatakan ada ‘kejanggalan’ dalam pernyataan Panudiana Khun, yang selama ini, menurutnya, selalu berpihak pada rakyat.

Pihak yang bernama Jonathan ini justru bertanya, “apakah ini merupakan salah interpretasi dari wartawan?” Ia kemudian melanjutkan, “industri pertanian (yang dimaksud Panudiana Khun tidak cocok di Bali) adalah pertanian skala besar yaitu (model pertanian yang) memerlukan tanah yang sangat luas, contohnya karet, sawit, dll…” Bentuk apologi lain juga ia sampaikan adalah lewat pernyataan, “petani-petani yang sekarang di Bali ini sudah berlangsung cukup bagus.”

Hal yang menarik adalah secara utuh komentar tersebut di copy-paste untuk mengomentari tulisan saya di website Berita Bali dengan nama To Be True dan kemudian dikirimkan ke email pribadi saya atas nama Super Ajun.

Untuk menyederhanakan respon ini, saya mencoba untuk melihat klarifikasi yang dilakukan oleh Khun, Super Ajun, To Be True dan Jonathan sebagai satu kesatuan pendapat. Karena sejatinya substansi yang coba diluruskan oleh “orang-orang” ini (jika bukan satu orang) hampir seluruhnya menyangkut hal-hal yang sama.

Jika dicermati lebih dalam, ternyata tidak ada bantahan yang berarti terhadap sikap Khun sebelumnya. Dari komentar maupun pendapat tersebut, yang ada hanya penyebutan kualifikasi atau penurunan derajat kepastian atas pernyataan sebelumnya. Selain itu, empat premis atas kesesatan pikir beliau yang saya kemukakan dalam artikel saya tidak pernah dibantah sama sekali oleh pihak tersebut.

Salah satu kualifikasi yang disampaikan adalah mengenai model pertanian yang tidak cocok di Bali. Dalam pernyataannya di awal, Khun menyebutkan ‘pertanian’ (secara umum) - kecuali ‘pertanian yang menjadi pelengkap pariwisata’ - tidaklah cocok di Bali. Namun selanjutnya dalam klarifikasinya, ia menyebutkan kualifikasi bahwa yang dimaksud ‘pertanian’ di pernyataan awal adalah ‘pertanian skala besar dan memerlukan lahan yang luas’.

Namun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan istilah ‘pertanian skala besar dan memerlukan lahan yang luas’ disini. Apakah yang dimaksud adalah model pertanian berbasis korporasi terpusat? Ataukah yang dimaksud adalah petak-petak sawah yang dimiliki oleh petani-petani kecil yang jika digabungkan juga bisa mencapai luasan yang signifikan?

Jika ia memberikan contoh sawit, maka saya simpulkan bahwa apa yang dimaksud ‘pertanian skala besar dan memerlukan lahan yang luas’ tersebut adalah perkebunan monokultur yang terpusat berbasis korporasi seperti yang ada di Kalimantan maupun di Sumatera. Justru disinilah letak keanehan kualifikasinya karena sebenarnya sudah menjadi kebenaran umum bahwa Bali tidak memiliki perkebunan sawit seperti itu. Hal ini juga diperjelas dari kebijakan publik yang tidak pernah merencakan untuk mengembangkan perkebunan sawit monokultur yang banyak menimbulkan masalah.

Dengan demikian, pendapat Bapak Khun kehilangan relevansinya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan jurnalis terkait alih fungsi lahan di Bali. Pertama karena pertanian skala besar yang boros lahan seperti perkebunan sawit nyata-nyata tidak ada di Bali. Kedua, menjadi tidak masuk akal jika pertanian dianggap menjadi ancaman terhadap tingginya alih fungsi lahan. Padahal selama ini pertanianlah yang mampu menjaga produktifitas tanah keseimbangan ekologis. Justru ekspansi industri pariwisata yang menjadi ancaman utama alih fungsi lahan di Bali.

Selain itu klarifikasi juga disampaikan prihal ‘usulan’ transmigrasi. Bahwa sebuah kenyataan umum pula jika seorang Panudiana Khun, ataupun Apindo, tidak punya otoritas untuk memerintahkan petani Bali untuk bertransmigrasi. Jadi sejak awal apa yang dinyatakan oleh beliau merupakan sebuah usulan. Namun disini, letak permasalahannya bukan pada bentuk pernyataan apakah berupa ‘usulan’ atau ‘perintah’, tetapi pada etis atau tidaknya sebuah pernyataan seperti itu disampaikan kepada publik.

Upaya klarifikasi yang coba dibangun tidak berhenti hanya sampai disitu. Kualifikasi dan klarifikasi juga coba dipercantik dengan penambahan sebuah klaim bahwa komentar Khun selama ini dianggap selalu berpihak pada masyarakat Bali. Kenyataannya, dalam banyak pernyataan publik yang dibuat oleh seorang Panudiana Khun justru mencermikan kerakusan seorang korporatis.

Pada sebuah harian berbahasa Inggris, misalnya, Khun dengan jelas menolak moratorium pembangunan infrastruktur pariwisata (JP, 11/02/11). Alasannya sangat klasik, karena takut investor akan lari ke daerah lain dan mengembangkan pariwisata di kawasan tersebut. Nampaknya, ada sebuah ketakutan akan kehilangan pangsa pasar jika pariwisata Bali disaingi oleh daerah yang lain, misalnya Lombok. Padahal moratorium yang dimaksud adalah upaya membantu Bali Selatan keluar dari kemelut sosial dan ekologi yang disebabkan oleh ekspansi pariwisata.

Dalam kesempatan lain, beliau juga jelas-jelas menyatakan menolak kenaikan pajak air bawah tanah (ABT) bagi sektor pariwisata (Bisnis Bali, 31/08/10). Disini prinsip ekonomi “dengan biaya semurah-murahnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya” menjadi sangat terang benerang. Selain itu, air yang merupakan res communis dianggap barang bebas yang dapat diekspolitasi sebesar-besarnya dalam melayani akumulasi keuntungan.

Sikap penolakan Khun atas nama Apindo Bali ini jelas kontradiktif dengan upaya menyelamatan sumber daya air di Bali. Karena selama ini sektor pariwisata dikenal sangat boros dan menghambur-hamburkan air. Selain itu ABT oleh industri pariwisata disedot melampaui kemampuan daur ulang hidrologinya untuk melayani kesenangan dan kepuasan para turis. Sementara itu, banyak masyarakat Bali yang tidak memiliki akses memadai terhadap air bersih yang menjadi kebutuhan dasar mereka.

Alih-alih meminta maaf, pihak yang mengklarifikasi pernyataan Khun justru mencoba melempar kesalahan pada jurnalis. Lemparan kesalahan tafsir kepada jurnalis ini merupakan sebuah hal yang aneh dan terkesan dipaksakan. Mengingat antara pernyataan awal dengan klarifikasi yang disampaikan sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar apalagi membantah satu sama lain. Jadi penafsiran jurnalis sepertinya bersesuaian dengan kerangka berpikir yang coba disampaikan bapak Panudiana Khun.

Selanjutnya, adalah hak pembaca untuk mengambil kesimpulan.

Penulis, Aktivis Lingkungan

Sedang belajar di Inggris

Sesat Pikir Tanah dan Pertanian Bali

2011-02-25T04:50:00.000-08:00

(Tanggapan atas sikap Apindo Bali)

Oleh

Agung Wardana

Kondisi dilema memang tengah dihadapi masyarakat Bali. Antara mempertahankan kondisi pertanian Bali (bahkan meningkatkannya), dengan mendukung perluasan industri pariwisata yang semakin lama semakin rakus. Dalam kondisi dilema ini, Panundiana Khun, Ketua APINDO Bali, sebagaimana diberitakan oleh sebuah media online (BB, 15/02/11), menyatakan bahwa pertanian tidak cocok di Bali dan mengusulkan agar pemerintah melaksanakan program transmigrasi bagi para petani Bali.

Sikap Bapak Panundiana Khun ini, entah atas nama pribadi ataupun mewakili organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bali, nampaknya mendapat respon beragam di dunia maya. Namun demikian, pertama, masyarakat Bali perlu angkat topi atas kelugasan beliau untuk memberikan gagasan dan solusi atas dilema. Kedua, bahwa dengan pernyataan tegas kepada publik tersebut, saat ini menjadi semakin jelas siapa dan kelompok mana yang berpotensi menghambat perbaikan sektor pertanian di Bali.

Ketiga, sebagai kelompok kapitalis yang berkepentingan untuk mendapatkan lahan dalam rangka melakukan ekspansi modal dan akumulasi keuntungan, sikap beliau tersebut adalah sebuah kewajaran. Namun cara pandang yang lain semestinya juga tidak begitu saja boleh dinegasikan melainkan cara pandang lain juga harus mendapat porsi yang sama untuk dipahami publik.

Dengan demikian tulisan ini bermaksud untuk mengurai cara pandang lain dan sekaligus juga merespon kesesatan berpikir yang disampaikan oleh beliau. Adapun premis-premis yang bisa ditarik dari argumentasi tersebut adalah:

1. Tanah Sebagai Sumber Daya Alam Semata

Lewat pernyataannya, sepertinya Apindo Bali hanya melihat tanah (lahan) sebagai sumber daya alam semata (kapital). Sehingga asumsi mereka tanah sepenuhnya tunduk pada hukum-hukum ekonomi pasar dengan prinsip utama: siapa yang memiliki uang untuk membeli maka ia memiliki hak mutlak atas lahan tersebut.

Pandangan ini jelas ahistoris dan bias ekonomistik. Pertama, pandangan ini ahistoris karena melupakan sejarah bahwa begitu banyak pengorbanan dilakukan untuk mempertahankan sejengkal tanah yang coba dirampas oleh pihak lain, misalnya kolonial, negara maupun investor. Mari kita belajar bersama dari kasus-kasus seperti perjuangan melawan kolonial, melawan proyek BNR, proyek Selasih atau Pecatu, hingga kasus pembantaain massal 1965-1966 dimana tanah menjadi salah satu pemicu konflik yang terpenting.

Kedua, pandangan ini sangat bias ekonomistik karena menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 tanah memiliki fungsi yang tidak semata-mata sebagai kapital tapi juga berfungsi sosial dan bernilai religius-magis. Artinya, tanah menjadi ruang hidup dan landasan untuk membangun relasi sosial-ekologi manusia dan alam yang diatasnya. Selain itu, hubungan manusia dengan tanah juga terkadang merupakan relasi spiritual seperti misalnya cara pandang tradisional yang melihat tanah sebagai ‘Ibu Pertiwi” yang melindungi, memelihara, dan menghidupi para sentana-nya.

2. Pertanian Hanya Merupakan Corak Produksi

Di mata kaum industrialis, pertanian dilihat hanya sebagai sebuah corak produksi untuk menghasilkan pangan yang diperdagangkan (kegiatan ekonomi). Dalam hal ini Bapak Panundiana Khun menegasikan fakta bahwa bahwa banyak petani yang memproduksi pangan untuk makanan mereka sendiri (subsisten).

Hal yang terpenting lagi, bertani bukanlah semata kegiatan ekonomi bagi para petani Bali tetapi sebuah praktek spiritual yang sarat makna dan ritual. Selain itu, kegiatan pertanian tradisional juga merupakan praktek untuk menyeimbangkan ekologi. Misalnya, irigasi tradisional dengan menggunakan parit-parit lahan basah, merupakan kearifan traditional yang mampu mengurangi resiko banjir akibat run-off air hujan.

Keanekaragaman hayati juga dipertahankan dalam praktek pertanian tradisional ini. Sehingga dapat mendukung produksi dan diversifikasi pangan, serta menyediakan layanan yang lain seperti obat-obatan. Jelas sekali bahwa, pertanian bukan saja kegiatan ekonomi semata, tetapi pertanian juga merupakan corak kehidupan rakyat kecil dan merupakan kerja pelayanan bagi keseimbangan alam dan kehidupan yang sudah sepatutnya mendapatkan penghormatan dari semua orang yang perlu makan.

3. Menjawab Akar Permasalahan Hancurnya Sendi Pertanian Bali

Nampaknya sikap yang disampaikan Apindo Bali bahwa lahan di Bali sudah tidak mampu lagi untuk dikembangkan untuk pertanian sehingga petani Bali harus transmigrasi merupakan tawaran solusi yang prematur. Bagi para industrialis akar permasalahan pertanian menjadi tidak relevan untuk dibicarakan karena mereka membutuhkan solusi pragmatis dalam mengejar keuntungan secepat mungkin.

Mereka ini ingin menutup mata terhadap akar permasalahan hancurnya sendi pertanian Bali. Bagi orang yang mendapatkan informasi utuh atas kondisi Bali, akan dengan mudah menunjuk bahwa kerakusan industri pariwisata adalah salah satu akar masalah ini. Memang juga harus diakui bahwa lemahnya keberpihakan politik terhadap pertanian juga menjadi hal yang penting. Namun sikap meng-anak-emas-kan industri pariwisata dan menelantarkan pertanian diambil para politisi merefleksikan pandangan politisi melihat industri pariwisata yang dapat menjadi pundi-pundi dana untuk berkuasa.

4. Simplifikasi Persoalan Transmigrasi

Bapak Panundiana Khun menawarkan solusi untuk pemberlakukan program transmigrasi bagi para petani, misalnya ke Kalimantan. Sepertinya, logika model Orde Baru masih kental dalam solusi ini, yang melihat bahwa dengan program transmigrasi permasalahan lahan ini bisa terselesaikan. Jika beliau memahami kompleksitas permasalahan transmigrasi di negeri ini, mungkin beliau akan lebih hati-hati dalam menawarkan solusi ini.

Transmigrasi tidak menyelesaikan permasalahan lahan dan malah memperparah kusutnya permasalahan transmigrasi. Pertama, transmigrasi berarti memindahkan satu permasalahan di Bali ke tempat transmigrasi. Hal ini karena sering kali lahan yang disediakan untuk bertani di kawasan transmigrasi adalah hutan atau gambut, yang memiliki fungsi ekologis bagi kawasan setempat. Selanjutnya, sering kali terjadi tensi ataupun konflik antara transmigran dengan penduduk lokal akibat kecemburuan sosial.

Kedua, dengan transmigrasi, berarti masyarakat Bali sedang ‘membuang’ warga-nya yang miskin dan tidak mampu bertahan ditengah kompetisi yang semakin menggila di Bali. Ironisnya, disisi yang lain, masyarakat Bali (terutama para pengusaha dan penguasa) justru mengundang jutaan turis, orang kaya, maupun ekspatriat, untuk menetap di Bali. Pertanyaannya, apakah hal ini sebuah tindakan yang etis dan bermoral? Bukankan seharusnya kita yang membela warga Bali yang sedang dimarjinalkan oleh ketidakadilan pariwisata ini?

Dengan uraian diatas, bahwa jelas premis-premis yang diungkapkan oleh Bapak Panundiana Khun, atas nama pribadi atau organisasi, sangat lemah dan tidak etis untuk diikuti. Karena premis tersebut justru akan mempercepat kehancuran Bali secara sosial, ekonomi dan ekologi.

Tentu kita tidak ingin kehancuran tersebut terjadi dan kita juga tidak ingin melihat Bali semata-mata dijadikan taman bermain kelompok berduit dan koloni-koloni para turis. Sedangkan kita yang miskin semakin terpinggirkan dan ingin dibuang dari pertiwi sendiri, dengan agenda agar kemiskinan tidak merusak pemandangan para turis yang sedang bermain-main di pulau yang disebut surga ini.

Penulis, Aktivis Lingkungan

Sedang Belajar di Inggris

Mewujudkan Bali Yang Barbar!

2011-02-02T05:43:00.000-08:00

Oleh

Agung Wardana

Setelah dapat bernapas lega karena Mahkamah Agung akhirnya menolak gugatan atas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Bali, kembali kita harus mengerutkan kening oleh cobaan baru. Sebuah proyek ambisus Convention Bali International Park (CBIP) siap dibangun diatas lahan 250 hektar dalam rangka pencitraan pemerintah di mata internasional.

Tidak hanya itu, fasilitas pelengkap lainnya yang mampu memanjakan peserta konferensi ASEAN Summit 2012 dan APEC 2013 juga telah mendapatkan restu pusat. Hal ini sungguh-sungguh menunjukkan ketidaksensitifan pemerintah pusat terhadap kondisi riil yang sedang terjadi di pulau kecil bernama Bali ini. Untuk itu, tulisan ini mencoba untuk mengupas asumsi yang coba dibangun bahwa seolah-olah Bali membutuhkan lagi sebuah arena konferensi internasional.

Asumsi Pertama: Membangun Pencitraan Positif

Meminjam ungkapan Kepala Biro Perencanaan dan Hukum Kemenbudpar, proyek prestius ini merupakan upaya pemerintah untuk menaikkan citra Indonesia di mata internasional. Sebenarnya, asumsi ini cukup beralasan karena pemerintahan yang impoten akan selalu membutuhkan sebuah pencitraan positif dimata pihak luar.

Kegagalan mengatasi permasalahan domestik mulai dari korupsi, pelayanan publik hingga multikulturalisme, membuat pemerintah pusat semakin berupaya untuk menebalkan topeng dan menambah dosis pewangi tubuh. Dengan demikian bopengnya wajah dan busuknya tubuh kuasa menjadi tersamar.

Namun permasalahannya, harga pencitraan penguasa pusat ini semakin lama menjadi semakin mahal. Saat ini Bali pun harus menjadi korban berikutnya. Tanpa disadari bahwa upaya pencitraan lewat politik mercusuar basi ini justru sedang membuka jalan menuju kearah barbarian politik di Bali.

Asumsi Kedua: Pemerintah Punya Kuasa

Dengan basis argumentasi bahwa peserta konferensi ini adalah para pejabat internasional jadi sudah sepatutnya diberikan keistimewaan. Dibuatkanlah tempat konferensi yang baru, akses jalan tanpa kemacetan, perluasan bandara dan infrstruktur lainnya yang justru jarang bisa dinikmati oleh orang Bali kebanyakan.

Ketika semua itu menjadi keinginan pemerintah pusat, tidak ada pemerintah daerah apalagi masyarakat sipil yang boleh menolak. Sungguh asumsi jaman Orde Baru yang masih dipertahankan di era yang katanya demokratis. Lebih jauh lagi, politik menjual murah Bali kepada dunia internasional yang merupakan politik kolonial juga tetap dipertahankan. Layaknya seorang perempuan cantik yang dipoles untuk dilacurkan oleh sang ayah dan seolah orang Bali tidak memiliki kemampuan selain menjadi pelayan bagi para tamu asing. Sepertinya menjadi pelayan yang baik merupakan kebahagian tertinggi bagi masyarakat Bali.

Sayangnya, penguasa tersebut tidak tunduk pada aturan yang ia sepakati sendiri. Misalnya, Perda RTRW yang dianggap menghambat pembangunan proyek diwacakan untuk direvisi padahal sebelumnya Perda telah disetujui pemerintah pusat. Hal ini merupakan bentuk kemunafikan kuasa untuk mendukung libido yang haus akan citra. Kemunafikan ditingkat pusat ini digunakan sebagai alat bagi penguasa lokal, Kabupaten Badung, untuk menyingkirkan Perda RTRW demi mengais pundi dari investor. Selanjutnya akan diikuti oleh kabupaten lain, maka membuka peluang menuju agenda untuk menentang upaya pelestarian Bali atas nama investasi.

Asumsi Ketiga: Memajukan Pariwisata dan Perekonomian Bali

Menurut pemrakarsa proyek CBIP, sebuah tempat konferensi baru dibutuhkan karena tempat yang ada selama ini tidak lagi memenuhi kelayakan. Namun tidak dijelaskan apa prasyarat kelayakan yang dimaksud mengingat kawasan yang lama juga beberapa kali justru menjadi tempat konferensi dunia misalnya UNFCCC, secara logika merupakan even yang jauh lebih besar dibandingkan pertemuan regional Asia.

Sepertinya terdapat indikasi sebuah perang bintang diantara korporasi atau pengusaha pariwisata. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk privatisasi model terbaru, yakni dengan jalan menarik pasar konferensi dari tempat lama yang dikelola negara menuju tempat baru yang berstatus privat. Siapa pun pemenangnya, multiplier effect yang dijanjikan oleh pariwisata hanya menyisakan sampah sisa pesta bagi masyarakat Bali.

Selain itu, tidak dijelaskan pula darimana sumber daya air dan energi akan diperoleh. Karena justru dua pelayanan dasar ini sedang mengalami permasalahan kronis bagi Bali. Jika korporasi ini tidak mampu menyediakan airnya secara mandiri, maka jelas akan memperparah konflik air yang selama ini terjadi antara, subak dengan PDAM ataupun perusahaan swasta. Karena selama ini konflik dipicu karena air yang selama ini dikelola petani diambil untuk memasok kebutuhan sektor pariwisata. Selain itu energi listrik dari sumber pembangkit akan diprioritaskan untuk memberikan pelayanan kepada perusahaan dan turis bukan kepada rakyatnya sendiri.

Renungan

Dengan demikian, lewat proyek Convention Bali International Park ini tidak berlebihan jika seorang mengatakan bahwa Bali merupakan taman bermain bagi orang-orang kaya, para pejabat dan turis asing. Sedangkan rakyatnya hidup semakin susah mengikuti standar pengeluaran pariwisata dan kehilangan pegangan setelah melihat pemerintah yang sibuk dengan urusan citra dan mengais pundi dari investor.

Jadi, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi seluruh masyarakat Bali apakah memang model pembangunan seperti ini yang kita idamkan bersama dan untuk siapa sebernarnya pembangunan Bali dilakukan. Karena kita hidup di Bali bukan hanya untuk mencari uang dan mengenyangkan perut tetapi juga menjaga Bali untuk kita mewariskan bagi anak cucu kita nantinya. Jika kita mewariskan Bali yang rusak dan hancur, maka anak cucu akan menyalahkan kita karena tidak berbuat apa-apa di saat masih ada waktu untuk bertindak menyelamatkan pertiwi.

Penulis, Aktivis Lingkungan

Sedang belajar di Inggris

The Kyoto Protocol's Dilemma

2011-01-03T05:47:00.000-08:00

An Assessment of the Effectiveness of the Flexible Mechanisms
in Addressing Climate Change

by. Agung Wardana

Abstract

Climate change has been the biggest environmental problem facing humanity. The international community has responded to it by releasing The Kyoto Protocol, which provides three flexible mechanisms to help developed countries meet their commitment in reducing greenhouse gas emissions, the major cause of climate change. The effectiveness of the mechanisms has been assessed using library-based research in this project. As a result, it has been found that the flexible mechanisms, which are based on market and offsetting schemes, are ineffective in tackling the root causes of climate change. However, it does not mean that the Kyoto Protocol, in general, has failed and should be replaced by a new agreement. Considering the current political context at international level, an attempt to terminate the Kyoto Protocol may jeopardise the entire climate negotiation because the new agreement would be not legally binding and without global emissions reduction target. Hence, the project suggests that improvements of the Kyoto Protocol’s weaknesses are needed, and this may be the most feasible solution for reducing emissions in the future.

Introduction
For decades, the issue of climate change has seemed to be one of the hottest political debates at both national and international levels (Zillman 2001:xix and Bugge 2001:39). For years, several skeptical groups [consisting of economists, corporate lobbyists and politicians] have appeared to argue that a report from the International Panel on Climate Change (IPCC) was not based on scientific evidence, but that it was based on political interest instead, and therefore climate change was not occurring (Cameron 2001:7). In contrast, groups of scientists and environmental organizations tried to counter the skeptical arguments by campaigning the issue massively to inform the public.

It seems that more open debates on climate change may have started since the IPCC, a global experts’ and scientists’ panel on climate change, released a report called the First Assessment Report in 1990. In the report, the IPCC provided scientific evidence on climate change and its impacts for human life and the environment. In addition, IPCC recommended that an international legal instrument was needed in order to address climate change (Grubb, Vrolijk & Brack 1999:5-7). Therefore, in 1992, a convention named ‘United Nations Framework Convention on Climate Change’ (UNFCCC), the first international consensus on climate change, was released during the Earth Summit in Rio de Janeiro.

The convention aims to stabilise the concentration of greenhouse gases “at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system” (Article 2 UNFCCC). Since it is general a framework, however, the convention does not provide a specific target on emissions reduction for its participating countries, so a protocol, which is a more specific legal instrument, was needed to implement the convention effectively (Malanczuk 1997:52). Five years after the convention, the participating countries agreed to release the ‘Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change,’ otherwise known as the Kyoto Protocol, in 1997.

As far as the international negotiations on climate change are concerned, the penetration of neo-liberalism with its free market principles seems to be influencing the processes as well as the Kyoto Protocol (Grubb, Brack, and Vrolijk 1999:137, Dabhi 2009: 138 and Lohmann 2009:25). The most significant effort to involve the market in the Kyoto Protocol was the accommodation of three flexible mechanisms, namely Emissions Trading (ET), Joint Implementation (JI) and the Clean Development Mechanism (CDM), to solve the climate problems. These mechanisms have been the central debates on how effective the Kyoto Protocol is.

Therefore, this project aims to provide a discussion of the effectiveness of the Kyoto Protocol’s flexible mechanisms in reducing greenhouse gas emissions in developed countries, and to propose possible solutions for the Kyoto Protocol’s dilemma.

1. The Kyoto Protocol’s Mechanisms
The flexible mechanisms have been accommodated in the Kyoto Protocol in order to provide flexibility for developed countries to meet their commitment in a cost-efficient manner. There are three flexible mechanisms. Firstly, Joint Implementation (JI) is a project-based scheme between two developed countries to reduce emissions. The developed country that funds the project will receive a credit called “emission reduction units” so that the country does not need to reduce its emissions domestically. Secondly, Emissions Trading (ET) is a scheme in which a developed country can buy allowances in releasing emissions, known as “Assigned Amount Units” (AAU), from another developed country. Finally, the Clean Development Mechanism (CDM), in principal, is the same with the JI; however, it is a partnership between a developed country and a developing country.

As far as the effectiveness of a legal system is concerned, according to Friedman (1987), there are three components that need to be assessed. Friedman names them as legal culture, legal substance, and legal structure (Friedman 1987:16). Firstly, the legal culture is related to paradigms and attitudes that shape “social forces” to obey or to disobey the rules (ibid:15). Secondly, the legal substance consists of essential norms and laws on what should be done by organizations or institutions (ibid:14). Thirdly, the legal structure is the physical form of a system, the institutions and the fixed foundations that maintain the system operating on its tracks (ibid:14).

Hence, the effectiveness of the flexible mechanisms in the Kyoto Protocol, as a part of an international legal system, is discussed based on Friedman’s categories in this section.

1.1. The Culture of the Kyoto Protocol
With regard to legal culture, it seems that economic reasons, namely economic stability, growth and employment, have been the major argument in postponing taking actions on climate change. The US, for instance, has refused to ratify the Kyoto Protocol, although it was the architect of the flexible mechanisms. In addition, Australia had delayed its ratification until Kevin Rudd, who pledged to ratify the Kyoto Protocol during his campaign, was elected as the Prime Minister in 2007.

It is a common argument that the Kyoto Protocol is ineffective because the US is not participating. The US, the biggest contributor of greenhouse gas emissions, produces approximately 25% of total global emissions and the highest per capita carbon footprint; thus, the international community projects the US as an indicator of success in reducing emissions at global level (Grubb, Brack, and Vrolijk 1999:31).

To some extent, it seems that the Kyoto Protocol, particularly the flexible mechanisms, may be seen as an ineffective legal instrument to tackle climate change. However, instead of being caused by the absence of the US, this ineffectiveness may be caused by a paradigm of exploiting the issue of climate change in terms of economic self-interest. This leads to failure in pursuing an effective answer to the issue as a top priority. Therefore, the legal culture, in terms of the counterproductive attitude and self-serving paradigm showed by participating countries, seems to influence the ineffectiveness of the Kyoto Protocol as an international legal system to address climate change.

1.2. The Substance of the Kyoto Protocol
Driven by a neo-liberal paradigm, the flexible mechanisms based on market and offsetting schemes have become the core of the Kyoto Protocol. They aim to provide economic opportunities instead of addressing the main causes of the problems effectively. Thus, debates on economic and environmental perspectives in these mechanisms seem to be important issues with regard to measuring the effectiveness of the substance of the Kyoto Protocol.

From the economic point of view, it is frequently pointed out that the flexible mechanisms have positive impacts for both developed and developing countries. Most importantly, the mechanisms, argued by their proponents, are the cheapest solution to tackle climate change, particularly for developed countries (Böhm and Dabhi 2009:14). For developing countries, the mechanisms, primarily the Clean Development Mechanism (CDM), provide opportunities and economic advantages in addressing climate change (Victor 2001:7). This means that the flexible mechanisms may be as delaying schemes for developed countries from reducing their emissions domestically, and as fundraising schemes for developing countries.

However, from the environmental perspective, particularly to reduce emissions, the flexible mechanisms do not appear to solve the root causes of the climate problems. The impacts of the CDM in reducing emissions, for instance, according to the U.S General Accountability Office (GAO), is difficult to calculate precisely (Checker 2009:44). Moreover, the Institute for Applied Ecology cited in Melisa Checker (2009) reports that 49 % of the CDM projects registered up to 2007 were doubtful to have reduced emissions. Hence, although the developed countries may hold CER credits from CDM projects, there were no emissions that have been reduced from the projects.

The same problems also occur in the two other mechanisms, such as Emissions Trading and Joint Implementation. According to Rising Tide, a grassroots environmental organisation, the emission-trading mechanism in the European Union, the European Emissions Trading Scheme (EU-ETS), has failed due to “fraud and market manipulation”. Nearly half of all the spots traded for the scheme are “unsatisfactorily monitored” (Rising Tide North America n.d: 9).

With regard to the European Union, the European Commission claims that they reduced 3.6 % emissions below 1990 levels between 2007-2008 using about 1,500 CDM projects. However, new research conducted by Michael Wara, a law professor at Standford University, reports that European Countries increased their emissions approximately 1 % above 1990 levels in 2008 (Checker 2009:44). According to the Subsidiary Body for Implementation (SBI) of the UNFCCC, the emissions from Annex 1 Countries [developed countries] increased by 3.1 % from 2000 to 2007 (SBI 2009).

This implies that the flexible mechanisms provided by the Kyoto Protocol seem to be ineffective in meeting the aim of the UNFCCC and the Kyoto Protocol in stabilizing the earth’s temperature. Since 2000, when the first flexible mechanism was implemented, there were no significant reductions in emissions. Indeed, greenhouse gas emissions have continued to increase.

1.3. The Structure of the Kyoto Protocol
With respect to institutions on the flexible mechanisms, the most crucial to be assessed is the CDM Board. In addition, the enforcing body of the Kyoto Protocol, the Enforcement Branch, also plays an important role in ensuring the aims of the UNFCCC and the Kyoto Protocol are accomplished. Thus, in this section, the CDM Board and the Enforcement Branch under the Kyoto Protocol are discussed in order to assess their effectiveness.

As far as enforcement is concerned, the Enforcement Branch may be the main body to ensure whether the developed countries reach their commitment. In addition, the Branch also regulates the flexible mechanisms in terms of eligibility to implement the mechanisms (Depledge and Yamin 2004:393).

However, these functions seem difficult to apply for various reasons. Maljean-Dubois (2010) argues that the market-based mechanisms would depend on the market and not the Branch’s decision (Maljean-Dubois 2010:79). In addition, the members of the Enforcement Branch may tend to be unprofessional because they represent strong political and economic interests from their home countries or groups (Kolari 2006:877). Moreover, members of the Branch who are coming from poor countries may face difficulties in forcing the rich and powerful countries to meet their commitments (Agarwal 2002: 382).

In terms of the role of the CDM Board, Wara and Victor argue that the Board has no adequate data or information on every single CDM project, and the Board is also pressed by both developed and developing countries to approve their projects (Gilbertson and Reyes 2009:64). Additionally, a project proponent requires hiring CDM validators during the project assessment; as a result, the validators may face a conflict of interest in making an objective decision (Haya, B. 2007:10).

Therefore, the structure of the Kyoto Protocol Mechanism appears to be ineffective due to the lack of professionalism, data and procedures, different interests of the participating countries, and aid-dependency of poor countries on rich countries.

2. Terminating or Improving the Kyoto Protocol
In spite of being the cheapest way to address climate change, the flexible mechanisms seem to create new problems by providing a delaying scheme to tackle the root causes of climate change. Thus, possible solutions are needed that are more effective to regulate the participating countries’ ability to take actions on adaptation and mitigation of the impacts of climate change.

Currently, there are two main proposals at the international level in response to the ineffectiveness of the Kyoto Protocol. The first proposal has been promoted by several groups, namely the US, academic institutions, and corporate lobbyists saying that a new agreement is needed. In the fifteenth Conference of Parties (COP 15) in Copenhagen in 2009, the US tried to terminate the UNFCCC and the Kyoto Protocol in order to propose a new treaty. Using its economic and political power, the US pushed developing countries to agree with this proposal. On the other hand, the other developed countries, including Germany and the United Kingdom, pushed China and India to reduce their emissions due to the absence of the US in the Kyoto Protocol, even though they are developing countries (Li Lin 2010:1).

The second proposal is to improve the weaknesses of the Kyoto Protocol instead of terminating it. This proposal has been endorsed by the major groups of developed countries as well as developing countries, environmentalists, and carbon-traders. However, they have different stances on what should be done to improve the Kyoto Protocol, whether strengthening the market-based and offsetting mechanisms or shifting these mechanisms into non-market and domestic based emissions reduction.

2.1. An Attempt to Terminate the Kyoto Protocol
As far as the collapse of the Kyoto Protocol is concerned, it seems clear that the best solution is not to terminate the UNFCCC and the Kyoto Protocol considering the legal status of the agreements and limited time to act. With regard to the legal status, the Kyoto Protocol is the only legally binding agreement on climate change at international level. Terminating the Kyoto Protocol would allow countries to emit greenhouse gasses into the atmosphere without any legally binding regulations. Although the proponents argue that they would promote a new agreement on climate change after terminating the Protocol, it seems that the new agreement would be voluntarily based instead of legally binding.

This tendency can be seen in the Copenhagen Accord, the result of COP 15. In the Accord, there is neither a global emissions target nor binding commitment for developed countries. Therefore, it will not be sufficient to maintain the rise in temperature below 2 degree Celsius [the safest level estimated by IPCC]; in fact, it is predicted that emissions from developed countries will increase 10-20 %, meaning that the temperature will rise more than 3 degree Celsius in 2100 (Khor 2010, and Rogelj, at al. 2010).

In terms of time frame, the impacts of climate change have been faced by several countries, particularly small island states and other developing countries (Friends of the Earth International 2007:3). It seems that there is not enough time to negotiate a new climate change agreement since it would take time and postpone urgent actions that are needed. The Kyoto Protocol, for instance, took more than a decade, from 1992-2005, to be negotiated and entered into effect. Therefore, the new agreement may require even more time to put into force in light of the more complex debates on climate change, particularly concerning the current economic and political situation after a global financial crisis. This discussion could serve as a delaying tactic during the negotiation process.

2.2. The Improvement of the Kyoto Protocol
It appears that the most possible solution may be to improve the Kyoto Protocol, particularly the flexible mechanisms. Instead of strengthening the market-based and offsetting mechanisms that have failed, the improvement of the legal substance of the Kyoto Protocol’s mechanisms may need to focus on non-market and domestic based emissions reduction schemes. Non-market and domestic-based schemes mean that developed countries may not sell or buy the “right to emit” from another country in order to meet their commitment by reducing emissions in their home countries. To avoid market involvement, financial support for this solution may come from a public fund to which developed countries can make contributions without any conditionality.

In terms of the legal structure, the Enforcement Branch will need to be reformed in order to make it more robust and powerful. In addition, an “international environmental court”, as proposed by Malanczuk (1997), seems to be an effective institution to complement the Branch in arbitrating the countries that do not fulfill a legal obligation. Moreover, a change in the legal culture, namely a paradigmatic shift from economic and political interest to climate justice principles, may be needed.

Climate justice is a set of principles based on human rights and global justice perspectives in order to tackle climate change (International Climate Justice Network 2002). In practice, the climate justice principles would require a “rapid phasing out of fossil fuel use” by halting the extraction of fossil fuel, demanding energy efficiency, acknowledging ecological debt and Indigenous People’s rights, promoting sustainable local farming and food sovereignty, and creating incentives through taxation (Gilbertson and Reyes 2009:92).

In addition, financial aid and technology transfers from developed countries to developing countries should be based on historical responsibilities from the Industrial Revolution when developed countries emitted large amounts of greenhouse gases into the atmosphere, now causing climate change. Moreover, unlike developing countries, developed countries have adequate resources to adapt and mitigate the impacts of climate change. Therefore, developed countries have to take a lead in addressing climate change, and helping developing countries to adapt and mitigate its impacts.

In short, the improvement of the Kyoto Protocol’s mechanisms, namely non-market and non-offsetting based schemes, may be the most possible and safest solution in order to enforce the protocol in an effective manner. Furthermore, the future mechanisms should be based on climate justice principles so that every country can stand equally in order to address climate change, the biggest environmental problem on earth.

Conclusion
The flexible mechanisms, namely Emission Trading, Joint Implementation and the Clean Development Mechanism, have been the central debate on the effectiveness of the Kyoto Protocol in reducing emissions in developed countries. As a part of an international legal system, these mechanisms have been assessed by using three components of the legal system: the structure, the substance and the culture, and to provide possible solutions for the future climate regime.

Due to limited time and sources, this project has found that the Kyoto Protocol’s flexible mechanisms are ineffective in meeting the aims of the UNFCCC and the Kyoto Protocol to stabilise the earth’s temperature. Considering the attitude of participating countries, market-based solution, and the lack of an enforcement body, the mechanisms are far from solving the root causes of climate change.

However, it does not mean that the Kyoto Protocol should be terminated because an attempt to do so may jeopardise general commitment to the issue of climate change. To terminate the Kyoto Protocol as promoted by the US would replace the legally binding commitment with a voluntary agreement since developed countries tend to seek more flexible ways in reducing emissions without legal and political sanctions.

It seems that the best possible solution in responding the Kyoto Protocol’s dilemma is to improve its components with regard to non market-based and domestic emissions reduction schemes, to reform enforcement bodies and to promote climate justice principles. Therefore, more detail studies on how the components work will need to be conducted in order to tackle climate change effectively.

(Studying LLM in Environmental Law at the University of Nottingham)

List of References

Agarwal, A. (2002) ‘A Southern Perspective on Curbing Global Climate Change’. In Climate Change Policy: A Survey. Ed.by Schneider, S., Rosencranz, A., Niles, J. [online] Washington D.C.: Island Press. available from [17 May 2010]

Böhm, S., and Dabhi, S. (2009) ‘Upsetting the Offset: An Introduction’. In Upsetting the Offset: The Political Economy of Carbon Market. Ed.by Bohm and Dabhi [online] 9-24. London: MayFlyBooks. available from [14 May 2010]

Bugge, H. Christian (2001). ‘The Kyoto Protocol and the International Energy Industry: the Norwegian Perspective’. In Kyoto: From Principles to Practice. ed.by. Peter D. Cameron and Donald Zillman. The Hague: Kluwer Law International, 39-48

Cameron, D. Peter (2001). ‘The Kyoto Protocol Process: Past, Present and Future’. In Kyoto: From Principles to Practice. ed.by. Peter D. Cameron and Donald Zillman. The Hague: Kluwer Law International, 3-22

Checker, Melissa (2009) ‘Double Jeopardy: Pursuing the Path of Carbon Offsets and Human Rights Abuses’. In Upsetting the Offset: The Political Economy of Carbon Market. Ed.by Bohm and Dabhi [online] 41-56. London: MayFlyBooks. Available from [14 May 2010]

Dabhi, Siddharta (2009) ‘Where is Climate Justice in India’s First CDM Projects? In Upsetting the Offset: The Political Economy of Carbon Market. ed. by Bohm and Dabhi [online] 138-147. London: MayFlyBooks. available from [14 May 2010]

Depledge, J. and Yamin, F (2004) The International Climate Regime: A Guide to Rules, Institutions and Procedures. Cambridge: Cambridge University Press

Friedman, M. Lawrence (1987) The Legal System: a Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation [online]. Available from [3 May 2010]

Friends of the Earth International (2007) Voices from Communities Affected by Climate Change. Amsterdam: FOEI
Gilbertson, T., and Reyes, O. (2009) Carbon Trading: How it Works and Why it Fails [online]. Uppsala: Dag Hammarskjold Foundation. available from [14 May 2010]

Grubb, M., Brack, D., Vrolijk, C. (1999) The Kyoto Protocol: A Guide and Assessment. London: Royal Institute of International Affairs

Haya, Barbara (2007) Failed Mechanism: How the CDM is Subsidizing Hydro Developers and Harming the Kyoto Protocol [online]. Berkeley: International Rivers. available from [14 May 2010]

International Climate Justice Network (2002) Bali Principles of Climate Justice [online] available from available from [27 May 2010]

Khor, Martin (2010) ‘Dire Warning by Scientists as Climate Talks Resume’. In TWN in Bonn Update No.1 [online]. Bonn: Third World Network. available from [31 May 2010]

Kolari, T. (2006) ‘International Environmental Treaties and State Behavior. Factors Influencing Cooperation. & Implementing the Climate Regime. International Compliance’. Book Review, European Journal of International Law 17, 874-879 [online] available from [17 May 2010]

Lim Li Lin (2010) ‘Kyoto Protocol Work Continues in 2010 Despite Threats to its Future’. In TWN Bonn Climate Change Update No.5 [online]. Bonn: Third World Network. available from [5 May 2010]

Lohmann, Larry (2009) ‘Neoliberalism and the Calculable World: the Rise of Carbon Trading’. In Upsetting the Offset: The Political Economy of Carbon Market. ed. by Bohm and Dabhi [online] 25-40. London: MayFlyBooks. available from [14 May 2010]

Malanczuk, P. (1997) Akehurst’s Modern Introduction to International Law. 7th edn. London: Routledge
Maljean-Dubois, Sandrine (2010) ‘An Outlook for the Non-Compliance Mechanism of the Kyoto Protocol on Climate Change’. In Amsterdam Law Forum Journal [online] 2 (2), 77-80. available from [17 May 2010]

Rogelj, J., Nabel, J., Chen, C., Here, W., Markmann, K., and Meinshausen, M. (2010) ‘Copenhagen Accord Pledges Are Paltry’. In Nature: International Weekly Journal of Science [online] (464), 1126-1128. available from [31 May 2010]

Rising Tide North America (n.d). Hoodwinked in the Hothouse: False Solution to Climate Change [online]. Oakland: the Rising Tide North America. available from [14 May 2010]

Subsidiary Body for Implementation (2009) National Greenhouse Gas Inventory Data for Period 1990-2007 [online] available from [14 May 2010]

Victor, G. David (2001) The Collapse of the Kyoto Protocol and the Struggle to Slow Global Warming. Princeton: Princeton University Press

Zillman, N. D. (2001) ‘Preface: The Academic Advisory Group’. In Kyoto: From Principles to Practice. ed. by. Peter D. Cameron and Donald Zillman. The Hague: Kluwer Law International, xix-xxvii

Menggugat Ingatan Kolektif Perda RTRWP Bali (2)

2010-12-23T03:01:00.000-08:00

Oleh

Agung Wardana

Setelah berbicara dari segi prosesnya yang panjang dan tidak mengenal lelah, substansi Perda RTRWP Bali juga layak untuk diingat bersama. Sebenarnya substansi Perda ini tidak jauh berbeda dengan perda sebelumnya, khususnya terkait Bhisama PHDI dan kawasan yang disucikan. Sedangkan jarak sempadan pantai mengikuti Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Jika memang substansi tersebut yang menjadi dasar gugatan para investor, pertanyaannya mengapa baru sekarang diajukan? Mungkin jawabannya adalah adanya ketakutan dari pemerintah kabupaten terhadap model hierarkis yang dianut dalam kebijakan tata ruang sehingga menutup peluang mereka mengatur sendiri keruangannya sekehendak hati.

Permasalahannya saat ini menjadi berbeda ketika gugatan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) karena akan membuka peluang dibatalkannya Perda ini secara keseluruhan. Tentu saja hal ini akan membawa Bali menjadi masyarakat yang barbar. Mengingat tidak hanya keruangan yang bernilai ekonomis yang diatur dalam perda ini, tetapi juga upaya membangun sebuah relasi baru antar masyarakat Bali.

Mengangkat Realitas Dalam Kebijakan

Selama ini politik pemanfaatan ruang Bali ditentukan oleh ekonomi politik pariwisata, sehingga urusan keselamatan rakyat, keadilan dan kelestarian lingkungan hidup adalah urusan berikutnya. Buktinya, puluhan tahun sudah pariwisata massal berkembang di Bali namun jaminan terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan hidup justru semakin meredup dibuatnya.

Konflik demi konflik pemanfaatan ruang-ruang kehidupan rakyat yang ambil untuk dipersembahkan pada singgasana pemilik modal dalam membangun infrastruktur pariwisata, komodifikasi adat dan budaya, ketidakadilan lingkungan hidup, anak tak berdosa menjadi korban pedofilia, sampai penyebaran penyakit HIV/ AIDS. Sehingga melahirkan pertanyaan, apakah hal ini perlu untuk dilanjutkan bahkan diperluas?

Di kawasan perkotaan, ruang-ruang diarahkan menjadi kawasan-kawasan komersial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Alhasil, tidak ramahnya wajah kota terhadap para penghuninya sendiri. Pengedara sepeda, pejalan kaki dan kaum diffable menjadi kelas kedua dalam pemanfaatan ruang kota dan harus berjuang tanpa perlindungan kebijakan dari pemerintah.

Sungguh hukum rimba berlaku dijalan-jalan kota saat ini, dimana kelas atas bermobil selalu dimanjakan dengan jalan-jalan baru agar dapat berlalu lalang tanpa hambatan kemacetan. Langkah untuk membangun transportasi publik yang baik dan ramah lingkungan tidak pernah menjadi pilihan karena pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah.

Di samping itu, ancaman global tidak kalah dasyatnya, yakni pemanasan global dan perubahan iklim yang mengancam keberadaan pulau-pulau kecil seperti Bali. Tak dapat dipungirki bahwa pariwisata di Bali memiliki kontribusi besar dalam pelepasan emisi gas rumah kaca ke atmosfir yang menjadi penyebab dari pemanasan global dan perubahan iklim. Namun demikian tidak terlihat sama sekali upaya pemerintah untuk mengatasi ancaman tersebut.

Jika benar prediksi yang menyatakan bahwa pada 2030 nanti air laut akan naik 6 meter, maka akan terjadi penggerusan besar-besaran pada kawasan pesisir Bali. Sungguh sulit dibayangkan bagaimana keadaan nelayan-nelayan di pesisir Bali ketika mereka kehilangan lahannya hidupnya dan tidak tahu harus dipindahkan ke daratan mana.

Begitu pula dengan nasib para petani kita yang sama sekali tidak mendapatkan perlindungan kebijakan. Tiadanya kebijakan pemerintah untuk membuat lahan pertanian abadi menunjukkan watak bahwa pertanian dan masalah pangan rakyat masih menempati urusan dibawah pariwisata. Politik keruangan untuk membuat jalan baru, bandara baru, spekulasi real-estate, infrastruktur dalam perluasan ekspansi pariwisata tentu akan berdampak pada lahan pertanian. Cuaca untuk bertani yang tidak menentu, kesulitan air, pajak yang tinggi, ancaman konversi lahan akibat ekspansi infrastruktur pariwisata menghantui para petani yang pada gilirannya akan semakin menjauhkan rakyat dari impian kedaulatan pangan.

Berangkat dari realitas diatas dan mimpi untuk menyelamatkan Bali kedepan, menjadi prioritas penting yang terumus dalam substansi Perda RTRWP Bali. Maka tidak heran jika kemudian, banyak pihak yang mengungkapkan kekagumannya atas perda ini karena dianggap memiliki visi jauh kedepan dalam memberikan ruang yang lestari dan adil bagi anak cucu kita.

Proses Pembelajaran Kolektif

Selain penguatan substansi Perda RTRWP Bali, proses perumusan dan penyusunannya mampu memberikan pendidikan politik bagi publik. Dimana masyarakat Bali mulai dewasa untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan mendorong proses yang terbuka dan transparan dalam kebijakan pembangunan.

Hal ini akan menjadi embrio positif bagi pembentukan masyarakat Bali yang kritis dan tidak dapat didikte oleh kepentingan investasi ekonomi janka pendek. Karena, jika Bali rusak, para investor dengan tenang dapat mengalihkan investasinya ke tempat yang lain, namun kita sebagai penerus generasi Bali tidak akan bisa pergi kemana-mana karena Bali adalah ibu pertiwi kita. Jadi sudah sepatutnya kita jaga dari sekarang.

Penulis, aktivis lingkungan

Mantan anggota Tim Pengkaji NKA dan Perumus Ranperda RTRWP Bali

Sedang belajar di University of Nottingham, Inggris

Menggugat Ingatan Kolektif Perda RTRWP Bali (1)

2010-12-20T03:40:00.000-08:00

Oleh:

Agung Wardana

Sudah dapat diperkirakan sebelumnya, bahwa Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali akan merugikan pihak yang berkepentingan (investor). Gelagat ini sudah dapat dilihat mulai dari bersatunya para bupati/walikota untuk menghadang pengesahan ranperda hingga saat ini memasuki babak perang terbuka di ranah hukum, yakni Mahkamah Agung (MA).

Sebagai mantan anggota tim 22 (tim pengakaji naskah akademik dan Ranperda RTRWP Bali) yang terlibat dalam perumusan, penulis merasa perlu angkat bicara. Sekaligus, menggugat ingatan kolektif masyarakat Bali berkaitan dengan latar belakang, proses dan substansi dari perda ini. Dengan demikian, masyarakat Bali tidak terkena amnesia akibat candu yang disuntikkan oleh para investor dengan gencarnya.

Kebutuhan Daerah dan Mandat Nasional

Pada April 2007, Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai aturan tentang penataan ruang baru yang belaku secara nasional. Dalam aturan tersebut dimandatkan bahwa pemerintah provinsi menyusun aturan daerah terkait dalam jangka waktu dua tahun. Artinya pada 2009, pemerintah provinsi termasuk juga Provinsi Bali harus memilki aturan tantang perencanaan tata ruang yang baru.

Bersamaan dengan itu, pertengahan 2009 diwarnai dengan begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan tata ruang daerah. Misalnya, kasus pembangunan villa di Uluwatu, Badung; Rencana Hotel di kawasan Lindung Bukit Mimba, Padang Bai, Karangasem; Hotel tak berijin yang melanggar sempadan pantai di Pantai Kelating, Tabanan; Proyek villa di dalam Taman Wisata Alam (TWA) Hutan Dasong Danau Buyan-Danau Tamblingan, Buleleng.

Berbagai protes dilancarkan oleh kelompok pecinta lingkungan, masyarakat dan media terhadap proyek-proyek infrastruktur pariwisata diatas yang jelas melanggar Perda No. 3 Tahun 2005. Selain itu, mereka juga meminta kepada Gubernur Bali yang baru dilantik, Made Mangku Pastika, mengambil tindakan dalam rangka penegakkan aturan dalam perda.

Gubernur Bali saat itu menilai ada kelemahan pada Perda No. 3 Tahun 2005 tentang RTRWP Bali. Selain permasalahan sulitnya penerapan sanksi yang dianggap ringan, Gubernur juga khawatir dengan tiadanya sanksi terhadap pejabat yang mengeluarkan ijin. Pemerintah Provinsi Bali pun akhirnya memutuskan bahwa harus segera melakukan revisi terhadap Perda No. 3 tahun 2005 dengan guna memperbaiki kelemahannya. Rencana revisi pun berganti menjadi membuatan rancangan perda tata ruang yang baru.

Dinamika Pembahasan Ranperda

Pada Februari 2009, untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi Bali mengundang segenap komponen masyarakat dalam mendiskusikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRWP Bali versi pertama. Bertempat di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bali, proses pembahasan diwarnai dengan perdebatan terkait substansi ranperda yang dianggap berpihak pada investasi pariwisata.

Dalam diskusi publik ini kemudian disimpulkan bahwa renperda harus diperbaiki sehingga tidak memunculkan celah bagi pelanggaran adan ekspansi modal pariwisata. Serta tidak mengakomodir kepentingan untuk melakukan pemutihan terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Berbekal kesimpulan ini, Pemerintah Provinsi Bali pun meminta waktu untuk melakukan penyempurnaan atas ranperda yang dimaksud.

Pada April 2009, pemerintah melalui Sekretariat Daerah (Sekda) Bali mengadakan sosialisasi Ranperda versi kedua kepada masyarakat di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali. Dalam sosialisasi, kembali berbagai masukan disampaikan oleh perwakilan masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang hadir dan mendorong perbaikan ranperda. Paradigma ranperda versi pertama dan kedua tidak berbeda sama sekali, sehingga memunculkan pertanyaan tentang analisa kondisi Bali dan pembangunan skenario-nya dalam Naskah Kajian Akademik.

Setelah mempelajari Catatan Atas Naskah Kajian Akademik dari FPGB dan masukan dari berbagai kompen masyarakat lainnya, Gubernur Bali melalui Bappeda Bali membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengkaji Naskah Kajian Akademik dan Ranperda RTRWP Bali. Tim yang dibentuk ini diberi nama Tim Evaluasi NKA dan Ranperda RTRWP Bali, beranggotakan 22 orang (Tim 22) berasal dari akademisi, organisasi profesi perencana, tokoh masyarakat dan LSM ditambah anggota Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Bali.

Proses perumusan yang tidak kenal lelah dan dilangsungkan secara terbuka untuk dipantau oleh media massa, akhirnya Ranperda dapat dihasilkan. Perjalanan Ranperda ini pun berlanjut hingga ke tingkat legislatif. Komponen masyarakat sipil pun memberikan dukungan melalui forum rembug Krama Bali untuk Tata Ruang Bali yang Lebih Adil. Setelah beberapa mengalami perbaikan dan masukan dari pemerintah pusat, kemenangan pun tidak dapat tertahankan bahwa untuk pertama kalinya di Bali, perda dibuat dengan proses yang sangat terbuka dan partisipatif.

Kebanggaan ini belum termasuk substansi-nya yang sangat akomodatif dan memiliki orientasi jauh kedepan yakni menyelamatkan Bali. Sejauhmana hal itu diatur dalam Perda RTRWP Bali, penulis akan mengulasnya dalam artikel berikutnya.

Penulis, aktivis lingkungan,

mantan anggota Tim Pengkaji NKA dan Perumus Ranperda,

sedang belajar di University of Nottingham

Memanusiawikan Perubahan Iklim

2010-12-10T03:13:00.000-08:00

Oleh

Agung Wardana

Perbicangan perubahan iklim yang berlangsung di COP 16 Cancun, Mexico, hampir berakhir dan tetap mengarah jelas pada sebuah regime yang berpihak pada pasar. Solusi-solusi yang coba ditawarkan dalam konferensi internasional terkait perubahan iklim tak ubahnya ajang transaksi pasar komoditas namun minus komitmen pengurangan emisi yang mengikat secara hukum.

Nampaknya, dibutuhkan sebuah cara baru dalam melihat permasalah perubahan iklim. Sebuah perspektif hak asasi manusia dapat memberikan warna tersendiri dalam konstalasi perubahan iklim meskipun saat ini masih berkutat dipinggiran. Dengan demikian, penting untuk melihat sejauh mana perspektif ini efektif merubah determinisme ekonomi dalam isu iklim dan memastikan bahwa keselamatan rakyatlah yang utama.

Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim

Tidak lagi dapat dipungkiri bahwa kenaikan suhu bumi yang terus berlanjut berakibat pada terhambatnya pemenuhan hak asasi manusia maupun agenda MDGs. Menurut WHO, perubahan iklim menyebabkan kematian sekitar 150.000 orang setiap tahunnnya yang berkorelasi pada naiknya insiden diarrhoea, malaria dan malnutrisi.

Panel Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) memprediksi perubahan iklim akan memperparah krisis air yang dialami lebih dari jutaan orang umumnya di belahan Afrika dan Asia. Begitu pula halnya dengan krisis pangan akan diderita oleh sekitar 150-550 juta orang (Stern 2007). Hal ini belum termasuk dampak terhadap pengungsian orang-orang di pulau kecil dan pesisir pantai akibat naiknya permukaan air laut seperti yang sedang dialami oleh masyarakat Tuvalu di Pasifik. Maka jelas, perubahan iklim akan menjadi salah satu hambatan terbesar bagi setiap negara dalam melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia warga negara-nya.

Meneropong Perubahan Iklim melalui HAM

Untuk pertama kali kacamata hak asasi manusia digunakan pada isu perubahan iklim oleh Masyarakat Adat Inuit. Kelompok yang mendiami wilayah Antartika dibelahan Amerika Serikat, Kanada, Rusia hingga Norwegia ini mengajukan sebuah petisi guna menggugat pemerintah AS di Komisi HAM Amerika.

Dengan dasar argumentasi kontribusi pelepasan emisi gas rumah kaca terbesar dan ketiadaan political will dari pemerintah Amerika Serikat (AS), Komunitas Inuit menyatakan bahwa AS telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak sosial, ekonomi, budaya dan hak-hak kolektif masyarakat adat seperti hak penentuan nasib sendiri dan keadilan antar generasi. Orang Inuit yang menggatungkan hidupnya pada lempengan es yang menutupi Antartika untuk tempat tinggal, berburu dan melakukan beraktivitas menjadi kehilangan penghidupannya seiring dengan mencairnya lempengan es dikawasan adat mereka.

Setelah berhasil membuat Komisi HAM Amerika mengadakan tribunal dalam merespon petisi Masyarakat Inuit, inovasi untuk mengawinkan isu perubahan iklim dengan hak asasi manusia kemudian menggelinding menjadi bola salju. Selanjutnya, Komisi HAM PBB pada 2008 mengeluarkan resolusi nomor 7/23 tentang Perubahan Iklim dan Hak Asasi Manusia.

Sebelumnya, Aliansi Negara-negara Pulau Kecil (AOSIS) yang menjadi garda terdepan korban perubahan iklim mengeluarkan pernyataan keras bernama “Male Declaration on Human Demension of Global Climate Change”. Deklarasi pada 2007 ini pada dasarnya menekankan pada pentingnya mempertimbangkan hak-hak rakyat yang terkena dampak perubahan iklim.

Urgensinya cara pandang hak asasi manusia dalam menjawab permasalahan perubahan iklim ditekankan oleh Nicholson dan Chong (2009). Cara pandang ini dianggap memberikan manfaat karena memfokuskan dampak perubahan iklim pada manusia, seperti hak atas kehidupan, pangan, kesehatan, perumahan dan budaya.

Disamping itu, perluasan konteks perubahan iklim juga menjadi kekuatan dari perspektif ini. Perubahan iklim merupakan dampak dari akumulasi emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh negara maju (Annex 1) sejak Revolusi Industri. Jadi sudah seharusnya negara-negara inilah yang bertanggung jawab berdasarkan sejarah dan besaran kontribusi mereka terhadap permasalahan iklim.

Berikutnya, kacamata hak asasi manusia dalam perubahan iklim tidaklah memisahkan antara urusan politik dan hukum melainkan justru menggabungkannya. Hal ini menjawab sebuah realitas bahwa hukum internasional sebenarnya lahir dari perundingan politik antar negara berdaulat.

Dengan demikian hak asasi manusia dapat dijadikan alat advokasi politik “naming and shaming” untuk menekan negara maju mengambil tanggungjawab. Karena selama ini pendekatan hukum internasional sangat lemah dan sering kali didikte oleh kepentingan negara yang berkuasa maupun para pelobi perusahaan besar.

Upaya Domestik

Terlepas dari perdebatan sengit di tingkat internasional, nampaknya jalan yang termudah yang bisa diambil adalah lewat kebijakan domestik. Indonesia yang mengakui diri sebagai negeri yang menghormati hak asasi manusia sepatutnya mulai mengambil langkah realisasi dari resolusi PBB tersebut. Selain itu, sebagai negeri kepulauan, Indonesia menjadi salah satu bangsa yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan kebijakan internasional terkait.

Nampaknya, Komnas HAM dapat memainkan peran untuk mengakui keterkaitan antara perubahan iklim dan pemenuhan hak asasi manusia ditingkat nasional. Sekaligus juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia baik dalam kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim maupun jaminan terhadap akses informasi, partisipasi dan keadilan bagi para korban perubahan iklim.

Hal ini mengingat dengan giatnya pemerintah menarik perhatian dunia internasional dalam isu perubahan iklim. Misalnya, dalam perundingan Copenagen pemerintah Indonesia berkomitment untuk menurunkan emisi sebesar 26 % dan siap melaksanakan program REDD+partneship (pengurangan emisi dari sector kehutanan), Clean Development Mechanisms (CDM/mekanisme pembangunan bersih) dan kebijakan perubahan iklim lainnya.

Akibat kebijakan melalui pendekatan top-down yang sarat dengan kepentingan para pemkarsa tersebut, tidak mustahil jika program-program ini akan bergesekan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap kelompok rentan terkena dampak kebijakan seperti masyarakat adat, masyarakat pinggiran hutan, perempuan dan anak adalah sebuah keharusan. Hal ini merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, apalagi yang sedang bergairah mendatangkan pundi bantuan internasional terkait perubahan iklim.

Aktivis Lingkungan,

Sedang belajar di School of Law,

University of Nottingham

Potensi Kritis Protokol Nagoya

2010-12-07T13:47:00.000-08:00

Oleh

Agung Wardana

Memang banyak pihak menaruh harapan besar pada Protocol Nagoya yang dihasilkan dalan Pertemuan Negara Pihak (COP) Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-10. Makarim Wibison, misalnya, dalam tulisannya yang berjudul “Selamat Datang Protokol Nagoya” di harian Kompas (22/11/10) layaknya seorang prajurit yang pulang dari perang dengan membawa berita kemenangan.

Namun sayangnya dalam tulisan tersebut tidak disampaikan secara detail kemenangan yang dimaksud. Padahal dalam detail-lah biasanya muncul permasalahan di kemudian hari. Dengan demikian, sepertinya penting untuk melihat dengan kritis isi kesepakatan tersebut. Serta sejauh mana kesepakatan ini dapat diwujudkan dalam memberikan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya hayati sebagaimana tujuannya.

Cakupan Protokol

Maraknya pengambilan hingga pematenan sumber daya hayati dan pengetahuan traditional di negara berkembang oleh perusahaan negara maju (biopiracy), membuat negara berkembang berjuang dalam menuntut keadilan. Setelah diperdebatkan bertahun-tahun, akhirnya protocol yang dianggap akan memberikan keadilan bagi negara berkembang tersebut akhirnya disekapakati.

Protokol dengan nama lengkap Protokol Nagoya tentang Akses Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Setara dari Pengunaannya mencakup sumber daya genetik dan pengetahuan traditional (Pasal 3). Selanjutnya, setiap memanfaat oleh pihak luar (negara maju) harus disertai pembagian keuntungan kepada negara berkembang dimana sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional itu berasal. Permasalahan muncul karena baik dalam protocol dan konvensi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional.

Ling (2010) menyatakan bahwa definisi ‘penggunaan sumber daya hayati’ dan ‘derevatif’ dibiarkan multitafsir. Hal ini disebabkan oleh ketidaksepahaman antara negara maju dan negara berkembang. Selain itu, mengutip Hartmurt Mayer, ilmuwan yang bertahun-tahun terlibat dalam merumuskan protocol, Ling menyebutkan bahwa protocol sama sekali tidak memasukkan ekstraksi DNA padahal 90% kasus biopiracy menggunakan metode ini.

Ketiadaan aturan mengenai pengambilan dan penggunaan sumber daya genetik oleh perusahaan sebelum berlakunya protokol dapat membuka celah kecurangan. Protokol diharapkan dapat berlaku pada 2012 setelah diratifikasi oleh paling tidak 50 negara. Jika harapan ini tidak tertunda, paling tidak ada masa kritis selama 2 tahun (2010-2012) yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk segara mempublikasikan sumber genetiknya.

Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari sumber genetic atau pengetahuan tradisional tersebut tidak menjadi obyek pembagian keuntungan. Prinsip non-retrospektif (ketentuan hukum tidak dapat berlaku surut) sebagaimana Pasal 4 Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional dapat menjadi dalih bagi perusahaan negara maju akibat tidak diatur sebaliknya dalam protocol.

Langkah Domestik

Untuk dapat memanfaatkan mekanisme pembagian keuntungan ini, sebuah negara harus meratifikasi protokol dan mengambil langkah domestik sebagaimana diwajibkan. Misalnya, mengeluarkan kebijakan guna memastikan pembagaian keuntungan bagi masyarakat adat dan komunitas local yang memiliki sumber daya hayati dan pengetahuan traditional yang digunakan.

Sebuah National Focal Point harus dibentuk sebagai menyedia informasi bagi pihak yang membutuhkan akses pada sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya hayati (Pasal 10 (1)). Selain itu, negara pihak wajib membentuk National Competent Authority untuk menjamin akses dan bahkan mengeluarkan bukti bahwa persyaratan dan prosedur telah dilakukan oleh calon pengguna (Pasal 10 (2)). Salah satu persyaratan tersebut adalah melalui mekanisme prior informed consent dan persetujuan masyarakat adat atau komunitas lokal dimana sumber daya berasal.

Jika melihat kondisi domestik di Indonesia, ada banyak perkerjaan rumah menunggu untuk dilakukan. Selain komitmen protokol, salah satu yang terpenting adalah pengakuan atas hak-hak masyarakat adat beserta pengatahuan tradisional-nya. Meskipun saat ini telah terdapat beberapa kebijakan sektoral terkait hak masyarakat adat namun hal tersebut belumlah cukup. Dibutuhkan kebijakan nasional yang mengintegrasikan pengakuan hak masyarakat adat oleh negara. Dengan demikian, pembahasan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat harus menjadi agenda pertama pembahasan ini.

Selanjutnya, negara wajib memberikan pilihan kepada masyarakat adat terkait boleh/tidaknya pengetahuan tradisional mereka dipergunakan untuk kepentingan komersial oleh pihak luar. Organisasi masyarakat adat dan organisasi lingkungan memiliki peranan penting untuk memfasilitasi anggota masyarakat adat dengan informasi yang berimbang dalam membuat keputusan. Dengan demikian, negara tidak menjadi satu-satunya sumber informasi karena negara terkadang berkepentingan untuk mendapatkan pundi pendanaan internasional.

Aktivis lingkungan,

Sedang belajar di School of Law,

University of Nottingham

Aktivis Lingkungan Bersatulah!

2010-12-03T02:02:00.000-08:00

Oleh

Agung Wardana

Sepertinya bukan kebetulan jika gerakan lingkungan hidup menjadi bulan-bulaan banyak pihak saat ini. Karena memang selama ini gerakan ini dianggap menggangu keyamanan ‘business as usual’ penguasa ekonomi dan politik.

Misalkan, beberapa saat yang lalu ini publik Inggris disuguhkan dengan berita perdebatan antara aktivis lingkungan dengan pembuat film, “What the Green Movement Got Wrong”. Selanjutnya di negeri sendiri, gerakan lingkungan khususnya Greenpeace, setelah kapal Rainbow Warrior-nya ditolah masuk keperairan Indonesia, saat ini sedang ditantang berdebat oleh seorang akademisi diranah ilmiah ditambah lagi bantahan dari staf Presiden terkait data yang digunakan dalam publikasinya.

Label Anti Ilmu Pengetahuan

Murray Bookchin (1989) pernah menyatakan bahwa gerakan lingkungan menjadi gerakan yang paling radikal abad ini. Sehingga paska perang dingin, kapitalisme meletakkan gerakan lingkungan dalam list musuh yang perlu diwaspadai. Meski tidak dapat dipungkiri banyak juga muncul model developmentalisme yang didukung oleh korporasi untuk memoderasi gerakan lingkungan.

Berkaitan dengan cara mematahkan gerakan lingkungan juga masih menggunakan metode lama yakni dengan melabelkan gerakan lingkungan sebagai ‘anti-ilmu pengetahun’ ataupun ‘anti-kemajuan’. Dengan jalan mengambil salah satu-dua contoh ‘kesalahan’ yang disebarluaskan untuk membangun opini publik. Maksudnya jelas untuk merobohkan citra gerakan lingkungan yang selama tiga dekade menjadi memberikan kontribusi bagi penyelamatan bumi.

Film dokumenter “What the Green Movement Got Wrong” mengambil sampel hubungan antara pelarangan DDT diseluruh dunia dengan banyaknya korban meninggal akibat malaria. Pelarangan DDT diklaim sebagai dampak dari kampanye aktivis lingkungan, Greenpeace. Namun dalil ini dengan mudah dipatahkan oleh George Monbiot, aktivis lingkungan radikal, karena memang tidak pernah ada pelarang DDT diseluruh dunia. DDT sendiri tidak pernah masuk dalam Annex B Konvensi Stockholm tentang POP. Jadi hal tersebut hanya cerita fiksi yang disusun oleh para kolaborator korporat (Guardian 04/10/10).

Federasi organisasi lingkungan terbesar, Friends of the Earth (FOE), dalam film tersebut, juga dilabelkan sebagai anti ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan oleh posisi FOE selama selama ini menolak keras pangan dari produk genetically modified organisms (GMO) dengan basis prinsip kehati-hatian (Precautionary Principle).

Dalam prinsip tersebut, ketidakpastian ilmu pengetahuan menganai dampak sebuah program seharusnya tidak menjadi alasan untuk menunda langkah proteksi terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia (Prinsip 15 dari Deklarasi Rio). Dengan demikian, alam dan kesehatan manusia diberikan porsi yang harus diuntungkan dalam program yang masih diperdebatkan.

Argumen terpenting dari FOE terkait GMO terkait dengan relasi kuasa korporasi dengan rakyat. Jika pangan GMO yang diproduksi oleh korporasi disebarluaskan maka rakyat sedang meletakkan lehernya ditali gantungan kuasa korporasi atas kehidupan. Korporasi kemudian akan berubah menjadi tuhan dalam menentukan siapa yang layak hidup, dengan jalan memberikan suplai pangan, dan siapa yang harus mati atas nama keuntungan.

Dengan demikian perdebatan yang belangsung bukan lagi dalam ranah ilmu pengetahuan ilmiah dan teknis yang diklaim sebagai wilayah yang ‘bebas kepentingan’. Tetapi meluas kedalam perdebatan ekonomi politik yakni relasi kuasa negara-modal-rakyat.

Ditempat berbeda, Indonesia, aktivis Greenpeace ditantang untuk berdebat mengenai hasil penelitian ilmiah tentang ‘kejahatan lingkungan’ satu korporasi. Namun sayangnya tantangan ini belum diterima oleh pihak Greenpeace. Sepertinya, ada ketidakpercayaan diri dari para aktivis Greenpeace untuk berdebat dengan seorang doktor dari IPB. Padahal di dunia nyata, keabsahan temuan seorang doktor tidaklah lebih superior dari intuisi penyelamatan ibu pertiwi dan keadilan lingkungan dari seorang yang tidak berpendidikan sekalipun.

Membuka Kontradiksi Kapitalisme-Alam

James O’Connor (1988) menyatakan bahwa alam berkontradiksi dengan modal, kemudian dikenal kotradiksi kedua dari kapitalisme. Kontradiksi ini melihat bahwa produksi tanpa batas dari kapitalisme membawa kehancuran lingkungan hidup. Sedangkan, kontradiksi pertama sendiri terletak pada hubungan buruh dengan modal. Dengan demikian, keuntungan kaum kapitalis sebenarnya diperoleh selain dari nilai lebih kaum buruh ditambah dari eksternalisasi biaya lingkungan dan social.

Selain kontradiksi diatas, terdapat juga perbedaan mendasar dalam pijakan berpikir para korporatis dengan aktivis gerakan lingkungan. Jika korporatis mungkin juga termasuk komprador-nya melihat nilai alam secara intrumental semata. Dimana alam dipandang sebagai alat pemuas kebutuhan dan keinginan manusia yang tanpa batas. Sehingga sumber daya yang terbatas jumlahnya sudah semestinya diberikan nilai ekonomis.

Di sisi lain, gerakan lingkungan memperluas cara pandang instrumental ini dengan menambahkan pendekatan nilai inheren dan intrinsik dari alam. Nilai inheren melihat alam tidak semata-mata sebuah entitas yang harus ditaklukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi menjadi ruang komtemplasi yang memiliki symbol spritualitas. Sedangkan nilai intrinsik memandang alam memiliki nilai dari dan untuk dirinya sendiri meskipun tanpa keberadaan manusia. Dengan demikian, manusia memiliki kewajiban moral untuk menghormati-nya terlepas dari memiliki fungsi atau tidak dalam kehidupan manusia.

Kemudian, pertanyaannya: akankah kontradiksi dan perbedaan cara pandang ini direkonsiliasi dalam ranah diskusi ilmiah yang bias instrumentalis? Mungkin jawabannya sulit, jika bukan mustahil.

Selanjutnya, sebenarnya tantangan dari akademisi IPB tersebut ditujukan secara terbuka bagi seluruh gerakan lingkungan hidup di Indonesia. Hal positif dari menerima tantangan ini, paling tidak, dapat membuka kontradiksi dan memperjelas siapa kawan dan siapa lawan dari gerakan lingkungan di Indonesia. Karena tentu saja tidak ada orang yang bisa netral di dalam kereta yang sedang bergerak, seperti judul film Howard Zinn. Jadi, aktivis lingkungan bersatulah!

Aktivis Lingkungan

Sedang belajar di University of Nottingham

Misteri Geothermal Bedugul Jilid 2

2010-10-14T13:51:00.000-07:00

Oleh

Agung Wardana

Pasca pertemuan geothermal di Nusa Dua, Bali, tampaknya beberapa akademisi Bali kegenitan untuk membuka kembali luka lama proyek geothermal Bedugul yang selama ini dihentikan. Entah karena akan mendapatkan pencerahan dalam konferensi atau entah ada potensi proyek yang bisa digarap kembali. Sepertinya jalur lobi mereka sudah berjalan sedemikian cepatnya sebagaimana diberitakan oleh Bali Post (Kamis, 7/10). Oleh karena itu, rasanya penting melihat ada apa dalam konferensi tersebut, siapa yang bermain dan bagaimana hubungan antarpemain. Selain itu, penting juga untuk meletakkan konferensi ini dalam konteks perdebatan proyek geothermal Bedugul.

Jika ditelusuri, konferensi geothermal beberapa saat yang lalu disponsori oleh berbagai perusahaan multinasional yang mencoba peruntungan dari gas dan minyak ke panas bumi. Berbagai logo nama perusahaan besar muncul, yang sedang ''membersihkan'' diri dari kotornya lumpur tambang gas dan minyak.

Memang upaya membersihkan diri ini bukanlah muncul dari kesadaran bahwa bumi makin renta dan bersama perusahaan multinasional kita berjuang menyelamatkan lingkungan. Melainkan, lebih disebabkan oleh naiknya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang berdampak pada makin terbukanya pasar produk ramah lingkungan. Masyarakat yang ramah lingkungan adalah pangsa pasar baru dalam menggarap bisnis energi terbarukan bagi perusahaan multinasional.

Di samping disponsori pemain besar, konferensi ini juga menghasilkan deklarasi yang disebut ''Deklarasi Bali''. Berbagai pendangan tentang segi positif dari energi panas bumi dipaparkan. Menariknya, dalam deklarasi juga menekankan pentingnya peranan investor besar yang sekaligus menjadi pemain utama dalam bisnis geothermal energi. Selain itu, juga dinyatakan bahwa berbagai rintangan dalam berinvestasi dan melakukan privatisasi energi panas bumi haruslah segera dihapuskan. Mirip Washington Consensus yang merupakan mantra ideologi neoliberalisme.

Proyek Geothermal Begudul
Pertanyaannya kemudian adalah apa hubungan para pemain besar, deklarasi dengan penghapusan rintangan berinvestasi ini dalam konteks proyek geothermal Bedugul. Jawabannya, sebenarnya tampak jelas dari peranan yang sedang diambil oleh para akademisi Bali dengan melemparkan wacana untuk membuka kembali proyek geothermal Bedugul. Yakni, memberikan legitimasi akademis terhadap rencana proyek serta melakukan lobi untuk menghapuskan hambatan investasi bagi sebuah perusahaan trans-nasional untuk masuk di Begudul.

Kemudian pertanyaannya siapakah perusahaan trans-nasional tersebut? Tidak banyak publik yang tahu karena seolah-olah perusahaan berkantor pusat di Bermuda ini kebal dari pemberitaan media. Panasnya diskusi geothermal di kalangan masyarakat Bali dan lobi para komprador dengan nikmatnya disuguhkan kepada para CEO-nya yang tinggal di luar negeri. Tidak banyak juga yang tahu bagaimana perubahan kepemilikan perusahaan pascaputusan Supreme Court of Bermuda (Mahkamah Agung-nya Bermuda) 2008 lalu. Gembar-gembor bahwa perusahaan milik putra daerah sejatinya hanya dijadikan tameng untuk menggalang simpati di kalangan masyarakat Bali.

Selain itu, belum juga terbuka dengan jelas mengenai peruntukan proyek. Untuk pembangkit listrik, pengembangan pariwisata spa dan eko-turisme, serta pusat kajian merupakan salah satu informasi yang selama ini dilemparkan kepada publik. Perusahaan tidak pernah menjelaskan secara terbuka tentang rencana mereka, apalagi berharap untuk menjelaskan tentang akuntabilitasnya sebagai korporasi.

Jadi perubahan pendapat dari beberapa pemuka adat ataupun agama di Bali tentang proyek geothermal Begudul adalah dampak dari ketidakterbukaan informasi. Jika saja semua informasi dibuka kepada publik, mungkin masyarakat akan lebih jernih untuk melihat di mana posisi mereka dalam perdebatan ini. Tidak saja informasi proyek tetapi juga pemainnya dan hubungannya dalam konstelasi ekonomi-politik, keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup di Bali.

Posisi Rakyat Bali
Rencana membuka proyek geothermal Bedugul sejatinya berjalan paralel dengan agenda neoliberal di bidang energi yang sedang digarap di Indonesia. Di mana segala sumber energi akan dikelola oleh perusahaan swasta atas nama efisiensi dan negara tidak bertanggung jawab lagi dalam memberikan pelayanan energi kepada rakyatnya.

Kemudian pertanyaannya, di mana posisi rakyat sebagai pemilik sumber daya alam tersebut? Dalam era kapitalisme neo-liberal, tidak ada yang namanya kepemilikan kolektif atas sumber daya alam. Jadi ketika sumber daya alam itu diserahkan kepada perusahaan, maka perusahaanlah yang punya hak monopoli atasnya. Jika rakyat tidak punya uang untuk membeli, maka jangan berharap korporasi menjadi dermawan dengan memberikannya secara cuma-cuma.

Masyarakat Bali secara umum tidak akan diuntungkan oleh proyek ini, melainkan hanya menebalkan isi kantong para elite dan oknum-oknum akademisi. Ada atau tidak ada proyek geothermal masyarakat Bali tetap harus membayar rekening listrik yang mereka gunakan. Yang terpenting adalah, memberikan kesempatan kepada korporasi untuk melakukan privatisasi sumber kehidupan yang sejatinya milik bersama, maka akan membawa masyarakat Bali menjadi tersingkir di atas ibu pertiwinya. Mari kita belajar dari dampak privatisasi korporasi di tempat lain.

Penulis, aktivis lingkungan,
sedang belajar di School of Law,
University of Nottingham, Inggris

telah dipublisikan pada 11 Oktober 2010 di Harian Bali Post:
http://balipost.com/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=7&id=4421

Bali sebagai Provinsi Hijau, Layakkah?

2010-10-07T11:06:00.000-07:00

Oleh

Agung Wardana

Baru-baru ini Gubernur Bali menerima penghargaan yang menobatkan Bali sebagai Provinsi Hijau. Sepertinya alasan penobatan 'provinsi hijau'' ini tidak cukup hanya karena Bali sering kali menjadi tuan rumah pertemuan internasional tentang lingkungan hidup. Selain itu, indikator provinsi hijau ini juga belum dibuka secara publik sehingga publik ikut memberikan penilaiannya. Jadi lebih banyak sekadar pencitraan yang memang sangat dibutuhkan oleh industri pariwisata di Bali.

Provinsi Bali merupakan provinsi yang terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil dengan Pulau Bali sendiri sebagai pulau terbesar dan pusat kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Kenyataannya, lewat pemberlakuan otonomi daerah, Provinsi Bali yang hanya seperdua puluh empat Pulau Jawa, dibagi ke dalam sembilan kabupaten/kota. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri ketika berbicara tentang efektivitas pengelolaan lingkungan hidup di Bali.

Di kawasan pesisir, Bali yang memiliki panjang garis pantai sekitar 430 km mengalami kerusakan sekitar 181 km (Dinas PU Bali). Selain itu penanganan abrasi pantai di Bali yang semakin parah seringkali berlandaskan politik ekonomi pariwisata. Pantai-pantai yang menjadi pusat kegiatan pariwisata akan mendapat prioritas pembenahan dari pemerintah meski harus merusak kawasan pantai yang lain. Masih hangat dalam ingatan bagaimana tambal sulam Pantai Kuta dan Sanur tahun 2008 dengan jalan menyedot pasir terbaik dari kawasan Pantai Geger.

Dari segi keadilan lingkungan, telah banyak korban pembangunan industri pariwisata di kawasan pesisir. Mulai dari konflik dengan masyarakat setempat, penggusuran nelayan dan petani rumput laut, hingga penutupan akses publik terhadap pantai. Tengok saja di kawasan Nusa Dua bagaimana pantai yang sebenarnya aset bersama seolah-olah dikapling oleh hotel-hotel. Kawasan Pantai Kelating, Tabanan, juga akan mengalami ''privatisasi'' serupa sembari selesainya proyek megaresort tepat di bibir pantai.

Di kawasan perkotaan, Denpasar sebagai ibu kota provinsi tidak terlepas dari kemacetan setiap harinya. Dari data yang ada, setiap dua orang di Bali memiliki satu kendaraan bermotor. Keengganan pemerintah untuk mengontrol kepemilikan kendaraan, lebih disebabkan oleh sikap pragmatis yakni pajak kendaraan adalah salah satu sumber pendapatan terbesar pemerintah daerah. Buruknya transportasi publik mendorong naiknya kepemilikan kendaraan pribadi. Celakanya, jawaban atas kemacetan ini adalah membangun jalan-jalan baru yang tentu saja mengalihfungsikan kawasan produktif dan tidak menjawab akar permasalahan.

Selain itu tiga tahun belakangan, kawasan-kawasan perkotaan di Bali mengalami kebanjiran secara rutin. Hal ini menunjukkan semakin hilangnya keseimbangan ekologis di kawasan perkotaan. Mulai dari tidak tertatanya kawasan, alih fungsi lahan sekitar 1.000 hektar per tahun akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan rata-rata 100 persen yang salah satunya didorong oleh ekspansi bisnis properti.

Berikutnya, kejenuhan pariwisata di kawasan pesisir pantai saat ini investor pariwisata mengalihkan pandangan ke kawasan ketinggian yang paralel dengan booming eko-wisata di internasional. Tentu saja dampaknya keterdesakan kawasan yang selama ini dikenal asri tidak terelakkan untuk diubah menjadi infrastruktur wisata seperti vila, hotel maupun lapangna golf. Sebut saja salah satu kasus yakni satu perusahaan yang ingin menguasai ratusan hektar kawasan hutan taman wisata alam beserta danau yang selama ini disakralkan oleh masyarakat lokal, hingga saat ini belum juga terselesaikan.

Tentu keterdesakannya tidak hanya berkaitan dengan bentang alam kawasan tersebut, tetapi juga ketersediaan air mengingat industri pariwisata sangat haus terhadap sumber daya air. Data Walhi Bali menunjukkan, satu orang di Bali setiap harinya membutuhkan 200 liter air, satu kamar hotel membutuhkan 3.000 liter air dan satu lapangan golf mengonsumsi 3 juta liter air setiap hari, belum termasuk bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan. Alhasil, menambah deretan panjang konflik air antarsubak, organisasi tani tradisional, ataupun antara subak dengan usaha air minum dalam kemasan dan pemerintah.

Ketidakberdayaan Pemprov

Memang kondisi ini tidaklah sepenuhnya merupakan kesalahan pemerintah provinsi, mengingat ketidakberdayaan pemerintah provinsi untuk menghadapi kerakusan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu apresiasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali adalah membuka akses partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun lalu. Meskipun waktu yang cukup panjang dibutuhkan untuk merumuskan namun hasilnya cukup memberikan gambaran bahwa Bali ke depan akan lebih adil dan hijau.

Di sisi yang lain, para bupati dan wali kota telah bersiap-siap untuk ''membunuh'' aturan tentang tata ruang yang baru dilahirkan tersebut. Dengan alasan bahwa aturan tersebut tidak memperhatikan kepentingan kabupaten/kota untuk mengobral murah daerahnya untuk investasi pariwisata. Para bupati dan wali kota menyatakan siap pasang badan untuk menghadang pemberlakuannya di daerahnya masing-masing.

Selanjutnya, kembali pada pertanyaan tentang layak tidaknya Bali disebut provinsi hijau. Paling tidak ada dua jawaban yang bisa diberikan. Pertama, jika yang dimaksud dengan provinsi hijau adalah kebijakan pemerintah provinsi yang berpihak pada lingkungan hidup tanpa mempertimbangkan kondisi kabupaten/kota, maka jawabannya layak. Sebaliknya, jika yang dimaksud provinsi hijau adalah satu-kesatuan wilayah administratif provinsi termasuk di dalamnya terdapat kabupaten/kota, maka jawabannya tidak layak.

Tetapi mari kita anggap pemberian penghargaan ini sebagai bentuk motivasi kepada Gubernur Bali agar berbuat lebih banyak untuk lingkungan hidup Bali. Mengingat Bali seharusnya diurus dengan manajemen pulau kecil yang holistik dan integral, maka kepemimpinan Gubernur sangat menentukan akan dibawa ke mana provinsi ini ke depan. Semoga saja tidak untuk mendorong ekspansi pariwisata massal yang berambisi mendatangkan 7 juta wisatawan tiap tahun di daerah yang berpenduduk 3 juta jiwa tersebut.

Penulis, aktivis lingkungan, sedang belajar di University of Nottingham, Inggris

telah dipublikasikan oleh Harian Bali Post 04 Oktober 2010
http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailopiniindex&kid=4&id=4390

Bumi Terlalu Kecil Untuk Seluruh Kebencian Ini!

2010-09-12T09:40:00.000-07:00

(Sebuah Kegalauan)

oleh

Agung Wardana

Mendengar kabar dari tanah air pagi ini, seorang pastor HKBP ditikam senjata tajam dan harus dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, Jemaat HKBP diminta oleh polisi untuk tidak melakukan kebaktian pada hari minggu karena mengantisipasi terulangnya keributan dengan Front Pembela Islam (FPI).

Sementara itu di depan Gedung Putih, meringatan Peristiwa 09/11, sekelompok Kristen Konservatif merobek beberapa bagian Al-Qur’an yang dianggap menjadi doktrin kekerasan dari umat Islam kepada umat Kristen, Yahudi, dan kaum yang dianggap kafir. Aksi ini paralel dengan penolakan pembangunan mesjid di seputaran Ground Zero, New York.

Di Afganistan, beberapa orang tertembak mati dalam demonstrasi menentang rencana pembakaran Al-Qur’an oleh seorang pendeta di AS. Walaupun akhirnya rencana tersebut dibatalkan, para demonstran di Indonesia mengajak umat untuk membakar sang pendeta dan menghalal-kan nyawa-nya untuk dicabut.

Dibelahan bumi yang lain, seorang politisi Belanda membuat film dokumenter membandingkan Al-Qur’an dengan Mein Kampf-nya Nazi Jerman. Menjustifikasi asumsinya dengan cuplikan-cuplikan dakwah para pemimpin Islam radikal yang ingin menguasai Eropa, Inggris, Amerika, bahkan dunia dengan syariah.

Pemuda di Inggris bergabung dalam kelompok ultra-nasionalis English Defence League (EDL) yang katanya menolak kelompok Islam radikal secara damai, namun dalam prakteknya dipenuhi dengan rasa kebencian ras dan mendeskriditkan imigran sebagai penyebab mereka menjadi pengangguran.

Tidak berbeda jauh dengan dunia maya, facebook bertajuk kebencian beragama bermunculan mulai dari yang mengglobal anti-Islam’, anti-Kristen, hingga yang paling local anti-Hindu dan Bali. Komentar pun berpadu haus darah, dan hasrat menegasikan kemajemukan serta memberikan generalisasi ‘bule’, ‘Amerika’, ‘Yahudi’, ‘Kafir’, ‘Jawa’, ‘Islam’, dan banyak istilah lainnya lagi.

Kaum kiri gagap menghadapi kompleksitas dunia yang tidak hanya berbasis kelas sebagaimana dogma Marx. Kaum liberal berkoar-koar tentang kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi, namun kemudian direspon sebagai tindakan ‘politically correctness’ oleh kaum konservatif. Dengan mengatakan ‘Islam adalah sebuah ideologi tidak jauh beda dengan Nazisme. Disaat mereka minoritas mereka akan coba berkedok toleran namun jika mereka telah menjadi mayoritas mereka akan mendominasi dan menindas’.

Namun, bukankah orang radikal di Kristen, Katholik, Yahudi, Hindu dan diberbagai agama lainnya juga mengobarkan semangat yang sama? Menganggap ajaran mereka paling benar dan memimpikan dunia yang homogen dibawah panji kuasa mereka.

Sementara itu kelompok yang katanya moderat tidak mau berkomentar lebih jauh dan tidak berani mengutuk kebiadan yang mengklaim nama tuhan. Apakah ini tanda bahwa jauh di dalam hatinya, mereka memberikan persetujuan pasif karena ada keinginan kuat untuk menjadikan agama-nya sebagai dominan dimuka bumi?

Jika iya, maka dengan demikian yang berbeda cuma cara untuk mencapainya saja. Ada yang menggunakan jalur konfrontasi atau kekerasan, namun ada yang menggunakan jalur diplomasi lewat misionaris, dakwah maupun duta. Atau sebenarnya keduanya seperti mata koin yang tidak dapat dipisahkan, mirip mainan anak-anak ‘Bad Cop and Good Cop’ (polisi jahat dan polisi baik)?

Apakah sebenarnya yang menjadi akar dari hasrat untuk mendominasi ini? Mungkinkah ini membuktikan tesis seorang profesor dari Universitas Oxford, Richard Dawkin? Lewat buku maupun 2 film dokumenter, ia mengatakan bahwa agama adalah ‘the root of all evil?’ (akar dari seluruh kedengkian). Selain itu ia mengutip juga Steven Weinberg, seorang fisikawan, bahwa

‘Religion is an insult to human dignity. With or without it, you'd have good people doing good things and evil people doing bad things, but for good people to do bad things, it takes religion’

(Agama adalah sebuah penghinaan terhadap martabat manusia. Dengan atau tanpa agama, yang ada hanya orang baik yang melakukan kebaikan dan orang jahat yang melakukan hal yang buruk, namun, untuk orang baik yang melakukan hal yang buruk, maka ia gunakan agama sebagai landasannya - terjemahan bebas).

Seandai-nya turun sebuah surat dari surga yang menyatakan bahwa surga telah kehabisan tempat akibat kaplingnya telah diborong oleh pialang saham di Wallstreet dan London. Maka tidak akan ada orang yang membunuh orang lain demi mendapatkan surga. Pun, tidak ada penyambutan untuk para martir oleh bidadari surga karena sang bidadari memilih untuk menyambut para turis di bandara Ngurah Rai, Bali.

Seandainya iblis neraka mengatakan bahwa neraka sedang mengalami global cooling dan krisis energi sehingga api neraka tak lagi panas. Maka, iblis neraka dan manusia akan bekerja sama untuk mengatasinya, karena mereka sama-sama terkena dampak perubahan iklim. Tebak, siapa yang akan menjadi calo karbon-nya?

Jika Tuhan cukup puas dengan posisi politik-nya saat ini sebegai entitas yang hanya disembah manusia, maka ia tidak akan mencari keuntungan ekonomi dengan menjadi calo. Namun masalahnya, apakah selama ini tuhan memiliki perasaan?

Maaf, ini hanya sekedar coretan tentang kegalaun dalam hati bagaimana kita impoten untuk hidup berdampingan dalam kemajemukan dan kedamaian. Ini bukanlah tulisan dari seorang politisi ataupun agamis yang bertujuan untuk mendeskriditkan kelompok tertentu, namun hanya goresan pena seorang yang mencoba peduli terhadap kemanusiaan.

Kenaikan TDL: Sebuah Shock Therapy

2010-07-20T04:01:00.000-07:00

Oleh:

Agung Wardana

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) memunculkan spekulasi dari beberapa akademisi bahwa Bali membutuhkan sumber energi yang mandiri dan ‘terbarukan’. Artinya, salah satu solusi yang ditawarkan adalah membuka kembali luka lama proyek Geothermal Bedugul di hutan lindung Cagar Alam (CA) Batukaru.

Seperti diketahui oleh masyarakat Bali kebanyakan bahwa proyek Geothermal Bedugul selama ini telah ditutup menyusul surat rekomendasi penolakan DPRD Bali kepada Gubernur Bali kala masih dijabat oleh Dewa Made Beratha. Gubernur pun telah bersurat beberapa kali kepada Menteri ESDM untuk mencabut ijin proyek kontroversial warisan orde baru tersebut.

Penolakan proyek baik oleh pemerintah provinsi dan komponen masyarakat sipil Bali seperti LSM, akademisi, budayawan dan rohaniawan, maupun majelis keagaaman, juga dikuatkan oleh hasil kajian AMDAL proyek yang menyatakan terdapat sedikitnya empat dampak besar yang tidak dapat dikelola baik dalam tahap kontruksi maupun pemantauan diantaranya menurunnya keanekargaraman hayati, menurunnya daerah tangkapan air, menurunnya kesakralan kawasan hulu.

Upaya untuk membuka kembali proyek tersebut adalah bentuk usaha memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Selain itu, upaya tersebut jelas tidak masuk akal dalam beberapa konteks kekinian tentang ekonomi-politik nasional.

Sebuah Agenda Tersembunyi

Besarnya hutang luar negeri paska kejatuhan rejim militeristik Soeharto, membuat pemerintah nasional mengikuti resep neo-liberalisasi ekonomi yang ditawarkan oleh Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF). Adapun prinsip utama dari periode radikalisasi kapitalisme tingkat lanjut ini yakni minimalisasi peranan negara dalam perekonomian.

Pelayanan publik yang selama ini menjadi domain kesejahteraan sosial, seperti kebutuhan dasar akan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur misalnya energi dan transportasi juga ditarik ke ranah ekonomi lewat privatisasi. Dengan demikian, pasar menjadi dewa tertinggi yang dipercaya mampu menyelesaikan seluruh permasalahan sosial dan mensejahterakan masyarakat.

Disisi yang lain, negara masih dibutuhkan sebatas untuk menjaga keamanan kepemilikan individu para pemodal dan pasar lewat penguatan alat kekerasan negara seperti militer dan perangkat penegakan hukum. Para akademisi dan tokoh masyarakat dipelihara untuk memberikan label ‘ilmiah’ dan ‘diterima masyarakat’ pada sebuah produk kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah.

Setelah berhasil melakukan privatisasi di bidang telekomunikasi, minyak dan gas bumi, hingga pendidikan, pemerintah melanjutkan agenda-nya dengan untuk melepaskan perusahaan listrik negara (PLN) ke tangan swasta atau korporasi. Sebelumnya, proses privatisasi kelistrikan ini menuai penolakan dari berbagai pihak masyarakat maupun dari dalam PLN sendiri lewat serikat pekerja-nya.

Nampaknya tidak ada jalan lain, jika jalan mulus tidak dapat dilalui, untuk melakukan privatisasi yakni memberikan shock therapy. Hal ini mengikuti saran dari guru besar neo-liberalisme, Milton Friedman, yakni mengejutkan masyarakat agar terjadi kepanikan sehingga agenda tersembunyi dapat diselundupkan diantara kepanikan tersebut.

Adapun agenda yang sedang diselundupkan adalah privatisasi PLN dan juga pembangunan pembangkit listrik yang selama ini menuai penolakan masyarakat seperti nuklir. Tentu saja dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sambil membangun asumsi bahwa semakin banyak pembangkit maka TDL dapat lebih murah dan dapat terjangkau. Harapannya, masyakat akan memberikan legitimasi baik secara aktif maupun melalui persetujuan pasif kepada pemerintah.

Model ini juga ini yang sedang digunakan oleh para akademisi di Bali saat ini untuk melanjutkan proyek Geothermal Bedugul. Tentu saja tidak ada jaminan sama sekali jika Geothermal Bedugul beroperasi masyarakat Bali dapat menikmati listrik dengan murah dan menjangkau plosok yang selama ini tidak dilayani. Selain itu, nampak mustahil proyek tersebut layak secara ekonomi jika tidak ditunjang dengan pengembangan fasilitas pariwisata di kawasan terdekat misalnya aktifitas wisata spa dan eco-tourism.

Maka, upaya dari beberapa akademisi yang memaksakan untuk melanjutkan Geothermal Bedugul paralel dengan agenda nasional untuk memuluskan ekonomi politik neo-liberalisme di tingkat lokal. Selain itu, tentu saja agenda berorientasi proyek dari akademisi ini patut dilihat secara kritis. Singkatnya, mereka bukanlah kumpulan ahli yang terbebas dari kepentingan karena jelas akademisi adalah salah satu pilar penyangga neo-liberalisme yang memuaskan pragmatisme mereka.

Penulis, Aktivis Lingkungan

Sedang belajar di University of Nottingham, Inggris

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi

Ketika Indonesia Bersolek Untuk Obama

2010-03-25T04:18:00.000-07:00

Oleh

Agung Wardana

Setelah klimaks paripurna Bank Century, pemberitaan media massa saat ini mengarah pada drama pemberantasan gembong terorisme, Dulmatin, dan terorisme di Aceh. Selain itu, public juga disuguhkan tayangan ringan tentang persiapan pemerintah untuk menerima kedatangan Presiden Barrack Obama di Indonesia. Tentu saja, drama pemberantasan terorisme menjadi menu utama pemerintah sebagai upaya meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia konsisten dan mengalami kemajuan dalam perang melawan terorisme (war on terror).

Di Menteng, Jakarta, orang-orang sibuk memindahkan patung Obama kecil ke tempat sekolahnya dahulu. Di Badung, Bali, pemerintah kabupaten sibuk melakukan perbaikan infrastruktur dan pembersihan lingkungan khususnya di tempat-tempat yang akan dilewati oleh presiden gegara adikuasa tersebut. Di berbagai tempat, TNI-Polri tiada hentinya berlatih kontra-teroris dan pengamanan serba ketat. Sampai di dunia maya pun, para facebook-er hikuk pikuk untuk membahas tentang pakaian batik mana yang cocok untuk Obama. Sungguh gegap gempita Indonesia dibuatnya.

Di dalam negerinya sendiri, Obama adalah seorang manusia biasa yang saat ini sedang menghadapi perbagai permasalahan. Mulai dari menguatnya gerakan rasisme, pengambil alihan kursi politik oleh lawan-lawan politik, perdebatan sengit mengenai usulan perbaikan pelayanan kesehatan dan usulan Environmental Protection Agency (EPA) untuk mengatasi perubahan iklim melalui kebijakan federal. Sehingga banyak analis politik mengatakan bahwa Obama sedang berada di ujung tanduk.

Meskipun pada awalnya, ekspektasi yang sedemikian besar muncul tidak saja di AS tetapi di dunia ketika seorang kulit berwarna pertama menjadi presiden di negara Paman Sam. Permasalahan demi permasalahan ditimpakan di pundaknya, mulai dari penarikan pasukan dari Irak dan Afganistan, mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, hingga perbaikan kebijakan federal terkait perubahan iklim. Sampai-sampai Obama yang dianugrahi nobel perdamaian terlalu dini pun juga menimbulkan kontroversi.

Konteks Krisis Iklim

Amerika Serikat (AS) selalu menjadi sorotan dunia internasional. Dalam konteks krisis lingkungan hidup global akibat perbubahan iklim, AS sebagai kontributor terbesar dalam pelepasan emisi gas rumah kaca tidak mau berbuat banyak untuk keluar dari zona nyaman-nya. Meskipun AS terlibat aktif dalam mengusulkan mekanisme fleksibel ketika pembahasan Protokol Kyoto di Jepang tahun 1997, pada detik-detik terakhir, AS menolak untuk meratifikasi protokol tersebut sampai sekarang.

Naiknya seorang Obama ke tampuk kekuasaan AS, tidaklah merubah konstalasi politik perubahan iklim baik di dalam negerinya maupun di tingkat internasional. Kebijakan perubahan iklim yang diambil pun searah dengan administrasi Bush, yakni menolak untuk menurunkan emisi domestiknya karena dianggap akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Situasi di Konferensi Iklim ke 15 di Copenhagen secara jelas memperlihatkan bahwa AS berkeinginan untuk mengkerdilkan Protokol Kyoto yang bertujuan untuk menstabilkan emisi gas rumah kaca di atmosfer sampai tingkat yang aman bagi kehidupan di bumi.

Di Copenhagen, AS melalui Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton, menyatakan bahwa akan memberikan bantuan bagi Negara berkembang untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Besarannya pun tak segan-segan untuk disebutkan yakni USD 100 milyar sampai dengan 2020. There is no free lunch, syaratnya, negara-negara berkembang harus menyetujui proposal AS untuk membuat kesepakatan dikeluar Protokol Kyoto. Celakanya, negara-negara berkembang yang tidak punya banyak pilihan pun akhirnya menyetujui usulan AS dalam rangka mendapatkan belas kasihan untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Tak heran jika kemudian Naomi Klein, yang juga hadir saat Clinton memberikan keterangan pers, menyebutnya sebagai bentuk pemerasan secara telanjang. Karena memaksa negara berkembang untuk memilih antara kesepatakan kuat untuk mengatasi perubahan iklim atau dana untuk menanggulangi dampak yang telah dirasakan. Namun, langkah AS di Copenhagen tidaklah selamanya mulus. Negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela dan Bolivia menolak keras kesepakatan Copenhagen Accord dengan alasan bahwa dibuat secara tidak demokratik.

Singkatnya, memang tidak ada perubahan sama sekali dalam karakter kebijakan perubahan iklim AS. Kepentingan pertumbuhan ekonomi masih menjadi panglima meskipun bumi saat ini memerlukan tindakan mendesak dan extra-ordinary. Tidak salah jika kemudian protes dan demonstrasi dari para aktivis lingkungan akan selalu setia menemani lawatan Obama, karena hingga saat ini presiden fenomenal tersebut belum juga menunjukkan kepemimpinan dalam mengatasi perubahan iklim.

Penulis, Aktivis Lingkungan

Menata Ulang Sistem Transportasi di Bali

2010-02-03T03:13:00.000-08:00

Oleh:

Agung Wardana

Rencana pemerintah daerah untuk mengembangkan transportasi massal di wilayah Sarbagita, memang patut diapresiasi. Hal ini merupakan sebuah usaha untuk menjawab akar permasalahan kemacetan di Denpasar, membludaknya kendaraan bermotor. Namun, jawaban lewat pengembangan trasportasi massal ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya upaya yang sistematis dan terintegrasi dengan upaya-upaya yang lain. Salah satunya adalah pengaturan jumlah kendaraan bermotor di Bali sesuai dengan daya dukung infrastruktur yang ada.

Jalanan, terutama di pusat kota, makin hari makin macet dan amburadul. Selain itu, kontribusi kendaraan bermotor terhadap rendahnya tingkat kesehatan dan kenyamanan warga kota juga tidak bisa dimungkiri lagi. Di sisi yang lain, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah. Sungguh sebuah pilihan yang harus segera diambil. Idealnya, pemerintah tidak mengorbankan kesehatan dan kenyaman warga kota hanya demi meningkatkan pendapatan daerah.

Harian ini beberapa waktu lalu menurunkan berita mengenai rencana Pemerintah Daerah Bali untuk merancang terwujudnya transportasi umum yang murah dan nyaman guna mengatasi kemacetan. Tahun 2010 ini dirancang angkutan bus Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) sebanyak 25 buah. Dari 17 trayek yang disiapkan, tahap awal dirintis tiga trayek yakni Batubulan - Nusa Dua, Batubulan - Bandara Ngurai Rai dan Lapangan Puputan Badung - GWK. Tiga trayek ini disasar paling awal karena termasuk ruas jalan paling macet.

Uji coba bus Sarbagita ini direncanakan sudah bisa dilaksanakan mulai Oktober-November 2010. Sebab, dengan angkutan bus yang lebih murah diyakini masyarakat lambat laun bisa beralih pada angkutan umum.

Kemacetan lalu lintas di Denpasar dan Badung memang sudah parah. Di bunderan Simpang Dewa Ruci kemacetan diakibatkan kebanyakan kendaraan pribadi yang lewat hanya bermuatan 1-2 orang. Sementara solusi jalan layang di kawasan itu hingga saat ini masih ditolak masyarakat karena tak akan menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas secara keseluruhan.

Bahkan, jalan layang dinilai hanya memecahkan kemacetan lalu lintas di satu titik. Begitu ada kemacetan lalu lintas di jalur lain ada keinginan membangun jalan layang di tempat itu. Kondisi inilah yang dikhawatirkan akan membuat Bali kehilangan aura kesucian dan keindahan.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali, setiap dua orang di Bali memiliki satu kendaraan bermotor. Jadi tidak mengherankan jika jalanan, terutama di pusat kota, makin hari makin macet dan amburadul. Selain itu, kontribusi kendaraan bermotor terhadap rendahnya tingkat kesehatan dan kenyamanan warga kota juga tidak bisa dimungkiri lagi. Di sisi yang lain, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah. Sungguh sebuah pilihan yang harus segera diambil. Idealnya, pemerintah tidak mengorbankan kesehatan dan kenyamanan warga kota hanya demi meningkatkan pendapatan daerah.

Sekarang atau Terlambat

Rencana pemerintah daerah untuk mengembangkan transportasi massal di wilayah Sarbagita, memang patut diapresiasi. Hal ini merupakan sebuah usaha untuk menjawab akar permasalahan kemacetan di Denpasar, membludaknya kendaraan bermotor. Karena selama ini pendekatan yang dilakukan pemerintah lebih banyak menggunakan model konvensional yakni membangun jalan-jalan baru. Sudah tentu model ini telah usang karena makin mengorbankan kawasan produktif, merangsang bertambahnya kendaraan, dan meningkatkan angka kecelakaan.

Namun, jawaban lewat pengembangan trasportasi massal ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya upaya yang sistematis dan terintegrasi dengan upaya-upaya yang lain. Salah satunya adalah pengaturan jumlah kendaraan bermotor di Bali sesuai dengan daya dukung infrastruktur yang ada. Mengingat membludaknya kendaraan bermotor disebabkan oleh ketiadaan pengaturan. Untuk mengaturnya, dapat dilakukan dengan pemberian pajak progresif terhadap mobil pribadi berkapasitas besar, dan juga mobil mewah.

Selain kebijakan untuk mengatur jumlah kendaraan pribadi, usaha lain yang harus dilakukan adalah diversifikasi sarana angkutan. Misalnya sepeda dan dokar sebagai salah satu sarana angkutan yang bersih dan ramah lingkungan untuk wilayah perkotaan. Maka dibutuhkan pengembangan infrastruktur sepeda dan dokar begitu juga dengan pedestrian yang layak, sehingga dapat menunjung keberadaan bus Sarbagita yang direncanakan.

Pendekatan tersebut bersifat teknis aplikatif belaka. Sementara itu, pendekatan teknis ini harus didukung oleh pendekatan politis substansial (ideologis). Memanusiakan wajah kota kita adalah roh yang harus menjiwai kebijakan ini. Karena selama ini wajah kota kita lebih mengakomodir kepentingan kendaraan pribadi, dengan penyediaan parkir, jalan yang mulus, sarana prasarana jalan daripada kepentingan manusianya sendiri.

Saat ini, kendaraan pribadi, khususnya mobil, bukan saja sebagai alat pemuas kebutuhan manusia akan mobilitas. Namun telah menjadi sebuah identitas dan citra yang menentukan kelas sosialnya. Sehingga orang berlomba-lomba untuk memiliki mobil untuk memperlihatkan tingkat kesuksesan di hadapan lingkungan sosialnya. Jika kita belajar dari Jakarta yang telah mengembangkan transportasi massal, busway, salah satu penyebab kegagalannya adalah faktor pencitraan ini. Maka, apabila faktor pencitraan ini tidak mampu dipatahkan oleh transportasi massal, orang akan tetap saja memilih untuk memiliki kendaraan pribadi.

Walaupun demikian, kebijakan ini memang harus segera dilakukan sebelum semuanya terlambat. Mengingat, Bali belum begitu krodit jika dibandingkan dengan Jakarta saat memulai pengembangan busway. Di samping itu, pengembangan transportasi massal adalah salah satu mandat Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali yang baru-baru ini disahkan. Jadi konsistensi untuk menjalankan aturan yang telah dibuat adalah mutlak dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Penulis, aktivis Walhi Daerah Bali

telah dipublikasikan oleh Bali Post
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=7&id=3168

Orang Asli

2009-12-28T01:36:00.000-08:00

Suara Terpinggirkan Dari Negeri Jiran

oleh:

Agung Wardana

“Kami ingin mewariskan hutan, tanah dan sungai yang sama kepada anak cucu kami, untuk itulah kami berjuang mati-matian mempertahankannya dari kerakusan orang kota” - Tijah

Sore itu begitu cerah dengan angin yang berhembus membawa kehangatan dalam hati. Setelah 3 jam dalam perjalan dari Kuala Lumpur melewati hamparan perkebunan kelapa sawit akhirnya kami tiba di sebuah perkampungan Chang Lama, Negara Bagian Perak, Malaysia.

Orang-orang tua yang duduk di atas pelataran bangunan kayu berbentuk panggung, menyambut kami dengan ramah. Melewati pelataran tersebut nampak rumah-rumah panggung yang terbuat dari papan berjajar seragam mengelilingi tanah lapang yang cukup luas. Di salah satu sisi tanah lapang terdapat panggung kecil yang kemudian kami ketahui sebagai tempat mengadakan upacara adat setiap bulan Oktober.

Beberapa perempuan paruh baya menggunakan kebaya menghampiri kami dan saling memperkenalkan diri satu sama lain. Kemudian mempersilahkan kami menuju sebuah rumah yang nampak berbeda dengan rumah panggung dari papan yang seragam di pinggir lapangan. Tidak ada pagar yang membatasi satu pekarangan rumah dengan pekarangan rumah lainnya.

Kami pun memasuki sebuah rumah panggung yang terbuat dari ranting-ranting yang tersusun rapi dengan ayaman bambu sebagai lantainya. Jelas terlihat bahan-bahan tersebut diambil dari hutan disekitarnya. Namun saat ini kegiatan untuk mengambil hasil hutan dianggap sebuah kejahatan oleh Jawatan Hutan (Departemen Kehutanan), maka jeruji besi siap menunggu mereka.

Orang Asli Bangkit Melawan

Orang Asli adalah suku bangsa tertua yang menempati Peninsula Malaysia. Sama seperti suku bangsa asli lainnya, kehidupan mereka sangat tergantung pada alam sebagai sumber kehidupan dan kelangsungan peradaban. Menempati kawasan dengan luas kurang lebih 3.000 hektar, Orang Asli di dua desa yakni Kampung Chang Lama dan Chang Baru menjalani hidup penuh dengan perjuangan melawan kerakusan modal.

Kampung Chang Lama berdiri pada 1969 setelah Kerajaan (Pemerintah Malaysia) membangun rumah-rumah panggung dari papan dalam rangka mendomestifikasi Orang Asli. Tidak hanya itu, tepat ditengah perkampungan juga dibangun sebuah pos Jawatan Hutan bak pemantau, jika tidak mau disebut mengintimidasi, segala denyut kehidupan masyarakat.

Saat itu pula Orang Asli mulai diperkenalkan dengan kepemilikan pribadi, sekolah dan agama sebagai upaya 'meng-adab-kan' mereka yang selama ini tinggal di sekitar hutan. Hal inilah yang kemudian hari melahirkan perpecahan diantara mereka sedangkan di sisi lain pengambilalihan tanah ulayat oleh kerajaan terus menerus terjadi.

Keprihatinan akan kondisi perpecahan sampai tahun 1993, mendorong seorang perempuan muda bernama Tijah mulai berpikir untuk merubah keadaan. Sebagai seorang perempuan muda, Tijah menyadari bahwa posisi nya sangat lemah dalam komunitasnya. Oleh karena itu dia mulai proyek perubahannya dengan mendirikan taman kanak-kanak.

Setiap hari dia mengajar anak-anak untuk di kampung bernyanyi lagu buatannya sendiri yang berisi pesan harapan baru bagi Orang Asli jika saja mereka mau bersatu. Anak-anak pun menyanyikan lagu-lagu itu di rumah masing-masing sehingga terdengar oleh orang tua. Lambat laun, para ibu pun merasa tergerak hatinya mendengarkan nyanyian anak mereka. Tijah menggunakan kesempatan ini untuk bisa mengumpulkan para ibu tersebut untuk diajak membentuk sebuah organisasi.

Lambat laun, pada 1995 organisasi pun terbentuk dan mulai menjadi usaha ibu-ibu untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan jalan beternak, pertanian organik. Tijah menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga hanya merupakan pintu masuk untuk menuju misi utamanya yakni untuk membangun kekuatan berkomunitas. Karena memang saat itu Orang Asli sedang manghadapi konflik dengan pemerintah yang ingin membangun Kebun Raya dan Binatang diatas tanah ulayat mereka.

Namun perjuangan yang dilakukan oleh kaum laki-laki mengalami kemandekan karena pemerintah melakukan intervensi dalam penentuan Totok Batin (tetua adat). Ibu-ibu yang telah mengorganisir diri menggantikan peran kaum laki-laki dengan mengambil posisi berada di garis depan perjuangan.

“Dulu ibu-ibu tidak berani melawan orang pemerintah tapi sekarang kami tidak takut lagi. Meski mereka punya senjata, tapi kami tidak takut karena kami punya suara,” ungkap Tijah dan diiyakan oleh ibu-ibu yang mendampinginya.

Aksi-aksi konfrontatif seperti blokade sampai aksi diplomasi dilakukan oleh ibu-ibu, akhirnya mampu mendapat simpati dari kaum laki-laki dan mulai bergabung bersama dalam organisasi. Meski berkali-kali ditekan dan diancam untuk diperjarakan, Tijah bersama organisasinya tetap melanjutkan perjuangannya mempertahankan hak.

“Bila banjir Orang Asli yang dipersalahkan oleh pemerintah karena dianggap menebang pohon. Tapi sebenarnya yang menebang pohon-pohon besar adalah perusahaan. Kami hanya menjadi kambing hitam karena dianggap tidak punya hak di Malaysia ini,” ungkap Nipah, perempuan tua yang selama ini setia mendampingi Tijah dengan penuh semangat.

Adanya persamaan perasaan akan sebuah penindasan, Tijah mulai meluaskan pengorganisasiaannya hingga membentuk organisasi Orang Asli di Negara Bagian Perak. Setiap Oktober organisasi ini akan berkumpul di Kampung Chang Lama untuk mengadakan pertemuan dan ritual adat penghormatan kepada alam semesta.

Perjuangan Tak Kenal Usai

Meski sudah bisa bernafas lega karena rencana Kebun Raya dan Binatang ditunda oleh pemerintah, bukanlah berarti perjuangan telah usai. Upaya untuk memecah belah Orang Asli terus saja dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk.

Yang paling muktahir, pemerintah memberikan bantuan rumah permenen kepada keluarga Orang Asli dengan syarat bahwa mereka harus mengajukan proposal kepada pemerintah melalui Totok Batin. Dari ratusan keluarga yang mengajukan proposal, hanya 6 rumah yang dibangun dan tersebar di sudut-sudut perkampungan.

Karil mengaku telah mengajukan proposal hingga puluhan kali namun tetap saja rumah yang diidamkannya belum juga dibangun. Bapak yang bekerja serabutan ini harus tinggal di rumah panggung kecil bersama isteri dan 4 orang anaknya. Terkadang dia merasa iri dengan keluarga yang telah mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah dan tidak tahu mengapa dia dan ratusan keluarga lainnya tidak mendapatkannya.

Selain melalui pemberian rumah, kooptasi lain yang dilakukan adalah dengan jalan memberikan pekerjaan dan beasiswa kepada kelompok elit Orang Asli yang loyal terhadap pemerintah. Kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi konflik terbuka diantara Orang Asli di masa mendatang. Meski demikian, Tijah bersama para ibu-ibu tidak kenal lelah untuk tetap mengingatkan mengenai pentingnya persatuan diantara mereka.

“Kami berharap anak cucu kami belajar sungguh-sungguh untuk bisa melanjutkan perjuangan ini. Kami ingin mewariskan hutan tanah dan sungai yang sama kepada anak cucu kami, untuk itulah mengapa kami berjuang mati-matian mempertahankannya dari kerakusan orang kota,” harapan Tijah mewakili suara Orang Asli di Negeri Jiran yang selama ini terpinggirkan.

Penulis, Aktivis Lingkungan

Telah dipublikasikan di Buletin "JagadHita" edisi Januari 2010

No Change in Climate Diplomacy

2009-11-28T22:34:00.000-08:00

NO CHANGE IN CLIMATE DIPLOMACY

by. Agung Wardana

With SBY’s second term under way, public expectations are high that his new team will bring work for a wealthy and just society. As a start, the government has made a growth target of 7 percent level and is pushing infrastructure projects massively. Natural this implies more investment, more land conversion, more displacement, more pollution, etc.

A development paradigm based on growth sounds like the only way although we have to pay with environmental degradations and social conflict for livelihoods. Environment, in term of natural resources, is the main menu to invite investors to come, and more than four decades this paradigm has been implemented in this country. Thus, day to day, our local is made more hvulnerable by the business as usual model of development.

Local vulnerabilities, created by over exploitation of natural resources, will become worse by global vulnerabilities that caused by climate change, the biggest environmental problem facing human life today. Indonesia, geographically the biggest archipelago and economically developing country, is one of most the vulnerable country from climate change impacts, especially sea level rise, changing climate pattern, and rising temperature.

A systematic and extraordinary action is needed to survive from the catastrophe. Otherwise, only a few people who has access to power can be exist, and the rest can not adapt with this most challenging moment in human history. The powerless peoples in society will suffer most from the impacts of climate change. Fishermen, for instance, have no money to move to the safer place because their livelihood will be underwater. Peasants, getting hard to get water for irrigation, is being confused by the climate pattern as the result they lost the harvest and turn to be more poor, and it will cause food insecurity.

However, climate change is not only environmental problem, assumed that can be addressed in technical manner, but also a humanity issues that driven by global development model. Thus, it is required to deal with this problem in politics, human rights, and justice perspective both in global and local context. We need a government, especially Minister of Environment, that can consolidate inter-sector in government departments to address climate change.

Surprisingly, Gusti Muhammad Hatta was elected as State Minister for Environment replacing Rahmat Witoelar. He promised to put climate change in his priority action during his first 100-days program (The Jakarta Post, October 24, 2009). This political decision, made by SBY, indicates that putting forestry as the core of climate diplomacy in order to rising money from developed countries. Reduction Emission From Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD), proposed by forest owner developing countries including Indonesia, is growing rapidly as the mechanism to help developed countries to meet their commitment by carbon offsetting that will be decided in COP 15 Copenhagen, next December.

At least, there are two reasons why Gusti Muhammad Hatta be the guy who in-charge in the forest-based climate diplomacy. First, he is well known as an expert in forestry sector, and he also involved in CIFOR, REDD proposing actor. Second, he comes from Kalimantan (Borneo), projected as the center of REDD in Borneo that is the most sexiest place for carbon agent to invest their money under flag “Saving Lung Of The World.” A lot amount of money has been calculated on paper in REDD proposals. Thus, we can see that the decision, made by SBY, seems like a logrolling for REDD proposing actor, and put a friendly guy to greet carbon agents coming.

When give a speech in G20 forum, SBY announced that Indonesia will reduce the emissions to 26 % by 2020, and will switch Indonesian forest from a net source of carbon emission to being a carbon sink by 2030. In general, by 2050, Indonesia will cut emission up to 1 billion tons of carbon. These targets seem like too good to be true if we compare with other pledges made by SBY, in different moment, that government will increase crude palm oil (CPO) production around 40 million tons in 2030. According to WALHI, in East Kalimantan alone, government plans to switch around 1,3 million hectares of natural forest for palm oil plantation and mine. As we know, one of the main causes of Indonesian deforestation is expansion of palm oil plantation on natural forests.

Not yet clear with legal basis of emission reduction in forestry sector, namely REDD, Indonesian Government jumped to other sector which is fishery and marine sector. After World Ocean Conference (WOC), Indonesia started to talk about absorbing carbon in the ocean. Similarly with REDD, the Indonesia government calls for aids from developed countries for conserving coral reef and ocean under recommendation called Blue Carbon Fund. In contrast, tourism sector pushes the expansion of tourism industries in small islands and start to block the beautiful beaches for the tourists. Protecting the forest and the ocean in one hand, at the same time, pushing expansion of palm oil plantation and tourism industries in the other hand, is it possible? Or it is such a hypocrisy in the development models of Indonesia based on where the money goes?

Actually, with or without money from developed countries, forest and ocean should be protected by government as its obligation. There is a pessimism in term of sustainability of protecting the forest if it is based-on economic interest of REDD that is driven by carbon trading mechanism. A fluctuating carbon market price will be influenced the will of the projects. If the price decreases, we do not want to hear that forests have been converted with reason because of forests are not marketable anymore, or have been burned in order to stimulate investors to increase the price of the credits.

Instead of economic-based diplomacy, the next regime should be using justice-based diplomacy to ask the responsibilities of developed countries to cut their emission at least 45 % below 1990 level by 2020, and to compensate the most vulnerable developing countries. We do not have to repeat the failures of market-based mechanism in order to address climate change problems. As we can see, there is no significant emission cut made by developed countries in the first Kyoto commitment. Thus, change the climate diplomacy otherwise mostly powerless peoples will act more than we can imagine!

Agung Wardana is executive director of the Bali chapter of Walhi (Friends of the Earth Indonesia)

Nusa Lembongan

2009-11-24T00:28:00.000-08:00

Pulau Kecil, Pariwisata dan Perubahan Iklim

oleh:

Agung Wardana

Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Bali dengan cepat menjadi sorotan dunia dalam beberapa hari belakangan ini karena menjadi salah satu tempat pengambilan gambar film Eat, Pray, Love. Film yang dibintangi oleh Julia Robert ini, diangkat dari buku berjudul sama karya Elizabeth Gilbert, diprediksi akan booming mengikuti bukunya yang telah jadi best seller pada 2006.

Nusa Lembongan, yang dipromisikan secara tidak langsung oleh film tersebut, juga akan booming menjadi salah satu tempat pariwisata utama menggeser Pulau Bali mengalami kejenuhan. Mengingat banyak turis yang mulai mencari kawasan yang terpencil, eksotis dan tentu saja bir murah. Sebagai dampak dari ketidaknyaman yang dirasakan para turis dengan kroditnya tempat wisata lama seperti Kuta, Sanur, Nusa Dua.

Namun dibalik hiruk pikuk pengambilan gambar film dan prediksi booming-nya pariwisata di pulau kecil ini, tidak banyak yang tahu apa yang sedang dihadapi pulau ini. Sebagai sebuah pulau kecil yang memiliki daya tampun dan daya dukung terbatas, Nusa Lembongan menghadapi dua jenis ancaman sekaligus. Pertama, ancaman kerentanan di tingkat lokal, dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan, dan kedua adalah ancaman kerentanan di tingkat global, yakni dampak perubahan iklim.

Pertemuan Kerentanan Global dan Lokal
Pulau kecil dengan luas 8 km persegi dan berpenduduk kurang lebih lima ribu orang ini terbagi dalam dua Desa Jungut Batu dan Desa Lembongan. Secara geografis, Nusa Lembongan merupakan kawasan yang kering dengan curah hujan yang jarang. Kontur lahannya berbentuk perbukitan dengan sebagian besar merupakan karang dan tidak meliki sungai, sehingga membuat kawasan ini tidak dapat ditanami segala jenis tanaman.

Secara demografis, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani rumput laut dan tegalan lahan kering. Sebelum Revolusi Hijau, makanan pokok penduduk Nusa Lemobongan adalah singkong, namun setelah itu penduduk mulai terbiasa untuk mengkonsumsi beras. Dengan demikian, Nusa Lembongan menggantungkan suplai beras, dan sembilan bahan pokok (sembako) lainnya dari Bali daratan.

Kerentanan sosial pulau ini dapat dilihat dari minimnya infrasturktur layanan sosial dasar di Nusa Lembongan, seperti pendidikan dan kesehatan. Sekolah SMA, misalnya, hanya ada 1 sekolah dan saat ini justru sedang dalam sengketa antara pihak yayasan dengan pemilik lahan. Sekolah satu-satunya pun disegel dengan jalan menembok gerbang masuk sehingga anak-anak tidak dapat bersekolah. Begitu juga dengan infrastruktur kesehatan yang tersedia juga masih terbatas.

Disisi yang lain, melalui penelitian yang dilakukan oleh Bali Kolaborasi untuk Perubahan Iklim bersama Peneliti Muda Lembongan, ditemukan bahwa dampak perubahan iklim semakin nyata di pulau ini. Kenaikan permukaan air laut terjadi perlahan namun pasti menggerus kawasan pesisir sehingga terabrasi dan mengecil. Permasalahan dasar lainnya adalah kesulitan air minum sehingga memaksa masyarakat maupun hotel-hotel mengkonsumsi air minum kemasan yang disuplai dari Bali. Dampaknya, sampah botol air dalam kemasan di tambah sampah plastik menjadi ongkokan sampah di sudut-sudut desa.

Kenaikan suhu air laut dan tidak menentunya cuaca, menyebabkan penurunan penghasilan petani rumput laut. Karena rumput laut adalah spesies tanaman yang sensisitf terhadap prubahan suhu, belum lagi dengan penyakit tanaman ice-ice yang selalu saja datang. Terumbu karang juga menghadapi pemutihan, badai tengah laut semakin sering menyulitkan nelayan untuk menangkap ikan. Selain itu, juga mengganggu jalur transpotasi laut yang merupakan satu-satunya sarana tersedia untuk menghubungkan Nusa Lembongan dengan Bali dan Nusa Penida.

Kerentanan-kerentanan diatas akan diperburuk oleh pariwisata massal yang semakin masif mengikuti booming film Eat, Pray, Love sebagaimana prediksi. Turunnyanya tentu saja ekspansi arus investasi dalam rangka pengembangan infrastruktur pariwisata massal di pulau itu. Pada gilirannya, akan menggusur sumber kehidupan rakyat akibat pengkaplingan oleh investor dalam mengakumulasi modal di industri pariwisata massal.

Adakah Pemerintah Melakukan Sesuatu?
Marjinal dari segi letak geografis karena terpisah dari daratan utama (mainland) Bali, Nusa Lembongan juga marjinal dari perhatian dalam segi program pembangunan pemerintah. Pendekatan Bali-sentris dan bias dataran membuat Nusa Lembongan tertati-tatih mengatasi ancaman lokal maupun global yang dihadapinya. Selain itu, pemerintah nampaknya juga tidak mampu membaca ancaman dampak perubahan iklim di Nusa Lembongan.

Jika dilihat dari pelepasan emisi gas rumah kaca, maka kontribusi Nusa Lembongan relatif kecil. Jadi Nusa Lembongan sebenarnya merupakan korban dari dampak perubahan iklim akibat dari model pembangunan pariwisata Bali yang intensif-karbon. Penerbangan, aktivitas dan mobilitas dalam berwisata, konsumsi sumber daya alam, dan sampah yang dihasilkan pariwisata Bali berkontribusi besar dalam pelepasan emisi karbon ke atmosfir sebagai penyebab perubahan iklim.

Ketidakadilan iklim juga terjadi dalam konteks lokal, sehingga Bali haruslah bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas Nusa Lembongan. Respon untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun nasional sangat dibutukan segera dalam membantu Nusa Lembongan beradaptasi dari perubahan yang terjadi dan meningkatkan resiliensi rakyat. Lakukan sesuatu sebelum Nusa Lembongan menuntut keadilan kepada kita yang tinggal di daratan Bali.

Penulis, Aktivis Keadilan Lingkungan
Pendamping Peneliti Muda Lembongan

Membaca Politik Hukum UU PPLH

2009-10-09T00:18:00.000-07:00

Oleh;

Agung Wardana

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang baru saja disahkan membuka model baru perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Beberapa hal krusial diperkenalkan, misalnya: kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), kajian daya dukung dan daya tampung, dan perlindungan bagi aktivis lingkungan.

Namun jika dilihat secara mendalam, aturan ini belum memastikan dapat berjalannya restorasi ekologi di Indonesia. Karena wataknya hanya untuk memenuhi aspek kepastian hukum saja, meninggalkan aspek filosofis keadilan lingkungan hidup bagi rakyat. Sedangkan kemanfaatan dapat dilihat kemudian setelah tahu kelompok mana yang paling diuntungkan oleh peraturan ini.

Lingkungan Hidup dan Paradigma Pembangunan
Saat ini model pembangunan mengejar pertumbuhan tanpa batas dan globalisasi ekonomi berbasis pasar dianggap sebuah keniscayaan. Globalisasi ekonomi mendorong tingkat konsumsi berlebihan di belahan dunia utara untuk mencari ladang baru di negara berkembang dalam memenuhi kerakusannya.

Di Indonesia, sejak jaman kolonial hingga sekarang sumber daya alam yang ada diperuntukkan bagi pelayanan pasar utara. Sehingga meningkatkan kerentanan sosial dan ekologi yang pada gilirannya membawa bangsa ini ke jurang bencana tiada henti.

Tidak hanya itu, dataran beserta lautan yang luas juga dipandang hanya sebagai sebuah tempat sampah yang ideal bagi negara maju. Mulai dari carbon offsetting, e-waste dan limbah B3, hingga teknologi nuklir ingin 'dibuang' ke Indonesia.

Jika kemudian, merujuk pada UU PPLH, maka timbul pertanyaan: apakah UU PPLH dibuat untuk menghindarkan diri dari upaya global menjadikan Indonesia sebagai tempat sampah? Atau justru untuk memuluskan agenda pembuangan sampah tersebut?

Kajian Pisau Bermata Dua
Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dianggap menjadi domain dengan kelas menengah, karena syaratnya harus melalui sebuah kajian ilmiah orang sekolahan. Watak ini pula yang dibawa oleh UU PPLH dengan memandatkan daerah-daerah untuk melakukan pengkajian kajian daya dukung dan daya tampung kawasan.

Kajian tersebut akan memperlihatkan seberapa banyak kemampuan ecosystem services sebuah kawasan dan seberapa banyak ia mampu menampung sampah hasil konsumsi yang dibuang ke badan lingkungan. Sehingga dengan basis kajian tersebut dapat dinyatakan sebuah status kawasan telah collapse atau memiliki selisih/ surplus daya dukung dan daya tampung.

Di satu sisi, hasil ini akan memberikan sebuah gambaran kondisi sebuah kawasan untuk lebih cepat dilakukan restorasi. Tetapi di sisi lain, kajian ini membuka peluang pengusahaan ekonomi jangka pendek bagi kawasan yang memiliki surplus daya tampung dan daya dukung. Karena kajian ini menjadi daftar menu yang dapat 'dijual' kepada korporasi atau negara maju yang membutuhkan tempat sampah baru.

Kepastian yang coba dibangun lewat kajian statistik ini juga akan membungkam organisasi lingkungan yang mengkritisi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pisau bermata dua bernama kajian daya dukung dan daya tampung ini akan digunakan untuk tujuan yang mana, tentu saja akan tergantung pada kebijkan negara dengan mengacu pada paradigma pembangunannya.

Pesismisme muncul mengingat paradigma pembangunan Indonesia saat ini masih menempatkan lingkungan hidup berada pada posisi minor. Kalaupun ada kebijakan perlindungan hutan, konservasi laut, sebenarnya lebih di dorong oleh upaya untuk membangun citra dalam rangka menggalang sumber pendapatan baru dari dana luar negeri baik berupa hutang, hibah ataupun carbon offsetting.

Secercah Harapan Menggantung
Selama ini, di Indonesia tidak ada perlindungan bagi para pembela HAM. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus pembunuhan, penangkapan dan kriminalisasi, teror dan intimidasi para aktivis di lapangan yang sedang menjalankan kerja sosialnya.

Namun di tengah berbagai kelemahannya, UU PPLH memulai sebuah babak baru perlindungan bagi pembela HAM khususnya aktivis lingkungan. Jaminan perlindungan untuk tidak dikriminalisasi bagi aktivis lingkungan yang sedang mendorong pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, memang sepatutnya diapresiasi.

Semoga saja perlidungan ini bukan sebagai bentuk apologia negara semata. Mengingat lewat UU PPLH, pembungkaman kerja aktivis lingkungan telah berubah dari ancaman kekerasan fisik menuju ancaman 'kekerasan ilmiah' lewat kajian daya dukung dan daya tampung.

Artinya, aktivis lingkungan sedang ditantang untuk mulai perdebatan ke ranah ilmiah lengkap dengan kajian tandingan. Hal ini juga upaya untuk mengembalikan penyelesaian permasalahan lingkungan hidup ke tangan segelintir ilmuwan positivist didikan penguasa dan pengusaha. Dengan demikian, siapa yang paling diuntungkan oleh situasi ini?

Aktivis Lingkungan

telah dipublikasikan oleh Bali Post, 10 Oktober 2009

Perajin Kecil Yang Terlupakan dan Mitos Kesejahteraan Pariwisata

2009-09-17T06:59:00.000-07:00

oleh:

AGUNG WARDANA

Membaca berita Bali Post, 7 September 2009 yang berjudul ''Perajin Menjerit, Harga Kayu Albesia Melonjak'', kita merasa makin miris. Lengkap sudah penderitaan perajin kecil Bali yang selama ini juga telah dilupakan oleh kebijakan pemerintah. Seringkali kemiskinan para perajin kecil dianggap sebagai kesalahan perajin tersebut karena tidak mampu menaikkan kualitas produknya dan tidak mampu mengakses pasar. Namun jika dilihat lebih dalam, justru itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk membantu perajin kecil dan memberikan perlindungan terhadapnya.

Intervensi pemerintah dalam hal ini tetap dibutuhkan, dengan tidak menyerahkan sepenuhnya proses produksi, distribusi dan konsumsi kerajinan Bali kepada mekanisme pasar. Jika dibiarkan melalui mekanisme pasar, tentu saja akan lebih banyak menguntungkan produsen besar dan suplier saja. Saatnya pemerintah untuk turun tangan dan mendorong sebuah model perdagangan yang adil bagi para perajin kecil Bali.

Perdagangan yang adil yang dimaksud harus mengandung prinsip-prinsip berikut: menyikapi kemiskinan; keterbukaan dan bertanggung jawab; meningkatkan keterampilan; mensosialisasikan perdagangan berkeadilan; adil dalam pembayaran; menghormati kesetaraan gender; memiliki bengkel kerja yang aman, nyaman dan sehat; tidak mengeksploitasi tenaga kerja anak; menghormati keseimbangan ekologis; hubungan jangka panjang. Dengan demikian perajin kecil tidak selalu menjadi korban eksploitasi dari pemilik artshop dan terpinggirkan di tengah gemerlapnya industri pariwisata Bali. Misalnya, pihak artshop belum punya uang untuk membayar kerajinannya yang telah laku dijual, sehingga si perajin harus pulang dengan tangan hampa.

Perajin tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menekan pemilik artshop guna membayarkan hasil penjualan produknya. Perajin tidak berdaya untuk menolak pesanan (order) dari pemilik artshop meski tanpa mendapatkan uang muka sepeser pun. Alih-alih untuk tahu berapa nilai lebih yang diperoleh pemilik artshop dari hasil kerja keras para perajin kecil.

Perajin, selama ini terlupakan, seharusnya pula diakui merupakan salah satu corak produksi dari masyarakat bawah di Bali selain petani dan nelayan yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Mitos Kesejahteraan
Bali sebuah provinsi yang terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil yang berluas hanya 5.636 km persegi atau satu perdua puluh empat kali dari Pulau Jawa. Sebelum meledak menjadi daerah tujuan pariwisata ternama di Indonesia, Bali merupakan daerah yang dibangun di atas sendi-sendi budaya agraris.

Dengan pola pertanian tradisional yang bersandar pada sistem subak (pola gotong royong/mutual aid) membuat para petani Bali memiliki waktu senggang yang biasa diisi dengan kerja budaya (berkreativitas) atau pun mencari pendapatan tambahan. Kemudian, lahirlah artefak-artefak budaya dari interaksi masyarakat dengan spiritualitas, kekerabatan sosial, dan alamnya.

Di masa Kolonial Belanda, eksotisme ini dilihat sebagai sebuah keunikan yang harus dilestarikan sekaligus secara politis juga dapat digunakan untuk melakukan filterisasi terhadap gerakan nasionalisme. Karena dianggap memiliki nilai jual, mulailah Bali dipromosikan oleh perusahaan jasa pelayaran sebagai kawasan eksotis berlabel ''Pulau Surga'' yang menjadi babak awal industri pariwisata di Bali.

Kebijakan untuk mendorong industri pariwisata di Bali ini dilanjutkan oleh rezim Orde Baru setelah naik ke tampuk kekuasaan dengan melakukan pembantaian massal di Bali 1965-1966. Berbeda dengan Soekarno yang anti-imperialis, Soeharto justru melihat Bali sebagai tempat perputaran dana asing lewat aktivitas wisata sehingga kepariwisataan Bali pun menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Meledaknya industri pariwisata di bawah rezim Orde Baru ini membuat perubahan pola dan relasi sosial di Bali. Budaya agraris mulai tergusur seiring dengan alih fungsi dan pemusatan kepemilikan lahan di tangan spekulan tanah dan investor pariwisata. Ekspansi industri pariwisata yang rakus lahan dan sumber daya alam ini pun harus dibayar mahal dengan peminggiran hak-hak masyarakat dan perusakan lingkungan hidup.

Pengembangan pariwisata massal berimplikasi pada ketergantungan masyarakat, yang telah kehilangan lahannya, untuk menghamba pada industri pariwisata. Keterampilan membuat kerajinan tangan yang diperoleh secara turun-temurun akhirnya menjadi satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup.

Pemerintah mencoba membangun asumsi bahwa pembangunan pariwisata massal dapat membantu kehidupan ekonomi masyarakat, terutama perajin. Namun dalam kenyataannya ekspansi pariwisata tidak berdampak signifikan memperbaiki kehidupan perajin, yang justru diuntungkan lebih besar adalah para suplier. Hal ini karena perajin tidak secara langsung masuk pada pasar kerajinan melainkan harus melalui suplier dalam bentuk artshop-artshop.

Seringkali produk telah laku dijual, oleh pemilik artshop pembayaran atas produk perajin ditunda-tunda dan bahkan tidak dibayarkan sama sekali. Perajin pun tidak memiliki cukup kuasa untuk meminta dan juga tidak punya pilihan untuk membawa produknya ke artshop yang lain.

Dalam penentuan harga jual pun perajin tidak pernah dilibatkan oleh pemilik artshop. Hal ini membuktikan bahwa asumsi yang coba dibangun oleh pemerintah tidak sepenuhnya benar. Perajin tetap saja menjadi kelompok masyarakat yang dipinggirkan oleh gemerlap industri pariwisata Bali.

Penulis, aktivis keadilan lingkungan tinggal di Tabanan
http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=7&id=2574

QUO VADIS:

2009-08-03T02:18:00.000-07:00

Bali for People or Tourist Colony?

By:

Agung Wardana

Provincial Government of Bali is drafting the new Provincial Regulation on Spatial Plan to shift Provincial Regulation Number 3/ 2005 on Provincial Spatial Plan of Bali and to adjust with national policy. This draft will become the first duty for the elected Provincial Parliament Members and will be showing how they set-up Bali in the next 20 years.

Substantially, paradigm that used in this draft is business as usual paradigm. We can see that the growth of the tourism sector still be the dominant perspective and to expand it to the new areas. Area and infrastructure development and spatial management is being dictated by the tourism interests.

If we are consistent that 20 years as the time frame, we should start from now to analyze what threaten Bali in the future, not only in local level but also in global level. If we talk about tourism as a mass activity and uncontrolled capital investment in next 20 years, tourism will be the biggest threat for Bali.

Political Economy of Tourism

The politic of spatial management in Bali is driven by the political-economy of tourism, so that human security, environmental justice and nature preservation are the least issues. Even academics and experts told us that if tourism getting wider and growing it means positive impact to the human security and the environment. This assumption is to constructed a myth of tourism and that is a misconception in several ways.

Firstly, the principle of the political-economy of tourism is “less capital for more profit”, in the other word, it means social and ecological cost still as the external cost, out of the production cost that to be pressed as cheap as possible. Charge for sleep a night in five-star hotel in Nusa Dua, for instance, is not include the cost to using water in bath up, swimming pool, golf course that created water conflicts, displacements in the place where the water come from, which is an expensive social and ecological cost in water supply for tourism industries.

Secondly, political-economy of tourism is using double standard. Political economy of tourism influenced by neo-liberalism doctrine that need the absence of state (government) intervention on economic and investment, and privatization all human needs. But in other hand, it needs the role of the state to be in the front line on tourism promotion and self-finance from public fund to do the promotion. If government shift those amount of public fund to do ecological restoration and strengthening people basic needs it will be more meaningful for our security.

Thirdly, mass tourism has been exist in Bali for dozen years but there is no guarantee on human security and environmental justice to be fulfilled. Unfortunately, the problems become more complex. Conflicts for livelihood and land tenure that occupied by state as the gift for the empire of the capital for built tourism infrastructures, culture com-modifications, environmental injustices, innocent child be the victims of sex abused, and spread of HIV/ AIDS to the small island, Nusa Lembongan. We need to take into account how much money we need to spent to solve these problems compare to how much we get from tourism. So we can say we are win or lost in this tourism game.

Marginalized Local People

Global threat is not less than local one. Global warming and climate change threats small islands, included Bali. It is no doubt that tourism in Bali has a big contribution to release green house gases emission to the atmosphere that created global warming and climate change. Although that is big environmental issue in global level, but there is no sense of crises from government to tackle that issue. Again and again, business as usual plan.

There is no perspective on climate change mitigation to reduce the activity that release green house gas emission. In transportation network plan we can see that the main focus is about roads, to maintain the old road and to build the new one, with traffic jam as the basic argumentation that we need more roads. Everybody knows that traffic jam is driven by no such a proper public transportation system, so citizen wants to get their private car just like what television offers to us.

We can imagine how Bali looks like in the next 20 years. More traffic jam, pollution, full of commercial site will be the common view and, of course, urban area is not for poor people but for the riches and their cars. Because our politics on spatial management is not to solve the roots of the problems and has no dream of humanistic urban area. Although we know that the biggest income for Bali is come from car and other vehicle taxation, but we need a new vision not only just an income.

If the prediction that told us in 2030 sea level will raise six meters become real, it means that will be biggest erosion in Bali's coastal area. It is difficult to imagine how the condition of fishermen in Bali's coastal who will lose their livelihood and have no chance to move to the saver place. Of course, they have no money to buy a land in Bedugul to continue their life, because Bedugul is a saver place to develop the new tourism site and that is why it will have a high economic value.

Balinese farmers have the same future. Now days the farmers have no protection on controlling their livelihood. No policy to make some site as a permanent rice field in Bali shows the government character that see agriculture and food issues is lower priority than tourism development. The politics to build new roads, new airport, real-estate speculations, infrastructures for tourism expansion will effect agriculture. Unpredictable weather for cropping, water stress, high land taxation, land conversion to expand tourism infrastructure will be the threats to farmers and will drive us far away from food sovereignty.

The question is, is that the spatial plan created to give no space for the poor, fishermen or farmers to live in this land? That is why they have to displace from their livelihood because Bali is setting up become a colony for tourists and riches. So, spatial plan is not only talk about how much space to be allocated in technical manner. But also a political act that shows how the dominant paradigm of the ruling elite in order to give more space to the economic profit accumulation.

Environmental Justice Activist
Bali Chapter of WALHI/ Friends of the Earth

Kepentingan Modal Di Balik Nasionalisme Kita

2009-06-14T21:26:00.000-07:00

oleh:

Agung Wardana

Masuknya kapal perang Malaysia ke perairan Indonesia di Blok Ambalat membuat hubungan kedua negara menjadi tegang. Sentimen nasionalisme pun dihembuskan oleh elit nasional untuk menarik simpati rakyat di tengah hiruk pikuk kampanye menjelang Pemilu Presiden. Sentimen ini memancing bangkitnya rasa nasionalisme masyarakat untuk mengambil peran membela NKRI. Buktinya, dengan mudah kita temukan berbagai organisasi massa siap dikirim ke Ambalat untuk berperang melawan Malaysia.

Pertarungan atas nama nasionalisme ini juga terjadi di dunia maya (internet), antar kedua kelas menengah dengan jalan mencela dan menjelek-jelekkan satu sama lainnya. Misalkan yang berasal dari Indonesia menjuluki Malaysia sebagai “Malingsial” karena dianggap telah mengklaim artefak budaya Indonesia. Sedangkan yang berasal dari Malaysia menyebut Indonesia dengan “Indon” yang merupakan julukan berkonotasi negatif yang biasa diucapkan untuk mencaci maki TKI di Malaysia.

Apakah benar sentimen Anti Malaysia merupakan bentuk pengejawantahan dari rasa nasionalime kita? Atau sebenarnya ada sebuah kepentingan bekerja di luar kesadaran yang memposisikan kita layaknya sebuah pion catur?

Melihat Malaysia Dari Dalam

Malaysia memiliki luas daratan 329.847 km persegi dengan penduduk sekitar 27,730,000 orang yang dibagi menjadi dua golongan yakni Bumi Putera dan Non-Bumi Putra. Golongan Bumi Putera yang berjumlah 65% penduduk Malaysia masih dibagi lagi menjadi 2 kelompok yakni Bumi Putera Melayu dan Bumi Putera Non-Melayu. Bumi Putera Non-Melayu merupakan bangsa asli seperti etnik Iban dan Kadasar yang menempati Sabah, Serawak (Borneo) dan Orang Asli yang menempati Peninsular Malaysia.

Golongan Non Bumi Putera terdiri dari China 26%, India 8% dan etnik lainnya sebesar 1%. Golongan Non Bumi Putera ini sebagain besar sebagai penggerak urat nadi ekonomi Malaysia di sektor barang, jasa (profesional) dan bahkan tenaga kasar. Sedangkan golongan Bumi Putera Melayu memegang kendali pemerintahan daik dari level lokal hingga kerajaan.

Di Malaysia, kelas menengah yang mengalami kemandekan ekspresi budaya dan politik, kemudian mencoba membangkitkan sebuah nasionalisme baru tanpa batas ras dan etnik. Karena selama ini kebijakan politik dibuat oleh penguasa dari ras Melayu menyebabkan terkekangnya ekspresi budaya dan politik dari ras yang lain seperti China, India dan bahkan Bhumi Putera Non-Melayu seperti Orang Asli.

Seorang teman mengatakan bahwa kelas menengah yang berupaya 'melawan' Indonesia harus dilihat sebagai sebuah pelampiasan mereka sebagai korban diskriminasi namun tidak mampu melawan sistem politik Melayu yang dibangun. Atau dengan sederhana dapat dianalogikan seperti seorang manajer perusahaan yang tidak mampu melawan perlukuan sewenang-wenang dari sang direktur, kemudian melampiaskan kemarahannya kepada bawahannya yang lebih lemah.

Pertanyaannya, mengapa mereka memilih melampiaskannya kepada Indonesia? Jelaslah karena Indonesia dipandang lebih lemah sebagaimana direpsentasikan oleh tenaga kerja asing di Malaysia yang sebagian besar merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selain itu ras Melayu yang mendominasi Malaysia merupakan ras yang berasal dari Indonesia, maka Indonesia dilihat sebagai pusat masalah penyebab rasisme di negerinya.

Kemudian, mengapa TKI juga mendapat perlakuan tidak adil dari Pemerintah Malaysia padahal TKI memiliki asal yang sama dengan bangsa Melayu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisa ras tidaklah cukup memadai melainkan harus menggunakan analisa kelas. Bahwa TKI atau buruh migran dari Burma atau dari negara mana pun adalah merupakan pekerja kasar (kelas bawah) yang cenderung mendapatkan perlakuan berbeda dari kelas berkuasa.

Di kelas bawah sendiri sungguh tidak berbeda dengan apa yang sedang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Penggusuran kaum miskin kota untuk mengembangan kawasan perkotaan yang metropolis-kapitalistik, pengambilalihan tanah-tanah ulayat Orang Asli untuk kepentingan Taman Nasional dan Kebun Raya demi menunjang industri pariwisata Malaysia. Ekspansi perkebunan kelapa sawit, pembangunan dam skala besar menyisakan penderitaan rakyat Malaysia akibat dari penindasan penguasa politik dan modal.

Sentimen nasionalisme yang coba dihembuskan di kedua negara merupakan manuver elit untuk mengalihkan perhatian rakyatnya kepada sebuah ancaman dari luar. Sehingga isu kegagalan negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia di dalam negerinya tergantikan dengan pemberian legitimasi bagi negara untuk mempertahankan kedaulatannya.

Jadi siapa sebenarnya yang paling diuntungkan oleh situasi ini?

Siapa Mendapat Apa?

Blok Ambalat yang diperebutkan tersebut terletak di Kepulauan Borneo (Kalimantan) dan memiliki kandungan minyak yang sangat besar dan ingin dikuasai oleh banyak perusahaan minyak dunia. Karena letaknya di perbatasan jadi agak menyulitkan untuk menentukan siapa sebenarnya yang memilik kawasan tersebut. Indonesia sendiri telah menandatangani kontrak dengan Emi Ambalat Ltd (Italia) dan Unocal Indonesia Ventures Ltd (AS) sedangkan disisi lain Malaysia juga telah berkontrak dengan Shell (Belanda) dan Petronas untuk ladang minyak yang sama.

Apakah jika Indonesia menang dalam perang memperebutkan Ambalat akan berkorelasi positif terhadap kemakmuran rakyat? Atau justru akan memperoleh keuntungan paling besar adalah perusahaan yang diberikan konsesi oleh negara untuk melakukan eksploitasi kandungan minyak di dalamnya. Seperti sebagian besar kontrak-kontak minyak dan gas bumi di Indonesia lebih menguntungkan perusahaan multinasional dari pada negara. Sedangkan rakyat tetap harus membeli bahan bakar minyak sesuai dengan harga pasar dunia.

Untuk isu klaim artefak budaya yang dipatenkan, maka kita harus melihatnya lebih luas tidak sekedar dua bangsa saja. Hak kekayaan intelektual di-globalisasi kan oleh World Trade Organization (WTO) untuk memuluskan agenda pengerukan keuntungan di negara selatan. Sebuah artefak budaya merupakan hak kolektif yang bisa dinikmati oleh semua orang, namun lewat kebijakan hak kekayaan intelektual berkaitan dengan perdagangan maka memungkinkan lahirnya monopoli atas suatu artefak dan bahkan komodifikasi kehidupan.

Ketika sebuah artefak Indonesia di klaim oleh Malaysia, kembali terjadi ketegangan antar kedua negara. Tetapi mengapa ketika Jepang mematenkan kunyit, justru tidak pernah menimbulkan ketegangan yang serupa? Apakah kunyit kurang berarti jika dibandingkan dengan artefak budaya? Atau sebenarnya ada kepentingan modal yang bekerja di balik nafsu kita untuk menggayang negeri tetangga?

Penulis, Aktivis Lingkungan

Moratorium Pembangunan

2009-05-12T20:14:00.000-07:00

Menuju Ruang Hidup Yang Lebih Adil dan Humanis

oleh

Agung Wardana

Mengendarai sepeda di kota Denpasar merupakan aktivitas yang tidak sejalan dengan slogan bersepeda baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana tidak? Ketika bersepeda di Kota Denpasar, kita berpacu ditengah hitam pekatnya polusi yang keluar dari knalpot kendaraan yang berjajar ditengah kemacetan dan terik matahari. Kita terancam oleh penyakit infeksi saluran pernafasan dan kecemasan akibat terkaget-kaget oleh bunyi klakson mobil dibelakang kita yang tidak sabar untuk mendahului. Sungguh hukum rimba berlaku di jalan-jalan kota kita hari ini, dimana pengendara kendaraan pribadi selalu menang menghadapi pengendara sepeda dan pejalan kaki.

Para difable (orang dengan kebutuhan berbeda) yang oleh penguasa sering disebut penyandang cacat juga semakin terpinggirkan oleh sistem kota ini. Tuna netra dan orang yang menggunakan kursi roda harus menghabiskan hari-harinya dirumah karena jalanan bukanlah ruang yang ramah bagi mereka. Gedung-gedung publik, pemerintahan dan swasta pun tidak diciptakan untuk memberikan akses yang bagi mereka. Sebuah bentuk tindakan yang menegasikan keberadaan warga yang juga memiliki hak atas ruang-ruang kehidupan.

Kaum miskin kota dianggap penyebab kumuhnya wajah kota, dan atas nama estetika mereka pun diusir dari ruang-ruang kota yang semakin komersil. Persaingan untuk memperebutkan ruang hidup yang masih tersisa, karena sebagian besar telah nyaman berada ditangan segelintir elit, membuat ancaman stress pun meningkat. Rendahnya pelayanan kebutuhan dasar bagi kaum miskin kota ini menghadapkan mereka pada ancaman sakit ditengah semakin melangitnya biaya perawatan kesehatan.

Paradigma “Business as usual”
Saat ini Bali tengah hangat membahas rencana penyusunan aturan daerah tentang penataan ruang hidup kita hingga 20 tahun kedepan. Interval waktu yang cukup panjang untuk dilalui oleh sebuah aturan daerah yang sangat strategis, karena akan menentukan akan dibawa kemana Bali kedepan. Oleh karena itu, Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) Provinsi Bali tidaklah boleh dibuat secara tergesa-gesa apalagi kejar tayang dan mumpung berkuasa.

Jika dilihat secara paradigmatik, tim penyusun Ranperda Tata Ruang masih menggunakan paradigma business as usual tanpa mempertimbangkan ancaman Bali kedepan. Entah karena kesengajaan atau karena ketidaktahuannya pada acaman tersebut, seperti perubahan iklim misalnya. Paradigma ini dapat dilihat dari ketiadaan langkah mitigasi perubahan iklim, pengurangan aktivitas yang dapat melepaskan emisi gas rumah kaca, salah satunya pada sektor transportasi dan penataan kawasan urban.

Kita ketahui bersama bahwa ketiadaan sistem transportasi publik yang layak telah membuat jalan-jalan kita penuh sesak dengan kendaraan pribadi yang menjadi penyebab kemacetan. WALHI Bali mencatat bahwa setiap 3 orang di Bali memiliki 1 kendaraan bermotor. Terus, apa solusi yang ditawarkan pemerintah atas permasalahan ini? Seperti biasa, pemerintah menjawabnya dengan pembuatan jalan baru, dari under-pass, by-pass hingga toll dengan merubah kawasan produktif atas nama pengembangan kawasan.

Seorang spekulan real-estate di sebuah media internasional menyatakan bahwa pengembangan sebuah kawasan, berdampak pada naiknya nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah, merupakan hal yang positif bagi masyarakat lokal. Karena petani bisa menjual tanahnya dengan harga yang lebih mahal dan kemudian membeli tanah yang lebih murah ditempat lain. Jelas ungkapan tersebut pandangan yang mereduksi kompleksitas dunia pertanian di Bali. Cara pandang yang lumrah bagi penguasa dan pengusaha dalam memberikan justifikasi atas eksodus orang-orang yang kalah untuk semakin menuju ke pinggiran.

Wajah kota yang beringas dan meminggirkan rakyat seperti diatas akan tetap kita temukan jika Ranperda RTRW Provinsi Bali yang saat ini dalam proses pembahasan bisa lolos menjadi perda. Karena dalam Ranperda RTRW juga sama sekali tidak berbicara tentang keadilan dalam pemanfaatan ruang hidup, dan bahkan lebih celaka lagi, kita tidak diberikan sebuah gambaran tentang wajah Bali seperti apa yang dicita-citakan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang.

Moratorium Pembangunan
Ranperda RTRW Bali yang dibahas saat ini tidaklah berangkat dari sebuah kajian holistik-integral tentang daya dukung dan daya tampung Bali dan disertai analisa tentang kekuatan, kelemahan, kesempatan dan acaman Bali. Dengan demikian, maka aturan tata ruang yang akan kita miliki nantinya hanyalah bersifat parsial dan tidak menjawab kebutuhan Bali kedepan.

Jika memang penyusunan Ranperda RTRW ini untuk mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan humanis di pertiwi Bali ini, bukan sekedar proyek penyesuaian dari UU 26/2007, maka pemerintah harus mengambil langkah yang lebih maju yakni dengan melakukan moratorium (jeda) pembangunan. Jeda dengan jalan menghentikan sejenak pembangunan fisik tertentu, dimaksudkan untuk mengambil jarak dari sumber masalah utama di Bali, yakni investasi dan ekspansi pariwisata massal dan mencarikan jalan kelaur yang bersifat jangka panjang dan menyeluruh.

Saat moratorium dilakukan, aktivitas dan kebijakan akan diarahkan untuk melakukan pengkajian dan evaluasi atas permasalahan Bali selama ini yang kemudian menjadi dasar bagi penyusunan arah pembangunan kedepan. Bagi masyarakat sipil, saat jeda merupakan waktu yang tepat untuk membangun critical mass (masyarakat yang kritis) untuk bisa berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan Bali yang berdaulat, adil, lestasi dan imbang.

Keputusannya tentu ada ditangan Gubernur sebagai pemegang kekuasaan Bali yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Momen saat ini akan menjawab pertanyaan kita semua apakah Gubernur berani mengambil langkah maju dalam menyelamatkan Bali atau bersikap lunak terhadap peminggiran ruang hidup masyarakat lokal akibat desakan investasi. Dan 20 tahun kemudian, hanya anak cucu kita yang tahu, apakah Mangku Pastika akan dikenal sebagai seorang pahlawan atau seorang yang tidak mau menyelamatkan Bali disaat masih ada waktu untuk berbuat?

Penulis, Aktivis Lingkungan
Tinggal di Tabanan

(telah dipublikasikan oleh Metro Bali, 11 Mei 2009)

Sampah Pesta Demokrasi Sampah

2009-04-14T03:28:00.000-07:00

oleh:

Agung Wardana

Kontestasi politik yang semakin terbuka hari ini membuat banyak kalangan elit mengadu peruntungannya dengan jalan mencalonkan diri menjadi calon legislatif (caleg). Sepintas hal tersebut merupakan hak politik setiap warga negara untuk dipilih dan memilih, namun secara mendalam terdapat hal penting yang perlu dicermati bersama dari sudut pandang ekologi politik.

Elit yang beradu menuju parlemen mengeluarkan dana yang sedikit untuk menggalang suara pemilih sebagai ongkos politiknya. Banyak juga para caleg melepaskan aset yang dimiliki, misalkan dengan jalan menjual tanah, untuk membiayai hasrat kekuasaannya. Fenomena pelepasan tanah menjelang Pemilu tahun ini bukanlah suatu yang sulit untuk ditemukan karena sifatnya sedemikian masif hingga diplosok-plosok desa sekalipun.

Namun, ditengan lesunya laju ekonomi saat ini, tentu saja pihak yang mampu membeli tanah adalah orang yang memiliki modal kuat. Sehingga tanah yang dijual akan berpindah tangan pada segelintir orang saja. Terkonsentrasinya kepemilikan tanah pada segelintir elit pemodal akan menutup peluang pembelian atau penguasaan kembali tanah yang telah dikuasai.

Pemodal tidak akan melepaskan aset yang telah ada digenggamannya dengan mudah, melainkan justru akan berusaha keras mengeksploitasi sedemikian rupa untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan demikian fungsi tanah yang bernilai sosial-religius akan bergeser menjadi tanah hanya sebagai komoditas, dan masyarakat lokal yang tidak mampu akan terus dipinggirkan.

Hal tersebut belum termasuk hal yang terjadi dibelakang panggung, yakni politik sebagai infrastruktur modal untuk meluaskan ekspansinya. Tidak mengherankan bila para pemodal membiayai para jago nya untuk berlaga memperebutkan kursi parlemen, ketika menang, berbagai konsesi dan kebijakan siap dibuat untuk memuluskan jalan pengerukan keuntungan bagi sang majikan.

Budaya Politik Instan

Keinginan berkuasa tanpa perlu berkeringat membangun investasi politik ditengah masyarakat, membuat para caleg mencari jalan instan. Konsumsi barang yang serba instan sebagaimana dianjurakan oleh iklan menjadi pilihan untuk mempopulerkan diri. Banner, baliho dan berbagai alat kampanye pun dipasang disetiap ruang terbuka tanpa etika dan estetika.Semakin kaya sang caleg semakin banyak konsumsinya terhadap alat kampanye instan dan dengan demikian keluaran sampahnya pun semakin besar.

Di Bali saja terdapat 5065 orang caleg yang bertarung untuk DPR RI, DPRD tingkat I maupun DPRD tingkat II. Jika diasumsikan setiap orang caleg membuat setidaknya 10 buah banner dengan lebar masing-masing 3 meter persegi saja maka terkumpul sampah banner sebanyak 151.950 meter persegi. Dengan jumlah sebesar itu, maka dapat menutupi seluruh Pulau Serangan sebelum reklamasi yang hanya berluas 111.900 meter persegi jika sampah tersebut dibentangkan.

Pertanyaannya, akan dibawa kemana sampah-sampah tersebut? Bila mengacu pada budaya politik yang serba instan, maka tidak mustahil jawaban terhadap permasalahan tersebut juga akan instan. Misalkan dengan jalan dibakar, padahal hal ini jelas-jelas akan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pernahkah para caleg berpikir bahwa merekalah produsen sampah tersebut, sehingga mereka pulalah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya?

Jangan sampai sampah yang menjadi permasalahan produsen, setelah berakhirnya pemilu justru menjadi permasalahan seluruh masyarakat. Dan para caleg yang telah dapat melampiaskan libido kekuasaaannya sibuk dengan urusan balik modal dan pemenuhan konsesi bagi para sponsor. Kemudian kumpulan caleg yang kalah bergeser kepinggiran bersama masyarakat lokal yang kehilangan aksesnya terhadap ruang hidup, menghibur diri dengan menganggap sampah tersebut adalah konsekuensi demokrasi yang harus ditanggung bersama.

Menyitir kata ungkapan para ahli bahwa demokrasi itu mahal memang ada benarnya karena demokrasi disini telah menyedot sumber daya sedemikian besar sehingga menimbulkan sampah sebagai hasil dari konsumsi yang juga tidak kalah besar. Tidak salah jika kemudian muncul ungkapan bahwa demokrasi kita adalah 'demokrasi' sampah.

Direktur Eksekutif WALHI Bali

(Friends of the Earth Indonesia)

Tinggal di Tabanan

World Silent Day

2008-12-24T23:22:00.000-08:00

Perjalanan Panjang Mengembalikan Empati
Atas Bumi dan Kemanusiaan

oleh

Agung Wardana

Perjalanan menuju COP 14 Poznan, Polandia dan balik kembali ke kampung halaman memberikan makna bagi penulis, khususnya dalam kampanye World Silent Day. Persinggahan diantara hiruk pikuk lalu lintas manusia yang tiada henti di bandara-bandara besar dunia seperti London, Hongkong maupun Singapore adalah ruang kontemplasi diri.

Sambil duduk dan mengamati ribuan orang berlalu lalang, ada melihat papan pengumuman, hingga menyibukkan diri dengan temans sejati manusia modern, barang elektronik. Bak robot, mereka sibuk dengan program yang dipasang dikepala oleh sang programer masing-masing. Jangankan menawarkan pertolongan bagi orang lain yang sedang kebingungan atau pun butuh pertolongan, tegur sapa dan senyum hangat pun sirna ditempat itu.

Nampak, seorang bapak perlente melemparkan koin pada kotak sumbangan yang terpasang dengan poster anak Afrika kelaparan. Dan disaat suara koin bergemerincing, arah pandangan orang sekitar pun menuju dan menatap kagum akan kedarmawanan sang bapak.

Inikah dunia modern dimana lalu lintas manusia tanpa batas dan empati menjadi tontonan untuk menunjukkan bahwa kelas kita lebih tinggi? Masih dalam dialog imajiner, penulis bertanya pada diri sendiri mampukah World Silent Day menghentikan hiruk pikuk tersebut dan sementara itu relasi kemanusiaan akan dapat dirajut kembali.

Meraih Perhatian Yang Terpecah
Kampanye perjuangan menuju World Silent Day bukanlah perjalanan yang mudah dan singkat. Berbagai bentuk pahit getirnya yang dirasakan akan menjadi pelajaran dimasa mendatang. Mungkin itu kalimat yang dapat diungkap ketika melihat alat kampanye kita berakhir di tong sampah atau juga disia-siakan orang. Kalimat tersebut sebagai bentuk penghiburan sekaligus motivasi diri untuk tetap berjalan.

Berbagai langkah penulis lakukan untuk menarik perhatian peserta konferensi COP 14 UNFCCC di Poznan, Polandia. Tantangannya juga semakin berat karena kali ini World Silent Day tidak mendapat dukungan resmi dari penyelenggara serta juru kampanye yang hanya dua orang saja. Mulai dari memasang sticker di setiap pilar strategis, dialog langsung hingga mengganti wall paper komputer dengan banner WSD.

Sticker harus dipasang pada pilar yang sama karena keesokannya selalu saja dilepas petugas karena dianggap melanggar aturan di UN Compound. Begitu juga dengan nasib brosur yang diletakkan di stand tak bertuan juga menghilang entah kemana. Dalam dialog langsung orang terkadang juga terlihat tidak begitu menghiraukan dan bergegas meninggalkan dengan terburu-buru. Penolakan demi penolakan telah terbiasa dirasakan.

Penulis pun teringat bagaimana perjuangan panjang menuju Hari Bumi yang dirayakan setiap 22 April. Dibutuhkan waktu paling tidak lima tahun dan jutaan orang turun kejalan secara serentak pada hari itu untuk menyuarakan keprihatinan terhadap bumi. Namun tentu saja World Silent Day berbeda dengan Hari Bumi ataupun Hari Lingkungan Hidup yang cukup dirayakan dengan mengucapkan selamat saja.

World Silent Day memerlukan kesadaran bersama sehingga dapat bermanfaat lebih besar. Memang tidak semua orang berani melepaskan keistimawaan dan kenyamanan dunia materi dalam empat jam sekalipun. Apalagi hari ini manfaat hanya dihitung dalam deret angka mata uang pada setiap putaran jarum jam dengan ungkapan “Time is Money.”

Tentu saja, penulis percaya bahwa diantara milliaran umat manusia di seluruh dunia masih ada yang peduli dengan keberlangsungan hidup di bumi. Dan itu adalah awal dari sebuah langkah bersama untuk mengembalikan empati atas bumi dan kemanusiaan yang selama ini tidak tersemaikan. Jika Bali, sebuah negeri dunai ketiga, saja bisa melakukannya mengapa negeri yang katanya lebih beradab tidak bisa?

Penulis, Aktivis Lingkungan

Poznan Menjadi Medan Kurusetra Perubahan Iklim

2008-12-11T10:50:00.000-08:00

oleh:

Agung Wardana

Ditengah dinginnya suhu Poznan, Polandia yang hanya 2 derajat celcius, nampaknya mulai muncul percikan kehangatan menuju COP 14 UNFCCC (KTT Perubahan Iklim ke 14). Mulai dari reklame komersil yang mencantumkan kata 'climate' (iklim), seperti sebuah universitas mengiklankan diri pada sebuah billboard dengan kata-kata “Good Climate to Study Economy” (Iklim yang baik untuk belajar ekonomi), hingga sloga resmi pemerintah yang berbunyi “Let's Make Climate for Change” (Mari Buat Iklim untuk Perubahan).

Dalam dua minggu kedepan, kota tertua di Polandia ini akan menjadi medan pertarungan perubahan iklim setelah Bali, Desember tahun lalu. Masih seperti sebelumnya, COP 14 ini juga akan memfokuskan diri untuk menindaklajuti hasil pertemuan Bali yang biasa disebut Bali Action Plan dengan 4 building block nya, yakni Mitigasi dan Adaptasi, Teknologi Transfer, Finansial. Selain hal tersebut, ada satu isu krusial yang banyak menjadi sorotan, yakni tentang Reduction Emission on Deforestation and Degradation in Developing Countries (REDD).

Berdasarkan pada hasil penelitian Sir Nicholas Stern yang menyatakan bahwa deforestation telah berkontribusi sebanyak 20% pelepasan emisi global. Dengan asumsi tersebut, maka disusunlah sebuah skema yang dapat menurunkan tingkat deforestasi terutama diusulkan oleh negara yang memiliki hutan. Perdebatan mulai muncul tentang metodologi, sumber pendanaan hingga hak penguasaan atas hutan.

Mengenai metodologi, REDD memiliki beberapa premis yang keliru yakni karbon yang keluar akibat pembakaran bahan bakar fosil dapat digantikan dengan karbon dari pepohonan. Bahkan hal mendasar tentang definisi hutan pun masih belum jelas dengan berbagai macam rujukan yang tumpang tindih satu sama lainnya. Misalkan Food and Agriculture Organization (FAO) mendifinisikan hutan juga termasuk perkebunan didalamnya. Hal ini justru akan membuat perusahaan kelapa sawit bersorak riang gembira karena mereka akan memperoleh insentif dari skema ini, walaupun kenyataannya mereka membuka hutan alam untuk perkebunannya.

Beberapa negara mengajukan proposal agar pembiayaan REDD berasal dari carbon market (perdagangan karbon) yang jelas-jelas saat ini telah gagal. Alih-alih dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, perdagangan karbon justru menjadi pemicu terjadinya pengalihan tanggung jawab (offsetting). Sebuah negara atau perusahaan di negara Annex 1 tidak perlu menurunkan emisinya jika ia dapat memperoleh karbon kredit dari skema REDD dengan jalan memberikan uangnya kepada negara berkembang untuk menjaga hutannya. Jika dibandingkan dengan upaya menurunkan emisi domestiknya, negera maju akan lebih memilih skema ini dengan alasan bahwa lebih murah dan simple karena mereka tidak perlu merubah kenyamanannya dalam mencemari atmosfir.

Selain itu penolakan juga mengalir dari kelompok masyarakat adat, karena sangat tergantung dari hutan mereka. Apalagi hingga saat ini belum ada negara yang mengakui hak-hak masyarakat adat kecuali Bolivia. Maka wajar muncul kekhawatiran akan kehilangan penguasaan hutan dan teritori adat mereka, apalagi masyarakat adat tidak mendapatkan tempat yang layak pada Kovensi Perubahan Iklim.

Adakah Perubahan Yang Akan Dibuat?

Perjalan menuju COP 15 di Copenhagen, Denmark sebagai tempat penentu atas semua perdebatan ini nampaknya akan semakin membuat panas atmosfir setiap ruangan. Berbagai solusi pun keluar sebagai jawaban atas krisis iklim ini dan kebanyakan proposal solusi yang saat ini diatas meja adalah solusi yang keliru, dari REDD, nuklir sebagai energi alternatif hingga agrofuel sebagai bahan bakar ramah lingkungan.

Namun yang luput dari negosiasi perubahan iklim ini adalah keterkaitan perubahan iklim dengan isu keadilan, hak asasi manusia dan hutang ekologi negara maju pada negara berkembang yang menjadi prinsip keadilan iklim. Meski telah didorong oleh kelompok masyarakat sipil, nampaknya keadilan iklim tidak menjadi prioritas karena perundingan telah larut menjadi transaksi jual beli karbon. Maka tidak mengherankan jika pada COP 13 UNFCCC di Bali lalu, delegasi non-pemerintah yang paling besar adalah kelompok para calo karbon dan pada COP 14 Poznan ini juga terulang kembali.

Dengan keahlian lobby dan kekuatan posisi tawar mereka, maka semua akan berjalan seperti business as usual. Jika demikian, adakah perubahan yang akan dibuat dalam COP 14 Poznan ini? Mari kita lihat bersama apa yang dilakukan pemerintah kita demi masa depan bumi ini.

Penulis, Aktivis Lingkungan

Observer COP 14 Poznan.

Revisi Perda Tata Ruang: Structural Adjusment Ditingkat Lokal

2008-11-14T20:25:00.000-08:00

Oleh:

Agung Wardana

”Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan semua mahkluk, namun tidak cukup untuk satu kerakusan”
-- Mahatma Gandhi --

Structural Adjustment Program (program penyesuaian struktural) merupakan program yang menjadi syarat Indonesia untuk memperoleh hutang dari IMF dan Bank Dunia. Program penyesuaian struktural ini bertujuan untuk melakukan perombakan sistem yang selama ini dianggap menghambat laju investasi asing ke Indonesia.

Selain pada sektor sumber daya air, kelautan, kehutanan, migas, tata ruang yang juga merupakan salah satu sektor yang bahas untuk dilakukan penyesuaian ini. Tujuannya tidaklah lain, yakni memuluskan agenda-agenda pengambil alihan sumber daya alam ke tangan para investor. Ini lah yang sering disebut oleh Bung Karno sebagai neo-kolonialisme dan imperialisme (nekolim) yang masuk kedalam negeri dengan menggunakan tangan-tangan para komprador nasional.

Keberhasilan komprador ini tidak bisa dipungkiri, karena telah melahirkan penyesuaian struktural di beberapa sektor dengan lahirnya UU Migas, UU Sumber daya Air, UU Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil yang memungkinkan pengkapling aset-aset bangsa ini. Namun pengkaplingan tersebut tidaklah klop jika tidak dilengkapi dengan legitimasi dari penguasaan atas tata ruang. Terkait dengan tata ruang ini, maka dihasilkanlah UU Tata Ruang yang jelas keberpihakannya pada investasi.

Konstalasi Lokal Bali
Di Bali saat ini, Gubernur baru berencana melakukan revisi Perda Tata Ruang Bali dengan dalih melakukan penyesuaian UU Tata Ruang khususnya terkait sanksi pidana. Jika dilihat lebih dalam, nampak ada kejanggalan pada hasrat melakukan revisi ini.

Jika alasannya terkait ketiadaan sanksi pidana bagi pejabat pemberi ijin, maka harus dilihat dulu apakah memasukkan sanksi pidana itu efektif mengingat PPNS sebagaimana diatur oleh Perda Tata Ruang Bali saja tidak pernah menggunakan kewenangannnya.

Kemudian jika kita mengacu pada sanksi pidana dalam UU Tata Ruang sendiri, hal tersebut hanya merupakan macan kertas. Karena dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih mengakui asas subsidaritas sebagai asas pokok, dimana penyelesaiannya akan mendahulukan musyawarah mufakat, administratif dan keperdataan.

Dengan demikian tidak akan pernah ada investor, ataupun Bupati/ Gubernur pemberi ijin yang akan dipidana sebagaimana tercantum dalam undang-undang karena setiap pelanggarannya dapat dimusyawarahkan.

Berdasarkan kejanggalan diatas, maka perlu dipertanyakan apakah Gubernur Bali memang benar-benar sedang ingin menguatkan sanksi pidana dalam Perda Tata Ruang ataukah justru isu sanksi pidana tersebut merupakan isu titipan yang akan menjadi pintu masuk bagi liberalisasi penguasaan ruang di Bali? Karena dalam banyak kesempatan, Gubernur tidak memberikan jaminan untuk tidak mengutak-atik pasal-pasal krusial yang terkait perlindungan ruang hidup dan keberlanjutan Bali.

Apabila pasal krusial tersebut diutak-atik, maka kasus-kasus besar yang saat ini terhenti seperti Geothermal Bedugul, Lapangan Golf Besakih, Loloan Yeh Poh, Villa Pantai Kelating, Villa di TWA Danau Buyan-Tamblingan akan dapat berjalan mulus tanpa rintangan. Karena sebagian besar penolakan masyarakatnya menggunakan argumentasi kesucian dan perlindungan ruang hidup sebagaimana dijamin oleh Perda Tata Ruang. Jika hal tersebut terjadi, justru akan terjadi akumulasi perlawanan dari masyarakat Bali yang saat ini sudah resah.

Dalam konstalasi nasional diatas, telah jelas terlihat tangan komprador yang melakukan penyesuaian struktural untuk mendukung pengerukan keuntungan bagi investor, maka di tingkat Bali kita sedang ”menunggu air laut surut sehingga akan terlihat siapa yang berenang telanjang.”

Penulis, Aktivis Lingkungan
Tinggal di Tabanan

Pemerintah Impotensi, Rakyat Mudah 'Terbeli'

2008-10-01T00:31:00.000-07:00

Oleh:

Agung Wardana

Deretan demi deretan masalah terjadi menghiasi halaman media massa kita setiap harinya. Pendidikan mahal, hingga seorang anak kecil bunuh diri karena tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Lihat saja kejadian pembagian zakat yang menelan korban 21 orang meninggal dunia di Pasuruan, fenomena daging olehan dari sampah merupakan fakta kemiskinan meradang di jamrud katulistiwa yang katanya kaya ini. Hal tersebut menjadi tamparan sekaligus pembuktian bahwa negara (pemerintah) telah gagal dalam memenuhi hak dasar rakyat.

Pragmatisme Rakyat
Suatu ketika penulis masuk ke sebuah desa yang dikenal miskin untuk membangun kesadaran tentang lingkungan hidup. Saat berdiskusi seorang masyarakat bertanya, berapa besar harga proyeknya. Sontak saja penulis kaget dengan pertanyaan seperti itu dan coba menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah ’proyek’ sebagaimana pemahaman umum. Karena dalam pehamanan umum proyek berarti bagi-bagi uang, habis proyek habis perkara.

Pemahaman ini terbentuk dari program-program pemerintah yang dibantu oleh LSM plat merah dimana dananya berasal dari lembaga pemberi hutang internasional. Program-program ini dilaksanakan menggunakan kacamata proyek sehingga diasumsikan bahwa setelah proyek selesai, hubungan masyarakat dengan pelaksana proyek pun dianggap selesai.

Pendekatan ’proyek’ yang melihat semua ruang dapat di nilai dengan uang ini kemudian terpatri sehingga menghancurkan daya tahan masyarakat dan nilai-nilai kemandiriannya. Ketika tidak ada proyek lagi, maka pengembangan masyarakat pun akan mengalami stagnasi. Masuklah masyarakat dalam kondisi yang pragmatis karena konstruksi secara sistematis dalam rangka membentuk suprastruktur ekonomi dominan.

Dewa Penyelamat Bernama Investor
Stagnasi masyarakat dan kemandulan pemerintah menjadi legitimasi bagi datangnya arus investasi modal dengan alasan menggerakkan ekonomi rakyat. Seolah-olah investasi menjadi satu-satu nya harapan bagi perbaikan masa depan generasi.

Kedatangan investor yang difasilitasi dengan berbagai kemudahan oleh pemerintah disambut dengan meriah karena dianggap akan membawa proyek-proyek baru. Ketika berhadapan dengan masyarakat janji-janji usang pun ditebarkan, mulai dari rekrutmen tenaga kerja, pendapatan untuk kas desa, hingga pembenahan tempat suci. Masyarakat yang pragmatis melihat janji-janji usang tersebut seperti hujan yang dinanti-nanti ketika musim kemarau.

Dalam banyak kasus, janji-janji usang ini tidaklah sebaik yang dimimpikan masyarakat. Karena memang investor telah menyiapkan skenario-skenario muslihat keluaran para akademisi dari kampus ternama yang juga telah terbeli. Mulai dari penggeseran tenaga kerja lokal, permainan redaksional dalam MoU, hingga alasan tidak memperoleh keuntungan kemudian menjual asetnya dengan harga yang lebih tinggi.

Memang hal ini bukanlah sepenuhnya kesalahan masyarakat, karena merupakan perpaduan dari berbagai kondisi yang terjadi. Ketidakmampuan pemerintah memberdayakan ekonomi masyarakat secara efektif, pelayanan sosial diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga membuat masyarakat memalingkan harapannya kepada investor. Dalam kondisi ini pemerintah hanya menjadi fasilitator yang melepaskan tanngungjawabnya untuk melayani hak dasar rakyat.

Pilihan untuk menyerahkan pelayanan hak dasar rakyat kepada investor adalah kesesatan pikir yang menggejala saat ini. Padahal kita telah ketahui bersama bahwa investor yang hanya memiliki satu hukum saja, yakni ’modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya’.

Investor tidak akan ambil pusing jika mendengar penggusuran, kelaparan, putus sekolah, konflik horizontal, kerusakan lingkungan sepanjang tidak mengganggu proses penumpukkan keuntungan mereka.

Penulis, Aktivis Lingkungan

Tinggal di Tabanan

Menjual Pertiwi Hanya Demi Komisi 5 Persen

2008-09-03T23:14:00.000-07:00

Oleh:

Agung Wardana

Jika dahulu para tetua berjuang untuk mempertahankan setiap jengkal tanah air dari serbuan penjajah, namun generasi saat ini dengan sangat mudah melepaskan tanahnya kepada investor. Kedatangan investor ini biasanya diundang oleh elit lokal bersama kroni-kroni nya sebagai calo proyek demi mendapatkan komisi sebesar lima persen dari harga proyek. Elit yang mengaku nasionalis-republiken namun berprilaku bak komprador seperti ini hanya layak disebut sebagai Mr. 5 Persen.

Pelepasan Tanah Secara Sistematis
Pelepasan tanah rakyat kepada investor secara sistematis berawal dari program sertifikasi massal yang disponsori oleh Bank Dunia. Dengan tujuan untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah, sistem kelembagaan administrasi dan pengembangan manajemen pertanahan, namun dibalik tujuan mulai tersebut terkandung agenda-agenda tersembunyi untuk memuluskan arus besar modal masuk ke nusantara ini dengan cara membuat pasar tanah efisien yang artinya berusaha untuk menggeser nilai tanah yang sosio-religius menjadi sebuah komoditas belaka. Ketika menjadi komoditas, pengelolaan dan kebijakan tanah sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.

Disamping itu, pemberian ijin untuk mengalih fungsikan lahan maupun pengeboran air bawah tanah dikawasan resapan menyebabkan turunnya pasokan air irigasi. Disisi lain, revolusi hijau menghilangkan kedaulatan petani atas pupuk dan benih. Sehingga untuk produksi pertanian dibutuhkan biaya yang tinggi, sedangkan hasilnya tidaklah mampu mencukupi kebutuhan hidup petani. Setiap tahun terjadi pengembangan pemanfaatan lahan berkonsekuensi pada naiknya pajak bumi dan bangunan atas rekomendasi kepala daerah setempat sehingga menambah beban hidup petani.

Pajak tanah ditambah pertanian biaya tinggi dan kebutuhan hidup petani yang semakin mahal, maka melepaskan lahan untuk bertahan hidup merupakan langkah yang akan diambil. Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para Mr.5 Persen untuk mencalokan tanah tersebut kepada investor atau spekulan tanah luar negeri.

Penguasa, Calo Dikelilingi Para Jago
Bagi Mr. 5 Persen, komisi hasil pencaloan tanah dan proyek akan menjadi modal untuk mendaftar menjadi anggota legislatif ataupun jabatan politik yang lain. Kemudian setelah menduduki jabatan politik, maka disusun kembali kebijakan yang secara sistematis membuat petani menjual tanahnya. Sehingga komisi yang diperoleh juga semakin banyak untuk membiayai para jago-jago atau jawara-jawara yang bertugas menjaga sang Mr 5 Persen dalam melanggengkan kekuasaannya.

Hal tersebut mirip dengan para adipati komprador dijaman penjajahan yang selalu dikelilingi para jago atau jawara setiap pergi kemanapun. Selain untuk menutupi ketidakpercayaan dirinya dan korupnya, hal ini juga untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa Adipati tersebut punya kekuasaan sehingga rakyat takut padanya. Jika adipati tersebut saja bisa jatuh karena kerakusannya, maka Mr. 5 Persen pun menunggu kejatuhannya. Seperti tidak ada seorangpun dapat mencegah hembusan angin untuk menjatuhkan daun yang kering diatas pohon yang kokoh sekalipun.

Penulis, Aktivis Lingkungan
Tinggal di Tabanan